Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.



-





No Grafik Indikator Urusan 2025 Satuan
1 Asrama Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Unit
2 Asrama Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3 Asrama Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Unit
4 Asrama Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
5 Bahasa Dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terevitalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Bahasa/sastra daerah atau kegiatan revitalisasi.
6 Bangunan Gedung PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 476   Unit
7 Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Unit
8 Bangunan Gedung Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 93   Unit
9 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Ruang
10 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Ruang
11 Gedung PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Unit
12 Gedung PAUD Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 476   Unit/bangunan.
13 Gedung PAUD Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 240   Unit
14 Gedung PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 48   Ruang
15 Gedung PKBM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Unit
16 Gedung PKBM Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Unit
17 Gedung PKBM Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
18 Gedung Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
19 Kekurangan Pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 120   Orang
20 Laboratorium Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
21 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5718   Orang
22 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5193   Orang
23 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2185   Orang
24 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1772   Orang
25 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 933   Orang
26 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
27 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Penghargaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
28 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Perlindungan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 13858   Orang
29 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang Didistribusikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
30 Pendidik Non ASN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3598   Orang
31 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 155   Orang
32 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 121   Orang
33 Pendidik Pada Satuan PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2951   Orang
34 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1514   Orang
35 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 493   Orang
36 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5799   Orang
37 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2004   Orang
38 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
39 Perpustakaan Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 202   Ruang
40 Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Berpotensi Putus Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34   Peserta Didik
41 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Berpotensi Putus Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 93   Peserta Didik
42 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Layak Namun Belum Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
43 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1530   Peserta Didik
44 Peserta Didiksekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2497   Peserta Didik
45 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Unit
46 Prasarana PAUD Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 240   Unit
47 Prasarana PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 48   Unit
48 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 24   Unit
49 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Unit
50 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Unit
51 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 82   Unit
52 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 24   Unit
53 Prasarana Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2448   Unit
54 Prasarana Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2257   Unit
55 Rasio Pendidik Pada Psatuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 77   rasio
56 Rasio Pendidik Pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 77   -
57 Ruang Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2014   Ruang
58 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
59 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Unit
60 Ruang Guru Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21   Ruang
61 Ruang Guru Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Ruang
62 Ruang Guru Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
63 Ruang Kantor Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
64 Ruang Kelas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Ruang
65 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3   Ruang
66 Ruang Kelas PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1634   Unit
67 Ruang Kelas PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 48   Ruang
68 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Unit
69 Ruang Kelas Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 24   Ruang
70 Ruang Kelas Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 82   Ruang
71 Ruang Kelas Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 24   Ruang
72 Ruang Kepala Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Ruang
73 Ruang Kepala Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21   Ruang
74 Ruang Kepala Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Ruang
75 Ruang Kepala Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
76 Ruang Khusus Praktik/Bengkel Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5   Ruang
77 Ruang Laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Ruang
78 Ruang Laboratorium Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Ruang
79 Ruang Laboratorium Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
80 Ruang Laboratorium IPA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Ruang
81 Ruang Pembelejaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Ruang
82 Ruang Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Ruang
83 Ruang Perpustakaan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Ruang
84 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Ruang
85 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
86 Ruang Pimpinan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Ruang
87 Ruang Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Unit
88 Ruang Tenaga Pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Ruang
89 Ruang TU Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
90 Ruang TU Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
91 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Orang
92 Jumlah Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 717   Unit
93 Jumlah Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 30   Unit
94 Jumlah Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 747   Unit
95 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 92802   Orang
96 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6542   Orang
97 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 99344   Orang
98 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 48165   Orang
99 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3446   Orang
100 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 51615   Orang
101 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 44633   Orang
102 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3096   Orang
103 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 47729   Orang
104 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15044   Orang
105 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1235   Orang
106 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16279   Orang
107 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15647   Orang
108 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1187   Orang
109 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16834   Orang
110 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15346   Orang
111 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1079   Orang
112 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16425   Orang
113 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16395   Orang
114 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1044   Orang
115 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17439   Orang
116 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15002   Orang
117 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 963   Orang
118 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15965   Orang
119 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15368   Orang
120 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1034   Orang
121 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16402   Orang
122 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4204   Orang
123 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 331   Orang
124 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4535   Orang
125 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1625   Orang
126 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 82   Orang
127 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1707   Orang
128 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
129 Jumlah Kepala Sekolah Dasar dan Guru Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6456   Orang
130 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 343   Orang
131 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6799   Orang
132 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2085   Orang
133 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 86   Orang
134 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2171   Orang
135 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4371   Orang
136 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 257   Orang
137 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4628   Orang
138 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 83   Orang
139 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 26   Orang
140 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 109   Orang
141 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 153   Orang
142 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7   Orang
143 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 160   Orang
144 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 791   Orang
145 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 33   Orang
146 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 824   Orang
147 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 304   Orang
148 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 27   Orang
149 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 331   Orang
150 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 599   Orang
151 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 31   Orang
152 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 630   Orang
153 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
154 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
155 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
156 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4631   Orang
157 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 291   Orang
158 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4922   Orang
159 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4308   Unit
160 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 316   Unit
161 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4624   Unit
162 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 581   Unit
163 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 240   Unit
164 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 821   Unit
165 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2125   Unit
166 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 54   Unit
167 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2179   Unit
168 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1073   Unit
169 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15   Unit
170 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1088   Unit
171 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 529   Unit
172 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 536   Unit
173 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 311   Orang
174 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 15   Orang
175 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 326   Orang
176 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 56   Unit
177 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 56   Unit
178 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Unit
179 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
180 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
181 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
182 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 17941   Orang
183 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4763   Orang
184 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 22704   Orang
185 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16607   Orang
186 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3716   Orang
187 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 20323   Orang
188 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 11573   Orang
189 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2761   Orang
190 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 14334   Orang
191 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 11613   Orang
192 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3121   Orang
193 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 14734   Orang
194 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 11362   Orang
195 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2597   Orang
196 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 13959   Orang
197 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
198 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
199 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
200 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
201 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
202 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
203 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
204 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
205 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
206 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32681   Orang
207 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8022   Orang
208 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 40703   Orang
209 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
210 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
211 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
212 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 74   Orang
213 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 19   Orang
214 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 93   Orang
215 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1565   Orang
216 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 561   Orang
217 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2126   Orang
218 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 691   Orang
219 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 208   Orang
220 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 899   Orang
221 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 979   Orang
222 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 383   Orang
223 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1362   Orang
224 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 18   Orang
225 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 117   Orang
226 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 416   Orang
227 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 76   Orang
228 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 492   Orang
229 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 163   Orang
230 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 66   Orang
231 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 229   Orang
232 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 351   Orang
233 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 64   Orang
234 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 415   Orang
235 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 165   Orang
236 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 54   Orang
237 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 219   Orang
238 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1102   Orang
239 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 345   Orang
240 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1447   Orang
241 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1141   Unit
242 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 434   Unit
243 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1575   Unit
244 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 375   Unit
245 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 200   Unit
246 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 575   Unit
247 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 369   Unit
248 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 143   Unit
249 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 539   Unit
250 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 281   Unit
251 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 66   Unit
252 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 347   Unit
253 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 89   Unit
254 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Unit
255 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 114   Unit
256 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 119   Orang
257 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 37   Orang
258 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 156   Orang
259 Pemuda Kader Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 708   Orang
260 Pemuda Pelopor Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 11   Orang
261 Pemuda Wirausaha Muda Pemula Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 50867   Orang
262 Pemuda Berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3   Orang
263 Organisasi Kepemudaan Berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
264 Atlet/Olahragawan Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 18   Orang
265 Kompetisi/Kejuaraan Olahraga Pelajar Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 16   Kegiatan
266 Kompetisi/Kejuaraan Single Event Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 16   Kegiatan
267 Wasit Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 204   Orang
268 Sentra Pembinaan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5   Lembaga
269 Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7   Unit
270 Prasarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7   Unit
271 Prasarana Olahraga Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2   Unit
272 Organisasi Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1   Organisasi
273 Tenaga Pendidik Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5465   Orang
274 Kegiatan Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 13   Orang
275 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan PAUD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 16   Dokumen
276 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Dokumen
277 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
278 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
279 Sarana Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
280 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
281 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
282 Satuan PAUD Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32   Satuan PAUD
283 Satuan PAUD Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Orang
284 Satuan PAUD Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   satuan PAUD
285 Satuan PAUD Yang Mengelola Dana BOP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Satuan Pendidikan
286 Satuan PAUD Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Satuan PAUD
287 Satuan PAUD Yang Siap Dievaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Satuan PAUD
288 Satuan PAUD Yang Telah Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32   Satuan PAUD
289 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Satuan PAUD
290 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Satuan PAUD
291 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
292 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
293 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Satuan PAUD
294 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
295 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
296 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
297 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
298 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan PAUD
299 Satuan Pendidikan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Satuan Pendidikan
300 Satuan Pendidikan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
301 Satuan Pendidikan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
302 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan AN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
303 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
304 Satuan Pendidikan Yang Siap Menyelenggarakan AN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
305 Satuan Pendidikan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Satuan Pendidikan
306 Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 747   Satuan Pendidikan
307 Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Satuan Pendidikan
308 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
309 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Siswa PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32366   Siswa
310 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32366   Siswa
311 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4209   Peserta Didik
312 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Nonakademik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5935   Peserta Didik
313 Tempat Bermain/Berolahraga Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 259   Unit
314 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
315 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
316 Tenaga Kependidikan Pada Ssekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
317 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8   Orang
318 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 33   Orang
319 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7   Orang
320 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1155   Orang
321 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 326   Orang
322 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 721   Orang
323 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 156   Orang
324 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1130   Orang
325 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Orang
326 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 747   Orang
327 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Orang
328 Unit Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1987   Unit
329 Unit Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1987   Unit
330 Unit Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
331 Usulan Pendirian Sekolah Baru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Dokumen
332 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Unit
333 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Unit
334 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Unit
335 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Unit
336 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
337 Utilitas Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 159   Unit
338 Utilitas Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 123   Unit
339 Utilitas Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 146   Unit
340 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7   Unit
341 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
342 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
343 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
344 Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 736   Komunitas
345 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun (Tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7,89   Tahun
346 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 13,42   Tahun
347 Persentase Siswa Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang): (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
348 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4,83   %
349 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 83,33   %
350 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah Dan Atau Ekskul Kesenian (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 90,66   %
351 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 90,44   %
352 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 98,12   %
353 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 1315 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 95,96   %
354 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalarn Pendidikan Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 91.99   %
355 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
356 Angka Melek Huruf Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 98   %
357 Persentase PAUD Formal Berakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 99,32   %
358 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 46,76   %
359 Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini per Siswa Jenjang PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 28   rasio
360 Angka Putus sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
361 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   rasio
362 Rasio Guru per Kelas Rata-Rata Terhadap Jumlah Murid Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   rasio
363 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Rasio
364 Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
365 Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
366 Angka Partisipasi Kasar (APK) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
367 Angka Partisipasi Murni (APM) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
368 Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 161648   Orang
369 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
370 Pendidikan Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
371 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
372 Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
373 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 97,77   %
374 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 73,87   %
375 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 100,88   %
376 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 103,30   %
377 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7,89   Tahun
378 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 96,61   %
379 Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3,40   %
380 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 46,76   %
381 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 98   %
382 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   -
383 Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 89,72   %
384 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
385 Angka partisipasi kasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
386 Angka Putus Sekolah: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
387 Angka Kelulusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
388 Fasilitas Pendidikan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
389 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 100   %
390 Angka Partisipasi Kasar (APK) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   %
391 Angka Partisipasi Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
392 APK Tingkat PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
393 APK SD dan SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
394 APM SD dan SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
395 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SD/MI Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
396 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SMP/MTs Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
397 Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
398 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SD/MI Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
399 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SMP/MTs Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
400 Prestasi Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 19   %
401 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0,02   %
402 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0,08   %
403 Peningkatan prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 128   %
404 Persentase organisasi pemuda yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 34,42   %
405 Persentase wirausaha muda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2,5   %
406 Cakupan pembinaan olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 26   Cabor
407 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 113   Orang
408 Cakupan pembinaan atlet muda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5   Orang
409 Jumlah atlet berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 228   Orang
410 Jumlah prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 44   Medali
411 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 98,53   %
412 Jumlah Organisasi Kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 123   Organisasi
413 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 8   Kegiatan
414 Jumlah Klub Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 263   Klub
415 Lapangan Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1268   Unit
416 Lapangan Olah Raga Sepakbola Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 460   Unit
417 Lapangan Olah Raga Bola Voli Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 213   Unit
418 Lapangan Olah Raga Bola Basket Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 38   Unit
419 Lapangan Olah Raga Bulu Tangkis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 191   Unit
420 Lapangan Olah Raga Tenis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 32   Unit
421 Lapangan Olah Raga Meja Tenis Meja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 278   Unit
422 Gedung Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 39   Unit
423 Gedung Olah Raga Futsal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 20   Unit
424 Gedung Olah Raga Gedung Serba Guna Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7   Unit
425 Gedung Olah Raga Kolam Renang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 12   Unit
426 Gedung Olah Raga Sasana Tinju Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2   Unit
427 Jumlah Organisasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 42   Organisasi
428 Jumlah organisasi pemuda yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 43   Organisasi
429 Jumlah Organisasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 42   Organisasi
430 Jumlah prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 44   Prestasi
431 Jumlah atlit berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 228   Orang
432 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 34,96   %
433 Persentase Prestasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 66,67   %
434 Cakupan Prestasi Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 100   %
435 Jumlah Lembaga, Warga Belajar, dan Tutor Menurut Lembaga Pendidikan Non-Formal Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   -
436 Jumlah Warga Belajar dan Ujian Kesetaraan Menurut Kelompok Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2996   Orang
437 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid MTS Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
438 Peta Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -  
439 Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 41   Unit
440 Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Paket
441 Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Unit
442 Anak Usia Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 184580   Orang
443 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 186   Sarana
444 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
445 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 186   Sarana
446 Bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12666   Orang
447 Dokter Gigi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 72   Orang
448 Dokter Spesialis Anak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12   Orang
449 Dokter Spesialis Anestesi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 16   Orang
450 Dokter Spesialis Bedah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12   Orang
451 Dokter Spesialis Jantung Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 8   Orang
452 Dokter Spesialis kebidanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 15   Orang
453 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Orang
454 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6   Orang
455 Dokter Spesialis Mata Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 9   Orang
456 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 19   Orang
457 Dokter Spesialis Radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 10   Orang
458 Dokter Spesialis THT Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Orang
459 Dokter Spesialis Urologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Orang
460 Dokter Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 381   Orang
461 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Dokumen
462 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
463 Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
464 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
465 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
466 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
467 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 36   Dokumen
468 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Dokumen
469 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
470 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
471 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
472 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
473 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
474 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 18   Dokumen
475 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Dokumen
476 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
477 Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
478 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
479 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 135   Dokumen
480 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
481 Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
482 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
483 Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Dokumen
484 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
485 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Dokumen
486 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 46   Unit
487 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 47   Unit
488 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 47   Unit
489 Faskes lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 44   Unit
490 Gudang umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
491 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 113   Dokumen
492 Ibu bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
493 Ibu Hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
494 ICCU/ICVCU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 7   Unit
495 ICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Unit
496 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6   Dokumen
497 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   Dokumen
498 Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   Laporan
499 orang terduga menderita HIV Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 15745   Orang
500 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Paket
501 Pengolahan Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
502 penyalahguna NAPZA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Orang
503 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   kualtitas
504 Prasarana di Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
505 Public Safety Center (PSC 119) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
506 Ruang administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 55   Unit
507 Ruang Administrasi dan Manajemen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 88   Unit
508 Ruang ASI Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
509 Ruang Bank Darah Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
510 Ruang cuci linen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 38   Unit
511 Ruang dinas Nakes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 81   Unit
512 Ruang Farmasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 44   Unit
513 Ruang Gawat Darurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
514 Ruang Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 20   Unit
515 Ruang jaga petugas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 64   Unit
516 Ruang kantor untuk karyawan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 64   Unit
517 Ruang Kepala Puskersmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Unit
518 Ruang kesehatan anak dan imunisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 41   Unit
519 Ruang kesehatan gigi dan mulut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 40   Unit
520 Ruang kesesuhatan ibu dan KB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
521 Ruang KIE Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 69   Unit
522 Ruang Laboraturium Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
523 Ruang Loundry Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
524 Ruang Parkir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 44   Unit
525 Ruang pemeriksanaan khusus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 85   Unit
526 Ruang pemeriksanaan umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 40   Unit
527 Ruang pendaftaran dan rekam medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 44   Unit
528 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
529 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
530 Ruang persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 41   Unit
531 Ruang rapat/diskusi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 42   Unit
532 Ruang Rawat Inap Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
533 Ruang Rawat Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 77   Unit
534 Ruang rawat pascaa persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
535 Ruang Rekam Medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 38   Unit
536 Ruang Sterilisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
537 Ruang tindakan dan gawat daerurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 99   Unit
538 Ruang tunggu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 54   Unit
539 Rumah dinas Nakes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 110   Unit
540 Rumah Sakit kelas B Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
541 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
542 Tenaga Kesehatan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3   Orang
543 Tenaga Kesehatan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 73   Orang
544 Tenaga Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 83   Orang
545 Tenaga Keteknisan Medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 258   Orang
546 Tenaga keterapian fisik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 65   Orang
547 Tenaga Teknik Biomedika Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 99   Orang
548 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 41   Unit
549 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1957   Orang
550 Penderita Diabetes Melitus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11592   Orang
551 Penderita Hipertensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 64783   Orang
552 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
553 Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Orang
554 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 339   Orang
555 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 26337   Orang
556 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 26337   Orang
557 Penduduk Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 177217   Orang
558 Penduduk Usia Produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 593999   Orang
559 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1058   Orang
560 Pengolahan Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
561 Alat Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
562 Labkesda Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
563 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
564 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
565 Kasus penyakit menular dan tidak menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 151512   Kasus
566 Kasus Penyakit IMS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 204   Kasus
567 Kasus Penyakit Campak (suspek) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 182   Kasus
568 Kasus Penyakit Kusta Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 17   Kasus
569 Kasus Penyakit Filariasis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Kasus
570 Kasus Penyakit Kecacingan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
571 Kasus Penyakit Frambusia Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
572 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
573 Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
574 Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
575 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Laporan
576 Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3   Unit
577 Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4   Orang
578 Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang / Sertifikat
579 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Kegiatan
580 Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
581 Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5564   Orang
582 kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5564   Orang
583 kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5564   Orang
584 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kelompok
585 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kelompok
586 Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26   Laporan
587 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6   Laporan
588 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
589 Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Organisasi
590 orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 500   Orang
591 Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
592 Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Organisasi
593 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Organisasi
594 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Organisasi
595 Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6   Sertifikat / Kegiatan
596 Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Organisasi
597 Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Kegiatan
598 Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
599 Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Orang / Sertifikat
600 Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20   Unit
601 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 65   Unit
602 Peralatan di laundry Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 34   Unit
603 Peralatan di ruang CSSD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 17   Unit
604 Peralatan di ruang dapur/gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 127   Unit
605 Peralatan di ruang farmasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 97   Unit
606 Peralatan di ruang gawat darurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 68   Unit
607 Peralatan di ruang intensif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 248   Unit
608 Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1082   Unit
609 Peralatan di ruang Laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 50   Unit
610 Peralatan di ruang operasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 123   Unit
611 Peralatan di ruang radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 58   Unit
612 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 444   Unit
613 Peralatan di ruang rekam medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 160   Unit
614 Peralatan penanggulangan kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 416   Unit
615 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 185   Unit
616 PICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Unit
617 Ruang Jenazah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
618 Ruang Operasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11   Unit
619 Ruang Pemeliharaan Sarpras Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
620 Ruang Radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
621 Ruang Rawat Intentif: Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Unit
622 Ruang Rehabilitasi Medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
623 Sprei Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1330   Paket
624 Tempat tidur rumah sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 409   Unit
625 Tenaga Apotek Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 656   Orang
626 Tenaga gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 90   Orang
627 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 236   Orang
628 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 77   Orang
629 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 81   Orang
630 Tenaga Kesehatan tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
631 Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Layanan
632 Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Unit
633 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 75,56   Tahun
634 Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 9   Kasus
635 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 7,53   %
636 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 85   %
637 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 84,4   %
638 Indeks Keluarga Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Indeks
639 Angka Kematian Ibu (AKI) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 71,06   per 100.000 KH
640 Angka Kematian Bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 8,73   per 1000 KH
641 Jumlah Kasus Kematian Bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 111   Kasus
642 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
643 Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
644 Jumlah total Ibu Bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
645 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
646 Persentase Ibu Hamil KEK Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12,14   %
647 Jumlah Dokter Umum dan Spesialist Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 692   Orang
648 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1451748   Orang
649 Rasio Dokter/ Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 47,7   Rasio
650 Rasio Posyandu per Satuan Balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37,02   Rasio
651 Jumlah Posyandu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2133   Unit
652 Posyandu Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2130   Unit
653 Posyandu tidak Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3   Unit
654 Jumlah Balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 78243   Orang
655 Rasio Posyandu per 1000 balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 27,01   Rasio
656 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 41479   Rasio
657 Jumlah Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Unit
658 Jumlah Puskesmas Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
659 Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 292   Unit
660 Jumlah Puskesmas Pembantu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 79   Unit
661 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 406   Unit
662 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1451748   Orang
663 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3576   Rasio
664 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 120979   Rasio
665 Jumlah RSUD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
666 Jumlah RS Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 10   Unit
667 Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
668 Jumlah Seluruh RS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12   Unit
669 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1451748   Orang
670 Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 231   Kasus
671 Kasus baru HIV AIDS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 128   Kasus
672 Angka Kesakitan DBD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 10   %
673 Penyakit Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11713   Kasus
674 Pelayanan kesehatan ibu hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
675 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
676 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
677 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
678 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Orang
679 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
680 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
681 Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12666   Orang
682 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
683 Pelayanan kesehatan balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
684 Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 65024   Orang
685 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
686 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
687 Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 184580   Orang
688 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
689 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
690 Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 593999   Orang
691 Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
692 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
693 Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 177217   Orang
694 Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
695 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
696 Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 64873   Orang
697 Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
698 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
699 Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11592   Orang
700 Persenatse Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
701 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
702 Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4781   Orang
703 Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
704 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
705 Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 18571   Orang
706 Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
707 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
708 Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 15745   Orang
709 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
710 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 98,80   %
711 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
712 Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 10,51   %
713 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 7,53   %
714 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5,79   %
715 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4,11   %
716 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13,7   %
717 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 88,31   %
718 Angka Kematian Ibu (AKI). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 71,06   per 100.000 KH
719 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
720 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
721 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
722 Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 9,28   AKBa per 1000 BalitaAKB per 1000 KH
723 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 8,73   AKB per 1000 KH
724 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
725 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 0,89   Kasus per 1000 penduduk
726 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 0,02   %
727 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 231   kasus per 100000 penduduk
728 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 231   kasus per 100000 penduduk
729 Kejadian Malaria per 1000 orang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 16   kasus per 1000 orang
730 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 0,8   kasus per 100000 penduduk
731 Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 21   Orang
732 Prevalensi tekanan darah tinggi. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4,47   %
733 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3,8   %
734 Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Orang
735 Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan dikelompok umur yang sama. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12,54   per 1000 orang
736 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1434,26   Rasio
737 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 98,80   %
738 Proporsi kematian akibat keracunan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
739 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
740 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 83   %
741 Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 83   %
742 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 42,42   per 1000 penduduk
743 Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
744 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
745 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1,075   Rasio
746 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 91,67   %
747 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
748 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
749 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
750 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
751 Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
752 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
753 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
754 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
755 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
756 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
757 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
758 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
759 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 8,73   per 1000 KH
760 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 9,28   per 1000 KH
761 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6,9   per 1000 KH
762 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 71,06   per 100000 KH
763 Rasio posyandu per satuan balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 27,01   Rasio
764 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3576   Rasio
765 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 120979   Rasio
766 Rasio dokter per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 47,66   Rasio
767 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 52,97   Rasio
768 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
769 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
770 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
771 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
772 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100,8   %
773 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6,7   Per 100000 penduduk
774 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
775 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 85   %
776 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 231   Per 100000 penduduk
777 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 16   Per 100000 penduduk
778 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 85   %
779 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 89   %
780 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
781 Penderita diare yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
782 Angka kejadian Malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 23   Kasus
783 Tingkat kematian akibat malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
784 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
785 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 0,0037   %
786 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1676   %
787 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 79641   %
788 Cakupan kunjungan bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
789 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
790 Cakupan pelayanan nifas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 99,1   %
791 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
792 Cakupan pelayanan anak balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
793 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
794 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
795 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
796 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
797 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
798 Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
799 Persentase Capaian SPM Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
800 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 97   %
801 Presentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 100   %
802 Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 98,9   %
803 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
804 Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
805 Penyakit Tidak Menular Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   PTM, Non-Communicable Diseases (NCDs)
806 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
807 Kesehatan Ibu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
808 Kesehatan Anak Dan Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
809 Pelayanan Usia Produktif Dan Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
810 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
811 Rasio Dokter Gigi dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6,8  
812 Rasio Perawat dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
813 Rasio Bidan dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
814 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
815 Rasio Puskesmas per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
816 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /Puskesamas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
817 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut / RSUD Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
818 Standar Capaian Pelayanan RS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 80   %
819 Capaian Pelayanan RSUD dr Soedirman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 90,85   Nilai
820 Capaian Pelayanan RSUD Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 85,75   %
821 Pencapaian Universal Health Coverage Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 98,80   %
822 Jaminan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
823 Perkembangan Kasus Penyakit Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
824 Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
825 Perkembangan Kasus Penyakit Menular TB per Kecamatan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
826 Perkembangan Kasus Penyakit Menular DBD per Kecamatan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
827 Perkembangan Kasusu Penyakit Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
828 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
829 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
830 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
831 Stop BABS ( Buang Air Besar Sembarangan ) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
832 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -  
833 Jumlah Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kampung
834 Indeks Pembangunan Keluarga (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 75,3   Angka
835 LPP/ Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,21   %
836 TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,2   Angka
837 CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
838 TFR (Angka Kelahiran Total) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,2   Angka
839 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
840 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,92   %
841 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,21   %
842 Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,2   Angka
843 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 76,46   %
844 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 76,46   %
845 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Buah
846 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lembaga
847 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20   Sekolah
848 Rata-rata jumlah anak per keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,3   Anak
849 Ratio Akseptor KB/ Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
850 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
851 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 15,6   Angka
852 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14,12   %
853 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,92   %
854 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 34,97   %
855 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 34,97   %
856 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100   %
857 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 82,48   %
858 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 74,21   %
859 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23   Angka
860 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 74   %
861 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100   %
862 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,2   %
863 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100   %
864 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100   %
865 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 86,5   %
866 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   %
867 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 29   Kasus
868 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   %
869 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21279   %
870 Rata-rata usia kawin pertama wanita Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22   Tahun
871 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100   %
872 Indeks Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   Indeks
873 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -  
874 Perkembangan CPR/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
875 Perkembangan TFR/ TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,2   Angka
876 Perkembangan Unmetneed Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,92   %
877 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,26   %
878 Rata-rata jumlah anak per keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,3   Orang
879 Jumlah Pasangan Usia Subur Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 193858   PUS
880 Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 132322   PUS
881 Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 61536   PUS
882 Rasio Akseptor KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,26   %
883 Pencanangan Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kampung
884 Jumlah Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kampung
885 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
886 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 91,8   %
887 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin./ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
888 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 35   %
889 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8,5   Angka
890 Total Fertility Rate (TFR). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,2   Angka
891 Unmet need pelayanan kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,92   %
892 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22   %
893 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22   %
894 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -  
895 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   %
896 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,92   %
897 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 92   %
898 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   %
899 Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26   %
900 Cakupan Peserta KB Aktif/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 68,09   %
901 Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 82,71   %
902 Peta Sebaran RS dan Puskesmas per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -  
903 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Dokumen
904 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Dokumen
905 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
906 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Dokumen
907 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
908 Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2   Dokumen
909 Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
910 Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
911 Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
912 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
913 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
914 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
915 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
916 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
917 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
918 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
919 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
920 Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
921 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
922 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
923 Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
924 Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
925 Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
926 Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Forum Penataan Ruang
927 Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 834   Jembatan
928 Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2   Dokumen
929 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4   Dokumen
930 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
931 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
932 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Lembaga
933 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
934 Panjang Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1017,15   KM
935 Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
936 Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
937 Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
938 Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
939 Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
940 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
941 Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
942 Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
943 Rapat persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
944 Rapat Persiapan persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
945 Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
946 Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
947 Rekomendasi peta dari BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
948 Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
949 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
950 Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
951 Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
952 Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
953 Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
954 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
955 Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
956 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
957 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Lembaga
958 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Lembaga
959 Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32   Dokumen
960 Jumlah Sambungan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93617   Sambungan Rumah (SR)
961 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 502   Orang
962 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Unit
963 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 386086   Unit
964 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Unit
965 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Unit
966 Operasi dan Pemeliharaan Embung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Unit
967 Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
968 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,35   Km
969 Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Bendung
970 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,727   Km
971 Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4   Lembaga
972 Layanan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 335   Layanan
973 Layanan Persetujuan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 335   Layanan
974 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Sistem Informasi
975 Data SHP Peta Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4   Peta
976 Publikasi informasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Publikasi
977 Perda tentang RTRW Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1   Dokumen
978 Peta Bidang Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dokumen
979 Peta lokasi HGU/HGB Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dokumen
980 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22   Dokumen
981 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22   Dokumen
982 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
983 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
984 Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
985 Jumlah Arsitek yang terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Orang
986 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
987 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
988 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
989 Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
990 .Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
991 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
992 Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.604   Bangunan Gedung Negara
993 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8   Bangunan Gedung Negara
994 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
995 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
996 Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 132   Dokumen
997 Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
998 Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
999 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1000 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
1001 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1002 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 186,15   KM
1003 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1004 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1005 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Orang
1006 Jumlah Penilik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Orang
1007 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11   Orang
1008 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4   Orang
1009 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 266   Badan Usaha
1010 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 266   Badan Usaha
1011 Jumlah Bangunan Gedung Negara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.604   Bangunan Gedung Negara
1012 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
1013 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Bangunan Gedung
1014 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1015 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Dokumen
1016 Jumlah Dokumen Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1017 Jumlah Dokumen Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2   Dokumen
1018 Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6   Dokumen
1019 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Dokumen
1020 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10   Dokumen
1021 Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117   Dokumen
1022 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1023 Jumlah SPAM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Unit
1024 Pendataan Bangunan Gedung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 362.880   Bangunan Gedung
1025 Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3   Regulasi
1026 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
1027 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
1028 Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
1029 Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93617   Sambungan Rumah (SR)
1030 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Desa
1031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72   Sistem Drainase Perkotaan
1032 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27050   Meter
1033 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5   Dokumen
1034 Panjang Saluran Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 430,996.17   Meter
1035 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 74,27   %
1036 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,21   %
1037 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59,35   Angka
1038 Persentase Akses Air Minum Aman Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,21   %
1039 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98   %
1040 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
1041 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1042 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98.94   Rasio
1043 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota/ Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 74.27   %
1044 Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30   Rasio
1045 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46.32   %
1046 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
1047 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik/ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78,85   %
1048 Rasio Jaringan Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
1049 Persentase penduduk berakses air minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1050 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1051 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0.05   Rasio
1052 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46,32   %
1053 Infrastruktur Jalan (Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1054 Infrastruktur Jalan (Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1055 Infrastruktur Jembatan (Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1056 Luasan Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
1057 Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
1058 Panjang Saluran Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 186105   m
1059 Irigasi Teknis Sekunder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 186105   m
1060 Irigasi Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78,85   %
1061 Irigasi Kondisi Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,4   %
1062 Irigasi Kondisi Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,13   %
1063 Irigasi Kondisi Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,62   %
1064 Panjang Saluran Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 297524   m
1065 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jiwa
1066 Luas Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
1067 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,21   %
1068 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1069 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,21   %
1070 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1071 Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85   %
1072 Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25,80   %
1073 Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.29   %
1074 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85.52   %
1075 Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15,5   %
1076 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 74,27   %
1077 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60   %
1078 Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91,45   %
1079 Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26551  
1080 Drainase Non Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 270973   Meter
1081 Total Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 297524   Meter
1082 Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1083 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1084 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1085 Jumlah Keluarga Sambungan Rumah : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1086 Persentase terlayani : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1087 Jenis Permukaan Jalan Aspal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1088 Jenis Permukaan Jalan Beton Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1089 Jenis Permukaan Jalan Kerikil Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1090 Jenis Permukaan Jalan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1091 Jenis Permukaan Jalan Tidak Dirinci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1092 Jumlah Jenis Permukaan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1093 Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1094 Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1095 Jumlah Saluran Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1096 Kondisi Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1097 Frekuensi pemeliharaan /tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1098 Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokuem
1099 Peninjauan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1100 Materi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
1101 Rekomendasi Peta BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
1102 Proses Rekom Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -  
1103 Proses Persub ATR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1104 Proses Evaluasi Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1105 Perda Baru Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1106 Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1107 Proses penanganan sengketa lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1108 Persentase Penanganan Sengketa Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100   %
1109 Aset Pengadaan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
1110 Peta Jalan dan Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1111 PetaJembatan dan Jondisi Jembatan Jewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024J Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1112 Peta Irigasi dan Iondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1113 Peta Embung dan Kondisi Embung per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1114 Peta SPAM Perdesaan dan Kondisi Ketersediaan Air Minum Perdesaan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1115 Peta Rencana Pola Puang dan Struktur Puang RT/RW Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Peta
1116 Anggota Fasilitator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 17   Orang
1117 Anggota Tim Pendamping Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
1118 Backlog Kepenghunian Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 63.963   Unit Rumah
1119 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Orang
1120 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Orang
1121 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Orang
1122 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Orang
1123 Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
1124 Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
1125 Kebijakan Bidang PKP Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
1126 Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Lokasi
1127 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 12   Laporan
1128 Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
1129 Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
1130 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Laporan
1131 Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2   Laporan
1132 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Laporan
1133 Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2   Laporan
1134 Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
1135 lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 26   Lokasi
1136 Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 26   Lokasi
1137 Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,68   Ha
1138 Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 148.256,81   Ha
1139 Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
1140 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Orang
1141 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Orang
1142 Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 8   Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan
1143 Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 19   Orang
1144 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 70   Unit Rumah
1145 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 60   Unit Rumah
1146 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Unit Rumah
1147 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Unit
1148 Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 60   Unit Rumah
1149 Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.626   Unit Rumah
1150 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Orang
1151 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Orang
1152 Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
1153 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
1154 Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Lokasi
1155 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 46   Kelompok
1156 Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.567   Unit
1157 Jumlah rumah di lokasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.855   Unit
1158 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Laporan
1159 Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
1160 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3,26   Ha
1161 Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Unit
1162 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 607   Unit
1163 Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
1164 Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3   Lokasi
1165 Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Unit Rumah
1166 Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.960   Unit Rumah
1167 Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
1168 Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
1169 Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Unit
1170 Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
1171 Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
1172 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 9   Unit
1173 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 9   Unit
1174 Analisis dampak lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5   Dokumen
1175 Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 46   Dokumen
1176 Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880   Dokumen
1177 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Dokumen
1178 Data Perlengkapan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4   Dokumen
1179 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 12   Dokumen
1180 Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 12   Dokumen
1181 Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6   Dokumen
1182 Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
1183 Data Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4   Dokumen
1184 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5   Laporan
1185 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.902   Unit
1186 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.980   Unit
1187 Marka Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 10.163,01   Meter
1188 Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
1189 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
1190 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5   Laporan
1191 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 28   Dokumen
1192 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Orang
1193 Halte Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 38   Unit
1194 Alat Penerangan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 7874   Unit
1195 Data Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
1196 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880   Dokumen
1197 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 900   Dokumen
1198 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
1199 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880   Dokumen
1200 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1201 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1202 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6   Paket
1203 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6   Unit
1204 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1205 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1206 Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1207 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
1208 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6   Unit
1209 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
1210 Jumlah SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 253.051   Unit
1211 Kapasitas IPLT Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50   M³/Hari
1212 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12   Dokumen
1213 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
1214 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
1215 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
1216 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50   Lembaga
1217 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
1218 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
1219 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
1220 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 80   Orang
1221 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,17   %
1222 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,98   %
1223 Luasan Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 148,108   Ha
1224 Persentase Rumah Layak Huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,17   %
1225 Persentase Akses Sanitasi Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,98   %
1226 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100   %
1227 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100   %
1228 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2,13   %
1229 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4,71   %
1230 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9   Unit
1231 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,978   %
1232 Rasio rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,17   %
1233 Rasio permukiman layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 99,54   %
1234 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,17   %
1235 Persentase Akses Sanitasi Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,978   %
1236 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,978   %
1237 Persentase rumah tinggal bersanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,22   %
1238 Persentase areal kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,46   %
1239 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,22   %
1240 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 96,22   %
1241 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,35   %
1242 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/kota
1243 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 13,98   %
1244 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 70,97   %
1245 Persentase pemukiman yang tertata Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 99,88   %
1246 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,12   %
1247 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2,56   %
1248 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,66   %
1249 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 19,6   %
1250 Status Backlog Kepemilikan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 63.963  
1251 Jumlah Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 356.216   Unit
1252 Jumlah Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 482.703   KK
1253 Backlog Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 63.963   KK
1254 Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1255 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1256 Penanganan Rumah Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Unit
1257 Jumlah rumah korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 70   Unit
1258 Jumlah rumah korban bencana yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10   Unit
1259 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100   %
1260 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100   %
1261 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1262 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1263 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100   %
1264 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2,13   %
1265 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4,71   %
1266 Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10,308   %
1267 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1268 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -  
1269 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 100  
1270 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 63,67   %
1271 Rasio konektivitas kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 0,64   %
1272 Kinerja lalu lintas kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 0,39   %
1273 Jumlah arus penumpang angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 27.704   Orang
1274 Rasio ijin trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 82   %
1275 Jumlah uji kir angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5.880   Unit
1276 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3   Unit
1277 Persentase layanan angkutan darat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 26,2   %
1278 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 34   %
1279 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 17   Km
1280 Persebaran Terminal Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3   Unit; Lokasi
1281 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.871   Unit
1282 Jumlah Izin Trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 36   Trayek
1283 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.871  
1284 Jumlah Kendaraan wajib Uji Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3.788   Unit
1285 Jumlah perlintasan kereta api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 51   Perlintasan
1286 Panjang jalur kereta api. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 49   Km
1287 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 13,5   %
1288 Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 10   %
1289 Persentase penduduk terlayani transportasi umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 13,5   %
1290 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 100   %
1291 Indeks Infrastruktur Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 76,78   %
1292 Persebaran Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3   Lokasi
1293 Data Produksi Terminal Tipe C (Kunjungan Bus per hari) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan -  
1294 Data Produksi Terminal Tipe C (Jumlah Penumpang per hari) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan -  
1295 Terminal di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3  
1296 Armada Angkutan Umum di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 496  
1297 Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880  
1298 Jumlah Potensi Parkir dan Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 225  
1299 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Konidis Baik Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.980  
1300 Jumlah Total Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.980   Buah
1301 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 27.704  
1302 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 20,5  
1303 Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4  
1304 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 496  
1305 Jumlah izin trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 36   Unit
1306 Kebutuhan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.335  
1307 Jumlah APILL yang terpasang dan dipelihara (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 55   Unit
1308 Jumlah LPJU terpasang (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3.399   Unit
1309 Sarana Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.468   Unit
1310 Sarana Kelengkapan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.980  
1311 Sarana Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 72   %
1312 Jumlah Perlintasan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 50  
1313 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan yang Dijaga Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 36  
1314 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Tidak Dijaga Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4  
1315 Peta Sebaran dan Kondisi LPJU per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
1316 Peta Sebaran dan Kondisi Sanitasi Komunal per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1317 Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1318 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1112   Orang
1319 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 28   Orang
1320 Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 215   Desa/Kelurahan
1321 Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 215   Desa/Kelurahan
1322 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 440   Dokumen
1323 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 502   Dokumen
1324 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1325 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 15   Dokumen
1326 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1327 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1328 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1329 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1330 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1331 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1332 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 15   Dokumen
1333 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 15   Dokumen
1334 Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1335 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
1336 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
1337 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 3705   Kasus
1338 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4330   Kasus
1339 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 89   Kasus
1340 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
1341 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 16   Kasus
1342 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1191   Laporan
1343 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 12   Laporan
1344 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Kegiatan
1345 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 3   Kegiatan
1346 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
1347 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
1348 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
1349 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
1350 Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 348   Unit
1351 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 124   Orang
1352 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1353 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1354 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1355 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1356 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
1357 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 16   Kegiatan
1358 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1359 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1360 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1361 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1362 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 16   Kegiatan
1363 Pembentukan Sekretariat PPNS Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1364 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
1365 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
1366 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
1367 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1368 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
1369 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Kegiatan
1370 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Kegiatan
1371 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1372 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1373 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1374 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
1375 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Kasus
1376 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Kasus
1377 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
1378 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
1379 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
1380 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
1381 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 52   Unit
1382 Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 19   Unit
1383 Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 19   Unit
1384 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2851   Orang
1385 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2851   Orang
1386 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1387 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1388 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1389 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 15   menit
1390 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1391 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1392 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1393 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 94,38   %
1394 Persentase Penegakan PERDA Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1395 Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 298   Orang
1396 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2,08   %
1397 Jumlah Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 460   Desa
1398 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 6   Orang
1399 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 6228   Orang
1400 Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 87,2   %
1401 Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8128   Kasus
1402 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8128   Kasus
1403 Presentase Penyelesaian Penegakkan K3 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1404 Jumlah Pelanggaran Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 46   Kasus
1405 Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 46   Kasus
1406 Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1407 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1408 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1409 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 89  
1410 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1411 Persentase Penegakan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1412 Persentase Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
1413 Persentase Kesiapsiagaan Damkar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1414 Peta Wilayah Pelayanan Pos Damkar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4  
1415 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 400   Orang
1416 Data Kebencanaan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 6   Dokumen
1417 Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1418 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 12   Dokumen
1419 Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 12   Dokumen
1420 Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1421 Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
1422 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1423 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1424 Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Dokumen
1425 Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1426 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1427 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
1428 Informasi Kebencanaan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1429 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Kawasan
1430 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   Orang
1431 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2919   Orang
1432 Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   Orang
1433 Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   Orang
1434 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   Orang
1435 Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 12   Laporan
1436 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 12   Laporan
1437 Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 9000   Orang
1438 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1439 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1440 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1441 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 80   Orang
1442 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 80   Orang
1443 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1444 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1445 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1446 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 180   Unit
1447 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 80   Orang
1448 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 5   Kegiatan
1449 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 80   Orang
1450 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
1451 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 80   Orang
1452 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Lembaga
1453 Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1454 Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Laporan
1455 Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Laporan
1456 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
1457 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1458 Indeks resiko bencana/IRB (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 78,88   Angka
1459 IRBI/ Indeks resiko bencana/IRB (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 78,88   Angka
1460 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1461 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1462 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1463 Indeks Ketahanan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 0,93   Indeks
1464 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 11.478.073.995  
1465 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 51  
1466 Kinerja Penanganan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 162  
1467 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Desa
1468 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   %
1469 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 285   %
1470 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 20   Orang
1471 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Lokasi
1472 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 11.478.073.995   Rupiah
1473 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1474 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1475 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 20   Orang
1476 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 51   sistem peringatan dini (EWS)
1477 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 11.478.073.995   Rupiah
1478 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1479 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1480 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 20   Orang
1481 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
1482 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 20   Orang
1483 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   %
1484 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1485 Persentase Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100   %
1486 Kejadian Bencana Tahun 2020 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 653  
1487 Kejadian Bencana Tahun 2021 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 140  
1488 Kejadian Bencana Tahun 2022 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 146  
1489 Kejadian Bencana Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 270  
1490 Kejadian Bencana Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 315  
1491 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 51  
1492 Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -  
1493 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Dokumen
1494 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 460  
1495 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 5  
1496 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 460  
1497 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1498 Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1499 Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
1500 Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
1501 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 120   Orang
1502 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1503 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1504 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 4   Orang
1505 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1506 Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1507 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1508 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1509 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1510 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1511 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1512 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 61   Orang
1513 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 16   Orang
1514 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1515 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 20   Orang
1516 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 20   Orang
1517 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6   Kampung
1518 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 104658   Keluarga
1519 Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Dokumen
1520 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 60   Laporan
1521 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 783   Orang
1522 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 155   Orang
1523 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 310   Orang
1524 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 92   Orang
1525 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1082   Orang
1526 Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1527 Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 700   Orang
1528 Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
1529 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1530 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Orang
1531 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 15   Orang
1532 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1533 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 15   Orang
1534 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1535 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1536 Lembaga Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 23   Lembaga
1537 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Lembaga
1538 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1539 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1540 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1541 Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1542 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 12   Laporan
1543 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1544 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 50   Orang
1545 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 50   Orang
1546 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1547 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
1548 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 15   Orang
1549 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1550 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 15   Orang
1551 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Orang
1552 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 72   Orang
1553 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1554 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 25   Orang
1555 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
1556 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 5   Orang
1557 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
1558 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10   Orang
1559 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   Orang
1560 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Unit
1561 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Unit
1562 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 22   Orang
1563 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1564 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Kegiatan
1565 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93   Orang
