| Nama Elemen Data |
Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan akses terhadap keadilan dan perlindungan hak hukum masyarakat. |
| Definisi |
Jumlah kasus hukum yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dari pemerintah daerah atau lembaga yang ditunjuk, baik dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan hukum, mediasi, litigasi, maupun nonlitigasi dalam periode tertentu. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Jumlah Kasus Bantuan Hukum; Kasus Difasilitasi Bantuan Hukum; Fasilitasi Bantuan Hukum |
| Referensi Pemilihan |
Pemilihan Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat, dan pedoman metadata statistik sektoral BPS. |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan (disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data). |
| Tipe Data |
Integer / Numerik |
| Klasifikasi Isian |
1. Konsultasi Hukum \n2. Pendampingan Litigasi \n3. Pendampingan Nonlitigasi \n4. Mediasi Hukum \n5. Penyuluhan Hukum \n6. Bantuan Hukum Lainnya |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum selama periode pelaporan?” |