Nama Elemen Data	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun
Urusan	Sekretariat Daerah
Konsep	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun adalah dokumen atau produk kebijakan yang memuat pengaturan, penataan, pembentukan, perubahan, atau penghapusan struktur organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Definisi	Data ini menggambarkan kebijakan yang dirancang atau disusun oleh pemerintah daerah terkait kelembagaan perangkat daerah, termasuk rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau dokumen kebijakan internal yang mengatur struktur, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Jenis Elemen Data	Variabel
Alias	Rancangan Kebijakan Kelembagaan, Draft Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah, Dokumen Penataan Perangkat Daerah, Rencana Penataan Kelembagaan
Referensi Pemilihan	Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kerangka tata kelola data
Referensi Waktu	Tahun Penyusunan (format: YYYY) Tanggal Penetapan (format: YYYY-MM-DD) Periode Berlaku (misalnya: 2025–2029)
Tipe Data	Teks (Dokumen Judul dan Nomor) Tanggal (Tanggal Penetapan Dokumen) Bulan (Status: Ada/Tidak Ada) File (Unggahan dokumen PDF jika tersedia)
Klasifikasi Isian	Wajib Diisi: Nama Kebijakan, Jenis Kebijakan, Status Penyusunan, Tahun Penyusunan. Opsional: Nomor Dokumen, Tanggal Penetapan, Periode Berlaku, Bidang/Sektor.
Kalimat Pertanyaan	Apa nama lengkap kebijakan kelembagaan perangkat daerah yang disusun? Apa nomor atau kode dokumen kebijakan tersebut? Termasuk jenis kebijakan apa (Ranperda, Ranperkada, Pedoman, Naskah Akademik, dll.)? Bagaimana status penyusunan kebijakan saat ini?