1566 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1567 Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1568 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1569 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1570 Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1571 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1572 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1573 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2   Kegiatan
1574 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1575 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1576 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2   Kegiatan
1577 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1578 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1579 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2   Kegiatan
1580 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1581 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Layanan
1582 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6   Layanan
1583 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6   Layanan
1584 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30   Lembaga
1585 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19   Lembaga
1586 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30   Organisasi
1587 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50   Organisasi
1588 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30   Organisasi
1589 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2   Kegiatan
1590 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1591 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1592 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3   Kegiatan
1593 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50   Perangkat Daerah
1594 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50   Perangkat Daerah
1595 Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50   Perangkat Daerah
1596 Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
1597 perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 61   Orang
1598 SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 180   Orang
1599 SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
1600 SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 80   Orang
1601 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2   Kegiatan
1602 Fakir Miskin Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 866790   Orang
1603 Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1604 Persentase PMKS terhadap Total Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 60.21   %
1605 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1606 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1607 cakupan penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1608 Pesentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1609 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1610 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1611 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1612 Penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1613 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1614 Capaian SPM Bidang Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1615 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1616 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1617 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1618 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1619 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1620 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial orang
1621 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1622 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1623 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1624 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1082   Orang
1625 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1626 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 72713   KK
1627 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 42   Orang
1628 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 26   Orang
1629 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
1630 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kasus
1631 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1632 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1633 Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1634 Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 0,77   %
1635 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 101,39   %
1636 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1637 Taman Makam Pahlawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1638 Persentase TMP yang Dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 100   %
1639 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,149   Angka
1640 Keterwakilan Legislatif Laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 76   %
1641 Keterwakilan Legislatif Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24   %
1642 TPAK Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 85,74   %
1643 TPAK Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66,41   %
1644 IPG Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93,6   Indeks
1645 IDG Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
1646 Persentase Kekerasan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,007   %
1647 Persentase Kekerasan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,033   %
1648 Indeks Kabupaten Layak Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
1649 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 28   %
1650 Indeks Pembangunan Gender Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93,6   Indeks
1651 Indeks Pemberdayaan Gender Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
1652 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59,5   %
1653 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24   %
1654 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 32,97   %
1655 Rasio KDRT Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio
1656 Partisipasi angkatan kerja perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66,41   %
1657 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1658 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1659 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1660 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1661 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1662 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 93,6   Indeks
1663 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8,25   %
1664 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7,55   %
1665 Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13,42   %
1666 Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13,59   %
1667 Angka Harapan Hidup Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 73,66   %
1668 Angka Harapan Hidup Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 77,55   %
1669 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
1670 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24   %
1671 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1672 Kondisi Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1673 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1674 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
1675 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1676 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1677 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24   %
1678 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
1679 Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21,57   %
1680 Cakupan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1681 Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 79,16   %
1682 Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1683 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pratama/madya/nindya/utama/KLA
1684 Cakupan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100   %
1685 Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 189   Orang
1686 Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
1687 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12   Orang
1688 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6   Kasus
1689 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
1690 Peta Sebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lembaga
1691 Peta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lembaga
1692 Peta Personil Tagana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
1693 Jumlah Benih Ternak yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
1694 Jumlah benih ternak yang bermutu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
1695 Jumlah benih ternak yang bersertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
1696 Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
1697 Jumlah Benih Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
1698 Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.805   Ekor
1699 Jumlah bibit ternak yang bersertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 500   Ekor
1700 Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Ekor
1701 Jumlah Bibit Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.805   Ekor
1702 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
1703 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
1704 Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Wilayah
1705 Jumlah Eksisting Puskeswan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 8   Unit
1706 Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
1707 Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2   Unit
1708 Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Galur
1709 Jumlah galur yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Galur
1710 Jumlah galur yang dinilai Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Galur
1711 Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1712 Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1713 Jumlah hewan yang berhasil ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 21.916   Ekor
1714 Jumlah kader zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 350   Orang
1715 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1716 Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.581   Kasus
1717 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 538   Kasus
1718 Jumlah layanan jasa medik veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 21.916   Unit
1719 Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
1720 Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
1721 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1722 Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
1723 Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1724 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1725 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1726 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1727 Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1.582   Kasus
1728 Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 8   Unit
1729 Jumlah Petugas Medik Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 13   Orang
1730 Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
1731 Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
1732 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 64.996   Ekor
1733 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 64.996   Ekor
1734 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 64.996   Ekor
1735 Jumlah Produksi Bibit Ternak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.805   Ekor
1736 Jumlah Puskeswan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
1737 Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
1738 Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Rumpun
1739 Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Rumpun
1740 Jumlah rumpun yang dinilai Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Rumpun
1741 Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Rumpun
1742 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 500   Ekor
1743 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 500   Ekor
1744 Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4   Sertifikat
1745 Jumlah Sertifikat Veteriner HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 25   Sertifikat
1746 Jumlah SKKH/SKPH HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 48   Dokumen
1747 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 35   Wilayah
1748 Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1749 Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 29   Unit Usaha
1750 Jenis pangan lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
1751 Konsumsi per kapita per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1752 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1753 Data daerah rentan rawan pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1754 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1755 Data Konsumsi Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1756 Data Produksi Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1757 Data Stok Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1758 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1759 Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1760 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1761 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1762 Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1763 Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
1764 Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 385   Unit
1765 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
1766 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1767 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1768 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1769 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 741   Unit
1770 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
1771 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 5   Dokumen
1772 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 5   Dokumen
1773 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 93,82   Persentase
1774 data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1775 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 45,65   Ton
1776 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 26,465   Ton
1777 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 13   Ton
1778 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
1779 Jumlah Bibit Ternak yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.805   Ekor
1780 Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Galur
1781 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 128,96   Ton
1782 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3   Unit
1783 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3   Unit
1784 Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 40   Rekomendasi
1785 Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
1786 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
1787 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
1788 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
1789 Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Wilayah
1790 Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 6   Laporan
1791 Jumlah wilayah terkendali Zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Wilayah
1792 Indeks ketahanan pangan (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 72,06   Angka
1793 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 9,24   %
1794 PPH Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 94,39   %
1795 Ketersediaan energi dan protein perkapita Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1796 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 93,45   %
1797 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1798 Skor (Pola Pangan Harapan) PPH Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1799 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1800 Capaian Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1801 Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 9,24   %
1802 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 101,36   %
1803 Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 20,22   %
1804 Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 49,13   %
1805 Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 59,54   %
1806 Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 92,83   %
1807 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1808 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1809 Koefisien Variasi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -  
1810 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5,86   Ton/Ha
1811 Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 0,37   %
1812 Nilai produksi perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 774.698.988.200   Rp
1813 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar/ Produktivitas pertanian per hektar per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5,8   Ton/Ha
1814 Cakupan bina kelompok petani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 345   Kelompok
1815 Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1816 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten/Kota Berdasarkan Kajian Penyusunan Raperda LP2B Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1817 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1818 Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 46,18   %
1819 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 51.997   Ekor
1820 Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 13,37   %
1821 Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 23,39   %
1822 Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 0,37   %
1823 Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 0,59   %
1824 Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 100   %
1825 Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 59,00   %
1826 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1827 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1828 Jumlah Curah Hujan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1829 Jumlah Hari Hujan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1830 Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 90   Kelompok
1831 Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1832 Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian -  
1833 Peta Sebaran dan Kondisi JIAT Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1834 Peta Sebaran dan Kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1835 Peta Sebaran Alsintan Yang Layak Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1836 Peta Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1837 Peta Sebaran Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1838 Peta Sebaran Tanaman Non Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1839 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1840 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Tadah Hujan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1841 Peta Persebaran Luas Tanam Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1842 Peta Persebaran Luas Panen Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1843 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1844 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1845 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1846 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1847 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1848 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1849 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1850 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1851 Peta Persebaran Luas Tanam Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1852 Peta Persebaran Luas Panen Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1853 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kelapa (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1854 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Karet (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1855 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kopi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1856 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman kakao (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1857 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Tebu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1858 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman tembakau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1  
1859 Data Capaian IKLH Per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   Poin
1860 Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Kelompok
1861 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1862 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1863 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1864 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
1865 Nilai IKA n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,53   Poin
1866 Nilai IKLH n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   Poin
1867 Nilai IKU n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 81,49   Poin
1868 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1869 Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 29   Titik
1870 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
1871 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1872 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1873 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 29   Titik
1874 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75.53.81.49.63.50.00.00.75.31   Poin
1875 Tersusunnya dokumen IKLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1876 Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1877 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1878 Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1879 Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1880 Hasil tangkapan yang di daratkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 14,748   Ton
1881 Hasil tangkapan yang dilelang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 6369,45   Ton
1882 Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 18.200,85   Ton
1883 Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 18.200,85   Ton
1884 Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1885 Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1886 kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1265   Unit
1887 kelompok nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
1888 kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nelayan/KUB/Koperasi
1889 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 169   KUB
1890 Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 20   Koperasi
1891 Nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3323   Orang
1892 Pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelabuhan
1893 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1   Kegiatan
1894 Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1895 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1896 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
1897 Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil Yang Difasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
1898 Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Yang Difasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1899 Permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1900 Permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
1901 Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1902 Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1903 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 8   TPI
1904 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kegiatan
1905 Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1990   Unit
1906 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
1907 Data hasil Validasi KLHS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
1908 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
1909 Dokumen DIKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1910 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   Dokumen
1911 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 804   Dokumen
1912 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 349   Kelompok
1913 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 13   Aduan
1914 Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
1915 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
1916 Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Izin
1917 Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 6   Laporan
1918 Kegiatan pengurangan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 6   Kegiatan
1919 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 349   Kelompok
1920 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Kelompok
1921 Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 10   Dokumen
1922 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 66   Dokumen
1923 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 50   Dokumen
1924 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 26   Lembaga
1925 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
1926 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
1927 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
1928 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 16   Entitas
1929 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
1930 Nilai IKTL n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
1931 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 13   Aduan
1932 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1933 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1934 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1935 Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1936 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1937 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1938 Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1939 Volume timbulan sampah yang diangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 76344   Ton
1940 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 41510,18   Ton
1941 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 117854   Ton
1942 Volume timbulan sampah yang diolah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 82396,81   Ton
1943 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 37595   Ton
1944 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1945 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 349   Unit
1946 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 13   Aduan
1947 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Izin
1948 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Izin
1949 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Izin
1950 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Izin
1951 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1952 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1953 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Laporan
1954 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1955 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1956 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1957 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1958 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1959 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
1960 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 13   Aduan
1961 Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 16   Orang
1962 Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1963 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 349   Unit
1964 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1965 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1966 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
1967 Persentase luas layanan pengumpulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 70   %
1968 Tersusunnya dokumen IKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1969 Volume sampah yang didaur ulang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40369,28   Ton
1970 Volume sampah yang dimanfaatkan kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1140,89   Ton
1971 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 38330,11   Ton
1972 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 229765,57   Ton
1973 Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Laporan
1974 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
1975 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
1976 Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ha
1977 Obat Ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
1978 Pakan Ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
1979 pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Orang
1980 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1981 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
1982 rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
1983 sampel yang diuji Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sampel
1984 Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
1985 Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1986 Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1987 SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
1988 Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
1989 Kapasitas TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 315,15   M³/Hari
1990 Kapasitas TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 97,45   M³/Hari
1991 Kapasitas TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 65,47   M³/Hari
1992 Kapasitas TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 30,30   M³/Hari
1993 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
1994 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
1995 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 234   Unit
1996 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 59   Unit
1997 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 134   Unit
1998 Jumlah TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Unit
1999 Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
2000 Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 104   Ton
2001 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 32,16   Ton
2002 Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 17,1   Ton
2003 Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 10   Ton
2004 TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   TPA
2005 Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 343   Unit
2006 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 158   Unit
2007 Jumlah TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 21   Unit
2008 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   %
2009 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 54.59   %
2010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   %
2011 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   %
2012 Indeks Kualitas Air (IKA) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,53   %
2013 Indeks Kualitas Udara (IKU) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 81,49   %
2014 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 63,5   %
2015 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2016 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2017 Jumlah Pengawasan LH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Orang
2018 Jumlah kegiatan usaha yang tidak taat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Kegiatan
2019 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 27   Unit
2020 Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
2021 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
2022 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
2023 Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Dokumen
2024 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
2025 Peningkatan Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
2026 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
2027 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
2028 Laporan Inventarisasi GRK Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
2029 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
2030 Jumlah limbah B3 yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kg
2031 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2032 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
2033 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2034 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelatihan
2035 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Penghargaan
2036 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
2037 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Data
2038 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2039 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
2040 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
2041 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
2042 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,53   Indeks
2043 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 81,49   Indeks
2044 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 63,5   Indeks
2045 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan olehPemerintah Daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Pelaku usaha
2046 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Diklat
2047 Penetapan hak MHA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah
2048 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
2049 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2050 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 26   Lembaga
2051 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 6   Entitas
2052 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 13   Pengaduan
2053 Timbulan sampah yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 76344,01   Ton
2054 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 23,04   %
2055 Persentase cakupan area pelayanan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 70   %
2056 Persentase jumlah sampah yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 42,38   %
2057 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   TPA/TPST/SPA
2058 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2059 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2060 Persentase Alih Fungsi Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2061 Indeks Ketahanan Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
2062 Kinerja Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2063 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,31   Indeks
2064 Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 75,53   Indeks
2065 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 81,49   Indeks
2066 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 63,5   Indeks
2067 Kinerja Penanganan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 27   %
2068 Persentase sampah terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 65,42   %
2069 Persentase sampah terangkut/ persentase penanganan sampah perkotaan/ cakupan pelayanan sampah UPTD PALS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 71,57   %
2070 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2071 Daya Tampung TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 32,16   Ton
2072 Subtotal Jumlah TPS (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 134   Unit
2073 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (ton) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 32,16   Ton
2074 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (m3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 160,8   m3
2075 Subtotal PENDUDUK TERALAYANI (jiwa) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 136300   Jiwa
2076 Jumlah volume sampah yang terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 312,12   M3
2077 Jumlah volume sampah yang dihasilkan / timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 18186   M3
2078 Jumlah penduduk perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 137292   Jiwa
2079 Jumlah Penduduk Yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 16,956   Jiwa
2080 Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2081 Jumlah Unit Penampungan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 343   Unit
2082 TPS (Tempat Penampungan Sementara) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 134   Unit
2083 TD (Transfer Depo) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2084 TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Unit
2085 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R -Reduce Reuse Recycle) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 21   Unit
2086 Bank Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 225   Unit
2087 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   Unit
2088 Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2089 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
2090 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
2091 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
2092 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
2093 Jumlah satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga/Komunitas
2094 Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp
2095 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 100   %
2096 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 87,5   %
2097 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
2098 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2099 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2100 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah
2101 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 36   Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ling
2102 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2103 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2104 Program Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2105 Data emisi berdasar Sektor (Giga CO2) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
2106 Konsumsi ikan Kebumen (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 13,29   Kg/Ka/Th
2107 Konsumsi ikan Jateng (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 16,32   Kg/Ka/Th
2108 Konsumsi ikan Nasional (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 26,08   Kg/Ka/Th
2109 Produksi Perikanan Tangkap Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 14.748.354,67   Kg
2110 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 216.252.753.322,83   Rp
2111 Produksi Perikanan Budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.452.500,26   Kg
2112 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 146.387.278.912,80   Rp
2113 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 18.200.854,93   Kg
2114 Produksi perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
2115 Produksi perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
2116 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 2.057.193,68   Kg
2117 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 74.959.875.187,15   Rp
2118 Produksi Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 38.676   Kg
2119 Nilai Produksi Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 171.904,500   Rp
2120 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1200,03   Ton
2121 Target peningkatan produksi pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
2122 Target produksi pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
2123 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 46310000000   Rp
2124 Angka Konsumsi ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 13,29   Kg/Ka/Tahun
2125 Cakupan bina kelompok nelayan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
2126 Konsumsi ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
2127 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 13,29   Kg/Ka/Tahun
2128 Target AKI Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
2129 Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
2130 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
2131 Peta RTH Publik Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ha
2132 Data Kependudukan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2133 Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2134 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2135 Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2136 Data yang telah diolah dan disajikan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2137 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2138 Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2139 Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2140 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2141 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2142 Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2143 Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2144 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2145 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2146 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2147 Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4   Layanan
2148 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 293   Orang
2149 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 293   Orang
2150 Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2   Dokumen
2151 Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 516   Lembaga
2152 Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54   Faskes
2153 Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2154 Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2155 Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
2156 Laporan hasil fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2157 Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2158 Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2159 Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
2160 Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92,84   %
2161 perekaman KTP elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99,37   %
2162 persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65,95   %
2163 kepemilikan akta kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 55,61   %
2164 jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20   OPD
2165 persentase penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15,56   %
2166 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99,37   %
2167 Rasio bayi berakte kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99,82   %
2168 Rasio pasangan berakte nikah/perkawinan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 86,80   %
2169 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100   %
2170 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99,37   %
2171 Cakupan penerbitan akta kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 55,61   %
2172 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.453.417   Jiwa
2173 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.453.417  
2174 laju pertumbuhan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,46   %
2175 Kepadatan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1134,49   Jiwa/Km
2176 angka ketergantungan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,85   %
2177 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 91,06  
2178 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100   %
2179 Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 82,18   %
2180 Cakupan Layanan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99,93   %
2181 Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100   %
2182 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.584  
2183 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.453.417  
2184 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,329  
2185 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,85  
2186 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.453.417  
2187 Data Sebaran Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis kelamin di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2188 BUM Desa di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2189 Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Desa
2190 Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Desa
2191 Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2192 Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48   Dokumen
2193 Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14   Dokumen
2194 Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2195 Dokumen pengelolaan keuangan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2196 Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2197 Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3   Laporan
2198 Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3   Laporan
2199 Laporan penyelenggaraan musyawarah desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Laporan
2200 Lembaga adat di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga Adat
2201 Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2245   Peraturan Desa
2202 Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
2203 Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 152   Desa
2204 Peta desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26   Dokumen / Kecamatan
2205 Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10615   Lembaga Desa dan Desa Adat
2206 SDM anggota BPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2263   Orang
2207 Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14   Dokumen
2208 Tingkat perkembangan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2209 Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 400   Orang
2210 Persentase Desa Mandiri (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44,09   %
2211 Indeks Desa Membangun Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks
2212 Persentase Pengentasan Desa tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
2213 Persentase peningkatan satatus desa mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,26   %
2214 Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Desa
2215 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 52   %
2216 Persentase PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100   %
2217 Persentase Posyandu aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100   %
2218 Indeks Desa Membangun (IDM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
2219 Desa mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 198   Desa
2220 Desa maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 222   Desa
2221 Desa berkembang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29   Desa
2222 Desa tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2223 Desa sangat tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2224 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Lembaga
2225 Penilaian BUMDes tingkat dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 129   Lembaga
2226 Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 272   Lembaga
2227 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang dan Maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48   Lembaga
2228 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43   Lembaga
2229 Penilaian BUMDes Tingkat Maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5   Lembaga
2230 Jumlah PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 487   PKK
2231 Jumlah PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 487   PKK
2232 Presentase PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100   %
2233 Jumlah Kelompok Binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 52   Kelompok
2234 Jumlah kelompok binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 52   Desa
2235 Jumlah desa tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2236 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2237 Jumlah Desa Mandiri. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 198   Desa
2238 Jumlah daerah tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2239 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
2240 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100   %
2241 Persentase Desa Tertata Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,9   %
2242 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100   %
2243 Jumlah BUMDes yang Meningkat Klasifikasinya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
2244 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2694   Lembaga
2245 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26   Orang
2246 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
2247 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
2248 Jumlah Bumdes Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Desa
2249 Peta Persebaran Jumlah Dusun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1965   Desa
2250 Peta Persebaran Jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7288   RT
2251 Peta Persebaran Jumlah RW per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1952   RW
2252 Peta Persebaran Jumlah Posyandu per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26   Lembaga
2253 Peta Persebaran Jumlah BUMDes Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Lembaga
2254 Peta Persebaran Jumlah BUMDesma Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26   Lembaga
2255 Peta Persebaran Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
2256 Peta Sebaran Titik Lokasi Wisata Desa per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laporan
2257 Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 202   Dokumen
2258 Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 202   Dokumen
2259 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 9   Unit Usaha
2260 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2261 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 202   Unit Usaha
2262 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2263 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
2264 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2265 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2266 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2267 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2268 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2269 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 30   Unit Usaha
2270 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 202   Unit Usaha
2271 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 505   Orang
2272 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.396   Unit Usaha
2273 Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.015   Unit Usaha
2274 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 180   Unit Usaha
2275 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 381   Unit Usaha
2276 Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 205   Unit Usaha
2277 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 14   Unit Usaha
2278 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 180   Unit Usaha
2279 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 169   Unit Usaha
2280 Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 63   Unit
2281 Gudang yang telah terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Unit
2282 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2283 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2284 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2285 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
2286 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2287 Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2288 Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
2289 Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Titik Lokasi
2290 Pameran Dagang Lokal yang Diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 2   Kegiatan
2291 Pameran Dagang Nasional yang Diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3   Kegiatan
2292 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 41   Unit
2293 Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2294 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2295 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2296 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4.717   Unit
2297 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 434   Unit
2298 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 2.591   Unit
2299 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 2   Unit
2300 Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 29   Unit
2301 Pelaku Usaha Ekspor Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3   Pelaku Usaha
2302 Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3   Pelaku Usaha (unit)
2303 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2304 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2305 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
2306 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
2307 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2308 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4   Kegiatan
2309 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4   Dokumen
2310 Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2311 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4   UPTD Pasar
2312 Produk Unggulan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Produk
2313 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6   Kegiatan
2314 Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 5   Unit
2315 Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3   Unit
2316 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 169.756   UMKM
2317 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 3   Laporan
2318 Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
2319 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
2320 Pembangunan Sumber Daya Manusia Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 2   Laporan
2321 Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
2322 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Dokumen
2323 Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
2324 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
2325 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
2326 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
2327 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 4   Data
2328 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Dokumen
2329 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
2330 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 22,97   %
2331 Kontribusi Perindustrian dalam PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 6,85   %
2332 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
2333 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
2334 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
2335 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
2336 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
2337 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Dokumen
2338 Cakupan bina kelompok pengrajin Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 2   Kelompok
2339 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 6,85   %
2340 Nilai total PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 40.739.220,64   Juta Rp
2341 Nilai Sektor Industri Pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 9.357.932,36   Juta Rp
2342 Kontribusi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 6,85   %
2343 Pertumbuhan Industri Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 0,0018   %
2344 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
2345 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 0,0190   %
2346 Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 32,98   %
2347 Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 100   %
2348 Jumlah Dokumen Informasi Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Dokumen
2349 Disparitas Harga (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian -9,96   %
2350 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 73,92   %
2351 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 14,34   %
2352 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 100   %
2353 Persentase kinerja realisasi pupuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 68,62   %
2354 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 34,42   %
2355 Ekspor Bersih Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 48.238.356.558   Rp
