Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.



-


  •  JSON
  •  EXCEL
  •  PDF



    • No Grafik Indikator Urusan 2023 2024 Satuan
    1 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
    2 Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    3 Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
    4 Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
    5 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
    6 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
    7 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
    8 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    9 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
    10 Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
    11 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    12 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    13 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    14 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
    15 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    16 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 50   Orang
    17 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
    18 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    19 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 20   Orang
    20 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 20   Orang
    21 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Kampung
    22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Keluarga
    23 Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dokumen
    24 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Laporan
    25 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    26 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 115   Orang
    27 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 240   Orang
    28 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 92   Orang
    29 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 500   Orang
    30 Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    31 Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1054   Orang
    32 Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
    33 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    34 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    35 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 30   Orang
    36 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    37 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 30   Orang
    38 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    39 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
    40 Lembaga Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lembaga
    41 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Lembaga
    42 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    43 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    44 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    45 Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    46 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 12   Laporan
    47 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 20   Orang
    48 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 150   Orang
    49 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 50   Orang
    50 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 140   Orang
    51 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    52 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 45   Orang
    53 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
    54 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
    55 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
    56 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
    57 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    58 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    59 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    60 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    61 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    62 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    63 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    64 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Unit
    65 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Unit
    66 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 26   Orang
    67 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    68 Fakir Miskin Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    69 Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    70 Persentase PMKS terhadap Total Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    71 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    72 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    73 cakupan penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    74 Pesentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    75 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    76 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    77 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    78 Penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    79 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    80 Capaian SPM Bidang Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100  
    81 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    82 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 639   Orang
    83 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    84 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 361   Orang
    85 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    86 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1254   orang
    87 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    88 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 126   Orang
    89 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    90 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 947   Orang
    91 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    92 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    93 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    94 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    95 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    96 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kasus
    97 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    98 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    99 Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    100 Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 104,15   %
    101 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 89,05   %
    102 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    103 Taman Makam Pahlawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    104 Persentase TMP yang Dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
    105 Peta Sebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    106 Peta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    107 Peta Personil Tagana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial