Nama Elemen Data Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Urusan Sekretariat Daerah
Konsep Konsep Konsep Administratif Dokumen disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi sarana pencatatan hasil penataan administrasi pemerintahan. Konsep Penataan Penataan berarti melakukan pembenahan, penyederhanaan, dan penguatan sistem administrasi agar lebih tertib, efisien, dan efektif. Bisa mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelayanan publik, serta batas wilayah administrasi pemerintahan. Konsep Good Governance Penataan administrasi mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif. Konsep Akuntabilitas Dokumen hasil penataan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat atas proses pembenahan administrasi.
Definisi Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan adalah dokumen resmi yang memuat hasil kegiatan penataan, perbaikan, dan pengelolaan sistem administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Artinya, dokumen ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa pemerintah telah melakukan penataan dalam aspek administrasi pemerintahan, misalnya penataan kelembagaan, tata naskah dinas, arsip, sistem informasi, batas wilayah, hingga pembagian urusan pemerintahan.
Klasifikasi Data Terbuka
Jenis Elemen Data Variabel
Alias Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan; Dokumen Tertib Administrasi Pemerintahan; Output Penataan Administrasi
Referensi Pemilihan Seluruh dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan yang telah selesai disusun, diverifikasi, ditandatangani, diterbitkan, atau diarsipkan pada periode pelaporan oleh perangkat daerah terkait.
Referensi Waktu Tahunan
Tipe Data Numerik
Klasifikasi Isian 1. Pedoman Administrasi Pemerintahan 2. Laporan Penataan Administrasi 3. Berita Acara Penataan Administrasi 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) 5. Rekomendasi Penataan Administrasi 6. Hasil Verifikasi Administrasi 7. Notulen Rapat Penataan Ad
Kalimat Pertanyaan “Berapa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan yang telah disusun atau diterbitkan pada periode pelaporan?”