2356 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 48.238.356.558   Rupiah (Rp)
2357 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 131,97   %
2358 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 100   %
2359 Nilai Pendapatan Retribusi Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 108,39   %
2360 Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 0,02   %
2361 Nilai Ekspor Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 48.238.356.558   Rp
2362 Persentase UTTP yang Tertera Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 34,42   %
2363 Cakupan Pemasaran Produk UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 73,92   %
2364 Rasio Kewirausahaan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3,00   %
2365 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1,63   %
2366 Persentase Koperasi Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 95,93   Indeks
2367 Persentase Pertumbuhan UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 237,34   %
2368 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 39,29   %
2369 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 169   %
2370 Persentase koperasi aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 95,93   %
2371 Persentase UKM non BPR/LKM aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
2372 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 99,98   %
2373 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 138,95   %
2374 Persentase koperasi aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 95,93   %
2375 Omset Koperasi (x Rp 1000) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 677.334.164.477   Rp
2376 Omset per koperasi (xRp1000) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 777.651.165   Rp
2377 Usaha Mikro dan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 169.721   Unit
2378 Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 194   Unit
2379 Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1387   Unit
2380 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 0,60   %
2381 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 3,60   %
2382 Persentase Koperasi Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 80,00   %
2383 Persentase SDM Koperasi yang Kompeten Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 22,93   %
2384 Persentase Advokasi kepada Koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 52,81   %
2385 Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12,50   %
2386 Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 50   Unit Usaha
2387 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 170.664   Unit
2388 Peta Persebaran dan Kondisi Koperasi Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 908   Koperasi
2389 Peta Persebaran Jumlah Pasar Rakyat (Pemda) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 41   Pasar
2390 Peta Persebaran Jumlah Agen LPG 3 Kg Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
2391 Peta Persebaran Jumlah Distributor Pupuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 7   unit
2392 Nama Domain Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Domain
2393 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 658   Domain
2394 Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2395 Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2396 Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2397 Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
2398 Data dan informasi dibagipakaikan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 3007   Data
2399 Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Unit
2400 Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Unit
2401 Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 50   Perangkat Daerah
2402 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Perangkat Daerah
2403 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 16   Aplikasi
2404 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 16   Aplikasi
2405 Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1500   Mb
2406 Perangkat Daerah yang memiliki akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 50   Perangkat Daerah
2407 Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 50   Perangkat Daerah
2408 Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 28   Titik
2409 Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 105   Aplikasi
2410 Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2   Aplikasi
2411 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 4   Aplikasi
2412 Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 50   Layanan
2413 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 57   Layanan
2414 Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 48   Layanan
2415 SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Surat Keputusan
2416 Server yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 29   Unit
2417 Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 80   Persentase
2418 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5   Unit
2419 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 34   Unit
2420 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2   Unit
2421 Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 350   Unit
2422 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2423 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2424 SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 58   Orang
2425 Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2426 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Inovasi
2427 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 166   Orang
2428 Audit TIK internal Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Dokumen
2429 Audit TIK eksternal Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dokumen
2430 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 54   Aduan
2431 Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 902   Aduan
2432 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 816   Kanal
2433 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 504   Laporan
2434 Konten Foto Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 864   Konten Digital
2435 Konten Teks Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 500   Konten
2436 Konten Grafis Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 321   Konten
2437 Konten Audio Video Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 486   Konten
2438 Konten Audio Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Konten
2439 Konten digital yang menggunakan bahasa setempat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Konten
2440 Pertemuan tatap muka Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 14   Kegiatan
2441 Diseminasi melalui Media Berbayar Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kegiatan
2442 Media cetak yang dikelola Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Media
2443 Saluran TV yang dikelola pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Saluran
2444 Radio milik Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Radio
2445 Media Online yang dikelola oleh Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5   Media
2446 Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5   Media
2447 Siaran pers yang dibuat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 357   Siaran Pers
2448 Siaran pers yang dimuat di media Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 12   Siaran Pers
2449 Komunitas Informasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 11   Komunitas
2450 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 33   Website
2451 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 10   SK/website
2452 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   SK/website
2453 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 13   SK/website
2454 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 14   Orang
2455 Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Laporan
2456 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 24   Perangkat Daerah
2457 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Dokumen
2458 Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Dokumen
2459 Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 9   Dokumen
2460 Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Dokumen
2461 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   Persentase
2462 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Dokumen
2463 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 35   Orang
2464 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   Persentase
2465 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 3   Laporan
2466 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1   Dokumen
2467 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 50   Perangkat Daerah
2468 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1   Perangkat Daerah
2469 Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1   Laporan
2470 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 3   Laporan
2471 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 3   Laporan
2472 Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1   Laporan
2473 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika -   Angka
2474 Persentase Rumah Tangga dengan akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 93,71   %
2475 Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika -   Indeks
2476 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 100   %
2477 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 56,25   %
2478 Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika -  
2479 Jumlah OPD yang memiliki akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 50   OPD
2480 Jumlah sistem informasi yang ada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 105   Sistem
2481 Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemkab Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 29   Titik
2482 Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 4   Media
2483 Jumlah radio komunikasi yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Unit
2484 Jumlah Kecamatan yang terakses jaringan fiber optik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 26   Kecamatan
2485 Jumlah Desa yang terakses jaringan fiber optic Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 34   Desa
2486 Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 100   skor 90-100
2487 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2   Sertifikat
2488 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 100   %
2489 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 62,86   %
2490 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 62,86   %
2491 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 207.461   pengunjung
2492 Indeks PPID Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 93,64   %
2493 Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika -   Nilai
2494 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 327  
2495 Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 105  
2496 Kondisi Infrastruktur Digital Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika -   Aplikasi
2497 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   %
2498 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   %
2499 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 4   Integrasi
2500 Kinerja Urusan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik -  
2501 Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1   Dokumen
2502 Statisik Sektoral Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1   Dokumen
2503 Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   %
2504 Indeks KAMI Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 686   Indeks
2505 Tingkat keamanan informasi pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 686   Indeks
2506 Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian -   -
2507 Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 98,69   %
2508 Peserta Bimtek Penanaman Modal Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 10   Orang
2509 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 17   Orang
2510 Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6.886   Dokumen
2511 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Dokumen
2512 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Dokumen
2513 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6   Orang
2514 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Orang
2515 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6.886   Orang
2516 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Orang
2517 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Orang
2518 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
2519 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 114   Unit Usaha
2520 Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Unit Usaha
2521 Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Unit Usaha
2522 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
2523 Realisasi Investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 754   Miliar Rupiah
2524 Pertumbuhan Investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9.91   %
2525 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9.91   %
2526 Jumlah perizinan yang dikeluarkan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Izin terbit (dokumen)
2527 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Pelaku usaha
2528 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 754   Milyar rupiah
2529 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal -4.32   %
2530 Persentase peningkatan investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 9.91   %
2531 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 100   %
2532 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 754   Miliar rp
2533 Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
2534 Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 100   %
2535 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiba yang harus dipenuhi Pelaku Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 114   Kegiatan Usaha
2536 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 100   %
2537 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu (%) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 94.05   %
2538 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 754.865.606.686   Rupiah
2539 Jumlah nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) (Rp juta) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 754.865   Rupiah
2540 Jumlah nilai investasi Luar Negeri (PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 102.100.000.000   rupiah
2541 Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Pelaku usaha
2542 Jumlah Investor Luar Negeri (PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 2   Pelaku usaha
2543 Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 48.010   Orang
2544 Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Unit Usaha
2545 Izin pemasangan reklame Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 53   Dokumen
2546 Izin apotek Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2547 Izin toko obat Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2548 Izin optik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2549 Izin depot air minum Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2550 Izin lembaga pelatihan kerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2551 Izin lokasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2552 Izin operasional rumah sakit Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2553 Izin operasional klinik pratama Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2554 Izin laboratorium klinik pratama Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
2555 Izin Penggunaan alun-alun Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 30   Dokumen
2556 Sektor Primer Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 84.676.708.572   Rupiah
2557 Sektor Sekunder Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 66.791.344.695   Rupiah
2558 Sektor Tersier Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 603.397.553.419   Rupiah
2559 Peta Persebaran Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan NIB Terbit Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2560 Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 35   Dokumen
2561 Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Dokumen
2562 Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 6   Dokumen
2563 Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Dokumen
2564 Laporan Even Penggiat Seni Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Laporan
2565 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Laporan
2566 Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
2567 Lembaga kebudayaan yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Lembaga
2568 Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 6   Lembaga
2569 Lembaga, Adat yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Lembaga
2570 Objek Budaya Bahari yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
2571 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Objek
2572 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2573 Objek Cagar Budaya yang dilindungi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Objek
2574 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Objek
2575 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2576 Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Objek
2577 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2578 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2579 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2580 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Objek
2581 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Objek
2582 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 15   Objek
2583 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 30   Objek
2584 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 30   Objek
2585 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 30   Objek
2586 Pakaian dan Perlengkapan Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 6   Unit
2587 Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 404   Orang
2588 Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Kegiatan
2589 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
2590 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kegiatan
2591 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 10   Kegiatan
2592 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 840   Orang
2593 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 43   Orang
2594 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 4   Kegiatan
2595 Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
2596 Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 80   Dokumen
2597 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 6   Dokumen
2598 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 2   Promosi
2599 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
2600 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
2601 Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 2   Dokumen
2602 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Lokasi
2603 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2604 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2605 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2606 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2607 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2608 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 6   Unit
2609 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Unit
2610 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
2611 Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 150   Orang
2612 Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 83   Data
2613 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 133   Bangunan dan Lingkungan
2614 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9   Bangunan dan Lingkungan
2615 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
2616 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16   Kawasan
2617 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
2618 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
2619 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16   Bangunan Gedung Cagar Budaya
2620 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16   Bangunan Gedung Cagar Budaya
2621 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16   Bangunan Gedung Cagar Budaya
2622 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 22,89   %
2623 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (orang) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 53.850   Orang
2624 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 21,23   %
2625 Cakupan Pelestarian AdatIstiadat dan Ritus (Persen) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 86,30   %
2626 Terlestarikannya Cagar Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 22,89   %
2627 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2   Kegiatan
2628 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2629 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Objek
2630 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
2631 Persentase Kesenian yang Dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 52,38   %
2632 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 74,44   %
2633 Jumlah Situs/Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Situs/Cagar Budaya
2634 Jumlah situs atau cagar budaya yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Situs/Cagar Budaya
2635 Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 133   Benda
2636 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 134   Unit
2637 Jumlah Sanggar Seni Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 55   Sanggar
2638 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 25   Orang
2639 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3.01   %
2640 Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 0,96   %
2641 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3,01   %
2642 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 0,96   %
2643 Kunjungan wisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3884348   Orang
2644 Lama kunjungan Wisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1,23   Hari
2645 PAD sektor pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 5.573.621.300   Rp
2646 Jumlah kunjungan wisatawan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3884348   Orang
2647 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 100   %
2648 Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 88,69   %
2649 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 30.20   %
2650 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 20   %
2651 Daftar Kunjungan di 9 Obwis Yang dikelola Pemda (ORANG) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 688206  
2652 Pendapatan di 9 Daya tarik wisata Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 5573621300  
2653 Daftar Obwis yang dikelola masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3196117  
2654 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 688206   Statistik Kunjungan Wisatawan, Jumlah Pengunjung Destinasi, Data Wisatawan 2024
2655 OBWIS SWASTA: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3196117   Orang
2656 Event Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 7   Satu kegiatan atau acara per periode penyelenggaraan
2657 Peta Persebaran Jumlah Desa Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 31   Peta tematik jumlah desa wisata per kecamatan dalam bentuk file digital atau cetak
2658 Peta Persebaran Titik Lokasi Wisata Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Peta tematik dengan titik koordinat dalam bentuk file digital atau cetak
2659 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 1   Perpustakaan
2660 Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 127   Perpustakaan
2661 Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 450   Perpustakaan
2662 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 47   Perpustakaan
2663 Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 636   Perpustakaan
2664 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 191   Perpustakaan
2665 Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2   Perpustakaan
2666 Perpustakaan Kelurahan/Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 124   Perpustakaan
2667 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 315.280   Orang
2668 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5.493   Orang
2669 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 251.801   Orang
2670 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 831.841   Orang
2671 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 3.710   Orang
2672 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 340.954   Orang
2673 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 141.484   Judul
2674 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 23.388   Judul
2675 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 664.523   Judul
2676 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 171.964   Judul
2677 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 280   Judul
2678 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 111.131   Judul
2679 Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5   Naskah
2680 Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 4   Eksemplar
2681 Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5   Eksemplar
2682 Koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5   Eksemplar
2683 Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 172   Kegiatan
2684 Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 132   Orang
2685 Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 44   Orang
2686 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2   Orang
2687 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 8   Orang
2688 Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2   Orang
2689 Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 124   Orang
2690 Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 74   Orang
2691 Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 24787   Orang
2692 Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 470   Orang
2693 Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 101972   Orang
2694 Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 43010   Orang
2695 Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 50   Orang
2696 Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 250   Orang
2697 Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5498   Orang
2698 Pegiat literasi binaan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 533   Orang
2699 Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 5498   Orang
2700 Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 65   Perpustakaan
2701 Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1085   Arsip
2702 Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1629   Arsip
2703 Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1629   Berkas
2704 Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1   Arsip
2705 Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1   Arsip
2706 Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1   Arsip
2707 Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 301   Pengguna
2708 Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakana Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 399   Berkas
2709 Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 3574   Berkas
2710 SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan SOP
2711 Data Base Arsiparis Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 63   Orang
2712 Indeks Literasi (Indeks Pembangunan Litrasi Masyarakat) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 17,46   Indeks
2713 Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 81,10   %
2714 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 17,46   Indeks
2715 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 315.280   Pengunjug
2716 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 45.563   Buku
2717 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 947,1   Rasio
2718 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 315.280   Orang
2719 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 30.477   Buku
2720 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 283   Orang
2721 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2722 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 17,46   Indeks
2723 Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 100   %
2724 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2725 Jumlah desa/Kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD telah menerapkan Arsip Secara Baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 438   Jumlah
2726 Indeks Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 96,71   Indeks
2727 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 399   Dokumen
2728 Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 399   Dokumen
2729 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 100   %
2730 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 115   Orang
2731 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 85,88   %
2732 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 85,88   %
2733 Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 85,88   %
2734 Data Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 124   Perpustakaan
2735 Data Koleksi Buku di Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 129.138   Buku
2736 Data Banyaknya Pengunjung Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 340.954   Pengunjung
2737 Peta Jumlah Perpustakaan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2738 Peta Jumlah Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2739 CPMI/PMI Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1434   Orang
2740 Instruktur pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 19   Orang
2741 Lembaga Bipartit Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 8   Lembaga
2742 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 26   Unit
2743 LKS Tripartit Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1   Lembaga
2744 Lulusan pelatihan pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 192   Orang
2745 Mediator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 3   Orang
2746 Nama Program Pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 19   Program
2747 Pencari Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 10825   Orang
2748 Pencari kerja ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 7606   Orang
2749 Pencari kerja terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 10825   Orang
2750 Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 344   Orang
2751 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 13   Kasus
2752 Perkara Perselisihan yang terselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 13   Kasus
2753 Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 201   Perusahaan
2754 Perusahaan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 523   Perusahaan
2755 Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 724   Perusahaan
2756 Petugas Antar Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
2757 Tenaga Kerja Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 65   Orang
2758 Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 6172   Orang
2759 Jumlah KK transmigrasi yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 3   Kepala Keluarga
2760 Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Lokasi
2761 Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 6   Kepala Keluarga
2762 Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 30   Kepala Keluarga
2763 Data KK asal dan tujuan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2764 Data KK yg ikut pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2765 Data KK yg ikut penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 30   Kepala Keluarga
2766 Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Laporan / Dokumen
2767 Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 3   Kepala Keluarga
2768 Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 6   Kepala Keluarga
2769 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 2   Orang
2770 Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2771 Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 30   Kepala Keluarga
2772 Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
2773 Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
2774 Laporan hasil koordinasi kerja sama Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Laporan
2775 Laporan hasil sinkronisasi kerja sama Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Laporan
2776 Lokasi penempatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Lokasi
2777 Transmigran yang diberangkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2778 Transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 2   Orang
2779 Transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Paket
2780 Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2781 Angkatan Kerja (AK) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 853.535   Orang
2782 Kapasitas terpasang pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 192   Orang
2783 LPKS yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 30   Lembaga
2784 Penduduk Usia Kerja (PUK) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1.120.568   Orang
2785 Perusahaan peserta jamsostek aktif Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 724   Perusahaan
2786 Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 137   Perusahaan
2787 PMI Purna Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
2788 Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1   Unit
2789 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 165358   Orang
2790 Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 30   Orang
2791 Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Orang
2792 Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2793 Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Orang
2794 Data bangunan yang dimiliki Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Unit
2795 Data KK yg beradaptasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2796 Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 3   Kepala Keluarga
2797 Jenis Materi pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Materi
2798 Jenis materi penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Materi
2799 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
2800 Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Lokasi
2801 Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Paket
2802 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4,95   %
2803 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 66,41   %
2804 TPT/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4,95   %
2805 TPAK/ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 66,41   %
2806 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 100   %
2807 Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1,09   %
2808 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 100   %
2809 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 70,3   %
2810 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 13   Kasus
2811 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 13   Kasus
2812 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 165358   Orang
2813 Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 64   Orang
2814 Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 128   Orang
2815 Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
2816 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 10825   Orang
2817 Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4349   Orang
2818 Pencari Kerja Terdaftar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 6476   Orang
2819 Pencari Kerja yang di tempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 7606   Orang
2820 Jumlah pencari kerja terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 10825   Orang
2821 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 7606   Orang
2822 Persentase pencari kerja yang ditempatkan/ Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota (persen) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 70,3   %
2823 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 76,17   %
2824 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 95,05   Rasio (angka desimal) atau persen (%)
2825 Jumlah Penduduk yang Bekerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 811.249   Orang
2826 Jumlah Penduduk Usia Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1.120.568   Orang
2827 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 76,17   %
2828 Tingkat Pengangguran Terbuka Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 4,95   %
2829 Capaian Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
2830 Presentase keterserapan tenaga kerja (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 51,63   %
2831 Upah Minimum Kabupaten (Rp) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2.259.873,53   Rp
2832 Upah rata-rata per jam pekerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 13.062   Rp
2833 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 22,62   %
2834 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 100   %
2835 Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai “A” Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 87,50   %
2836 Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 70,3   %
2837 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 130   %
2838 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Daerah Dokumen
2839 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2840 Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2841 Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah 1   Laporan
2842 Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2843 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Sekretariat Daerah 18   Dokumen
2844 Kerja Sama yang Dievaluasi Sekretariat Daerah Laporan
2845 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
2846 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 1   Laporan
2847 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 1   Laporan
2848 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah 1   Laporan
2849 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
2850 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
2851 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 1300   Orang
2852 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Dokumen
2853 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2854 Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah 1   Laporan
2855 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2856 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2857 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah 3   Dokumen
2858 Produk Hukum Daerah yang Disusun Sekretariat Daerah 596   Dokumen
2859 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Sekretariat Daerah 13   Kasus
2860 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Sekretariat Daerah 596   Dokumen
2861 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Sekretariat Daerah 20   Dokumen
2862 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Sekretariat Daerah 1   Laporan
2863 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 2   Dokumen
2864 Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2865 Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 1300   Orang
2866 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Dokumen
2867 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2868 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2869 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2870 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2871 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2872 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Sekretariat Daerah Dokumen
2873 Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Sekretariat Daerah 98   Dokumen
2874 Produk Hukum Penetapan yang Disusun Sekretariat Daerah 470   Dokumen
2875 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Sekretariat Daerah 596   Dokumen
2876 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Sekretariat Daerah 22   Dokumen
2877 Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2878 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2879 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2880 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2881 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2882 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2883 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2884 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Sekretariat Daerah 1   Laporan
2885 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Sekretariat Daerah Laporan
2886 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Sekretariat Daerah Laporan
2887 Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan Sekretariat Daerah 4   Dokumen
2888 Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah 1   Laporan
2889 Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
2890 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah 4   Dokumen
2891 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Sekretariat Daerah 7   Dokumen
2892 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Sekretariat Daerah 4   Dokumen
2893 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
2894 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Sekretariat Daerah 12   Laporan
2895 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Daerah 12   Laporan
2896 Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
2897 Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Lembaga
2898 Masing-Masing Bagian Setda Sekretariat Daerah
2899 Indeks Kesalehan Sosial Sekretariat Daerah 82,64   Skor Indeks (angka komposit, skala 0–100)
2900 Solidaritas Sosial Sekretariat Daerah 79,65   Angka
2901 Kerjasama Sekretariat Daerah 81,46   Angka
2902 Keadilan Sekretariat Daerah 85,07   Angka
2903 Toleransi Sekretariat Daerah 82,76   Angka
2904 Ketertiban Umum Sekretariat Daerah 84,25   Angka
2905 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran Sekretariat Daerah 2,38   Angka
2906 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Sekretariat Daerah 10,00   Angka
2907 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)   Sekretariat Daerah Angka
2908 Tambahkan nilai masing-masing komponen IRB Sekretariat Daerah Angka
2909 Indeks Pelayanan Publik (angka) Sekretariat Daerah 4.33   Angka
2910 Indeks Reformasi Hukum (angka) Sekretariat Daerah 99.54   Angka
2911 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Sekretariat Daerah 1,46   %
2912 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB Sekretariat Daerah 1,13   %
2913 Return on Aset (ROA) BUMD (%) Sekretariat Daerah 2,69   %
2914 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Sekretariat Daerah 3,01   %
2915 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   Sekretariat Daerah Angka
2916 Pertumbuhan Ekonomi (%) Sekretariat Daerah 5,89   %
2917 Tingkat Kemiskinan (%) Sekretariat Daerah 13,58   %
2918 PDRB ADHB Perkapita (Rp.Juta) Sekretariat Daerah 41.520,57   Juta Rupiah
2919 Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia Sekretariat Daerah %
2920 SAKIP Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2921 Komponen perencanan dalam SAKIP Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2922 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2923 Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2924 Evaluasi Internal Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2925 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah 1   Dokumen
2926 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Daerah 68.92   %
2927 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Sekretariat Daerah Rasio
2928 Indeks Kondusivitas Kecamatan Sekretariat Daerah Indeks
2929 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. Sekretariat Daerah fasilitas publik
2930 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Sekretariat Daerah Rasio
2931 Nilai IKM Kabupaten Sekretariat Daerah 91.71   Nilai
2932 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sekretariat Daerah 92.93   Nilai
2933 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan Sekretariat Daerah 87.90   Nilai
2934 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Sekretariat Daerah 60,13   %
2935 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Sekretariat Daerah 53,29   %
2936 Indikator Kesehatan Perbankan Sekretariat Daerah 3,15   Angka
2937 Nilai IKM Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 89.91   Nilai
2938 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Sekretariat Daerah Nilai
2939 Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah 96,40   Angka
2940 Dokumentasi DPRD Sekretariat DPRD 533   Dokumen
2941 Publikasi DPRD Sekretariat DPRD 146   Dokumen
2942 Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2943 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2944 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Sekretariat DPRD 15   Dokumen
2945 Dokumen Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD 4   Dokumen
2946 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Sekretariat DPRD 21   Dokumen
2947 Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD Dokumen
2948 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2949 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2950 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2951 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2952 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2953 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2954 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2955 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2956 Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2957 Tenaga Ahli Fraksi Sekretariat DPRD 7   Orang
2958 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD 7   Dokumen
2959 Dokumen Rencana Kerja DPRD Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2960 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sekretariat DPRD 679   Dokumen
2961 Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Sekretariat DPRD 178   Laporan
2962 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD 3   Dokumen
2963 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Sekretariat DPRD 150   Dokumen
2964 Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
2965 Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Sekretariat DPRD 9   Dokumen
2966 Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Orang
2967 Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan Sekretariat DPRD Dokumen
2968 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Orang
2969 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat DPRD Laporan
2970 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sekretariat DPRD Laporan
2971 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD Laporan
2972 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sekretariat DPRD Laporan
2973 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Sekretariat DPRD Laporan
2974 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
2975 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Sekretariat DPRD 32   Dokumen
2976 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Sekretariat DPRD 12   Orang
2977 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Sekretariat DPRD Laporan
2978 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sekretariat DPRD 54   Dokumen
2979 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD 30   Laporan
2980 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Sekretariat DPRD 25   Dokumen
2981 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD 33   Dokumen
2982 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Sekretariat DPRD 22   Dokumen
2983 Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat DPRD Dokumen
2984 Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2985 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD 15   Dokumen
2986 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2987 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2988 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Sekretariat DPRD 1   Dokumen
2989 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Sekretariat DPRD 2   Dokumen
2990 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 100   %
2991 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD 100   %
2992 Anggota Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
2993 Calon Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
2994 Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
2995 Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 15   Orang
2996 Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
2997 Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
2998 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
2999 Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3000 Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 3   Orang
3001 Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 15   Orang
3002 Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 10   Orang
3003 Pamong/Pengasuh Kesatuan Bangsa dan Politik 10   Orang
3004 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 15   Orang
3005 Pelatih Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 10   Orang
3006 Peserta Calon Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3007 Purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3008 Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Kesatuan Bangsa dan Politik 15   Orang
3009 Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 10   Orang
3010 Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3011 Transportasi pada pembentukan paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3012 Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3013 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3014 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3015 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3016 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Laporan
3017 Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3018 Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3019 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 2   Dokumen
3020 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 890   Orang
3021 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 890   Orang
3022 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Laporan
3023 Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 2   Dokumen
3024 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 36   Orang
3025 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3026 Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3027 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1040   Orang
3028 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 175   Orang
3029 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Laporan
3030 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 4   Dokumen
3031 Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 5   Dokumen
3032 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 540   Orang
3033 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1230   Orang
3034 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Laporan
3035 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3036 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3037 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
3038 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Kegiatan
3039 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 2   Dokumen
3040 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 150   Orang
3041 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Laporan
3042 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
3043 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kesatuan Bangsa dan Politik 4   Dokumen
3044 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3045 Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3046 Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Unit
3047 Jumlah Kejadian Konflik SARA Kesatuan Bangsa dan Politik 1   kasus
3048 Perkembangan Jumlah Ormas Kesatuan Bangsa dan Politik 290   Ormas
3049 Capaian Kinerja Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik 100   Persen (%)
3050 Jenis Kasus/Konflik bernuansa SARA Kesatuan Bangsa dan Politik 1   kejadian
3051 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Kesatuan Bangsa dan Politik %
3052 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik 100   %
3053 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 468,37   Jumlah per 100.000 penduduk
3054 Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 75,85   %
3055 Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kesatuan Bangsa dan Politik 100   %
3056 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 635,2   Jumlah per 100.000 penduduk
3057 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Kesatuan Bangsa dan Politik 100   %
3058 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Kesatuan Bangsa dan Politik 12   Kejadian
3059 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Keuangan 2   Dokumen
3060 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Keuangan 2   Dokumen
3061 RKA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan 50   Dokumen
3062 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan 50   Dokumen
3063 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan 50   Dokumen
3064 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Keuangan 4   Dokumen
3065 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Keuangan 5   Dokumen
3066 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Keuangan 3   Dokumen
3067 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Keuangan 1   Dokumen
3068 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Keuangan 2   Dokumen
3069 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Keuangan 1   Dokumen
3070 Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Keuangan 1   Laporan
3071 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Keuangan 1   Laporan
3072 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan 1   Laporan
3073 Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Keuangan 1   Laporan
3074 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Keuangan 1   Dokumen
3075 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Keuangan 1   Dokumen
3076 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan 1   Dokumen
3077 Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3078 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Keuangan 1   Dokumen
3079 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Keuangan 10   Dokumen
3080 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Keuangan 1   Laporan
3081 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Keuangan 4   Dokumen
3082 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Keuangan 1   Dokumen
3083 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Keuangan 1   Dokumen
3084 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Keuangan 1   Dokumen
3085 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Keuangan 50   Laporan
3086 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Keuangan 12   Dokumen
3087 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Keuangan 2   Dokumen
3088 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3089 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Keuangan 1   Laporan
3090 Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Keuangan 1   Dokumen
3091 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Keuangan 1355   Laporan
3092 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Keuangan 3   Laporan
3093 Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keuangan 1   Dokumen
3094 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Keuangan -   Dokumen
3095 Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keuangan 1   Dokumen
3096 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Keuangan 1   Dokumen
