SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



No Aksi Indikator Urusan Satuan
1 Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan
2 Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan
3 Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
4 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan unit
5 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
6 Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
7 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan unit
8 Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
9 Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
10 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan unit
11 Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
12 Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan orang
13 Jumlah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Urusan Pendidikan PT
14 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Urusan Pendidikan PT
15 Jumlah Mahasiswa di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Urusan Pendidikan orang
16 Jumlah Tenaga Edukatif Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Urusan Pendidikan orang
17 Jumlah Tenaga Edukatif Swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Urusan Pendidikan orang
18 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Urusan Pendidikan Tahun
19 Harapan Lama Sekolah Urusan Pendidikan Tahun
20 Jumlah warga negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Urusan Pendidikan %
21 Jumlah warga negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Urusan Pendidikan %
22 Persentase capaian penerapan SPM di daerah Urusan Pendidikan %
23 Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi Urusan Pendidikan Orang
24 Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi Urusan Pendidikan Orang
25 Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru Urusan Pendidikan Orang
26 Jumlah Penataan Guru Dikmen Urusan Pendidikan *
27 Angka Partisipasi Murni (APM) Urusan Pendidikan
28 Angka Partisipasi Sekolah ( APS) Urusan Pendidikan
29 Angka Melanjutkan Sekolah Urusan Pendidikan
30 Angka Putus Sekolah Urusan Pendidikan
31 Akreditasi Sekolah Jenjang SLTP/MTs Urusan Pendidikan
32 PENDIDIKAN Urusan Pendidikan
33 Jumlah Lulusan S1 Urusan Pendidikan Orang
34 Jumlah Lulusan S2 Urusan Pendidikan Orang
35 Jumlah Lulusan S3 Urusan Pendidikan Orang
36 Jumlah Tenaga Kesehatan Urusan Kesehatan orang
37 Jumlah Kasus Penyakit Urusan Kesehatan kasus
38 Jumlah Rumah Sakit Umum Urusan Kesehatan unit
39 Jumlah Rumah Sakit Khusus Urusan Kesehatan unit
40 Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin Urusan Kesehatan unit
41 Jumlah Puskesmas Urusan Kesehatan unit
42 Jumlah Klinik/Balai Kesehatan Urusan Kesehatan unit
43 Jumlah Posyandu Urusan Kesehatan unit
44 Jumlah Polindes Urusan Kesehatan unit
45 Jumlah Kendaraan Bermotor Urusan Kesehatan unit
46 Angka Kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup Urusan Kesehatan Jiwa
47 Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup Urusan Kesehatan Jiwa
48 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Urusan Kesehatan %
49 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Urusan Kesehatan Rata-rata Anak per Wanita
50 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) Urusan Kesehatan %
51 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) Urusan Kesehatan %
52 Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (%) Urusan Kesehatan %
53 Persentase obat memenuhi syarat Urusan Kesehatan %
54 Persentase makanan memenuhi syarat Urusan Kesehatan %
55 Jumlah kebutuhan alkes Urusan Kesehatan Unit
56 Jumlah kebutuhan Thermometer Urusan Kesehatan Unit
57 Jumlah kebutuhan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Kit Urusan Kesehatan Unit
58 Jumlah kebutuhan Ventilator Urusan Kesehatan Unit
59 Jumlah kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Set Urusan Kesehatan Unit
60 Jumlah kebutuhan Masker Medis Urusan Kesehatan Unit
61 Jumlah kebutuhan Masker Non Medis Urusan Kesehatan Unit
62 Jumlah kebutuhan Handsanitizer Urusan Kesehatan Buah
63 Jumlah ketersediaan industri lokal/UMKM penyedia alkes Urusan Kesehatan Orang
64 Jumlah tenaga kesehatan Urusan Kesehatan Orang
65 Jumlah dokter umum Urusan Kesehatan Orang
66 Jumlah perawat Urusan Kesehatan Orang
67 Jumlah dokter spesialis Urusan Kesehatan Orang
68 Jumlah dokter spesialis paru Urusan Kesehatan Orang
69 Jumlah dokter spesialis penyakit dalam Urusan Kesehatan Orang
70 Barang Habis Pakai Urusan Kesehatan Unit
71 Alat Perlindungan Diri (APD) Urusan Kesehatan Unit
72 Masker Urusan Kesehatan Buah
73 Kaus Tangan Urusan Kesehatan Buah
74 Hand Sanitizer Urusan Kesehatan Buah
75 Alat Rapid Test Urusan Kesehatan Buah
76 Aset Tetap Urusan Kesehatan Unit
77 Gedung Urusan Kesehatan Unit
78 Mobil Urusan Kesehatan Unit
79 TPS Urusan Kesehatan Unit
80 Thermo Gun Urusan Kesehatan Buah
81 Persentase Akses Terhadap Air Minum Urusan Kesehatan
82 Kesehatan Masyarakat* Urusan Kesehatan
83 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan* Urusan Kesehatan
84 Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perda/Perkada
85 Presentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
