| Nama Elemen Data |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Konsep
Konsep Administratif
Dokumen ini disusun sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan fasilitasi.
Berfungsi mencatat proses, hasil, hambatan, dan tindak lanjut fasilitasi.
Konsep Fasilitasi
Fasilitasi berarti dukungan, bimbingan, koordinasi, asistensi teknis, atau supervisi yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi kepada daerah otonom.
Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
Fasilitasi dilakukan agar otonomi tidak berjalan “sendiri-sendiri”, tapi tetap dalam koridor NKRI dan sesuai kebijakan nasional.
Konsep Akuntabilitas & Sinergi
Dokumen hasil fasilitasi memastikan ada keterpaduan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menjadi dasar evaluasi apakah otonomi daerah berjalan baik. |
| Definisi |
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dokumen resmi yang berisi catatan, laporan, dan tindak lanjut dari kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah (umumnya Kemendagri atau pemerintah provinsi) dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten/kota.
Dengan kata lain, ini adalah bukti tertulis bahwa pemerintah pusat/daerah telah memberikan bimbingan, asistensi, atau dukungan kepada daerah otonom agar pelaksanaan otonomi berjalan sesuai prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Dokumen Fasilitasi Otonomi Daerah; Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah; Output Fasilitasi Pemerintahan Daerah |
| Referensi Pemilihan |
Seluruh dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah selesai disusun, diverifikasi, ditandatangani, diterbitkan, atau diarsipkan pada periode pelaporan oleh perangkat daerah terkait. |
| Referensi Waktu |
Tahunan |
| Tipe Data |
Numerik |
| Klasifikasi Isian |
1. Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah
2. Berita Acara Koordinasi
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev)
4. Rekomendasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
5. Dokumen Pembinaan Pemerintahan Daerah
6. Notulen Rapat Koordinasi
7. Dokumen Harmonisasi Kebijaka |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah disusun atau diterbitkan pada periode pelaporan?” |