3097 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan 1   Dokumen
3098 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan 1   Laporan
3099 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Keuangan 1   Laporan
3100 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Keuangan 449   Laporan
3101 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Keuangan 2   Laporan
3102 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Keuangan 449   Laporan
3103 Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Keuangan 1   Dokumen
3104 Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Keuangan 1   Dokumen
3105 Standar Harga yang Disusun Keuangan 1   Dokumen
3106 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Keuangan 2   Dokumen
3107 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan 1   Dokumen
3108 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Keuangan 2   Laporan
3109 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Keuangan 1   Laporan
3110 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Keuangan 1   Laporan
3111 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Keuangan 5   Dokumen
3112 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Keuangan 2   Laporan
3113 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Keuangan 2   Laporan
3114 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3115 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Keuangan 1   Dokumen
3116 Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan 2   Laporan
3117 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan 26   Laporan
3118 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Keuangan Unit
3119 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Laporan
3120 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Keuangan 80   Laporan
3121 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Dokumen
3122 Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Dokumen
3123 Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Keuangan 28.734   Dokumen SSPD
3124 Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti Keuangan 159   Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan
3125 Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Laporan
3126 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Keuangan 1   Laporan
3127 Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Keuangan 1   Laporan
3128 DPA- SKPD yang Diverifikasi Keuangan 50   Dokumen
3129 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3130 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan 2   Dokumen
3131 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3132 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Keuangan 37   Lembaga
3133 Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 1   Laporan
3134 Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Keuangan Dokumen
3135 Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Keuangan 449   Laporan
3136 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan 50   Orang
3137 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan 2   Dokumen
3138 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Keuangan 8   Laporan
3139 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Keuangan 1.392.851   Obyek Pajak
3140 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Keuangan 8   Layanan
3141 Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Keuangan 1.360.897   Dokumen
3142 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Dokumen
3143 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Keuangan 159   Dokumen
3144 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Keuangan 1.360.897   Dokumen
3145 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Keuangan 0,54   %
3146 Kapasitas Fiskal Keuangan 22,44   %
3147 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Keuangan 75,22   Indeks
3148 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Keuangan 4,90   %
3149 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD Keuangan 2,03   %
3150 Manajemen Aset Keuangan 100   %
3151 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva Keuangan 7,31   Rasio
3152 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Keuangan 8,75   Rasio
3153 Rasio PAD Keuangan 102,03   Rasio
3154 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Keuangan 78,30   Rasio
3155 Opini Laporan Keuangan Keuangan 1   Laporan
3156 Opini BPK terhadap laporan keuangan Keuangan 1   Laporan
3157 Persentase SILPA Keuangan 100,00   %
3158 Persentase SILPA terhadap APBD Keuangan 7,31   %
3159 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Keuangan %
3160 Persentase belanja pendidikan (20%) Keuangan 35,40   %
3161 Persentase belanja kesehatan (10%) Keuangan 17,28   %
3162 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Keuangan 97,61   %
3163 Penetapan APBD Keuangan 2   Dokumen
3164 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Keuangan 100   %
3165 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan 100   %
3166 Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan 95,1   %
3167 Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan 89,62   %
3168 Persentase Capaian Pendapatan Daerah Keuangan 102,17   %
3169 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keuangan 580.484.058.430,00   Rupiah
3170 Pajak Daerah Keuangan 222.396.578.469,00   Rupiah
3171 Retribusi Daerah Keuangan 319.213.411.905,00   Rupiah
3172 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Keuangan 24.341.513.937,00   Rupiah
3173 Lain-lain PAD yang Sah Keuangan 14.532.554.119,00   Rupiah
3174 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Keuangan 580.484.058.430,00   Rupiah
3175 Pendapatan Transfer Keuangan 2.488.898.558.870,00   Rupiah
3176 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Keuangan 2.331.162.442.341,00   Rupiah
3177 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Keuangan 2.331.162.442.341,00   Rupiah
3178 Pendapatan Transfer Antar Daerah Keuangan 157.736.116.529,00   Rupiah
3179 Jumlah Pendapatan Transfer Keuangan 2.488.898.558.870,00   Rupiah
3180 Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah Keuangan 0,00   Rupiah
3181 Pendapatan Hibah Keuangan 0,00   Rupiah
3182 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Keuangan 0,00   Rupiah
3183 Jumlah Pendapatan Keuangan 3.069.382.617.300,00   Rupiah
3184 Belanja Keuangan 3.026.233.409.159,00   Rupiah
3185 Belanja Operasi Keuangan 2.096.558.254.978,00   Rupiah
3186 Belanja Pegawai Keuangan 1.250.895.562.484,00   Rupiah
3187 Belanja Barang dan Jasa Keuangan 758.424.174.184,00   Rupiah
3188 Belanja Bunga Keuangan Rupiah
3189 Belanja Subsidi Keuangan 1.006.285.500,00   Rupiah
3190 Belanja Hibah Keuangan 81.622.161.830,00   Rupiah
3191 Belanja Bantuan Sosial Keuangan 4.610.070.980,00   Rupiah
3192 Jumlah Belanja Operasi Keuangan 2.096.558.254.978,00   Rupiah
3193 Belanja Modal Keuangan 273.159.208.471,00   Rupiah
3194 Belanja Modal Tanah Keuangan 13.937.894.872,00   Rupiah
3195 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Keuangan 49.291.706.864,00   Rupiah
3196 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Keuangan 37.305.859.562,00   Rupiah
3197 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Keuangan 159.025.107.059,00   Rupiah
3198 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Keuangan 13.598.640.114,00   Rupiah
3199 Belanja Modal Aset Lainnya Keuangan 0,00   Rupiah
3200 Jumlah Belanja Modal Keuangan 273.159.208.471,00   Rupiah
3201 Belanja Tidak Terduga Keuangan 1.035.914.118,00   Rupiah
3202 Jumlah Belanja Tidak Terduga Keuangan 1.035.914.118,00   Rupiah
3203 Belanja Transfer Keuangan 655.480.031.592,00   Rupiah
3204 Belanja Bagi Hasil Keuangan 16.855.990.980,00   Rupiah
3205 Belanja Bantuan Keuangan Keuangan 638.624.040.612,00   Rupiah
3206 Jumlah Belanja Transfer Keuangan 655.480.031.592,00   Rupiah
3207 Jumlah Belanja Keuangan 3.026.233.409.159,00   Rupiah
3208 Surplus Keuangan 43.149.208.141,00   Rupiah
3209 Pembiayaan Keuangan 177.965.691.946,98   Rupiah
3210 Penerimaan Pembiayaan Keuangan 187.965.691.946,98   Rupiah
3211 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Keuangan 185.965.691.946,98   Rupiah
3212 Penerimaan Pinjaman Daerah Keuangan 0,00   Rupiah
3213 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan 2.000.000.000,00   Rupiah
3214 Pencairan Dana Cadangan Keuangan 0,00   Rupiah
3215 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Keuangan 187.965.691.946,98   Rupiah
3216 Pengeluaran Pembiayaan Keuangan 10.000.000.000,00   Rupiah
3217 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Keuangan 0,00   Rupiah
3218 Pembentukan Dana Cadangan Keuangan 0,00   Rupiah
3219 Penyertaan Modal Daerah Keuangan 8.000.000.000,00   Rupiah
3220 Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan 2.000.000.000,00   Rupiah
3221 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Keuangan 10.000.000.000,00   Rupiah
3222 Pembiayaan Netto Keuangan 177.965.691.946,98   Rupiah
3223 Sisa Lebih Pembayaran Keuangan 221.114.900.087,98   Rupiah
3224 Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah Keuangan 18,91   Rasio
3225 Rasio/Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah Keuangan 81,09   Rasio
3226 Rasio Pajak = Pendapatan pajak daerah dibagi Total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dikali 100 Keuangan 0,54   Rasio
3227 Rasio Pajak Terhadap Penduduk (Tax perkapita) = Pendapatan pajak daerah dibagi Jumlah Penduduk Keuangan 153.016,36   Rasio
3228 Kapasitas Fiskal Daerah provinsi = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keuangan -   Rasio
3229 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi dibagi Belanja Pegawai suatu provinsi Keuangan -   Rasio
3230 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (dikalikan 100) Keuangan 9,03   Rasio
3231 Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Keuangan 9,03   Rasio
3232 Belanja yang sifatnya wajib mengikat atau Belanja tertentu = (belanja pegawai ditambah belanja bunga ditambah belanja bagi hasil ditambah alokasi dana desa) dibagi total belanja daerah. Keuangan 0,48   Rasio
3233 Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB = Surplus/Defisit dibagi PDRB dikali 100 Keuangan 0,10   Rasio
3234 Rasio Surplus/Defisit terhadap total pendapatan daerah = Surplus/Defisit dibagi Pendapatan Daerah dikali 100 Keuangan 1,41   Rasio
3235 Rasio penerimaan pembiayaan sebagai sumber penutup defisit = komponen penerimaan pembiayaan daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikai 100 Keuangan 1,00   Rasio
3236 Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya = SiLPA dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan 117,64   Rasio
3237 Rasio Penerimaan Pinjaman Daerah = Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan 1,06   Rasio
3238 Rasio Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah = Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan 1,06   Rasio
3239 Rasio pinjaman daerah terhadap PDRB = Penerimaan Pinjaman daerah dibagi PDRB dikali 100 Keuangan 0,0048   Rasio
3240 Rasio penyumbang SILPA dapat dihitung dari Selisih masing-masing komponen penyumbang SILPA dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan 100,00   Rasio
3241 Pelampauan Pendapatan Daerah = Kurang/lebih Pendapatan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan 29,52   Rupiah
3242 Sisa Belanja Daerah = Kurang/lebih Belanja Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA Keuangan 0,70   Rupiah
3243 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan 0,05   Rupiah
3244 Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah = Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan 0,05   Rupiah
3245 Aset Keuangan 4.858.220.137.941,27   Rupiah
3246 Aset Lancar Keuangan 306.738.573.139,14   Rupiah
3247 Kas di Kas Daerah Keuangan 185.167.870.309,00   Rupiah
3248 Kas di Bendahara Penerimaan Keuangan 0,00   Rupiah
3249 Kas di Bendahara Pengeluaran Keuangan 0,00   Rupiah
3250 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Keuangan 35.219.561.816,98   Rupiah
3251 Kas di Bendahara BOS Keuangan 350.657.353,00   Rupiah
3252 Kas Lainnya Keuangan 376.810.609,00   Rupiah
3253 Piutang Pajak Daerah Keuangan 13.011.216.217,00   Rupiah
3254 Piutang Retribusi Daerah Keuangan 33.081.839.601,00   Rupiah
3255 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Keuangan 4.218.832.671,74   Rupiah
3256 Piutang Lainnya Keuangan 0,00   Rupiah
3257 Penyisihan Piutang Keuangan 12.147.712.794,32   Rupiah
3258 Beban Dibayar Dimuka Keuangan 15.395.723,02   Rupiah
3259 Persediaan Keuangan 47.444.101.632,74   Rupiah
3260 Jumlah Aset Lancar Keuangan 306.738.573.139,14   Rupiah
3261 Investasi Jangka Panjang Keuangan 222.799.090.701,78   Rupiah
3262 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Keuangan Rupiah
3263 Investasi Non Permanen Keuangan Rupiah
3264 Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Keuangan Rupiah
3265 Investasi Jangka Panjang Permanen Keuangan 222.799.090.701,78   Rupiah
3266 Investasi Permanen Keuangan 222.799.090.701,78   Rupiah
3267 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen Keuangan 222.799.090.701,78   Rupiah
3268 Jumlah Investasi Jangka Panjang Keuangan 222.799.090.701,78   Rupiah
3269 Aset Tetap Keuangan 4.155.239.995.333,24   Rupiah
3270 Tanah Keuangan 905.332.053.661,55   Rupiah
3271 Peralatan dan Mesin Keuangan 1.297.184.371.700,00   Rupiah
3272 Gedung dan Bangunan Keuangan 1.854.679.699.582,00   Rupiah
3273 Jalan, Irigasi dan Jaringan Keuangan 3.377.622.661.767,25   Rupiah
3274 Aset Tetap Lainnya Keuangan 133.545.471.450,00   Rupiah
3275 Konstruksi dalam Pengerjaan Keuangan 6.765.321.500,00   Rupiah
3276 Akumulasi Penyusutan Keuangan 3.419.889.584.327,56   Rupiah
3277 Jumlah Aset Tetap Keuangan 4.155.239.995.333,24   Rupiah
3278 Aset Lainnya Keuangan 93.316.661.721,11   Rupiah
3279 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Keuangan 731.143.200,00   Rupiah
3280 Aset Tidak Berwujud Keuangan 5.306.262.570,00   Rupiah
3281 Aset Lain-lain Keuangan 111.383.142.567,00   Rupiah
3282 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Keuangan 3.645.596.938,00   Rupiah
3283 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Keuangan 20.458.289.677,89   Rupiah
3284 Jumlah Aset Lainnya Keuangan 93.316.661.721,11   Rupiah
3285 Jumlah Aset Keuangan 4.858.220.137.941,27   Rupiah
3286 Kewajiban Jangka Pendek Keuangan 89.332.341.810,07   Rupiah
3287 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Keuangan 0,00   Rupiah
3288 Utang Bunga Keuangan 0,00   Rupiah
3289 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Keuangan 0,00   Rupiah
3290 Utang Belanja Keuangan 85.749.129.996,00   Rupiah
3291 Utang Jangka Pendek Lainnya Keuangan 0,00   Rupiah
3292 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Keuangan 89.332.341.810,07   Rupiah
3293 Kewajiban Jangka Panjang Keuangan 0,00   Rupiah
3294 Utang kepada Pemerintah Pusat Keuangan 0,00   Rupiah
3295 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Keuangan 0,00   Rupiah
3296 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Keuangan 0,00   Rupiah
3297 Jumlah Kewajiban Keuangan 89.332.341.810,07   Rupiah
3298 Ekuitas Keuangan 4.768.887.796.131,20   Rupiah
3299 Jumlah Ekuitas Keuangan 4.768.887.796.131,20   Rupiah
3300 Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Keuangan 4.858.220.137.941,27   Rupiah
3301 Analisis rasio likuiditas Keuangan -  
3302 Analisis Rasio Solvabilitas Keuangan -  
3303 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Keuangan -  
3304 Realisasi Pendapatan Daerah Keuangan 3.069.382.617.300,00  
3305 Pendapatan Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen Keuangan -  
3306 Pendapatan Transfer Keuangan 2.439.923.924.000,00  
3307 RKPD 2024 Keuangan 2025  
3308 KENAIKAN/ (PENURUNAN) Keuangan -  
3309 Pendapatan Transfer Keuangan 53.538.978.000,00  
3310 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Keuangan 3.026.233.409.159,00  
3311 Belanja Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen Keuangan 2025  
3312 Realisasi Pembiayaan Daerah, APBD Murni serta RKPD Keuangan 2025  
3313 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Keuangan 2025  
3314 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Keuangan 2025  
3315 Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Keuangan 2025  
3316 Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Keuangan 343,37  
3317 Rasio Quick Kabupaten Kebumen Keuangan 2,90  
3318 Rasio Total Hutang Keuangan 1,83  
3319 Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Keuangan 1,87  
3320 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Keuangan 6,16  
3321 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Keuangan 66,37  
3322 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Keuangan 1.526.991.925.661,00  
3323 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Keuangan -  
3324 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Keuangan -  
3325 Penutup Defisit Riil Anggaran Keuangan 43.149.208.141,00  
3326 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Keuangan -  
3327 Realisasi SILPA Keuangan 221.114.900.087,98  
3328 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Keuangan 221.114.900.087,98  
3329 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kepegawaian 1   Dokumen
3330 Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kepegawaian 2   Dokumen
3331 Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Kepegawaian 2   Laporan
3332 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Kepegawaian 1   Dokumen
3333 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kepegawaian 609   Dokumen
3334 Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kepegawaian 1   Laporan
3335 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Kepegawaian 2   Dokumen
3336 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian 12   Dokumen
3337 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kepegawaian 12   Dokumen
3338 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian 12   Laporan
3339 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kepegawaian 236   Dokumen
3340 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kepegawaian 1   Laporan
3341 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kepegawaian 81   Dokumen
3342 ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kepegawaian 5.849   Orang
3343 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Kepegawaian 5   Dokumen
3344 Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Kepegawaian 113   Dokumen
3345 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kepegawaian 5   Dokumen
3346 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian 1   Orang
3347 Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kepegawaian 1   Laporan
3348 Fungsional ASN yang Dibina Kepegawaian 9.523   Orang
3349 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian 900   Dokumen
3350 Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kepegawaian 1   Laporan
3351 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian 2   Dokumen
3352 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian 1   Dokumen
3353 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian 1   Laporan
3354 ASN yang Diberikan Penghargaan Kepegawaian Orang
3355 ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kepegawaian Orang
3356 Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Kepegawaian Dokumen
3357 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Kepegawaian 111   Orang
3358 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kepegawaian 214   Laporan
3359 Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kepegawaian 29   Dokumen
3360 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Kepegawaian 2   Laporan
3361 Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kepegawaian 4   Dokumen
3362 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Kepegawaian 113   Orang
3363 Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kepegawaian 1   Dokumen
3364 ASN Fungsional yang Dibina Kepegawaian 9.523   Orang
3365 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Kepegawaian 9.523   Orang
3366 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan 1   Dokumen
3367 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan 3.214   Orang
3368 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan 1   Dokumen
3369 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 4   Dokumen
3370 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan 551   Orang
3371 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pendidikan dan Pelatihan 1   Dokumen
3372 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan 5   Laporan
3373 Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kepegawaian 1   Dokumen
3374 Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Kepegawaian 1   Laporan
3375 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Kepegawaian 20   Orang
3376 Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian 1   Laporan
3377 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Kepegawaian Dokumen
3378 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian 1   Laporan
3379 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan 1   Dokumen
3380 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Orang
3381 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan 4   Dokumen
3382 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan 1   Dokumen
3383 ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan Orang
3384 Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan 4   Dokumen
3385 Merit System Kepegawaian indeks
3386 Indeks Profesionalitas ASN Kepegawaian indeks
3387 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian 959   Rasio
3388 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian 8,41   Rasio
3389 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian 100   Rasio
3390 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kepegawaian 70,92   %
3391 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kepegawaian 13,87   %
3392 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kepegawaian 56,8   %
3393 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kepegawaian 30   Orang
3394 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kepegawaian 2.220   Orang
3395 Jumlah jabatan administrator Kepegawaian 324   Orang
3396 Jumlah jabatan pengawas Kepegawaian 91   Orang
3397 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Kepegawaian 9.523   Orang
3398 Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepegawaian 56,8   %
3399 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian 100   %
3400 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Kepegawaian 99,98   %
3401 Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kepegawaian 88   %
3402 Jumlah Pegawai Kabupaten Kebumen Kepegawaian 11.773   Orang
3403 Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun Pendidikan dan Pelatihan 1.354   Orang (jumlah ASN), Persentase (%)
3404 Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan 7.208   Orang (jumlah), Persentase (%)
3405 Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan 58   Orang (jumlah ASN), Persentase (%)
3406 Data Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian 449   Orang
3407 Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian 9.523   Orang
3408 Data Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian 989   Orang
3409 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan 1.396   orang
3410 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah 8   Laporan
3411 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah 30   Laporan
3412 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah 7   Laporan
3413 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Daerah 44   Laporan
3414 Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Inspektorat Daerah 72   Kesepakatan
3415 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah 6   Dokumen
3416 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Inspektorat Daerah 3   Laporan
3417 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah 30   Laporan
3418 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Inspektorat Daerah 2   Rekomendasi
3419 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Inspektorat Daerah 3   Rekomendasi
3420 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah 24   Perangkat Daerah
3421 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah 21   perangkat daerah
3422 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat Daerah 8   Kegiatan
3423 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Inspektorat Daerah 7   perangkat daerah
3424 Laporan Hasil Pengawasan Desa Inspektorat Daerah 72   Laporan
3425 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) (angka) Inspektorat Daerah 75,96   Angka
3426 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah 87,41   Indeks
3427 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 2,695   Nilai
3428 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah 2   Level
3429 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah 82,24   %
3430 Persentase pelanggaran pegawai Inspektorat Daerah %
3431 Jumlah temuan BPK Inspektorat Daerah 12   Temuan
3432 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah
3433 Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Daerah 2,695   Nilai
3434 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah 2,66   Level
3435 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Inspektorat Daerah Nilai
3436 Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inspektorat Daerah 100   %
3437 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Inspektorat Daerah 100   %
3438 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B Inspektorat Daerah %
3439 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Inspektorat Daerah %
3440 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah 100   %
3441 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah 2   Level 1/Level2/Level 3/Level 4/Level 5
3442 Nilai Persepsi Korupsi Inspektorat Daerah 3,798   Nilai
3443 Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Kebumen Inspektorat Daerah
3444 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Inspektorat Daerah 2,695  
3445 Nilai hasil Evaluasi BPKP Inspektorat Daerah 2,695  
3446 Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan 1   Orang
3447 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Perencanaan 1   Dokumen
3448 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perencanaan 24   Berita Acara
3449 Berita Acara Konsultasi Publik Perencanaan 1   Berita Acara
3450 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Perencanaan 4   Berita Acara
3451 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Perencanaan 1   Dokumen
3452 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Perencanaan 1   Dokumen
3453 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3454 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
3455 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3456 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3457 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3458 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3459 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Perencanaan 3   Dokumen
3460 Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Perencanaan 3   Dokumen
3461 Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Perencanaan 16   Kerja Sama
3462 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan 1   Laporan
3463 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
3464 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan 1   Laporan
3465 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan 1   Laporan
3466 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan 1   Laporan
3467 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan 1   Laporan
3468 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan 1   Laporan
3469 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan 1   Laporan
3470 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan 1   Laporan
3471 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan 1   Laporan
3472 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan 1   Laporan
3473 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
3474 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Perencanaan 1   Laporan
3475 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
3476 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan Laporan
3477 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Perencanaan Laporan
3478 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Perencanaan 1   Laporan
3479 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Perencanaan 1   Laporan
3480 Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perencanaan 24   Perangkat Daerah
3481 Peserta Konsultasi Publik Perencanaan 150   Orang
3482 Peserta Musrenbang Provinsi Perencanaan 2   Orang
3483 Hak Kekayaan Intelektual Penelitian dan Pengembangan 45   Unit
3484 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan 1   Berita Acara
3485 Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan 1   Dokumen
3486 Perangkat Lunak Penelitian dan Pengembangan 4   Aplikasi
3487 Laporan Kinerja Perencanaan 1   naskah
3488 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Perencanaan Buku
3489 Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Perencanaan 2   Dokumen
3490 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Perencanaan 2   Laporan
3491 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan 2   Laporan
3492 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 50   Orang
3493 Pelaksanaan Konsultasi Publik Perencanaan 1   Kali
3494 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3495 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan 26   Perangkat Daerah
3496 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan 4   Perangkat Daerah
3497 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan 11   Perangkat Daerah
3498 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3499 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3500 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3501 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan Perencanaan Perangkat Daerah
3502 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Perencanaan 4   Perangkat Daerah
3503 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perencanaan 11   Perangkat Daerah
3504 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3505 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Perencanaan 3   Perangkat Daerah
3506 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan 3   Dokumen
3507 Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Perencanaan 156   Usulan
3508 Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Penelitian dan Pengembangan Dokumen
3509 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan 2   Dokumen
3510 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan 2   Dokumen
3511 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan 1   Dokumen
3512 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan 3   Dokumen
3513 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan 1   Dokumen
3514 Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan 15   Dokumen
3515 Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan 1   Laporan
3516 Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Penelitian dan Pengembangan 45   Laporan
3517 Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Penelitian dan Pengembangan Laporan
3518 Indeks Gini Perencanaan 0,34   Indeks
3519 PDRB ADHK Perencanaan 25253400   Juta Rupiah
3520 PDRB ADHB Perencanaan 41520570   Juta Rupiah
3521 Indeks Ekonomi Inklusif Perencanaan Indeks
3522 Indeks Ekonomi Hijau Perencanaan Indeks
3523 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perencanaan 43,26   Indeks
3524 Komponen perencanan dalam SAKIP Perencanaan 2   dokumen
3525 Kemiskinan ekstrem Perencanaan %
3526 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Perencanaan dokumen
3527 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Perencanaan 1   dokumen
3528 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Perencanaan 2   dokumen
3529 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Perencanaan dokumen
3530 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Perencanaan 100   %
3531 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Perencanaan 100   %
3532 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Perencanaan %
3533 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Perencanaan 100   %
3534 Indeks Kualitas Perencanaan Perencanaan 100   %
3535 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Perencanaan %
3536 Rasio elektrifikasi. Perencanaan %
3537 Laju pertumbuhan PDB per kapita Perencanaan 5,89   %
3538 PDB per kapita Perencanaan 28999,32   ribu rupiah
3539 Koefisien Gini. Perencanaan 0,34   Indeks
3540 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Perencanaan 13,58   %
3541 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Perencanaan %
3542 Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan 100   %
3543 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Perencanaan 100   %
3544 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Perencanaan 100   %
3545 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD) Perencanaan 3,79   Angka
3546 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) Perencanaan 1,46   %
3547 Total Kredit/PDRB (%) Perencanaan 1,13   %
3548 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Penelitian dan Pengembangan 3,79   Indeks
3549 Indeks Inovasi daerah Penelitian dan Pengembangan 63,41   indeks
3550 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Perencanaan 75,23   indeks
3551 Persentase implementasi rencana kelitbangan. Penelitian dan Pengembangan %
3552 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penelitian dan Pengembangan 87,12   %
3553 Penerapan SIDa: Penelitian dan Pengembangan %
3554 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Penelitian dan Pengembangan 100   %
3555 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Penelitian dan Pengembangan %
3556 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 87,12   %
3557 Hasil Penelitian Penelitian dan Pengembangan 13   %
3558 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 87,12   %
3559 Hasil Peserta Krenova Penelitian dan Pengembangan 61   Orang
3560 Jumlah peserta Krenova yang difasilitasi provinsi/pemda dalam pameran dan pembinaan Penelitian dan Pengembangan 8   Orang
3561 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan 87,12   %
3562 Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 9   Dokumen
3563 Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Bahasa
3564 Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Bahasa
3565 Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Buku
3566 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2   Buah
3567 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Buah
3568 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Buah
3569 Dayah yang memiliki tempat ibadah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Dayah
3570 Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3571 Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3572 Dayah yang terakrditasi A Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3573 Dayah yang terakrditasi B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3574 Dayah yang yang belum terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3575 Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3576 Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3577 Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Dokumen
3578 Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dokumen
3579 fasilitas bermain Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 259   Unit
3580 Fasilitas Parkir Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 93   Unit
3581 Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Unit
3582 gedung PAUD yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Unit
3583 Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3584 Gudang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1269   Unit
3585 Guru yang memiliki rumah dinas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3586 Kamus Bahasa daerah yang tersusun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kamus
3587 Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3588 Kantin Sekolah yang telah dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3589 Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3590 Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3591 Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Buku
3592 kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3593 kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3594 Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Dokumen
3595 Media pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Paket
3596 Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3597 pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3598 Pendidik Dayah yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3599 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3600 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3601 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3602 Pendidik dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3603 Pendidik Dayah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3604 Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3605 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3606 Pendidikan Menengah yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3607 Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3608 Perabot Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Paket
3609 Peralatan Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Paket
3610 Perlengkapan lain Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Paket
3611 Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Peserta Didik
3612 Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Peserta Didik
3613 Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 239   Peserta Didik
3614 Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Siswa
3615 Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Siswa
3616 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 520   Siswa
3617 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 150   Siswa
3618 Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3619 Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3620 Prasarana sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3621 Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3622 Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Publikasi
3623 Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 57   Unit
3624 Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3625 ruang kegiatan anak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3626 Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3627 ruang khusus pembelajaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 7952   Ruang
3628 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3629 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3630 ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3631 ruang PAUD yang tidak memliki mebel Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3632 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3633 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3634 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3635 ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3636 Ruang Serba Guna/Aula Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 267   Ruang
3637 Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3638 Ruang Serba Guna/Aula yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 267   Ruang
3639 Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3640 Ruang sirkulasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 97   Ruang
3641 Ruang UKS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 980   Ruang
3642 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 980   Ruang
3643 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3644 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3645 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3646 Ruang yang memliki mebel yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3647 Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3648 Ruang yang memliki mebel yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3649 Ruang yang tidak memliki mebel Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3650 Ruang/Sudut Baca Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 849   Ruang
3651 ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 60   Unit
3652 Rumah Dinas Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3653 Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3654 Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3655 Rumah Dinas guru yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3656 Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3657 Rumah Dinas Kepala Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3658 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3659 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3660 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3661 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3662 Rumah Dinas Penjaga Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3663 Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3664 Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3665 Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3666 Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3667 Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3668 Santri yang telah dididik dan diberdayakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
3669 Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 27   Unit
3670 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 25   Unit
3671 Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3672 Sarana PAUD yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3   Unit
3673 Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 138   Unit
3674 Sarana sekolah yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3675 Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3676 Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3677 Satuan Pendidikan Menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3678 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3679 satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   Orang
3680 satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   satuan PAUD
3681 satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1131   satuan PAUD
3682 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3683 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3684 satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3685 satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3686 Satuan Pendidikan Dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3687 Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Dayah
3688 Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Supervisi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Dayah
3689 Satuan Pendidikan di Aceh yang terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3690 Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3691 Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3692 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3693 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3694 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3695 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
3696 Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1035   Ruang
3697 Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3698 Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3699 satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 40   Satuan Pendidikan
3700 Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 885   Satuan Pendidikan
3701 Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 93   Satuan Pendidikan
3702 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3703 satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3704 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3705 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3706 Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 493   Satuan Pendidikan
3707 Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3708 Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3709 Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3710 Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
3711 Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 747   Satuan Pendidikan
3712 Sekolah Dasar yang siap dievaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 747   Satuan Pendidikan
3713 Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 112   Satuan Pendidikan
3714 Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan Tinggi
3715 Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly yang terakrditasi A Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan Tinggi
3716 Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly yang terakrditasi B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan Tinggi
3717 Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly yang yang belum terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan Tinggi
3718 Sekolah yang memiliki kantin yang memadai Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 859   Satuan Pendidikan
3719 Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 859   Satuan Pendidikan
3720 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3721 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Dokumen
3722 Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Siswa
3723 Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 417   Siswa
3724 Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 32316   Siswa
3725 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 48   Siswa
3726 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 80   Siswa
3727 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 150   Siswa
3728 siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 520   Siswa
3729 Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 520   Siswa
3730 Tempat beribadah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 859   Ruang
3731 Tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3732 Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3733 Tenaga Kependidikan Dayah yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3734 Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3735 Tenaga Kependidikan Dayah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3736 Tenaga Kependidikan Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3737 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 839   Orang
3738 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3739 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3708   Orang
3740 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3741 Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang didirikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 6   Satuan Pendidikan Tinggi
3742 Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3   Unit
3743 utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 170   Unit
3744 Utilitas sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3745 Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3746 jumlah dayah yang terakreditasi C Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3747 jumlah dayah yang terakreditasi D Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Satuan Pendidikan
3748 Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 175   Orang
3749 Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
3750 jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 175   Orang
3751 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 30   Orang
3752 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4   Orang
3753 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
3754 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
3755 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
3756 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 34548   Orang
3757 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 8479   Orang
3758 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 43027   Orang
3759 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 37   Orang
3760 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 37   Orang
3761 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 56   Orang
3762 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 117   Orang
3763 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3764 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3765 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
3766 Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 14   Unit
3767 Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 10   Unit
3768 jumlah Sekolah Menengah Atas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 24   Unit
3769 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3770 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3771 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 13.776   Orang
3772 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3773 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3774 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 4.666   Orang
3775 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3776 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3777 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 9.110   Orang
3778 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3779 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3780 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3781 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3782 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3783 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3784 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3785 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3786 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3787 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3788 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3789 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3790 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3791 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3792 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3793 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3794 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3795 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3796 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3797 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3798 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3799 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3800 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3801 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3802 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3803 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3804 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3805 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3806 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3807 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3808 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3809 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3810 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3811 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3812 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3813 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3814 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3815 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3816 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3817 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3818 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3819 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3820 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3821 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3822 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3823 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3824 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3825 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3826 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3827 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3828 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3829 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3830 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3831 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3832 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3833 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3834 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3835 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3836 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3837 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3838 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3839 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3840 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3841 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3842 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3843 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3844 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3845 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3846 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3847 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3848 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3849 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3850 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3851 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3852 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3853 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3854 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3855 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3856 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3857 jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 66   Unit
3858 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3859 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3860 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 36193   Orang
3861 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3862 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3863 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 21.504   Orang
3864 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3865 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3866 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 14.689   Orang