86 Jumlah Penegakan Perda Rencana Tata Ruang Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasus
87 Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perda/Perkada
88 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah Tangga
89 Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang liter/detik
90 Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
91 Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
92 Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
93 Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah Tangga
94 Jumlah truk tinja (unit) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
95 Jumlah truk sampah yang tersedia (unit) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
96 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK (kab/kota) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
97 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
98 Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah (kab/kota) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
99 Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (kab/kota) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
100 Jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang air minum (kab/kota) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
101 Persentase kondisi mantap jalan provinsi (persen) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
102 Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota (persen) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
103 Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak (%) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
104 Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) aman (%) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
105 Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
106 Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
107 Panjang sungai kewenangan daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
108 Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
109 Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
110 Jumlah kab/kota yg terfasilitasi pembinaan kelembagaan pengelolaan irigasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota
111 Listrik Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112 Mineral* Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113 Pertambangan Rakyat* Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114 Energi Terbarukan* Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115 Jumlah Kejadiaan Bencana Alam Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat jenis
116 Jumlah Korban Manusia yang diakibatkan Bencana Alam Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat jiwa
117 Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat unit
118 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
119 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
120 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
121 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
122 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
123 Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
124 Jumlah Pemenuhan PPNS di Satpol PP sesuai Rasio Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Orang
125 Jumlah Provinsi yang memiliki peta risiko kawasan rawan bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
126 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki peta risiko bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
127 Jumlah provinsi yang memfasilitasi pemasangan rambu, papan informasi dan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
128 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memfasilitasi wilayah rawan bencananya dengan pemasangan rambu, papan informasi dan jalur evakuasi Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
129 Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dan dikembangkan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
130 Jumlah Provinsi yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
131 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
132 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang telah menyusun Rencana kontinjensi (Renkon) penanganan darurat bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
133 Jumlah petugas provinsi terlatih bidang kebencanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Orang
134 Jumlah petugas kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang terlatih bidang kebencanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Orang
135 Jumlah provinsi yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
136 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
137 Persentase menurunnya rata-rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100,000 penduduk terdampak Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat %
138 Jumlah provinsi yang memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan dapat difungsikan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
139 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan dapat difungsikan Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
