| Konsep |
Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan ukuran tingkat keterpenuhan penyelenggaraan pelayanan penunjang yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan penunjang meliputi fungsi-fungsi pendukung pemerintahan daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan, pengelolaan data dan informasi, serta fungsi penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. |