3867 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3868 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3869 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3870 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3871 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3872 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3873 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3874 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3875 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3876 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3877 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3878 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3879 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3880 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3881 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3882 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3883 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3884 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3885 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3886 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3887 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3888 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3889 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3890 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3891 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3892 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3893 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3894 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3895 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3896 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3897 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3898 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3899 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3900 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3901 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3902 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3903 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3904 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3905 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3906 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3907 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3908 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3909 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3910 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3911 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3912 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3913 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3914 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3915 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3916 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3917 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3918 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3919 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3920 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3921 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3922 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3923 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3924 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3925 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3926 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3927 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3928 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3929 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3930 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3931 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3932 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3933 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3934 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3935 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3936 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Unit
3937 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3938 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3939 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3940 Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
3941 Taman Bacaan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 460   Ruang
3942 Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Kurikulum
3943 profesi pelaku perbukuan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3944 profesi pelaku perbukuan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3945 Profesi pelaku perbukuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan -   Orang
3946 Infrastruktur TIK Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1   Paket
3947 layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 3   Kegiatan
3948 Alat uji dan kalibrasi pada RMC Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3949 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
3950 Balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 78967   Orang
3951 Barang penunjang operasional RS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Unit
3952 BMHP yang disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Paket
3953 Data Perizinan Industri Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 347   Dokumen
3954 Dokter Spesialis Paru Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5   Orang
3955 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
3956 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Dokumen
3957 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
3958 Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 75   Dokumen
3959 Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
3960 Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Dokumen
3961 Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Dokumen
3962 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3963 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3964 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3965 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3966 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
3967 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
3968 Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3969 Fasyankes yang melayani melalui telemedicine Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3970 Handuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Paket
3971 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
3972 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
3973 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
3974 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
3975 HCU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
3976 Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2106   Unit
3977 Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 70   Unit
3978 Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   Kuantitas
3979 kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   Dokumen
3980 Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Keluarga
3981 keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Keluarga
3982 layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK): Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Layanan
3983 NICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12   Unit
3984 obat dan vaksin yang disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Paket
3985 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Paket
3986 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3587   Orang
3987 Orang kecanduan NAPZA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 13   Orang
3988 orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 18571   Orang
3989 orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4781   Orang
3990 Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1267   Orang
3991 Organisasi masyarakat bidang kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Organisasi Masyarakat
3992 Perizinan Industri Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 347   Unit
3993 Prasarana Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Unit
3994 Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3311   Unit
3995 Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 35   Unit
3996 RICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3   Unit
3997 Ruang Penaggulangan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
3998 Ruang Pengelolaan Gas Medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2   Unit
3999 Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12   Unit
4000 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
4001 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4002 Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4003 Rumah Sakit kelas C Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 4   Unit
4004 Rumah Sakit Kelas C dan D Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11   Unit
4005 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 11   Unit
4006 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 10   Unit
4007 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Unit
4008 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4009 Rumah Sakit kelas D Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6   Unit
4010 Sarana di Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
4011 sarana Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
4012 Sarana Fasyankes eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Unit
4013 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1807   Unit
4014 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Paket
4015 Telemedicine Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4016 Tenaga Kebidanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1279   Orang
4017 Tenaga Keperawatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2139   Orang
4018 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4019 Usaha Kecil Obat Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4020 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4021 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4022 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4023 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4024 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
4025 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 26337   Orang
4026 Pengolahan Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 39   Unit
4027 Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
4028 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
4029 Perizinan yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 6   Dokumen
4030 Tenaga pengajar ilmu kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
4031 Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
4032 Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Orang
4033 Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 7160   Orang
4034 Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 88   Unit
4035 Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 37   Dokumen
4036 Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 12712   Keluarga
4037 penderita Tuberkulosis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3249   Orang
4038 penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3249   Orang
4039 Penderita HIV (ODHIV) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 900   Orang
4040 Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 900   Orang
4041 Orang berisiko terjangkit Malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1503   Orang
4042 Orang terjangkit (penderita) Malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 23   Orang
4043 Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -   Dokumen
4044 Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 36   Dokumen
4045 Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Dokumen
4046 Sarana Air Minum Komunal Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 121   Sarana
4047 Sarana Sanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 426365   Sarana
4048 Tatanan kawasan tanpa rokok Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 7   Kawasan
4049 Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1   Kawasan
4050 Bangunan dan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
4051 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
4052 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
4053 Bangunan Gedung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.604   Bangunan Gedung
4054 Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9   Dokumen
4055 Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4056 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4057 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4058 Dokumen Leger Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4059 Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4060 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4061 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4062 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4063 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4064 Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4065 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4066 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4067 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4068 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4069 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4070 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4071 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4072 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4073 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4074 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4075 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4076 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4077 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4078 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4079 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4080 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4081 Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4082 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4083 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4084 Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4085 Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4086 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4087 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4088 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4089 Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4090 Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4091 Flyover Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Flyover
4092 Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4093 Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasus
4094 Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasus
4095 Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasus
4096 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan
4097 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4098 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
4099 Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
4100 Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
4101 Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
4102 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4103 Panjang Breakwater Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4104 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sarana
4105 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4106 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4107 Panjang Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4108 Panjang Tanggul Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4109 Penerbitan PKKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4110 Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4111 Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4112 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPNS
4113 Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
4114 Rumah Deret Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah
4115 Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah Tangga
4116 Rumah Tinggal Tunggal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah
4117 Stasiun Pompa Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4118 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4119 Terowongan/Tunnel Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terowongan/Tunnel
4120 Underpass Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Underpass
4121 Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4122 Fasilitas Penunjang TPS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4123 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4124 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4125 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4126 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4127 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4128 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
4129 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
4130 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
4131 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
4132 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
4133 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
4134 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
4135 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
4136 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
4137 Jumlah Bangunan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4138 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4139 Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4140 Jumlah Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa
4141 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4142 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4143 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4144 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4145 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4146 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4147 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4148 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4149 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4150 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4151 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4152 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4153 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4154 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4155 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4156 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4157 Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4158 Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4159 Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4160 Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4161 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4162 Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4163 Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4164 Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4165 Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4166 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4167 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4168 Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4169 Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4170 Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4171 Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4172 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4173 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4174 Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4175 Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4176 Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4177 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4178 Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4179 Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4180 Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4181 Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4182 Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4183 Jumlah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
4184 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota
4185 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4186 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4187 Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan
4188 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Layanan
4189 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 204   Lembaga
4190 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
4191 Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
4192 Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lisensi
4193 Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lisensi
4194 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4195 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4196 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4197 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4198 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4199 Jumlah Pengelola SIPJAKI Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4200 Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4201 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4202 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4203 Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4204 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 234   Unit
4205 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59   Unit
4206 Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4207 Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4208 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4209 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4210 Jumlah SPA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4211 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4212 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4213 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 134   Unit
4214 Jumlah TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21   Unit
4215 Jumlah TPST Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Unit
4216 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50   M³/Hari
4217 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,7   M³/Hari
4218 Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton
4219 Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104   Ton
4220 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32,16   Ton
4221 Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,1   Ton
4222 Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10   Ton
4223 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185   Liter/Detik
4224 Panjang Bangunan Pengaman Pantai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
4225 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1017,15   KM
4226 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1   Dokumen
4227 Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50   Lembaga
4228 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4229 Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m³/hari
4230 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19   Orang
4231 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50   Lembaga
4232 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 253.051   Unit SPALD
4233 Pembangunan Bendungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendungan
4234 Rehabilitasi Bendungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4235 Jumlah Pembangunan Embung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4236 Jumlah Pembangunan Penampung Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4237 Panjang Pembangunan Kanal Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4238 Jumlah Rehabilitasi embung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4239 Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4240 Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik
4241 Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4242 Jumlah Pembangunan Unit Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4243 Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4244 Panjang Pembangunan Tanggul Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4245 Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4246 Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4247 Jumlah Pembangunan Pintu Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4248 Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4249 Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4250 Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4251 Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4252 Jumlah Pembangunan Polder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4253 Jumlah Pembangunan Kolam Retensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4254 Jumlah Rehabilitasi Polder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4255 Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4256 Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4257 Jumlah Rehabilitasi Check dam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4258 Jumlah Pembangunan Check Dam Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4259 Panjang Pebangunan Seawall Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4260 Panjang Rehabilitasi Seawall Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4261 Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4262 Panjang Peningkatan Tanggul Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4263 Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4264 Jumlah Peningkatan Pintu Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4265 Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4266 panjang Peningkatan Kanal Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4267 Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4268 Jumlah Peningkatan Polder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4269 Jumlah Peningkatan Kolam Retensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4270 Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4271 Jumlah Peningkatan Check DAM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4272 Peningkatan Panjang Breakwater Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4273 Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4274 Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4275 Jumlah Revitalisasi Danau Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Danau
4276 Jumlah Revitalisasi Situ Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SITU
4277 Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penampung Air Alami
4278 Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4279 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4280 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendungan
4281 Operasi dan Pemeliharaan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4282 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4283 Pembangunan Jumlah Unit Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4284 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik
4285 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4286 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4287 Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4288 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4289 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4290 Operasi dan Pemeliharaan Polder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4291 Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4292 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4293 Operasi dan Pemeliharaan Check DAM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4294 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4295 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4296 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4297 Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
4298 Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4299 Pembangunan Panjang Irigasi Tambak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4300 Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4301 Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
4302 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4303 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4304 Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4305 Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4306 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4307 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4308 Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4309 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4310 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4311 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4312 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik
4313 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4314 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4315 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4316 Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
4317 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
4318 Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m³/detik
4319 Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4320 Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SITU
4321 Jumlah Paket Pekerjaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4322 Panjang Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0.678   Km
4323 Jumlah kawasan rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Rawa
4324 Pengamanan Mata Air Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik
4325 Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4326 Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4327 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4328 Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4329 Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4330 Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4331 Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4332 Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4333 Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4334 Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4335 Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4336 Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4337 Jumlah SDM Pengelola Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4338 Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4339 Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 650   Jiwa
4340 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4341 Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 650   Jiwa
4342 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4343 Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4344 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Laporan
4345 Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4346 Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4347 Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4348 Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kasus
4349 Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berita Acara
4350 Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4351 Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4352 Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Laporan
4353 Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Laporan
4354 Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4355 Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan
4356 SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4357 Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4358 Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4359 Jumlah Bangunan Sabo Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4360 Jumlah Dokumen Outline Plan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4361 Jumlah Kawasan Genangan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Genangan
4362 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4363 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
4364 Jumlah Kawasan Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Rawa
4365 Jumlah Warga Negara Penerima Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jiwa
4366 Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4367 Jumlah Rumah Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah
4368 Jumlah Rumah Layak Huni Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 342556   Rumah
4369 Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4370 SPBU Mikro 3 Kilo Liter Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4371 SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4372 SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4373 Jumlah Unit Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4374 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik
4375 Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4376 Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4377 Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4378 Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4379 Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4380 Jumlah Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4381 Jumlah Pengelola Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelompok
4382 Jumlah Dokumen RTBL Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4383 Kapasitas perencanaan TPA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4384 Kapasitas TPA terpakai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 104   Ton/hari
4385 Fasilitas penunjang TPA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
4386 Kapasitas perencanaan TPST Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4387 Kapasitas TPST terpakai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4388 Kapasitas perencanaan SPA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4389 Kapasitas SPA terpakai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4390 Kapasitas perencanaan TPS3R Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4391 Kapasitas TPS3R terpakai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4392 Kapasitas TPS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M³/Hari
4393 Jumlah TPA Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2   Unit
4394 Kapasitas TPS terpakai Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4395 Jumlah KK terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KK
4396 Jumlah Bangunan Gedung Hijau Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
4397 Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
4398 Luas bangunan gedung negara yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M2
4399 Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4400 Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4401 Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4402 Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4403 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,604   Bangunan Gedung
4404 Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4405 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4406 Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 188   Dokumen
4407 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kelompok Masyarakat
4408 Kapasitas perencanaan TPS Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ton/hari
4409 Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4410 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
4411 Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4412 Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
4413 Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4414 Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4415 dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4416 Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4417 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4418 Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4419 Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M2
4420 Tim Ahli Cagar Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4421 Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
4422 Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Instansi
4423 Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4424 Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peraturan
4425 Peta Kerawanan Bencana Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
4426 Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
4427 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah Tangga
4428 Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 374.468   Jiwa
4429 Anggota Tim Satgas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Orang
4430 Backlog Kepemilikan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 63.963   Unit Rumah
4431 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4432 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4433 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4434 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4435 Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4436 Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4437 Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4438 Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4439 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4440 Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
4441 Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
4442 Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4443 Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Kelompok
4444 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4445 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4446 Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4447 Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4448 Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4449 Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4450 Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4451 Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4452 Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4453 Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4454 Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
4455 Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Lokasi
4456 Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4457 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4458 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4459 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4460 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
4461 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4462 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
4463 Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4464 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4465 Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4466 Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4467 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4468 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4469 Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
4470 Laporan Pembinaan P3SRS Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4471 Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4472 Laporan proses penyediaan PSU perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4473 Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 26   Lokasi
4474 Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
4475 Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
4476 Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Orang
4477 Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4478 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4479 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4480 Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman P3SRS
4481 Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4482 Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4483 PSU yang tersedia dari hasil kerja sama Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jenis dan Unit (PSU)
4484 Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Dokumen
4485 Rumah Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4486 Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4487 Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4488 Rumah Khusus yang Dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4489 Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4490 Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4491 Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4492 Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4493 rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4494 Rumah Sewa Milik Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4495 Rumah Susun (Hunian Vertikal) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
4496 Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4497 Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4498 Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 117   Dokumen
4499 Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Dokumen
4500 Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4501 UPT Rumah Susun yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT
4502 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4503 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4504 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4505 Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4506 Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Dokumen
4507 Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Dokumen
4508 Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4509 Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
4510 Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Dokumen
4511 Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4512 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4513 Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
4514 Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 460   Orang
4515 Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4516 Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4517 Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4518 Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4519 Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4520 Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Rumah Tangga
4521 Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Tangga
4522 Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4523 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4524 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4525 Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.154   Unit
4526 Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.154   Unit
4527 Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.154   Unit
4528 Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4529 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Rumah Tangga
4530 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4531 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4532 Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Unit
4533 Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 17   Unit
4534 Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4535 Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4536 Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
4537 Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4538 Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4539 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4540 Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4541 Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4542 Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1   Laporan
4543 Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4544 Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
4545 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
4546 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,268   Ha
4547 Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
4548 Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
4549 Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman -   Rumah Tangga
4550 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 607   Unit
4551 Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
4552 Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
4553 Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 26   Dokumen
4554 Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 26   Dokumen
4555 Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.145   Unit Rumah
4556 Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki Lack of Access terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.145   Rumah Tangga
4557 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
4558 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
4559 Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
4560 Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
4561 Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
4562 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4563 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 15   Dokumen
4564 Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4565 Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4566 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4567 Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
4568 Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4569 Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4570 Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4571 Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4572 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4573 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4574 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4575 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4576 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Kawasan
4577 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Keluarga
4578 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Keluarga
4579 Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4580 Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4581 Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4582 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4583 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4584 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan KonsultasiTerhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4585 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4586 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4587 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4588 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4589 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4590 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4591 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4592 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4593 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4594 Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4595 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4596 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4597 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4598 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4599 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4600 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4601 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4602 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4603 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4604 Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4605 Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4606 Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4607 Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4608 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4609 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4610 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4611 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4612 Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4613 Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 9000   Orang
4614 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
4615 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
4616 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 500   Orang
4617 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 500   Orang
4618 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Laporan
4619 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Laporan
4620 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -   Laporan
4621 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4622 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4623 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4624 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
4625 Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 4   Dokumen
4626 Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
4627 Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4628 Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4629 Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2851   Orang
4630 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
4631 Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
4632 Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi! Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4633 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4634 Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
4635 Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
4636 Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota
4637 Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4638 Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4639 Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4640 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4641 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4642 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4643 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4644 Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2   Dokumen
4645 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4646 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 72   Laporan
4647 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4648 Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
4649 Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4650 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4651 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4652 Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4653 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 55   Laporan
4654 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 55   Laporan
4655 Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4656 Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4657 Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
4658 Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4659 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
4660 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 769   Desa/Kelurahan
4661 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1372   Laporan
4662 Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4663 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
4664 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
4665 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
4666 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4667 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 187   Unit
4668 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
4669 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Laporan
4670 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4671 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1   Dokumen
4672 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 8   Kawasan
4673 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 24205   Orang
4674 Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4675 keluarga pada KAT Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Keluarga
4676 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dokumen
4677 Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1   Makam
4678 orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4679 Pekerja Sosial Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 550   Orang
4680 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4681 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 62   Orang
4682 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 76   Orang
4683 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4684 Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4685 Taruna Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 60   Orang
4686 Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 2   Dokumen
4687 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Keluarga
4688 Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4689 Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lokasi
4690 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4691 Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 10184   Laporan
4692 Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 150   Orang
4693 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4694 Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4695 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4696 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4697 Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4698 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4699 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4700 Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4701 Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4702 Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4703 Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4704 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4705 Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4706 Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4707 Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4708 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4709 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4710 Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dokumen
4711 Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah
4712 Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 92   Orang
4713 Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 330   Orang
4714 Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3   Orang
4715 Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4716 Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 60   Orang
4717 Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6   Desa/Kelurahan
4718 Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 44   Orang
4719 Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 3242   Orang
4720 orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 99   Orang
4721 Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
4722 Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dokumen
4723 Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Asosiasi
4724 Instruktur swasta Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
4725 kecelakaan kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus
4726 Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 26   Unit
4727 Lulusan pelatihan swasta Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 32   Orang
4728 Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
4729 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dokumen
4730 Peraturan Perusahaan (WLKP Online) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dokumen
4731 Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dokumen
4732 Persediaan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
4733 Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
4734 PMI yang di tempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1434   Orang
4735 Produktivitas Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 51.181.043   Juta Rupiah/Tenaga Kerja
4736 Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dokumen
4737 Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dokumen
4738 Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Lembaga
4739 Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
4740 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
4741 Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1   Dokumen
4742 Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52   Perangkat Daerah
4743 Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4744 Target konsumsi pangan per kapita per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4745 Data Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
4746 Data Perdagangan Antar Wilayah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4747 Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4748 Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4749 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Keluarga
4750 Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
4751 Jumlah pelaku usaha pangan lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
4752 Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kegiatan
4753 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
4754 Jumlah Usaha Pangan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
4755 Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
4756 Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
4757 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
4758 Data harga minimum pangan pokok lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
4759 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
4760 Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
4761 Data Penerima Manfaat Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
4762 Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
4763 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
4764 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
4765 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Laporan