140 Jumlah provinsi yang memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) terpadu dan terlatih Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
141 Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) terpadu dan terlatih Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
142 Jumlah petugas provinsi terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Orang
143 Jumlah petugas terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Orang
144 Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan sosial masyarakat terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
145 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan sosial masyarakat terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
146 Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan ekonomi masyarakat terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
147 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan ekonomi masyarakat terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
148 Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan lingkungan terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
149 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan lingkungan terdampak bencana Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota
150 Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
151 Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
152 Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
153 Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah (kab/kota) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
154 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah (provinsi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
155 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
156 Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (daerah) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
157 jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB (kab/kota) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
158 Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
159 Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya (personil) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
160 jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan (kegiatan) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
161 Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi (orang) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
162 Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
163 Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
164 jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang termanfaatkan (sistem) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
165 jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan (desa) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
166 jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi) Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
167 Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kering Sumber Air** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
168 Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Sumber Air** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
169 Sistem Peringatan Dini* Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
170 Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
171 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
172 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
173 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
174 Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
175 Jumlah Korban Bencana** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
176 Peralatan Hunian Sementara** Urusan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
177 Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Reforma Agraria dalam rangka Mengurangi Ketimpangan Kepemilikan Tanah Urusan Pertanahan Daerah
178 Jumlah Daerah yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria Urusan Pertanahan Daerah
179 Jumlah Daerah yang Menetapkan Perda terkait Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi dengan Lampiran Delineasi Peta Tanah Adat Urusan Pertanahan Daerah
180 Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON) Urusan Lingkungan Hidup Ton
181 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Urusan Lingkungan Hidup %
182 Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Urusan Lingkungan Hidup Kasus
183 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Index
184 Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung Urusan Lingkungan Hidup Dokumen
185 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Usaha
186 Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton) Urusan Lingkungan Hidup Ton
187 Lingkungan Hidup* Urusan Lingkungan Hidup
188 Jumlah Desa Mandiri, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
189 Jumlah Revitalisasi Bumdes Berkembang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
190 Jumlah Revitalisasi Bumdes Maju Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
191 Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Berkembang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit
192 Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Maju Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit
193 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Index
194 Jumlah Desa Berkembang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
195 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orang
196 Jumlah Desa yang desanya tertib administrasipengelolaan aset desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
197 Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
198 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
199 Jumlah Desa Tertinggal Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
200 Rata-rata nilai Indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Index
201 Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarananya untuk mendukung destinasi wisata Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
202 Jumlah Desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
203 Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
204 Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
205 Jumlah Pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74,957 desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orang
206 Jumlah Provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
207 Jumlah Kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
208 Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasaraannya Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumdes Bersama
209 Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kawasan perdesaan
210 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga* Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
211 Administrasi Pemerintahan Desa* Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
212 Pemerintah Desa/Kelurahan* Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
213 Lembaga Kemasyarakatan* Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
214 Jumlah korban kekrasan berbasis Gender Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
215 Jumlah korban kekerasan Perempuan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
216 Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
217 Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
218 Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
219 Anak Korban Kekerasan Seksual Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
220 Anak berhadapan dengan hukum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
221 Anak berkonflik dengan hukum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
222 Anak korban kekerasan fisik Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
223 Anak krban kekerasan Psikis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
224 Anak korban berhadapan Penelantaran Ekonomi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
225 Perlindungan Perempuan dan Anak* Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
226 Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
227 Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak* Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
228 Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
229 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
230 Rasio Ketergantungan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
231 Pengendalian Penduduk* Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
232 Keluarga Berencana* Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
233 Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan Urusan Komunikasi dan Informatika %
234 Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika %
235 Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah Urusan Komunikasi dan Informatika %
236 Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik Urusan Komunikasi dan Informatika %
237 Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo Urusan Komunikasi dan Informatika %
238 Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Urusan Komunikasi dan Informatika %
239 Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah. counter narasi negatif. hoax. dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi Urusan Komunikasi dan Informatika %
240 Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik Urusan Komunikasi dan Informatika %
241 Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat Urusan Komunikasi dan Informatika %
242 Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Urusan Komunikasi dan Informatika %
243 Telekomunikasi* Urusan Komunikasi dan Informatika
244 Pos* Urusan Komunikasi dan Informatika
245 Layanan Media Elektronik* Urusan Komunikasi dan Informatika
246 Media Cetak* Urusan Komunikasi dan Informatika
247 Data Menara Telekomunikasi Urusan Komunikasi dan Informatika
248 Kinerja Urusan Statistik Urusan Komunikasi dan Informatika
249 Rasio Kewirausahaan Nasional Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah %
250 Kontribusi PDB UMKM Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah %
251 UMKM naik kelas dan Modernisasi Koperasi (48,000 Unit) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit
252 kontribusi PDB Koperasi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah %
253 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Urusan Tenaga Kerja orang
254 Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Urusan Tenaga Kerja buah
