| Nama Elemen Data |
Produk Hukum Penetapan yang Disusun |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan administratif, operasional, atau penugasan tertentu. |
| Definisi |
Jumlah produk hukum yang bersifat penetapan dan telah disusun oleh unit kerja atau instansi dalam periode tertentu, baik yang masih dalam proses maupun yang telah ditetapkan/disahkan. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Penyusunan Produk Hukum Penetapan; Produk Penetapan yang Disusun; Keputusan yang Disusun; Produk Hukum Administratif |
| Referensi Pemilihan |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; ketentuan tata naskah dinas pemerintah; Pedoman Metadata Statistik BPS. |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan sesuai periode pelaporan instansi. |
| Tipe Data |
Integer |
| Klasifikasi Isian |
1. Keputusan Pimpinan \n2. Surat Keputusan (SK) \n3. Penetapan Tim Kerja \n4. Penetapan Panitia \n5. Penetapan Pejabat/Petugas \n6. Penetapan Standar/Status \n7. Instruksi \n8. Surat Tugas \n9. Produk Hukum Penetapan yang Telah Disahkan |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah produk hukum penetapan yang telah disusun oleh unit kerja pada periode pelaporan ini?” atau “Jenis produk hukum penetapan apa saja yang telah disusun dalam periode pelaporan?” |