4766 Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 45,65   Ton
4767 Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
4768 Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1   Dokumen
4769 Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4770 Data contoh uji Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
4771 Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Laporan
4772 Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4773 Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4774 Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4775 Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4776 Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4777 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
4778 data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4779 Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4780 Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4781 Data pengujian parameter kualitas lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
4782 Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4783 Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4784 Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
4785 Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4786 Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4787 Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4788 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4789 Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4790 Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4791 Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 25   Dokumen
4792 Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4793 Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4794 Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4795 Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Publikasi
4796 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Izin
4797 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Izin
4798 Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin/persetujuan
4799 Kebijakan/data informasi terkait RPPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4800 Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4801 Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
4802 Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
4803 Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
4804 Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Keluarga
4805 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4806 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4807 Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4808 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4809 Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4810 Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4811 Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4812 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4813 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4814 Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4815 Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4816 Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4817 Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4818 Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 4   Lokasi
4819 Lokasi pelaksanaan remediasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4820 Lokasi pelaksanaan Restorasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4821 Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4822 Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4823 Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4824 Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4825 Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
4826 Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Materi
4827 Nilai IKAL n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
4828 Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
4829 Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 7   Dokumen
4830 Persetujuan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Dokumen
4831 Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 804   persetujuan
4832 PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 3   Orang
4833 PPLHD Eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Orang
4834 PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   Orang
4835 PPLHD yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Orang
4836 Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rekomendasi
4837 Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4838 Sarana dan prasarana pemilahan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4839 Sarana dan prasarana pengangkutan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4840 Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4841 Sarana dan prasarana pengumpulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4842 Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4843 Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4844 Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 8   Usaha/Kegiatan
4845 Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4846 Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4847 Jumlah data contoh uji Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
4848 Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4849 Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4850 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4851 Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Perkara
4852 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
4853 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 4   Kegiatan
4854 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
4855 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
4856 Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4857 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4858 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4859 Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4860 Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4861 Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
4862 Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4863 Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 4   Lokasi
4864 Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4865 Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
4866 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 10   Perkara
4867 Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2   Orang
4868 Jumlah PPLHD Eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5   Orang
4869 Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Orang
4870 Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
4871 Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4872 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4873 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4874 Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4875 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Perkara
4876 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4877 Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M²
4878 Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4879 Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4880 Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
4881 Tersusunnya dokumen SLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Dokumen
4882 Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4883 Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4884 Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4885 Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4886 &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyeb Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4887 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4888 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
4889 laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4890 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4891 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Usaha/Kegiatan
4892 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 11   Usaha/Kegiatan
4893 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Usaha/Kegiatan
4894 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40   Usaha/Kegiatan
4895 Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 66   Dokumen
4896 Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4897 Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4898 Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4899 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
4900 Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4901 Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4902 Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4903 Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4904 Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4905 Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
4906 Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
4907 jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4908 Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Badan Usaha
4909 Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4910 jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4911 Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4912 sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4913 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan / Dokumen
4914 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi k Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4915 Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4916 Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4917 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4918 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4919 &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4920 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data S Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
4921 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
4922 Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan / Dokumen
4923 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Orang
4924 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Orang
4925 Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sekolah
4926 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 10   Sanksi
4927 Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4928 Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang d Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1   Laporan / Dokumen
4929 Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1140,89   Ton
4930 Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 229765,57   Ton
4931 jumlah tonase sampah yang didaur ulang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 40369,28   Ton
4932 Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4933 Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
4934 Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5  
4935 Timbulan Sampah Harian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 493,6   Ton
4936 Timbulan Sampah Tahunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 180161,83   Ton
4937 Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka P Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4938 Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4939 Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4940 Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4941 Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4942 Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4943 Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4944 Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4945 Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Paket
4946 Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4947 Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4948 Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4949 Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4950 Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4951 Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Dokumen
4952 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4953 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4954 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
4955 Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4956 Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4957 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4958 Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4959 Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4960 Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4961 Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4962 Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4963 Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4964 Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
4965 Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4966 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4967 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4968 Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4969 Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Orang
4970 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangun Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4971 Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Kali
4972 Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Kali
4973 Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1   Laporan
4974 Buku Register Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
4975 Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
4976 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
4977 Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
4978 Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
4979 Musyawarah Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2245   Dokumen
4980 Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26   Peraturan Kepala Desa
4981 Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 449   Dokumen
4982 Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
4983 Data dan Informasi Keluarga yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Laporan
4984 Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Laporan
4985 Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Laporan
4986 Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3   Laporan
4987 Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12   Laporan
4988 Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Dokumen
4989 Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12   Kegiatan
4990 Dokumen Pemetaan Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Dokumen
4991 Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
4992 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
4993 Kajian Dampak Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Dokumen
4994 Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 460   Kampung
4995 Kampung KB yang telah menerima pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 105   Kegiatan
4996 Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Dokumen
4997 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
4998 Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
4999 Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5000 Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5001 Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan / Sertifikat
5002 Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Dokumen
5003 Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Laporan
5004 Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   Laporan
5005 Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10   Kegiatan
5006 Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5007 Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10   Laporan
5008 orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5612   Orang / Sertifikat
5009 Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9211   Orang
5010 Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5011 Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5012 orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13020   Orang / Sertifikat
5013 Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Dokumen
5014 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Kegiatan
5015 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Kegiatan
5016 Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Kegiatan
5017 Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2   Kegiatan
5018 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Kegiatan
5019 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   Kegiatan
5020 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26   Laporan
5021 Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Sertifikat
5022 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Laporan
5023 Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Kegiatan
5024 Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 105   Laporan / Dokumen
5025 Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1   Dokumen
5026 Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   Kegiatan
5027 Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5   Kegiatan
5028 Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -   Kegiatan
5029 Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5.937   Dokumen
5030 Alat pemberi isyarat lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 55   Unit
5031 Alat pengawasan dan pengamanan jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.316   Unit
5032 Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.316   Unit
5033 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.316   Unit
5034 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1.316   Unit
5035 Analisis mengenai dampak lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 28   Dokumen
5036 Buku kerja rancang bangun Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5037 Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5038 Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5039 Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5040 Data jalur Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jalur
5041 Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5042 Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5043 Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5044 Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5045 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan -   Dokumen
5046 Data Audit Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5047 Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5048 Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5049 Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5050 Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5051 Data fasilitas operasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5052 Data fasilitas penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5053 Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5054 Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5055 Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5056 Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5057 Data frekuensi/lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Kali
5058 Data inspeksi Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5059 Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5060 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Dokumen
5061 Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5062 Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5063 Data kapasitas, frekuensi, dan headway Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kali
5064 Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 11   Dokumen
5065 Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5   Dokumen
5066 Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani Iintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 105   Unit
5067 Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5068 Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5069 Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5070 Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5071 Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5072 Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5073 Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5074 Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6   Dokumen
5075 Data pelayanan angkutan barang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2.445   Unit
5076 Data pelayanan angkutan orang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 510   Unit
5077 Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5078 Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5079 Data penetapan jalur kereta api khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5080 Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5081 Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5082 Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5083 Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5084 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5085 Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5086 Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5087 Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5088 Data perizinan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5089 Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5090 Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diberikan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5091 Data permohonan izin pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5092 Data persetujuan prinsip pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5093 Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5094 Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5095 Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5096 Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5097 Data rencana kebutuhan sumber daya manusia Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5098 Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5099 Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5100 Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5101 Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5102 Data Ruang Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5103 Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5104 Data Terminal Penumpang Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4   Dokumen
5105 Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4   Dokumen
5106 Data UPPKB Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5107 Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5108 Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5109 Dokumen Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Regulasi
5110 Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5111 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5112 Dokumentasi sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5113 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.902   Unit
5114 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Unit
5115 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Unit
5116 hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5117 Hasil Penilaian Tim Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5118 Jarak Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5119 Kajian rencana induk bandar udara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5120 Kebutuhan angkutan (demanci); Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5121 Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5122 Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5123 Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5124 Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5125 Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5126 Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5127 Laporan Rencana Induk Perkeretaapian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5128 Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5129 Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 10.163,01   Unit
5130 Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5131 Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5132 persyaratan administratif Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5133 Potensi Perekonomian daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5134 Rambu Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1980   Unit
5135 Rancang Bangun Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5136 Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5137 Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5138 Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); . Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5139 Rencana induk terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5140 rencana umum tata ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5141 Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5142 Tarif pelayanan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5143 Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Orang
5144 Marka Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Meter
5145 Data indentifikasi masalah lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5146 Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5147 Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5148 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5149 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5150 Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 28   Dokumen
5151 Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5152 Trotoar Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan M2
5153 Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 4   Dokumen
5154 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5   Laporan
5155 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5156 Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5157 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5158 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5159 SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5160 Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Lokasi
5161 Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Unit
5162 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5163 Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2   Unit
5164 Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 12   Dokumen
5165 Laporan Pengawasan ketertiban terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5166 Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5167 Penetapan Tipe dan Kelas Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5168 Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880   Dokumen
5169 Data sarana perkeretaapian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 18   Unit
5170 Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5171 Data pelayanan angkutan orang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 12   Laporan
5172 Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5173 bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5174 Data izin pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5175 Data izin operasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5176 Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Laporan
5177 Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5178 Data jumlah barang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.854   Unit
5179 Data jumlah penumpang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2.902   Orang
5180 Data jumlah jalur Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 46   Jalur
5181 Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Unit
5182 Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3   Kejadian
5183 dokumen penetapan lokasi Bandar Udara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5184 Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5185 dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5186 Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5187 persetujuan lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5188 Data Infrastruktur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5189 Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3   Kejadian
5190 Grosse akta kapal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5191 Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5192 Surat ukur kapal yang masih berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5193 Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5194 Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5195 Data awak kapal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5196 Data Komponen substantif Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5197 Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5198 Jumlah perlintasan sebidang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 40   Lokasi
5199 Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5200 Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5201 Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5202 Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5203 Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5204 Dokumen sertifikasi pengawakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5205 Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5206 Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5207 Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5208 Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5209 Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5210 Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5211 Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5212 Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5213 Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
5214 Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5215 BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5216 Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5217 Data Fasilitas Pelabuhan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5218 Pelabuhan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5219 Perjanjian konsesi pengusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5220 Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5221 Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5222 Data Pelabuhan Pengumpan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5223 Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5224 Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5225 Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5226 BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5227 Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Regulasi
5228 Data Komponen penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5229 Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5230 SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5231 Data daerah lingkungan kepentingan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5232 tahapan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5233 prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5234 kebutuhan fasilitas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5235 tata letak fasilitas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5236 Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5237 Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5238 Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5239 Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5240 Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5241 Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5242 Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5243 Rencana Tata Ruang Wilayah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5244 Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5245 Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5246 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5247 Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
5248 Pemeliharaan Fasilitas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 6.335   Unit
5249 Rencana Pengadaan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
5250 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 12   Laporan
5251 Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1   Dokumen
5252 Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 5880   Dokumen
5253 Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 18   Unit
5254 Alat Pendeteksi Kereta Api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 18   Unit
5255 Panic Button/ Emergency Lamp Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
5256 Pos Jaga Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 18   Unit
5257 Penjaga Perlintasan Kereta Api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 81   Orang
5258 Rambu Peringatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 26   Unit
5259 Rambu Larangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 13   Unit
5260 Pita Penggaduh Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 361,19   Meter
5261 Yellow Box Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Meter
5262 Penjaga Perlintasan Kereta Api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 81   Orang
5263 Nama Domain Pemerintah Desa Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 449   Domain
5264 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Aplikasi
5265 Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Unit
5266 Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Unit
5267 Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Unit
5268 Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 242.466   Orang
5269 Strategi Komunikasi Publik yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5   Dokumen
5270 Komunikasi krisis yang telah dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2   Laporan
5271 Prosedur penanganan komunikasi krisis Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika SOP
5272 Diseminasi melalui Earned Media Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 264   Kegiatan
5273 Diseminasi melalui shared media Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1308   Kegiatan
5274 Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 3   Kegiatan
5275 Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 313.393   Orang
5276 SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2   Orang
5277 Pengaturan relasi media Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Perda/Perkada
5278 Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 25   Media
5279 Jumlah Menara Telekomunikasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 327   Unit
5280 Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 12   Titik
5281 Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5282 Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5283 Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5284 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5285 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5286 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5287 Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5288 Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5289 Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5290 SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 90   Orang
5291 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5292 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5293 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
5294 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 40   Unit Usaha
5295 Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 270   Unit Usaha
5296 Unit Usaha Yang produktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 205   Unit Usaha
5297 Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 40   Unit Usaha
5298 Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 205   Unit Usaha
5299 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6.886   Dokumen
5300 Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6   Orang
5301 Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
5302 Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
5303 Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
5304 Rencana Minat Investasi di dalam negeri; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
5305 Rencana Minat Investasi di luar negeri. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
5306 Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Unit Usaha
5307 Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 24.639   Unit Usaha
5308 Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6.886   Unit Usaha
5309 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
5310 Dokumen promosi penanaman modal Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1   Dokumen
5311 Organisasi Kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 123   Organisasi
5312 sarana dan prasarana kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
5313 sentra kewirausahaan pemuda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sentra
5314 atlet/olahragawan talenta muda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 228   Orang
5315 pelatih olahraga yang bersertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 113   Orang
5316 Organisasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 42   Lembaga
5317 Sarana Olahraga Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga -   Unit
5318 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Orang
5319 Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2   Laporan
5320 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Kegiatan
5321 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Kegiatan
5322 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 62,86   Persentase
5323 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 24   Kegiatan
5324 Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 94,68   Persentase
5325 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 100   Persentase
5326 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Kegiatan
5327 Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 62,86   Persentase
5328 Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 62,86   Persentase
5329 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 22   Kegiatan
5330 Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1   Kegiatan
5331 Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1   Dokumen
5332 Cagar Budaya yang dipublikasikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 16   Objek
5333 Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 9   Dokumen
5334 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Dokumen
5335 Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
5336 Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 3   Dokumen
5337 Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
5338 Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
5339 Industri Kreatif yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5340 Kasus Sengketa Adat yang terdata dan terdokumentasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kasus
5341 Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2   Keluarga
5342 Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5343 Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5344 Laporan pengembangan Museum Gunungapi Merapi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5345 Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5346 Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5347 Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Laporan
5348 Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2   Laporan
5349 Laporan hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5350 Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
5351 Laporan Hasil Rapat Kerja MAA Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5352 Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5353 Laporan Pembinaan Pranata Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Laporan
5354 Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5355 Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5   Laporan
5356 Laporan Pembinaan Lembaga Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5   Dokumen/Laporan
5357 Laporan Pembinaan Mediasi Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5358 Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Laporan
5359 Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Laporan
5360 Laporan pengelolaan Museum Gunungapi Merapi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5361 Laporan Pengembangan Bahasa Sastra Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5362 Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5363 Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
5364 Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
5365 Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5   Lembaga
5366 Lembaga Penggiat Seni yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5   Lembaga
5367 Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang ditingkat kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
5368 Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
5369 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 19   Objek
5370 Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Objek
5371 Objek Cagar Budaya yang mendapatkan perizinan Ke Luar Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
5372 Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
5373 Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
5374 Orang mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5375 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5376 Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Sertifikat
5377 Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5378 Pelayanan Kesehatan Tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5379 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5380 Pemuda Pelopor Adat yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5381 Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Buku
5382 Perempuan yang dikembangkan perekonomiannya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5383 Permuseuman yang dibina dan dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5384 Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5385 Peserta Pelatihan Peradilan Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5386 Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5387 Peserta Sosialisasi Adat Istiadat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5388 Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5389 Sarana dan Prasarana Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Unit
5390 Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Unit
5391 Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 17   Unit
5392 Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5393 Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5394 Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2   Unit
5395 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5396 Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5397 Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5398 Sumber Daya Manusia Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 14820   Orang
5399 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 150   Orang
5400 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 950   Sertifikat
5401 Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5402 Sumber Daya Manusia Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5403 Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 404   Orang
5404 Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
5405 Insan Perfilman Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5406 Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang di kelola Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 3   Objek
5407 Sarana dan Prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5408 Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
5409 Terlaksananya Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kegiatan
5410 Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
5411 Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5412 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Dokumen
5413 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1   Objek
5414 Pengelolaan Koleksi Museum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5415 Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
5416 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5417 Pengelolaan Operasional Taman Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Layanan
5418 Pengelolaan Koleksi Museum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
5419 Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
5420 Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
5421 Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 42   Orang
5422 Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
5423 Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
5424 Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
5425 Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1   Arsip
5426 Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 15   Daftar
5427 Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
5428 Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 5   Arsip
5429 Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 5   Arsip
5430 Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 5   Arsip
5431 Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
5432 Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 4566   Arsip
5433 Benih ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Paket
5434 dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5435 Data pengendalian residu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5436 Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5437 Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5438 Data pengendalian lingkungan budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5439 Data pengendalian penyakit ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5440 Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5441 Data rehabilitasi lingkungan budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5442 Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5443 Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5444 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5445 Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5446 Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5447 Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5448 Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5449 Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5450 Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5451 Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5452 Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5453 Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5454 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5455 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5456 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5457 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5458 kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5459 Laporan hasil pengujian sampel Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5460 Panjang saluran air Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Meter
5461 permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5462 permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5463 Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5464 Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5465 permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5466 permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5467 Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5468 persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5469 Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5470 Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5471 pupuk ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Paket
5472 rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5473 rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5474 Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5475 Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5476 Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5477 SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5478 unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5479 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit Usaha
5480 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit Usaha
5481 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit Usaha
5482 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit Usaha
5483 wadah pembudidayaan ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5484 Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Hari Operasi
5485 Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5486 Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Perkara
5487 Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5488 Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5489 Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Perkara
5490 Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5491 Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Orang
5492 Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
5493 Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Lokasi
5494 pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
5495 Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Perkara
5496 Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Perkara
5497 Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
5498 Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5499 Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
5500 Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
5501 Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5502 Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5503 SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5504 SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5505 SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5506 Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5507 SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5508 Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5509 Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5510 Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5511 Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5512 Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5513 Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5514 Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5515 SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Mo Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5516 Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/a Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5517 Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
5518 Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi li Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
5519 Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5520 Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5521 Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5522 pos kesehatan ikan terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
5523 Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
5524 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lokasi
5525 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lokasi
5526 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lokasi
5527 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lokasi
5528 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5529 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5530 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5531 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5532 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5533 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5534 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5535 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5536 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5537 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5538 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5539 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5540 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 2   Dokumen
5541 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5542 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5543 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5544 Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5545 Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5546 Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5547 Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5548 Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5549 Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5550 Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5551 Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5552 Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5553 Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
5554 Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Kawasan
5555 Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Laporan
5556 Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Laporan
5557 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5558 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5559 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5560 Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5561 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5562 Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5563 Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5564 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Lokasi
5565 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Lokasi
5566 Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
5567 Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5568 Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5569 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5570 Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5571 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Laporan
5572 Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5573 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3   Lokasi
5574 Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5575 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Destinasi
5576 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Kawasan
5577 Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5578 Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
5579 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 6   Unit
5580 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
5581 Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kawasan
5582 Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Dokumen
5583 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3   Dokumen
5584 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3   Dokumen
5585 Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kegiatan Usaha
5586 Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 17   Laporan
5587 Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
5588 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 9   Unit
5589 Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5590 Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3   Dokumen
5591 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 43   Orang
5592 Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 43   Orang
5593 Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Kegiatan
5594 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5595 Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 43   Orang
5596 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Kegiatan
5597 Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
5598 Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 43   Orang
5599 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Dokumen
5600 Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1   Orang
5601 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5602 Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pelaku Usaha
5603 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kegiatan
5604 Fasilitasi pemberian insentif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pelaku Usaha
5605 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5606 Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Produk
5607 Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Laporan
5608 Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5609 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5610 Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lembaga
5611 Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5612 Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
5613 Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Badan Usaha
5614 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pelaku Usaha
5615 Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5616 Panjang Jalan Usaha Tani eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 796,77   KM
5617 Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 0,826   KM
5618 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5619 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5620 Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sertifikat
5621 Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5622 Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5623 Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5624 Jumlah analisis Risiko produk hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5625 Jumlah analisis Risiko zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5626 Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 949,642   Ton
5627 Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 949,642   Ton
5628 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
5629 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
5630 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Batang
5631 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Batang
5632 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Batang
5633 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5634 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5635 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5636 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 108.546   Batang
5637 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 108.546   Batang
5638 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 108.546   Batang
5639 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2475   Ton
5640 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2475   Ton
5641 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2475   Ton
5642 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Setek
5643 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Setek
5644 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Setek
5645 Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Batang
5646 Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5647 Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Anakan
5648 Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Batang
5649 Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Gram
5650 Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 128.96   Ton
5651 Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Ekor
5652 Jumlah bibit ternak yang bermutu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 500   Ekor
5653 Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5654 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5655 Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5656 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5657 Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5658 Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5659 Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Unit
5660 Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5661 Jumlah eksisting DAM Parit Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5662 Jumlah Eksisting Embung Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5663 Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5664 Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4   Unit
5665 Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5666 Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5667 Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5668 Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
5669 Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5670 Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
5671 Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5672 Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5673 Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 146   Orang
5674 Jumlah Eksisting Pintu Air Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5675 Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 8   Unit
5676 Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5677 Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5678 Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5679 Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5680 Jumlah Eksisting Sarana Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5681 Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 14.631   Laporan
5682 Jumlah Eksisting UPTD BIB Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5683 Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5684 Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5685 Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5686 Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5687 Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5688 Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5689 Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5690 Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5691 Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5692 Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5693 Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 733493   Ton
5694 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 128,96   Ton
5695 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5696 Jumlah HPT yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 949,642   Ton
5697 Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5698 Jumlah izin laboratorium yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5699 Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5700 Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5701 Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5702 Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5703 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5704 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5705 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5706 Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5707 Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5708 Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5709 Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 19   Laporan
5710 Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5711 Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5712 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5713 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5714 Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5715 Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5716 Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5717 Jumlah kasus zoonosis pada hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5718 Jumlah kasus zoonosis pada manusia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5719 Jumlah Kebutuhan Benih Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 232,44   Ton
5720 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5721 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5722 Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 9081   Unit
5723 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5724 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3077   Unit
5725 Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5726 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
5727 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 7   Unit
5728 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Unit
5729 Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 50   Unit
5730 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Unit
5731 Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 50   Kelompok
5732 Jumlah Ketersediaan Alsintan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 507   Unit
5733 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5734 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5735 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5736 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5737 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 9504   Unit
5738 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 43   Unit
5739 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5740 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5741 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5742 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5743 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2129   Unit
5744 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 18   Unit
5745 Jumlah Ketersediaan Pestisida Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 123   Liter
5746 Jumlah ketersediaan pupuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 45.397,35   Ton
5747 Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 544   Unit
5748 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 10   Unit
5749 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kegiatan
5750 Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kegiatan
5751 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5752 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5753 Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5754 Jumlah Korporasi Petani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5755 Jumlah Laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5756 Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5757 Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5758 Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5759 Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5760 Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5761 Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5762 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5763 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5764 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 40   Ha
5765 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5766 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5767 Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5768 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5769 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5770 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5771 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5772 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5773 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5774 Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5775 Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5776 Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5777 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5778 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5779 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5780 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5781 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5782 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 965,48   Ha
5783 Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 292,28   Ha
5784 Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5785 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
5786 Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 100   Orang
5787 Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 100   Dokumen
5788 Jumlah pascapanen perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Unit
5789 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5790 Jumlah pelayanan jasa laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5791 Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5792 Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5793 Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5794 Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5795 Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5796 Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5797 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5798 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5799 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5800 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5801 Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2   Laporan
5802 Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
5803 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
5804 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
5805 Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5806 Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5807 Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5808 Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Laporan
5809 Jumlah penggunaan alsintan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5810 Jumlah penggunaan pestisida Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Liter
5811 Jumlah penggunaan pupuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 45.397,35   Ton
5812 Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 116   Unit
5813 Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5814 Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5815 Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5816 Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5817 Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5818 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 9647   Unit
5819 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 9602   Unit
5820 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 45   Unit
5821 Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 72   Unit
5822 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5823 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 16   Unit
5824 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5825 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5826 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 12   Unit
5827 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5828 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1602   Unit
5829 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1568   Unit
5830 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 34   Unit
5831 Jumlah pengolahan hasil perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5832 Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5833 Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
5834 Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 146   Orang
5835 Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 120   Orang
5836 Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5837 Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
5838 Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Setek
5839 Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 6   Orang
5840 Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
5841 Jumlah Pintu Air direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5842 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5843 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5844 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5845 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5846 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5847 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5848 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5849 Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5   Unit
5850 Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2   Unit
5851 Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3   Unit
5852 Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3   Unit
5853 Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5   Unit
5854 Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5855 Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4   Unit
5856 Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5   Unit
5857 Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5858 Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5859 Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5860 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 26   Unit
5861 Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5862 Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5863 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5864 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5865 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5866 Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3   Produk
5867 Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 949,642   Ton
5868 Jumlah Produksi Benih Ternak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
5869 Jumlah Produksi HPT Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 949,642   Ton
5870 Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5871 Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rekomendasi
5872 Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5873 Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5874 Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5875 Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5876 Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5877 Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5878 Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5879 Jumlah Sarana Pendukung dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5880 Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5881 Jumlah sarana penyuluhan pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1633   Unit
5882 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 6   Varietas Unggul Baru (VUB)
5883 Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 18   Varietas Unggul Baru (VUB)
5884 Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 18   Varietas Unggul Baru (VUB)
5885 Jumlah Sebaran Alsintan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 544   Unit
5886 Jumlah Sebaran Pestisida Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 123   Liter
5887 Jumlah Sebaran pupuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 45,40   Ton
5888 Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 544   Unit
5889 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4   Unit
5890 Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5891 Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
5892 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 43.154,14   Ha
5893 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 43.154,14   Ha
5894 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3.754,75   Ha
5895 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3.754,75   Ha
5896 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 39.399,39   Ha
5897 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 39.399,39   Ha
5898 Luas kawasan hortikultura Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 864   Ha
5899 Luas kawasan perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 192   Ha
5900 Luas kawasan peternakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5901 Luas kawasan tanaman pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 75   Ha
5902 Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 43.154,14   Ha
5903 Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5904 Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3.754,75   Ha
5905 Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5906 Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 39.399,39   Ha
5907 Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ha
5908 Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5909 Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
5910 Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1   Dokumen
5911 Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 11.000   Dosis
5912 Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit Usaha
5913 Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit Usaha
5914 Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
5915 desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Desa
5916 Dokumen Inventarisasi dan Diversifikasi dengan nilai Kehati tinggi, Data Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5917 Dokumen Perencanaan pemulihan ekosistem dalam Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota, Data Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5918 Dokumen perjanjian kerjasama penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5919 Dokumen permohonan pelayanan pemanfaatan di Tahura yang ditindak lanjuti, Data Luas Kawasan Tahura yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5920 Dokumen peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota, Luas kawasan Tahura Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5921 Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (jangka Panjang dan Jangka Pendek), Data Luas Kawasan Tahura Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Dokumen
5922 kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA, Data luas TAHURA Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kegiatan
5923 Operasi kegiatan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota, Data Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Operasi
5924 Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kasus
5925 Data Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rekomendasi
5926 Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dokumen
5927 Distributor B2 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Distributor
5928 fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
5929 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6   Kegiatan
5930 Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5931 Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Kegiatan
5932 Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
5933 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5934 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5935 Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5936 Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
5937 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Orang
5938 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5939 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5940 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
5941 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
5942 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
5943 Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Perusahaan / Badan Usaha
5944 Produsen B2 (P-B2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Perusahaan / Badan Usaha
5945 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Ton (untuk Pupuk) / Liter atau Kilogram (untuk Pestisida)
5946 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Jenis Komoditas / Wilayah / Persentase
5947 Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Unit
5948 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 88   Unit
5949 Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1   Dokumen / Berkas
5950 Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dokumen / Berkas
5951 BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5952 Evaluasi pemenuhan komitmen usaha Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5953 Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 3   Laporan
5954 Hasil pelaksanaan RPIK Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
5955 Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 7   Laporan
5956 Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 7   Laporan
5957 Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5958 Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5959 Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5960 Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5961 Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5962 Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5963 Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Laporan
5964 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5965 Pembangunan kawasan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5966 Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5967 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5968 Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5969 Pengembangan kawasan peruntukan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5970 Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5971 Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Dokumen
5972 Penyediaan sumber pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5973 Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 7   Laporan
5974 Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 7   Laporan
5975 Standardisasi industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
5976 Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
5977 Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 7   Laporan
5978 Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5979 Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5980 Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5981 Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5982 Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
5983 Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5984 Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5985 Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5986 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
5987 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5988 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
5989 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1   Data
5990 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5991 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5992 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5993 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5994 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5995 Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5996 Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5997 Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5998 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
5999 Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6000 Data SP pemantapan dan SP penguatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Satuan Permukiman (SP)
6001 Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6002 Dokumen hasil evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6003 Dokumen Hasil Identifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6004 Dokumen usulan pencadangan tanah Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6005 Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Unit
6006 Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Unit
6007 Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6008 Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Dokumen
6009 Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kasus
6010 Kasus yang tidak dapat diselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kasus
6011 Ketersedian sarpras di lokasi penempatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Unit
6012 Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
6013 Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
6014 Lokasi yang diusulkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kawasan
6015 Lokasi kawasan yang memiliki potensi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kawasan
6016 lokasi yang di usulkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Lokasi
6017 Luas tanah Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Hektar
6018 Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Hektar
6019 Luasan tanah utk pembangunan kawasan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Hektar
6020 Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kasus
6021 Satuan Permukiman yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi SP
6022 sertifikasi tanah Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Sertifikat
6023 Transmigran yang ditampung Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
6024 Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
6025 Transmigran yang mendapatkan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 1   Kepala Keluarga
6026 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6027 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Sekretariat Daerah Laporan
6028 Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan Sekretariat Daerah Dokumen
6029 Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Sekretariat Daerah Unit
6030 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Sekretariat Daerah Lembaga
6031 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Sekretariat Daerah Dokumen
6032 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Sekretariat Daerah Dokumen
6033 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Sekretariat Daerah Dokumen
6034 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Sekretariat Daerah Dokumen
6035 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, T Sekretariat Daerah Dokumen
6036 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Sekretariat Daerah Dokumen
6037 Masalah Hukum yang Diselesaikan Sekretariat Daerah Kasus
6038 Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan Sekretariat Daerah Kasus
6039 Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Sekretariat Daerah Dokumen
6040 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6041 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6042 Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi Sekretariat Daerah Dokumen
6043 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Dokumen
6044 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Laporan
6045 Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun Sekretariat Daerah Unit
6046 Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun Sekretariat Daerah Unit
6047 Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun Sekretariat Daerah Ruang
6048 Gedung Serba Guna yang Dibangun Sekretariat Daerah Unit
6049 Perpustakaan yang Dibangun Sekretariat Daerah Unit
6050 Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun Sekretariat Daerah Unit
6051 Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi Sekretariat Daerah Unit
6052 Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Sekretariat Daerah Ruang
6053 Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Unit
6054 Perpustakaan Sekretariat Daerah Unit
6055 Sarana dan Prasarana Olahraga Sekretariat Daerah Unit
6056 Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Sekretariat Daerah Unit
6057 Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata Sekretariat Daerah Orang
6058 Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga Sekretariat Daerah Orang
6059 Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi Sekretariat Daerah Orang
6060 Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata Sekretariat Daerah Orang
6061 Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah Sekretariat Daerah Orang
6062 Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Sekretariat Daerah Biaya
6063 Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya Sekretariat Daerah Biaya
6064 Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan Sekretariat Daerah -   Dokumen
6065 Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan Sekretariat Daerah Dokumen
6066 Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY Sekretariat Daerah Dokumen
6067 Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Dokumen
6068 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli Sekretariat Daerah Dokumen
6069 Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Sekretariat Daerah Dokumen
6070 Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi Sekretariat Daerah Dokumen
6071 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Sekretariat Daerah Dokumen
6072 Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6073 Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina Sekretariat Daerah Dokumen
6074 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Sekretariat Daerah Dokumen
6075 PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan Sekretariat Daerah Orang
6076 PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan Sekretariat Daerah Orang
6077 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6078 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Sekretariat Daerah Laporan
6079 Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dokumen
6080 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sekretariat Daerah Laporan
6081 Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Sekretariat Daerah Dokumen
6082 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Sekretariat Daerah Laporan
6083 Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Sekretariat Daerah Dokumen
6084 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Sekretariat Daerah Laporan
6085 Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6086 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY Sekretariat Daerah Laporan
6087 Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan Sekretariat Daerah Unit
6088 Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan Sekretariat Daerah Rekomendasi
6089 Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Sekretariat Daerah Dokumen
6090 Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sekretariat Daerah Dokumen
6091 Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sekretariat Daerah Laporan
6092 Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sekretariat Daerah Laporan
6093 Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sekretariat Daerah Laporan
6094 Laboratorium Pendidikan Tinggi Sekretariat Daerah Unit
6095 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Sekretariat Daerah Keluarga
6096 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sekretariat Daerah Keluarga
6097 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Daerah Dokumen
6098 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah 2   Dokumen
6099 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah 1   Laporan
6100 Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Sekretariat Daerah Dokumen
6101 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Sekretariat Daerah -   Dokumen
6102 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6103 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6104 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Sekretariat Daerah 1   Dokumen
6105 Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6106 Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Sekretariat Daerah Dokumen
6107 Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi Sekretariat Daerah Dokumen
6108 Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Sekretariat Daerah Dokumen
6109 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Dokumen
6110 Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah Sekretariat Daerah Orang
6111 Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Sekretariat Daerah Laporan
6112 Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6113 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Sekretariat Daerah Laporan
6114 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6115 Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6116 Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
6117 Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan Sekretariat Daerah Unit
6118 Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun Sekretariat Daerah Rekomendasi
6119 Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Sekretariat Daerah Lembaga
6120 Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah
6121 Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah
6122 Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Sekretariat DPRD Dokumen
6123 Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus Sekretariat DPRD Dokumen
6124 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua Sekretariat DPRD Dokumen
6125 Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Keuangan Orang
6126 Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi Keuangan 37   Dokumen
6127 BLUD yang Diasistensi Keuangan 37   Lembaga
6128 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Keuangan 1   Dokumen
6129 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Keuangan -   Dokumen
6130 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Keuangan Orang
6131 BLUD Provinsi yang Dibina Keuangan -   Lembaga
6132 Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola Keuangan 1   Dokumen
6133 Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah Keuangan Laporan
6134 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Keuangan Laporan
6135 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Keuangan Laporan
6136 Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Keuangan 1   Laporan
6137 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Keuangan Orang
6138 Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Keuangan 1   Dokumen
6139 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Keuangan 1   Laporan
6140 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan 1   Laporan
6141 Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. Keuangan Laporan
6142 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Kepegawaian Lembaga
6143 ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN Kepegawaian Orang
6144 ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian Orang
6145 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Kepegawaian 180   Orang
6146 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN Kepegawaian 20   Orang
6147 Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
6148 Dokumen Lembaga Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
6149 Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pendidikan dan Pelatihan Laporan
6150 Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
6151 ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Orang
6152 ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Orang
6153 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Orang
6154 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Nilai Akreditasi
6155 Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Pendidikan dan Pelatihan Laporan
6156 Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik Pendidikan dan Pelatihan Lembaga
6157 Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
6158 ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pendidikan dan Pelatihan Orang
6159 Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota Pendidikan dan Pelatihan Laporan
6160 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan 1   Laporan
6161 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Laporan
6162 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Penelitian dan Pengembangan Laporan
6163 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Penelitian dan Pengembangan Laporan
6164 laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Penelitian dan Pengembangan Laporan
6165 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Penelitian dan Pengembangan Laporan
6166 Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan Penelitian dan Pengembangan 1   Rekomendasi
6167 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan -   Laporan
6168 Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan Penelitian dan Pengembangan Rekomendasi
6169 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6170 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan 2   Dokumen
6171 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6172 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6173 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6174 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6175 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6176 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6177 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6178 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6179 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6180 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6181 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6182 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan 2   Dokumen
6183 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6184 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6185 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6186 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6187 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Penelitian dan Pengembangan 1   Dokumen
6188 Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Penelitian dan Pengembangan Laporan
6189 Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Penelitian dan Pengembangan 1   Laporan
6190 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Penelitian dan Pengembangan Laporan
6191 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penelitian dan Pengembangan Laporan
6192 Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Penelitian dan Pengembangan Laporan
6193 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Penelitian dan Pengembangan Laporan
6194 Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Penelitian dan Pengembangan Laporan
6195 Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang Penelitian dan Pengembangan Laporan
6196 Riset Kebijakan Penelitian dan Pengembangan naskah
6197 Publikasi Ilmiah Penelitian dan Pengembangan 4   naskah
6198 Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan 1   Lembaga
6199 Repositori Ilmiah Penelitian dan Pengembangan 1   Dokumen
6200 Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan 5   Dokumen
6201 Naskah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6202 Infrastruktur Riset dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan 1   Unit
6203 Kebun Raya Daerah Penelitian dan Pengembangan Unit
6204 Anggaran Riset Penelitian dan Pengembangan 519.250.000   TOE/Milyar Rupiah
6205 Perjanjian Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan 16   Dokumen
6206 Sosialisasi dan Diseminasi Penelitian dan Pengembangan 1   Dokumen
6207 Lokakarya, Pameran, dan Promosi Penelitian dan Pengembangan 1   Berita Acara
6208 Apresiasi Riset dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan 2   Berita Acara
6209 Perusahaan Rintisan Penelitian dan Pengembangan Unit
6210 Kodefikasi Teknologi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Unit
6211 Produk Unggulan Daerah Penelitian dan Pengembangan 5   Unit
6212 Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah Penelitian dan Pengembangan 3   Unit
6213 Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Dokumen
6214 Riset dan Seminar Internasional Penelitian dan Pengembangan Berita Acara
6215 Pakta Kerja Sama Internasional Penelitian dan Pengembangan naskah
6216 Pendampingan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan 4   Berita Acara
6217 Daftar Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan 16   Dokumen
6218 Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah Laporan
6219 Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Kegiatan
6220 Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Kegiatan
6221 Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6222 Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6223 Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6224 Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6225 Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6226 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
6227 Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 34   Orang
6228 Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
6229 Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
6230 Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
6231 Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 9   Orang
6232 Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6233 Training of Trainer Kepamongan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
6234 Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
6235 Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik 9   Orang
6236 Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
6237 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
6238 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
6239 Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik 1   Dokumen
6240 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   %
6241 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   %
6242 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   %
6243 Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   %
6244 Jumlah Kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Dr. Soedirman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6245 Jumlah Kunjungan pasien Rawat Inap RSUD Dr. Soedirman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6246 Jumlah Kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Soedirman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6247 LTT Padi (Luas Tambah Tanam) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6248 LTP Padi (Luas Tambah Panen) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6249 MT Padi (Masa Tanam) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6250 Benih/bibit Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6251 Pupuk, RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6252 Serangan hama Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6253 Kekeringan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6254 RMU (Rice Milling Unit) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6255 Panel Harga Pangan (luas panen padi, GKP tingkat petani, GKP tingkat penggilingan, beras medium, beras premium, stock GKG tingkat penggilingan) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6256 Jumlah produksi padi/beras Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6257 jumlah kasus penyakit hewan menular Urusan Pemerintahan Bidang Pangan   kasus
6258 Data Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Indeks
6259 Dokumen Kajian Permohonan KKPR Berusaha Non UMK Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6260 Dokumen Kajian Permohonan KKPR Berusaha UMK (Validasi Self Declare) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6261 Dokumen Kajian Permohonan KKPR Non Berusaha Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6262 Permohonan Sewa Alat Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6263 Permohonan Perijinan Fiber Optic Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6264 Dokumen Pemohon PBG dan SLF Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Dokumen
6265 Data Bangunan Gedung Negara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Unit
6266 Laporan Fungsional Pendapatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Rupiah
6267 Jumlah hasil produksi komoditas perkebunan (misalnya kelapa, tembakau, pandan, tebu, jenitri, mete, lada, pala, karet, kopi, cengkeh) dalam periode tertentu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6268 Jumlah hasil produksi komoditas peternakan (misalnya ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing) dan unggas) dalam periode tertentu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6269 Jumlah hasil produksi tanaman pangan (misalnya padi sawah, padi ladang,jagung, kedelai, ketela rambat, ketela pohon, kacang tanah, kacang hijau) dalam periode tertentu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6270 Jumlah hasil produksi komoditas hortikultura (misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka) dalam periode tertentu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  
6271 Jumlah Anggota Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan   Orang
6272 Layanan Rekomendasi SKTM untuk pengusulan KIS PBI Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6273 Layanan Rekomendasi SKTM untuk pengajuan bantuan ke BAZNAS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6274 Layanan Rekomendasi SKTM untuk pengajuan bantuan pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6275 Jumlah Lumbung Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Lumbung
6276 Jumlah Individu DTSEN Desil 1 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6277 Jumlah Keluarga DTSEN Desil 1 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6278 Jumlah Individu DTSEN Desil 2 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6279 Jumlah Keluarga DTSEN Desil 2 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6280 Jumlah Individu DTSEN Desil 3 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6281 Jumlah Keluarga DTSEN Desil 3 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6282 Jumlah Individu DTSEN Desil 4 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6283 Jumlah Keluarga DTSEN Desil 4 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6284 Jumlah Individu DTSEN Desil 5 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6285 Jumlah Keluarga DTSEN Desil 5 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6286 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   KPM
6287 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Sembako Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   KPM
6288 Jumlah Penerima KIS PBI APBN Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6289 Jumlah Pembaharuan Individu DTSEN Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Individu
6290 Jumlah Pembaharuan Keluarga DTSEN Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Keluarga
6291 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Indeks
6292 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6293 Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Kategori
6294 Jumlah Rekomendasi Dispensasi Kawin (Pemohon Laki-laki) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6295 Jumlah Rekomendasi Dispensasi Kawin (Pemohon Perempuan) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6296 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6297 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Fisik Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6298 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Psikis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6299 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Penelantaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6300 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6301 Jumlah Anak Korban kekerasan Seksual Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6302 Jumlah Anak Korban kekerasan Fisik Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6303 Jumlah Anak Korban kekerasan Psikis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6304 Jumlah Anak Korban kekerasan Penelantaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6305 Buku Profil Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Buku
6306 Buku Kompilasi Data Pilah Gender Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Buku
6307 Layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Layanan
6308 Layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Layanan
6309 Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Dokumen
6310 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut yang terjadi di rumah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6311 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut yang terjadi di tempat kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6312 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut yang terjadi di sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6313 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut yang terjadi di fasilitas umum Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6314 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut yang terjadi di tempat lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Sosial   Orang
6315 Jumlah Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati yang terfasilitasi keprotokolan Sekretariat Daerah   Laporan
6316 Penilaian Kematangan Organisasi Sekretariat Daerah   Nilai
6317 Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Sekretariat Daerah   Nilai
6318 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah   Nilai
6319 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah   Indeks
6320 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah   Nilai
6321 Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah   Nilai
6322 Peminjaman tempat dan ruang yang disetujui Sekretariat Daerah   Nilai
6323 Jumlah mahasiswa yang melaksanakan KKN Sekretariat Daerah   orang
6324 Jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan KKN Sekretariat Daerah   perguruan tinggi
6325 Realisasi e-purchasing Sekretariat Daerah   Rupiah
6326 Realisasi tender Sekretariat Daerah   Rupiah
6327 Kegiatan/event yang sudah terlaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan   kegiatan/event
6328 Kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6329 Jumlah penduduk beragama Islam per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6330 Kepemilikan KTP per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6331 Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6332 Kelompok umur Usia Produktif per kecamatan (15-64 tahun dengan rentang 5 tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6333 Jumlah Perpindahan Penduduk per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6334 Jumlah Kedatangan Penduduk per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6335 Jumlah penerbitan Akta Kematian per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6336 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   kg
6337 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup   kg
6338 Jumlah Kejadian Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat   kejadian
6339 Jumlah Kejadian Non-Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat   kejadian
6340 Jumlah Aduan Penanganan Trantibum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat   aduan
6341 Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang Diterima Sekretariat DPRD   aspirasi
6342 Jumlah Rapat DPRD Yang Diselenggarakan Sekretariat DPRD   rapat
6343 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman   unit
6344 Jumlah Layanan Penyedotan Air Limbah Domestik Oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman   Layanan
6345 Jumlah perizinan yang diterbitkan (OSS RBA, SIPERI, MPP DIGITAL, SIMBG) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal  
6346 Jumlah pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal  
6347 Pendapatan Transfer Keuangan   Rupiah
6348 Belanja Subsidi Keuangan   Rupiah
6349 Jumlah Permohonan Sertifikat Elektronik Yang Diterima Urusan Pemerintahan Bidang Persandian   Sertifikat
6350 Jumlah Sertifikat Elektronik Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Persandian   Sertifikat
6351 Jumlah Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian   Dokumen
6352 Persentase tindak lanjut temuan BPK Inspektorat Daerah  
6353 Jumlah Kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6354 Jumlah Kunjungan pasien Rawat Inap RSUD Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6355 Jumlah Kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   Pasien
6356 Data Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat   kejadian
6357 Jumlah penduduk beragama Kristen per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6358 Jumlah penduduk beragama Katolik per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6359 Jumlah penduduk beragama Hindu per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6360 Jumlah penduduk beragama Buddha per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6361 Jumlah penduduk beragama Konghuchu per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6362 Jumlah penduduk menganut Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6363 Jumlah penduduk dengan status perkawinan belum kawin per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6364 Jumlah penduduk dengan status perkawinan kawin per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6365 Jumlah penduduk dengan status perkawinan cerai hidup per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6366 Jumlah penduduk dengan status perkawinan cerai mati per kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6367 PAD pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata   Rp
6368 Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian   Kasus
6369 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Orang