255 Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja %
256 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Urusan Tenaga Kerja Orang
257 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
258 Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
259 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru Urusan Tenaga Kerja Orang
260 Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan Urusan Tenaga Kerja Orang
261 Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3 Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
262 Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker) Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
263 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
264 Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah Urusan Tenaga Kerja Lembaga
265 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah Urusan Tenaga Kerja Orang
266 Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
267 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah Urusan Tenaga Kerja Provinsi
268 Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultansi dan pengukuran produktivitas Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
269 Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
270 Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
271 Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi
272 Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya Urusan Tenaga Kerja Provinsi
273 Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit Urusan Tenaga Kerja Perusahaan
274 Jumlah Unit layanan disabilitas Urusan Tenaga Kerja Provinsi
275 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan * Urusan Tenaga Kerja
276 Angkatan Kerja* Urusan Tenaga Kerja
277 Jumlah Pekerja Perempuan** Urusan Tenaga Kerja
278 Nilai Realisasi Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Rp
279 Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM Urusan Penanaman Modal Perusahaan
280 Nilai Realisasi Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal Rp
281 Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM Urusan Penanaman Modal Perusahaan
282 Jumlah Penanaman Modal Asing** Urusan Penanaman Modal
283 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri** Urusan Penanaman Modal
284 Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN** Urusan Penanaman Modal
285 Kinerja Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal
286 Indeks Pembangunan Kepemudaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga %
287 Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun** Urusan Kepemudaan dan Olahraga Orang
288 Struktur Pemuda Berdasarkan Pendidikan* Urusan Kepemudaan dan Olahraga Orang
289 Jenis Dan Jumlah Organisasi Kepemudaan* Urusan Kepemudaan dan Olahraga Orang
290 Prasarana Olahraga Urusan Kepemudaan dan Olahraga Unit
291 Kondisi Prasarana Olahraga* Urusan Kepemudaan dan Olahraga Unit
292 Klub Olahraga* Urusan Kepemudaan dan Olahraga Klub
293 Jumlah Klub Olahraga** Urusan Kepemudaan dan Olahraga Klub
294 Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D Urusan Persandian Orang
295 Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D Urusan Persandian Pemda
296 Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT Urusan Persandian Orang
297 Nilai Budaya Literasi Urusan Perpustakaan
298 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Urusan Perpustakaan
299 Jenis Perpustakaan* Urusan Perpustakaan Unit
300 Jumlah Perpustakaan Umum** Urusan Perpustakaan Unit
301 Jumlah Perpustakaan Sekolah** Urusan Perpustakaan Unit
302 Jumlah Perpustakaan Khusus** Urusan Perpustakaan Unit
303 Jumlah Perpustakaan Online/Digital** Urusan Perpustakaan Unit
304 Judul Buku** Urusan Perpustakaan Judul
305 Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan* Urusan Perpustakaan Orang
306 Jumlah Perpustakaan Memenuhi Standar** Urusan Perpustakaan Unit
307 Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan** Urusan Perpustakaan Orang
308 Jumlah Anggota Perpustakaan** Urusan Perpustakaan Orang
309 Jumlah Anggota Perpustakaan Sekolah** Urusan Perpustakaan Orang
310 Jumlah Anggota Perpustakaan Khusus** Urusan Perpustakaan Orang
311 Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas Urusan Kearsipan
312 Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa Urusan Kearsipan
313 Pemanfaatan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa Urusan Kearsipan
314 Preservasi Arsip Terjaga Dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Urusan Kearsipan
315 Penerapan E-Arsip Terintegrasi Urusan Kearsipan
316 Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti Urusan Kearsipan
317 Kinerja Pengelolaan Arsip Urusan Kearsipan
318 Kearsipan* Urusan Kearsipan
319 Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan* Urusan Kearsipan
320 Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis* Urusan Kearsipan
321 Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis* Urusan Kearsipan
322 Supervisi Pengelolaan Arsip Statis* Urusan Kearsipan
323 Arsip Vital Dan Arsip Statis* Urusan Kearsipan
324 Pemanfaatan Arsip* Urusan Kearsipan
325 Simpul Jaringan Kearsipan* Urusan Kearsipan
