| Nama Elemen Data |
Produk Hukum Pengaturan yang Disusun |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Penyusunan produk hukum pengaturan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kelola organisasi. |
| Definisi |
Jumlah produk hukum yang bersifat pengaturan dan telah disusun oleh unit kerja atau instansi dalam periode tertentu, baik yang masih dalam proses harmonisasi, pembahasan, maupun yang telah ditetapkan. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Penyusunan Produk Hukum; Produk Regulasi yang Disusun; Rancangan Produk Hukum; Produk Hukum Pengaturan |
| Referensi Pemilihan |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; Peraturan Presiden terkait tata naskah dinas dan pembentukan produk hukum; Pedoman Metadata Statistik BPS. |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan sesuai periode pelaporan instansi. |
| Tipe Data |
Integer |
| Klasifikasi Isian |
1. Peraturan \n2. Peraturan Kepala/Pimpinan \n3. Peraturan Internal \n4. Pedoman \n5. Standar Operasional Prosedur (SOP) \n6. Petunjuk Teknis \n7. Petunjuk Pelaksanaan \n8. Rancangan Produk Hukum \n9. Produk Hukum Pengaturan yang Telah Ditetapkan |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah produk hukum pengaturan yang telah disusun oleh unit kerja pada periode pelaporan ini?” atau “Jenis produk hukum pengaturan apa saja yang telah disusun dalam periode pelaporan?” |