| Nama Elemen Data |
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Urusan |
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
| Konsep |
Indikator ini mengukur proporsi pemenuhan sarana, prasarana, dan sumber daya penunjang yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi urusan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota. Penunjang urusan pemerintahan mencakup fasilitas pendukung seperti kantor, peralatan, teknologi informasi, kendaraan operasional, hingga tenaga administrasi. |
| Definisi |
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah perbandingan antara jumlah komponen penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dan memenuhi standar dengan total kebutuhan komponen penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Klasifikasi Data |
Terbuka |
| Jenis Elemen Data |
Variabel |
| Alias |
Cakupan pemenuhan sarana-prasarana pemerintahan daerah Tingkat kelengkapan penunjang pemerintahan daerah |
| Referensi Pemilihan |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |
| Referensi Waktu |
Periode pengukuran: tahunan Sumber data: laporan aset daerah, laporan kepegawaian, laporan sarana-prasarana dari BPKAD, BKD, dan OPD terkait |
| Tipe Data |
Persentase (%) |
| Klasifikasi Isian |
Rendah : < 60%
Sedang : 60% – 79%
Tinggi : ≥ 80% |
| Kalimat Pertanyaan |
"Berapa persentase ketersediaan dan kelayakan sarana, prasarana, dan sumber daya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada periode pelaporan?" |