| Nama Elemen Data |
Produk Hukum Daerah yang Disusun |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi daerah |
| Definisi |
Jumlah produk hukum daerah yang berhasil disusun dalam periode tertentu, baik yang berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, maupun bentuk produk hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Jumlah Produk Hukum Daerah Disusun; Produk Hukum Daerah; Produk Hukum Pemda |
| Referensi Pemilihan |
Disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah, administrasi pemerintahan daerah, dan pedoman penyusunan metadata statistik sektoral BPS |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan (disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data) |
| Tipe Data |
Integer / Numerik |
| Klasifikasi Isian |
1. Peraturan Daerah (Perda)\n2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)\n3. Keputusan Kepala Daerah\n4. Instruksi Kepala Daerah\n5. Produk Hukum Daerah lainnya |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan?” |