| Nama Elemen Data |
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Pendokumentasian produk hukum dan informasi hukum yang dikelola oleh instansi untuk mendukung penyediaan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, lengkap, akurat, mudah diakses, dan berkelanjutan. |
| Definisi |
Jumlah atau status produk hukum dan informasi hukum yang telah dihimpun, diolah, disimpan, dipelihara, dan didokumentasikan dalam sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada periode tertentu. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Dokumentasi Produk Hukum; Pengelolaan Informasi Hukum; Data Produk Hukum Terdokumentasi; Dokumentasi Informasi Hukum |
| Referensi Pemilihan |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); Pedoman Metadata Statistik BPS. |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan (disesuaikan dengan periode pelaporan instansi). |
| Tipe Data |
Integer (jika berupa jumlah dokumen) atau String/Kategorik (jika berupa status pengelolaan). |
| Klasifikasi Isian |
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Pimpinan
Surat Edaran
Instruksi
Nota Dinas
Perjanjian/Kerja Sama
Informasi Hukum Lainnya
Sudah Didokumentasi
Belum Didokumentasi |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah produk hukum dan informasi hukum yang telah didokumentasikan dan dikelola oleh unit kerja pada periode pelaporan ini?” atau “Apakah produk hukum dan informasi hukum pada unit kerja telah didokumentasikan dan dikelola sesuai ketentuan?” |