326 Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana* Urusan Kearsipan
327 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Urusan Kelautan dan Perikanan
328 Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap Urusan Kelautan dan Perikanan
329 Jumlah Jenis Penangkapan Urusan Kelautan dan Perikanan
330 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
331 Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
332 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Urusan Kelautan dan Perikanan
333 Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya Urusan Kelautan dan Perikanan
334 Jumlah Jenis Budidaya Urusan Kelautan dan Perikanan
335 Jumlah nelayan yang terlindungi Urusan Kelautan dan Perikanan Orang
336 Luas kawasan konservasi perairan Urusan Kelautan dan Perikanan Juta HA
337 Produksi garam Urusan Kelautan dan Perikanan Juta Ton
338 Produksi Perikanan Tangkap Urusan Kelautan dan Perikanan Juta Ton
339 Produksi Perikanan Budidaya Urusan Kelautan dan Perikanan Juta Ton
340 Jumlah luasan usaha budidaya yang diindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya Urusan Kelautan dan Perikanan Ha
341 Jumlah hari operasional speedboat Urusan Kelautan dan Perikanan Hari
342 Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP Urusan Kelautan dan Perikanan Kelompok
343 Konsumsi ikan Urusan Kelautan dan Perikanan Kg/KAP/TH
344 Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan Urusan Kelautan dan Perikanan Sertifikat
345 Luas kawasan konservasi perairan yang operasional Urusan Kelautan dan Perikanan Juta HA
346 Rata-rata pendapatan nelayan Urusan Kelautan dan Perikanan Rp Juta/Orang/Bulan
347 Pendapatan pembudidaya ikan Urusan Kelautan dan Perikanan Rp Juta/Orang/Bulan
348 Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya Urusan Kelautan dan Perikanan Unit
349 Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah yang diperiksa kepatuhannya Urusan Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
350 Perikanan Tangkap Laut* Urusan Kelautan dan Perikanan
351 Perikanan Budidaya* Urusan Kelautan dan Perikanan
352 Benih, Industri dan Nilai Perikanan* Urusan Kelautan dan Perikanan
353 Kontribusi PDRB Pariwisata Urusan Pariwisata %
354 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Urusan Pariwisata Rp
355 Kinerja Sektor Pariwisata Urusan Pariwisata
356 Kunjungan wisata Urusan Pariwisata
357 Pertumbuhan kunjungan wisata (%) Urusan Pariwisata
358 Lama kunjungan wisata Urusan Pariwisata
359 Perumbuhan lama kunjungan wisata (%) Urusan Pariwisata
360 Jumlah Obyek Wisata Urusan Pariwisata
361 Jumlah Kunjungan Wisatawan Urusan Pariwisata
362 Kunjungan Wisatawan Per Objek Wisata* Urusan Pariwisata
363 Lama Kunjungan Wisatawan* Urusan Pariwisata
364 Jenis Penginapan* Urusan Pariwisata
365 Biro Wisata Dan Agen Perjalanan Wisata* Urusan Pariwisata
366 Jumlah Pemandu Wisata Urusan Pariwisata
367 Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman* Urusan Pariwisata
368 Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan* Urusan Pariwisata
369 Pusat Penjualan Cenderamata* Urusan Pariwisata
370 Penerimaan Daerah Dari Pariwisata* Urusan Pariwisata
371 Pertumbuhan ekspor non migas Urusan Perdagangan %
372 Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDB Urusan Perdagangan %
373 Inflasi Pangan Bergejolak Urusan Perdagangan %
374 Sarana Perdagangan Urusan Perdagangan
375 Jumlah Pasar Tradisional Urusan Perdagangan Unit
376 Jumlah Pasar Modern** Urusan Perdagangan Unit
377 Jumlah Rumah Potong Hewan** Urusan Perdagangan Unit
378 Ekspor* Urusan Perdagangan
379 Pertumbuhan industri pengolahan non migas Urusan Perindustrian %
380 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas Urusan Perindustrian %
381 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas Urusan Perindustrian %
382 Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan non migas Urusan Perindustrian %
383 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Urusan Perindustrian %
384 Tenaga Kerja di Sektor Industri Non Migas (juta orang) Urusan Perindustrian Orang
385 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Urusan Perindustrian Rp
386 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan (USD Miliar) Urusan Perindustrian
387 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Luar Jawa yang Beroperasi Urusan Perindustrian Unit
388 Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi Urusan Perindustrian Kawasan
389 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan Urusan Perindustrian Kawasan
390 Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi Urusan Perindustrian Kawasan
391 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja Urusan Perindustrian %
392 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) Urusan Perindustrian %
393 Persentase SNI bidang Industri yang diterapkan Urusan Perindustrian %
394 Perusahaan Industri Menengah Besar Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Berdasarkan SIH yang ditetapkan Urusan Perindustrian Perusahaan
395 Jumlah Produk Tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Urusan Perindustrian Unit
396 Jenis Industri Kecil Urusan Perindustrian
397 Industri Pengolahan Pangan* Urusan Perindustrian
