| Nama Elemen Data |
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Konsep Dasar
Dokumen resmi hasil koordinasi → berisi catatan, kesepakatan, dan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi antar instansi/pejabat pemerintahan.
Fokus pemerintahan umum → bukan urusan khusus sektor (misalnya pendidikan/kesehatan), tapi yang bersifat umum seperti: ketenteraman & ketertiban, pembinaan wilayah, kewaspadaan dini, perlindungan masyarakat, ideologi, politik, dll.
Produk administrasi → bersifat tertulis, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi bahan evaluasi/monitoring bagi pimpinan. |
| Definisi |
Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum konsepnya hampir sama dengan dokumen administrasi kebijakan, tetapi fokusnya pada hasil koordinasi antar pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Dokumen Koordinasi Pemerintahan Umum; Dokumen Hasil Rakor Pemerintahan; Output Koordinasi Pemerintahan |
| Referensi Pemilihan |
Seluruh dokumen hasil koordinasi yang telah selesai disusun, disahkan, ditandatangani, atau diarsipkan oleh perangkat daerah pada periode pelaporan terkait pelaksanaan pemerintahan umum. |
| Referensi Waktu |
Tahunan |
| Tipe Data |
Numerik |
| Klasifikasi Isian |
1. Berita Acara Koordinasi
2. Notulen Rapat Koordinasi
3. Laporan Hasil Koordinasi
4. Surat Tindak Lanjut
5. Rekomendasi Hasil Koordinasi
6. Dokumentasi Kegiatan
7. Daftar Hadir Rapat
8. Telaahan/Studi Pendukung
9. Dokumen Monitoring dan Evaluasi
|
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum yang telah disusun atau diterbitkan pada periode pelaporan?” |