| Nama Elemen Data |
Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya |
| Urusan |
Sekretariat Daerah |
| Konsep |
Pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum terhadap produk hukum yang dimiliki atau diterbitkan oleh instansi pemerintah untuk mendukung tertib administrasi, keterbukaan informasi, dan layanan dokumentasi hukum. |
| Definisi |
Jumlah produk hukum yang telah dihimpun, diinventarisasi, didokumentasikan, diarsipkan, serta dikelola informasi hukumnya dalam sistem dokumentasi dan informasi hukum pada periode tertentu. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Dokumentasi Produk Hukum; Pengelolaan Informasi Hukum; Produk Hukum Terdokumentasi; Data Produk Hukum Terkelola |
| Referensi Pemilihan |
Pemilihan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pedoman Metadata Statistik BPS. |
| Referensi Waktu |
Tahunan / Semesteran / Triwulanan sesuai periode pelaporan instansi. |
| Tipe Data |
Integer |
| Klasifikasi Isian |
1. Peraturan Perundang-undangan \n2. Peraturan Internal \n3. Keputusan/Surat Keputusan \n4. Surat Edaran \n5. Instruksi \n6. Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama \n7. Produk Hukum yang Sudah Didokumentasi \n8. Produk Hukum yang Sudah Dipublikasikan \n9. |
| Kalimat Pertanyaan |
“Berapa jumlah produk hukum yang telah didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya oleh unit kerja pada periode pelaporan ini?” atau “Apakah produk hukum pada unit kerja telah terdokumentasi dan dikelola dalam sistem informasi hukum?” |