398 Industri Tekstil* Urusan Perindustrian
399 Industri Barang Kulit* Urusan Perindustrian
400 Industri Pengolahan Kayu* Urusan Perindustrian
401 Industri Pengolahan Kertas* Urusan Perindustrian
402 Industri Kimia Farmasi* Urusan Perindustrian
403 Industri Pengolahan Karet* Urusan Perindustrian
404 Industri Galian Bukan Logam* Urusan Perindustrian
405 Industri Baja/Pengolahan Logam* Urusan Perindustrian
406 Industri Peralatan* Urusan Perindustrian
407 Industri Pertambangan* Urusan Perindustrian
408 Industri Pariwisata* Urusan Perindustrian
409 Industri Kecil Wajib Amdal* Urusan Perindustrian
410 Jenis Industri Sedang* Urusan Perindustrian
411 Industri Pengolahan Pangan* Urusan Perindustrian
412 Industri Tekstil* Urusan Perindustrian
413 Industri Barang Kulit* Urusan Perindustrian
414 Industri Pengolahan Kayu* Urusan Perindustrian
415 Industri Pengolahan Kertas* Urusan Perindustrian
416 Industri Kimia Farmasi* Urusan Perindustrian
417 Industri Pengolahan Karet* Urusan Perindustrian
418 Industri Galian Bukan Logam* Urusan Perindustrian
419 Industri Baja/Pengolahan Logam* Urusan Perindustrian
420 Industri Peralatan* Urusan Perindustrian
421 Industri Pertambangan* Urusan Perindustrian
422 Industri Pariwisata* Urusan Perindustrian
423 Jumlah Industri Sedang Memiliki Amdal Urusan Perindustrian Unit
424 Jumlah Industri Sedang Yang Tidak Memiliki Amdal Urusan Perindustrian Unit
425 Jumlah Industri Sedang Yang Menerapkan K3 Urusan Perindustrian Unit
426 Jenis Industri Besar* Urusan Perindustrian
427 Industri Pengolahan Pangan* Urusan Perindustrian
428 Industri Tekstil* Urusan Perindustrian
429 Industri Barang Kulit* Urusan Perindustrian
430 Industri Pengolahan Kayu* Urusan Perindustrian
431 Industri Pengolahan Kertas* Urusan Perindustrian
432 Industri Kimia Farmasi* Urusan Perindustrian
433 Industri Pengolahan Karet* Urusan Perindustrian
434 Industri Galian Bukan Logam* Urusan Perindustrian
435 Industri Baja/Pengolahan Logam* Urusan Perindustrian
436 Industri Peralatan* Urusan Perindustrian
437 Industri Pertambangan* Urusan Perindustrian
438 Industri Pariwisata* Urusan Perindustrian
439 Industri Besar Wajib Amdal* Urusan Perindustrian
440 Jumlah Industri Besar Yang Menerapkan K3 Urusan Perindustrian
441 Jenis Industri Rumah Tangga* Urusan Perindustrian
442 Industri Pengolahan Pangan* Urusan Perindustrian
443 Industri Tekstil* Urusan Perindustrian
444 Industri Barang Kulit* Urusan Perindustrian
445 Industri Pengolahan Kayu* Urusan Perindustrian
446 Industri Pengolahan Kertas* Urusan Perindustrian
447 Industri Kimia Farmasi* Urusan Perindustrian
448 Industri Pengolahan Karet* Urusan Perindustrian
449 Industri Galian Bukan Logam* Urusan Perindustrian
450 Industri Baja/Pengolahan Logam* Urusan Perindustrian
451 Industri Peralatan* Urusan Perindustrian
452 Industri Pertambangan* Urusan Perindustrian
453 Industri Pariwisata* Urusan Perindustrian
454 Industri Rumah Tangga Wajib Ijin Gangguan* Urusan Perindustrian
455 Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi Urusan Transmigrasi %
456 Rata-rata nilai indeks perkembangan 92 kawasan transmigrasi prioritas bidang yang direvitalisasi Urusan Transmigrasi %
457 TRANSMIGRASI Urusan Transmigrasi
458 Pencadangan Lahan Permukiman Transmigrasi* Urusan Transmigrasi
459 Pembangunan Permukiman Transmigrasi* Urusan Transmigrasi
460 Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi* Urusan Transmigrasi
461 Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional Urusan Perhubungan Rasio
462 Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan Urusan Perhubungan %
463 Level Keselamatan Transportasi Urusan Perhubungan %
464 Transportasi Darat* Urusan Perhubungan
465 Perkeretaapian* Urusan Perhubungan
466 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Urusan Perhubungan
467 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Urusan Perhubungan
468 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Urusan Perhubungan
469 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Urusan Perhubungan
470 Biaya Uji Kir Angkutan Umum Urusan Perhubungan
471 Biaya Pengganti Tanda Uji Baut Kawat & Segel Urusan Perhubungan
472 Denda Terlambat 2% Perbulan Urusan Perhubungan
473 Penggantian Buku Uji yang hilang Urusan Perhubungan
474 Penggantian Stiker tanda samping Urusan Perhubungan
475 Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Urusan Perhubungan
476 Jumlah Terminal Urusan Perhubungan
477 Jumlah Angkutan Umum dan Izin Trayek Urusan Perhubungan
478 Keuangan Daerah* Urusan Keuangan
479 Jumlah Populasi Ternak Urusan Pertanian ekor
480 Jumlah Populasi Unggas Urusan Pertanian ekor
481 Jumlah Produksi Daging Ternak Urusan Pertanian ton
482 Jumlah Produksi Daging Unggas Urusan Pertanian ton
483 Jumlah Produksi Telur Unggas Urusan Pertanian ton
484 Jumlah Produksi Susu Sapi Urusan Pertanian liter
485 Kawasan Jagung Urusan Pertanian Ha
486 Kawasan Kedelai Urusan Pertanian Ha
487 Kawasan Padi Urusan Pertanian Ha
488 Kawasan Umbi-umbian Urusan Pertanian Ha
489 Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B Urusan Pertanian %
490 Kawasan Kakao Urusan Pertanian Ha
491 Kawasan Kopi Urusan Pertanian Ha
492 Optimasi Kelapa Sawit Rakyat Urusan Pertanian Orang
