| Nama Elemen Data |
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah |
| Urusan |
Perencanaan |
| Konsep |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Definisi |
Tingkat cakupan urusan pemerintahan daerah yang telah dikoordinasikan dan disinkronkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar selaras antar perangkat daerah dan dengan kebijakan pembangunan daerah |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Cakupan Sinkronisasi Urusan Pembangunan |
| Referensi Pemilihan |
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia - Kebutuhan peningkatan kualitas data |
| Referensi Waktu |
Tahunan |
| Tipe Data |
Numerik |
| Klasifikasi Isian |
Persentase (%) urusan pembangunan daerah yang telah dikoordinasikan dan disinkronkan |
| Kalimat Pertanyaan |
Berapa persen urusan pembangunan daerah yang telah dikoordinasikan dan disinkronkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? |