493 Kawasan Cabai Urusan Pertanian Ha
494 Kawasan Bawang Merah Urusan Pertanian Ha
495 Penguatan Kelembagaan Veteriner Urusan Pertanian Unit
496 Peningkatan Kinerja Penyuluh di Kostratani Urusan Pertanian Orang
497 Perluasan Areal Pertanian/Cetak Sawah Urusan Pertanian Ha
498 Optimasi Lahan Pertanian Urusan Pertanian Ha
499 Kawasan Bawang Putih Urusan Pertanian Ha
500 Kawasan Sayuran Urusan Pertanian Ha
501 Kawasan Jeruk Urusan Pertanian Ha
502 Kawasan Florikultura Urusan Pertanian Ha
503 Kawasan Mangga Urusan Pertanian Ha
504 Kawasan Manggis Urusan Pertanian Ha
505 Kawasan Pisang Urusan Pertanian Ha
506 Kawasan Durian Urusan Pertanian Ha
507 Kawasan Buah Lainnya Urusan Pertanian Ha
508 Kawasan Sagu Urusan Pertanian Ha
509 Kawasan Kelapa Urusan Pertanian Ha
510 Kawasan Karet Urusan Pertanian Ha
511 Kawasan Tebu Urusan Pertanian Ha
512 Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh Urusan Pertanian Ha
513 Tanaman Pangan* Urusan Pertanian
514 Hortikultura* Urusan Pertanian
515 Perkebunan* Urusan Pertanian
516 Peternakan Dan Kesehatan Hewan* Urusan Pertanian
517 Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian* Urusan Pertanian
518 Jumlah Pecandu Narkoba Urusan Sekretariat Daerah
519 Jumlah Rehabilitasi Narkoba Urusan Sekretariat Daerah
520 Penyandang LGBT Urusan Sekretariat Daerah
521 Nilai IKM Urusan Sekretariat Daerah
522 Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
523 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
524 Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
525 Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
526 Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
527 Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
528 Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
529 Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
530 Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
531 Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
532 Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
533 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah** Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
534 Persentase Penanganan Sampah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
535 Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau* Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
536 Kawasan Permukiman Kumuh* Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
537 Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun Urusan Statistik
538 Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik Urusan Statistik
539 Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi Urusan Statistik
540 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Urusan Statistik
541 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah Urusan Statistik
542 Jumlah Populasi Ternak Urusan Pangan ekor
543 Jumlah Populasi Unggas Urusan Pangan ekor
544 Jumlah Produksi Daging Ternak Urusan Pangan ton
545 Jumlah Produksi Daging Unggas Urusan Pangan ton
546 Jumlah Produksi Telur Unggas Urusan Pangan ton
547 Jumlah Produksi Susu Sapi Urusan Pangan liter
548 Pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari Urusan Pangan Kelompok
549 Lumbung Pangan Masyarakat Urusan Pangan Unit
550 Pertanian Keluarga/Family Farming Urusan Pangan Lokasi
551 Pertanian Masuk Sekolah Urusan Pangan Lokasi
552 Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein* Urusan Pangan
553 Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein* Urusan Pangan
554 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan* Urusan Pangan
555 Pergudangan* Urusan Pangan
556 Indeks Demokrasi Indonesia Urusan Kesbangpol %
557 Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif Urusan Kesbangpol %
558 Jumlah aparatur pusat dan daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar Urusan Kesbangpol Orang
559 Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi Urusan Kesbangpol Provinsi
560 Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan Urusan Kesbangpol Provinsi
561 Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH Urusan Pendidikan dan Pelatihan
562 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada Urusan Pendidikan dan Pelatihan
563 Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan
564 Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah Urusan Pendidikan dan Pelatihan
565 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat di wilayah perbatasan Urusan Pendidikan dan Pelatihan
566 Peningkatan cakupan Akta Kematian yang diterbitkan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
567 Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
568 Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
569 Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
570 Capaian INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
571 Rasio Ketergantungan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
572 I. Pengendalian Penduduk* Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
573 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
574 Administrasi Kependudukan* Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
575 .Pencatatan Sipil* Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil