Metadata

Metadata Statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata Statistik terdiri dari tiga jenis yaitu, Metadata Kegiatan Statistik, Metadata Variabel Statistik, dan Metadata Indikator Statistik.

Sumber data: Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

Kompilasi Produk Administrasi Data Agregat Kependudukan Semester Ii Tahun 2023 Kabupaten Kebumen 2024

Dapat memberikan informasi dan kontribusi yang positif bagi pengguna/pemanfaat data pada khususnya dan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN Selengkapnya
No Nama Definisi Satuan
1 Asrama Sekolah jumlah asrama sekolah yang tersedia Unit
2 Asrama Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Unit
3 Asrama Sekolah Yang Layak jumlah asrama sekolah yang dinilai layak Unit
4 Asrama Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat Unit
5 Bahasa Dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terevitalisasi jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi Bahasa
6 Bangunan Gedung PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan Unit
7 Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit
8 Bangunan Gedung Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit
9 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi Ruang
10 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang
11 Gedung PAUD jumlah gedung paud yang tersedia Unit
12 Gedung PAUD Yang Perlu Direhabilitasi jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi Ruang
13 Gedung PAUD Yang Rusak Sedang/Berat jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat Unit
14 Gedung PAUD Yang Telah Direhabilitasi jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi Ruang
15 Gedung PKBM jumlah gedung pkbm Unit
16 Gedung PKBM Yang Layak jumlah gedung pkbm yang layak Unit
17 Gedung PKBM Yang Rusak Sedang/Berat jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat Unit
18 Gedung Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang
19 Kekurangan Pendidik jumlah kekurangan pendidik Orang
20 Laboratorium Yang Perlu Direhabilitasi jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi Ruang
21 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar Orang
22 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Orang
23 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama Orang
24 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi Orang
25 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Orang
26 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Orang
27 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Penghargaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan Orang
28 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Perlindungan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan Orang
29 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang Didistribusikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Orang
30 Pendidik Non ASN jumlah pendidik non asn yang tersedia Orang
31 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan Orang
32 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
33 Pendidik Pada Satuan PAUD jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia Orang
34 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
35 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang
36 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
37 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
38 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Orang
39 Perpustakaan Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang
40 Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Berpotensi Putus Sekolah Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik
41 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Berpotensi Putus Sekolah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik
42 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Layak Namun Belum Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik
43 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik
44 Peserta Didiksekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik
45 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit
46 Prasarana PAUD Yang Perlu Direhabilitasi Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi Unit
47 Prasarana PAUD Yang Telah Direhabilitasi Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi Unit
48 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit
49 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Unit
50 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan Unit
51 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak Unit
52 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat Unit
53 Prasarana Sekolah Yang Layak jumlah prasarana sekolah yang layak Unit
54 Prasarana Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat Unit
55 Rasio Pendidik Pada Psatuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan %
56 Rasio Pendidik Pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan %
57 Ruang Guru Jumlah Ruang Guru yang tersedia Ruang
58 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang
59 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit
60 Ruang Guru Yang Layak Jumlah Ruang guru yang layak Ruang
61 Ruang Guru Yang Rusak Sedang/Berat Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat Ruang
62 Ruang Guru Yang Telah Direhabilitasi Jumlah guru yang telah direhabilitasi Ruang
63 Ruang Kantor jumlah ruang kantor yang tersedia Ruang
64 Ruang Kelas jumlah ruang kelas yang tersedia Ruang
65 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi jumlah kelas pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang
66 Ruang Kelas PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan Unit
67 Ruang Kelas PAUD Yang Telah Direhabilitasi jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi Ruang
68 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit
69 Ruang Kelas Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang
70 Ruang Kelas Yang Layak jumlah ruang kelas yang layak Ruang
71 Ruang Kelas Yang Rusak Sedang/Berat jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat Ruang
72 Ruang Kepala Sekolah jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia Ruang
73 Ruang Kepala Sekolah Yang Layak jumlah ruang kepala sekolah yang layak Ruang
74 Ruang Kepala Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang
75 Ruang Kepala Sekolah Yang Telah Direhabilitasi jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi Ruang
76 Ruang Khusus Praktik/Bengkel Kerja jumlah ruang khusus praktik/bengkel kerja Ruang
77 Ruang Laboratorium jumlah ruang laboratorium yang tersedia Ruang
78 Ruang Laboratorium Yang Layak jumlah ruang laboratorium yang layak Ruang
79 Ruang Laboratorium Yang Rusak Sedang/Berat jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Ruang
80 Ruang Laboratorium IPA Jumlah ruang laboratorium IPA Ruang
81 Ruang Pembelejaran Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia Ruang
82 Ruang Perpustakaan Jumlah perpustakaan yang tersedia Ruang
83 Ruang Perpustakaan Sekolah Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia Ruang
84 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Layak Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak Ruang
85 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat Ruang
86 Ruang Pimpinan Jumlah ruang pimpinan yang tersedia Ruang
87 Ruang Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit
88 Ruang Tenaga Pendidik Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia Ruang
89 Ruang TU Jumlah ruang TU yang tersedia Ruang
90 Ruang TU Yang Rusak Sedang/Berat Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat Ruang
91 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan Orang
92 Jumlah Sekolah Dasar Negeri Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah Unit
93 Jumlah Sekolah Dasar Swasta Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta Unit
94 Jumlah Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Unit
95 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah Orang
96 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Swasta Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta Orang
97 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta Orang
98 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki Orang
99 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki Orang
100 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki Orang
101 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Negeri Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan Orang
102 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Swasta Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan Orang
103 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan Orang
104 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Negeri Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri Orang
105 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Swasta Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri Orang
106 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri Orang
107 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Negeri Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri Orang
108 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Swasta Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri Orang
109 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri Orang
110 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Negeri Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri Orang
111 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Swasta Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri Orang
112 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar Orang
113 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Negeri Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri Orang
114 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Swasta Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta Orang
115 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar Orang
116 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Negeri Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri Orang
117 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Swasta Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta Orang
118 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar Orang
119 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Negeri Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri Orang
120 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Swasta Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta Orang
121 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar Orang
122 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Negeri Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri Orang
123 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Swasta Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta Orang
124 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Orang
125 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Negeri Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri Orang
126 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Swasta Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta Orang
127 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Orang
128 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Putus Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Orang
129 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Negeri Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri Orang
130 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Swasta Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta Orang
131 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Orang
132 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Negeri Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri Orang
133 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Swasta Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta Orang
134 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Orang
135 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Negeri Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri Orang
136 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Swasta Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta Orang
137 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Orang
138 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Negeri Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri Orang
139 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Swasta Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta Orang
140 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar Orang
141 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Negeri Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri Orang
142 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta Orang
143 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Orang
144 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri Orang
145 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta Orang
146 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Orang
147 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri Orang
148 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta Orang
149 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Orang
150 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Orang
151 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta Orang
152 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Orang
153 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri Orang
154 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA keatas pada Sekolah Dasar Swasta Orang
155 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Orang
156 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Negeri Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri Orang
157 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Swasta Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta Orang
158 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Orang
159 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri Unit
160 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Swasta Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta Unit
161 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Unit
162 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri Unit
163 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta Unit
164 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Unit
165 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri Unit
166 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta Unit
167 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Unit
168 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri Unit
169 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta Unit
170 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Unit
171 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri Unit
172 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Unit
173 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri Orang
174 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta Orang
175 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Orang
176 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
177 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
178 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama Unit
179 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
180 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
181 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Orang
182 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
183 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
184 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Orang
185 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
186 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
187 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Orang
188 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Negeri Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
189 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Swasta Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
190 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 1 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7 Orang
191 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Negeri Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
192 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Swasta Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
193 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 2 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8 Orang
194 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Negeri Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
195 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Swasta Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
196 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 3 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9 Orang
197 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
198 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
199 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Orang
200 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
201 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
202 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Orang
203 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
204 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
205 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Orang
206 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Negeri Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
207 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Swasta Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
208 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Orang
209 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Negeri Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
210 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Swasta Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
211 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Orang
212 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Negeri Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
213 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Swasta Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
214 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Orang
215 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Negeri Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
216 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Swasta Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
217 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Orang
218 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Negeri Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
219 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Swasta Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
220 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Orang
221 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Negeri Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
222 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Swasta Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
223 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Orang
224 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
225 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Orang
226 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
227 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
228 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Orang
229 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
230 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
231 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Orang
232 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
233 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
234 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Orang
235 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
236 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
237 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Orang
238 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
239 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Swasta Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
240 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Orang
241 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
242 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Swasta Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
243 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Unit
244 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Negeri Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
245 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Swasta Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
246 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Unit
247 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
248 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
249 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Unit
250 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
251 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
252 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Unit
253 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Unit
254 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Unit
255 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Unit
256 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Negeri Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Orang
257 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Swasta Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Orang
258 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Orang
259 Pemuda Kader Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan Orang
260 Pemuda Pelopor Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan Orang
261 Pemuda Wirausaha Muda Pemula wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya Orang
262 Pemuda Berprestasi Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan Orang
263 Organisasi Kepemudaan Berprestasi Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan Organisasi
264 Atlet/Olahragawan Disabilitas Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi Orang
265 Kompetisi/Kejuaraan Olahraga Pelajar Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) Kegiatan
266 Kompetisi/Kejuaraan Single Event Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah Kegiatan
267 Wasit Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota Orang
268 Sentra Pembinaan Olahraga Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota Lembaga
269 Sarana Olahraga Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota Unit
270 Prasarana Olahraga Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota Unit
271 Prasarana Olahraga Disabilitas Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota Unit
272 Organisasi Kepramukaan Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah Organisasi
273 Tenaga Pendidik Pramuka Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Orang
274 Kegiatan Pramuka Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan Orang
275 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan PAUD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen
276 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen
277 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit
278 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi Unit
279 Sarana Sekolah Jumlah sarana sekolah yang tersedia Unit
280 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia Unit
281 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak Unit
282 Satuan PAUD Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
283 Satuan PAUD Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan Orang
284 Satuan PAUD Yang Menerima Perlengkapan Sekolah jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah satuan PAUD
285 Satuan PAUD Yang Mengelola Dana BOP jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP Satuan Pendidikan
286 Satuan PAUD Yang Menyelenggarakan Proses Belajar jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar Satuan PAUD
287 Satuan PAUD Yang Siap Dievaluasi jumlah satuan paud yang siap dievaluasi Satuan PAUD
288 Satuan PAUD Yang Telah Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
289 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
290 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Satuan PAUD
291 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
292 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Perlengkapan Sekolah jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah Satuan PAUD
293 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
294 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah Satuan PAUD
295 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan
296 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar Satuan PAUD
297 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Satuan PAUD
298 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Satuan PAUD
299 Satuan Pendidikan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Jumlah Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa Satuan Pendidikan
300 Satuan Pendidikan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan Satuan Pendidikan
301 Satuan Pendidikan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Satuan Pendidikan
302 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan AN Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan
303 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Satuan Pendidikan
304 Satuan Pendidikan Yang Siap Menyelenggarakan AN jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan
305 Satuan Pendidikan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Satuan Pendidikan
306 Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos Satuan Pendidikan
307 Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos Satuan Pendidikan
308 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat Unit
309 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Siswa PAUD jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan Siswa Siswa
310 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik Siswa
311 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik Peserta Didik
312 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Nonakademik jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Peserta Didik
313 Tempat Bermain/Berolahraga jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga Unit
314 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang
315 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi Orang
316 Tenaga Kependidikan Pada Ssekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi Orang
317 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
318 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud Orang
319 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
320 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar Orang
321 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang
322 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama Orang
323 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama Orang
324 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang
325 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang
326 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang
327 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang
328 Unit Sekolah jumlah unit sekolah yang tersedia Unit
329 Unit Sekolah Yang Layak jumlah unit sekolah yang layak Unit
330 Unit Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat Unit
331 Usulan Pendirian Sekolah Baru jumlah usulan pendirian sekolah baru Dokumen
332 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Unit
333 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi jumlah utilitas pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi Unit
334 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan Unit
335 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak Unit
336 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit
337 Utilitas Sekolah Yang Layak jumlah utilitas sekolah yang layak Unit
338 Utilitas Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit
339 Utilitas Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat Unit
340 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta Unit
341 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Negeri Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri Unit
342 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Swasta Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta Unit
343 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Unit
344 Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas
345 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun (Tahun) Tahun
346 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun
347 Persentase Siswa Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang): (%)
348 Literasi Membaca SD Nilai
349 Literasi Membaca SMP Nilai
350 Numerasi SD Nilai
351 Numerasi SMP Nilai
352 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi %
353 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun %
354 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah Dan Atau Ekskul Kesenian (%) %
355 APS SD/SMP (7-15 TAHUN) %
356 APS SD (7-12 TAHUN) %
357 APS SMP (13-15 TAHUN) %
358 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD %
359 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar %
360 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 1315 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama %
361 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalarn Pendidikan Kesetaraan %
362 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
363 Usia 7-12 Tahun Tahun
364 Usia 13-15 Tahun Tahun
365 Usia 16-18 Tahun Tahun
366 Angka Melek Huruf %
367 Persentase PAUD Formal Berakreditasi %
368 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %
369 Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini per Siswa Jenjang PAUD %
370 Jumlah Lembaga PAUD Unit
371 Jumlah Penduduk Usia 0-6 tahun Anak
372 Rasio Rasio
373 Angka Putus sekolah
374 Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI Siswa
375 Jumlah Seluruh Siswa SD/MI Siswa
376 % Anak Putus Sekolah SD/MI %
377 Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs Siswa
378 Jumlah Seluruh Siswa SMP/MTs Siswa
379 % Anak Putus Sekolah SMP/MTs %
380 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar
381 Jumlah Guru SD/MI Guru
382 Jumlah Murid SD/MI Siswa
383 Rasio Guru/Murid SD/MI Rasio
384 Jumlah Guru SMP/MTs Guru
385 Jumlah Murid SMP/MTs Siswa
386 Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio
387 Rasio Guru per Kelas Rata-Rata Terhadap Jumlah Murid
388 Jumlah Kelas SD/MI Kelas
389 Jumlah Murid SD/MI Siswa
390 Rasio Kelas/Murid SD/MI Rasio
391 Jumlah Kelas SMP/MTs Kelas
392 Jumlah Murid SMP/MTs Siswa
393 Rasio Kelas/Murid SMP/MTs Rasio
394 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
395 Jumlah Sekolah SD/MI Sekolah
396 Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun SD/MI Siswa
397 Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI Rasio
398 Jumlah Sekolah SMP/MTs Sekolah
399 Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun SMP/MTs Siswa
400 Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs Rasio
401 Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Dasar
402 SMP/MTs %
403 SD %
404 PAUD %
405 Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4
406 SMP/MTs %
407 SD %
408 PAUD (Formal) %
409 Angka Partisipasi Kasar (APK)
410 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/ Sederajat %
411 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/ Sederajat %
412 Angka Partisipasi Murni (APM)
413 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/ Sederajat %
414 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/ Sederajat %
415 Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Orang
416 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.
417 Literasi SMP Nilai
418 Literasi SD Nilai
419 Numerasi SMP Nilai
420 Numerasi SD Nilai
421 Pendidikan Kesetaraan
422 Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan Orang
423 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional
424 Literasi SD Kesetaraan Nilai
425 Literasi SMP Kesetaraan Nilai
426 Numerasi SD Kesetaraan Nilai
427 Numerasi SMP Kesetaraan Nilai
428 Pendidikan Anak Usia Dini
429 Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Siswa
430 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B %
431 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B %
432 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat %
433 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat %
434 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun Tahun
435 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat %
436 Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat %
437 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %
438 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun %
439 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan %
440 Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik %
441 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
442 Angka partisipasi kasar
443 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A %
444 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs /Paket B %
445 Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/ MA/Paket C %
446 Angka Putus Sekolah:
447 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI %
448 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs %
449 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA %
450 Angka Kelulusan:
451 Angka Kelulusan (AL) SD/MI %
452 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs %
453 Fasilitas Pendidikan:
454 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik %
455 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik %
456 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar %
457 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar %
458 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar %
459 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata %
460 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD %
461 Rasio APM perempuan/ laki‐laki di SMP %
462 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun %
463 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) %
464 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV %
465 Pendidikan Kesetaraan (PKBM) %
466 Jumlah PKBM Unit
467 Jumlah PKBM terakreditasi Unit
468 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
469 Angka Partisipasi Kasar (APK) %
470 Angka Partisipasi Sekolah
471 5 - 6 Tahun Kebumen %
472 5 - 6 Tahun Jawa Tengah %
473 5 - 6 Tahun Nasional %
474 7 - 12 Tahun Kebumen %
475 7 - 12 Tahun Jawa Tengah %
476 7 - 12 Tahun Nasional %
477 13 - 15 TahunKebumen %
478 13 - 15 Tahun Jawa Tengah %
479 13 - 15 Tahun Nasional %
480 16 - 18 Tahun Kebumen %
481 16 - 18 Tahun Jawa Tengah %
482 16 - 18 Tahun Nasional %
483 APK Tingkat PAUD
484 APK Tingkat PAUD Kabupaten Kebumen %
485 APK Tingkat PAUD Provinsi Jawa Tengah %
486 APK Tingkat PAUD Nasional %
487 APK SD dan SMP
488 APK Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen %
489 APK Tingkat SD/Sederajat Provinsi Jawa Tengah %
490 APK Tingkat SD/Sederajat Nasional %
491 APK Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen %
492 APK Tingkat SMP/Sederajat Provinsi JawaTengah %
493 APK Tingkat SMP/Sederajat Nasional %
494 APM SD dan SMP
495 APM Tingkat SD/Sederajat Kabupaten Kebumen %
496 APM Tingkat SD/Sederajat Provinsi Jawa Tengah %
497 APM Tingkat SD/Sederajat Nasional %
498 APM Tingkat SMP/Sederajat Kabupaten Kebumen %
499 APM Tingkat SMP/Sederajat Provinsi JawaTengah %
500 APM Tingkat SMP/Sederajat Nasional %
501 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SD/MI
502 Jumlah ruang kelas kondisi baik kelas
503 jumlah seluruh ruang kelas kelas
504 Persentase %
505 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SMP/MTs
506 Jumlah ruang kelas kondisi baik kelas
507 Jumlah seluruh ruang kelas kelas
508 Presentase %
509 Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen
510 Jumlah Siswa SD lulus Siswa
511 Siswa Melanjutkan Siswa
512 Tidak Melanjutkan Siswa
513 Persentase (%) %
514 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SD/MI
515 Jumlah seluruh ruang kelas Kelas
516 Jumlah ruang kondisi baik Kelas
517 Jumlah ruang kondisi rusak ringan Kelas
518 Ruang rusak sedang Kelas
519 Jumlah ruang kelas rusak berat Kelas
520 % kondisi baik %
521 % rusak ringan %
522 % rusak sedang %
523 % rusak berat %
524 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SMP/MTs
525 Jumlah seluruh ruang kelas Kelas
526 Jumlah ruang kondisi baik Kelas
527 Jumlah ruang kondisi rusak ringan Kelas
528 Ruang rusak sedang Kelas
529 Jumlah ruang kelas rusak berat Kelas
530 % kondisi baik %
531 % rusak ringan %
532 % rusak sedang %
533 % rusak berat %
534 Prestasi Olah Raga %
535 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri %
536 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan %
537 Peningkatan prestasi olahraga %
538 Persentase organisasi pemuda yang aktif %
539 Persentase wirausaha muda %
540 Cakupan pembinaan olahraga Cabor
541 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Orang
542 Cakupan pembinaan atlet muda Orang
543 Jumlah atlet berprestasi Orang
544 Jumlah prestasi olahraga Medali
545 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga %
546 Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi
547 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Olahraga Kegiatan
548 Jumlah Klub Olahraga Klub
549 Lapangan Olah Raga Unit
550 Lapangan Olah Raga Sepakbola Unit
551 Lapangan Olah Raga Bola Voli Unit
552 Lapangan Olah Raga Bola Basket Unit
553 Lapangan Olah Raga Bulu Tangkis Unit
554 Lapangan Olah Raga Tenis Unit
555 Lapangan Olah Raga Meja Tenis Meja Unit
556 Gedung Olah Raga Unit
557 Gedung Olah Raga Futsal Unit
558 Gedung Olah Raga Gedung Serba Guna Unit
559 Gedung Olah Raga Kolam Renang Unit
560 Gedung Olah Raga Sasana Tinju Unit
561 Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi
562 Jumlah organisasi pemuda yang aktif Organisasi
563 Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi
564 Jumlah prestasi olahraga Prestasi
565 Jumlah atlit berprestasi Orang
566 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif %
567 Persentase Prestasi Olahraga %
568 Cakupan Prestasi Kepramukaan %
569 Jumlah Lembaga, Warga Belajar, dan Tutor Menurut Lembaga Pendidikan Non-Formal Per Kecamatan Lembaga
570 Jumlah Warga Belajar dan Ujian Kesetaraan Menurut Kelompok Belajar Orang
571 Peta Persebaran Lembaga Pendidikan TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan
572 Peta Persebaran Jumlah Lembaga Pendidikan TK Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
573 Peta Persebaran Jumlah Lembaga Pendidikan RA Menurut Kecamatandi Kabupaten Kebumen Tahun 2024
574 Peta Persebaran Jumlah Lembaga Pendidikan KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
575 Peta Persebaran Jumlah Lembaga Pendidikan TPA Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
576 Peta Persebaran Jumlah Lembaga Pendidikan Sekolah Paud Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
577 Peta Persebaran Guru TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan
578 Peta Persebaran Jumlah Guru TK Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
579 Peta Persebaran Jumlah Guru RA Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
580 Peta Persebaran Jumlah Guru KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
581 Peta Persebaran Jumlah Guru TPA Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
582 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah Paud Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
583 Peta Persebaran Siswa TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan
584 Peta Persebaran Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
585 Peta Persebaran Jumlah Siswa RA Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
586 Peta Persebaran Jumlah Siswa KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
587 Peta Persebaran Jumlah Siswa TPA Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
588 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah Paud Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
589 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid SD Menurut Kecamatan
590 Peta Persebaran Jumlah Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
591 Peta Persebaran Jumlah Sekolah Dasar Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
592 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
593 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah Dasar Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
594 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
595 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah Dasar Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
596 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid MI Menurut Kecamatan
597 Peta Persebaran Jumlah Sekolah MI Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
598 Peta Persebaran Jumlah Sekolah MI Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
599 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah MI Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
600 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah MI Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
601 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah MI Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
602 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah MI Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
603 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid SMP Menurut Kecamatan
604 Peta Persebaran Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
605 Peta Persebaran Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
606 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
607 Peta Persebaran Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
608 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
609 Peta Persebaran Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
610 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid MTS Menurut Kecamatan
611 Peta Persebaran Jumlah MTS Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
612 Peta Persebaran Jumlah MTS Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
613 Peta Persebaran Jumlah Guru MTS Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
614 Peta Persebaran Jumlah Guru MTS Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
615 Peta Persebaran Jumlah Siswa MTS Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
616 Peta Persebaran Jumlah Siswa MTS Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
617 Peta Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan
618 Peta Rasio Murid dan Guru SD Negeri menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
619 Peta Rasio Murid dan Guru SD Swasta menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
620 Peta Rasio Murid dan Guru MI Negeri menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
621 Peta Rasio Murid dan Guru MI Swasta menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
622 Peta Rasio Murid dan Guru SMP Negeri menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
623 Peta Rasio Murid dan Guru SMP Swasta menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
624 Peta Rasio Murid dan Guru MTS Negeri menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
625 Peta Rasio Murid dan Guru MTS Swasta menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
626 Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Unit
627 Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan Paket
628 Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting. Unit
629 Anak Usia Pendidikan Dasar Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar Orang
630 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana
631 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Sarana
632 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Sarana
633 Bayi baru lahir Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah BMHP yang didistrbusikan ke kabupaten/kota Orang
634 Dokter Gigi Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi Orang
635 Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak Orang
636 Dokter Spesialis Anestesi Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi Orang
637 Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah Orang
638 Dokter Spesialis Jantung Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung Orang
639 Dokter Spesialis kebidanan Jumlah Dokter Spesialis kebidanan Orang
640 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Orang
641 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Orang
642 Dokter Spesialis Mata Jumlah Dokter Spesialis Mata Orang
643 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam Orang
644 Dokter Spesialis Radiologi Jumlah Dokter Spesialis Radiologi Orang
645 Dokter Spesialis THT Jumlah Dokter Spesialis THT Orang
646 Dokter Spesialis Urologi Jumlah Dokter Spesialis Urologi Orang
647 Dokter Umum Jumlah Dokter Umum Orang
648 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen
649 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen
650 Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen
651 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen
652 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen
653 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen
654 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen
655 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen
656 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen
657 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Dokumen
658 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen
659 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dokumen
660 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dokumen
661 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen
662 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen
663 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen
664 Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen
665 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga &Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga& Dokumen
666 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen
667 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen
668 Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen
669 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dokumen
670 Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Dokumen
671 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen
672 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit &Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit& Dokumen
673 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit
674 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit
675 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Unit
676 Faskes lainnya Jumlah Faskes lainnya Unit
677 Gudang umum Jumlah Gudang umum Unit
678 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dokumen
679 Ibu bersalin Jumlah Ibu Bersalin Orang
680 Ibu Hamil Jumlah ibu hamil Orang
681 ICCU/ICVCU Jumlah ICCU/ICVCU Unit
682 ICU Jumlah ICU Unit
683 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen
684 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dokumen
685 Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan
686 orang terduga menderita HIV Jumlah orang terduga menderita HIV Orang
687 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Paket
688 Pengolahan Limbah Jumlah Pengolahan Limbah Unit
689 penyalahguna NAPZA Jumlah penyalahguna NAPZA Orang
690 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kualtitas
691 Prasarana di Fasyankes jumlah Prasarana di Fasyankes Unit
692 Public Safety Center (PSC 119) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Unit
693 Ruang administrasi Jumlah Ruang administrasi Unit
694 Ruang Administrasi dan Manajemen Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen Unit
695 Ruang ASI Jumlah Ruang ASI Unit
696 Ruang Bank Darah Rumah Sakit Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit Unit
697 Ruang cuci linen Jumlah Ruang cuci linen Unit
698 Ruang dinas Nakes Jumlah Ruang dinas Nakes Unit
699 Ruang Farmasi Jumlah Ruang Farmasi Unit
700 Ruang Gawat Darurat Jumlah Ruang Gawat Darurat Unit
701 Ruang Gizi Jumlah Ruang Gizi Unit
702 Ruang jaga petugas Jumlah Ruang jaga petugas Unit
703 Ruang kantor untuk karyawan Jumlah Ruang kantor untuk karyawan Unit
704 Ruang Kepala Puskersmas Jumlah Ruang Kepala Puskersmas Unit
705 Ruang kesehatan anak dan imunisasi Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi Unit
706 Ruang kesehatan gigi dan mulut Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut Unit
707 Ruang kesesuhatan ibu dan KB Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB Unit
708 Ruang KIE Jumlah Ruang KIE Unit
709 Ruang Laboraturium Jumlah Ruang Laboraturium Unit
710 Ruang Loundry Jumlah Ruang Loundry Unit
711 Ruang Parkir Jumlah Ruang Parkir Unit
712 Ruang pemeriksanaan khusus Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus Unit
713 Ruang pemeriksanaan umum Jumlah Ruang pemeriksanaan umum Unit
714 Ruang pendaftaran dan rekam medik Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik Unit
715 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Unit
716 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Unit
717 Ruang persalinan Jumlah Ruang persalinan Unit
718 Ruang rapat/diskusi Jumlah Ruang rapat/diskusi Unit
719 Ruang Rawat Inap Jumlah Ruang Rawat Inap Unit
720 Ruang Rawat Jalan Jumlah Ruang Rawat Jalan Unit
721 Ruang rawat pascaa persalinan Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan Unit
722 Ruang Rekam Medis Jumlah Ruang Rekam Medis Unit
723 Ruang Sterilisasi Jumlah Ruang Sterilisasi Unit
724 Ruang tindakan dan gawat daerurat Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat Unit
725 Ruang tunggu Jumlah Ruang tunggu Unit
726 Rumah dinas Nakes Jumlah Rumah dinas Nakes Unit
727 Rumah Sakit kelas B Jumlah Rumah Sakit kelas B Unit
728 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Unit
729 Tenaga Kesehatan Lainnya &Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya& Orang
730 Tenaga Kesehatan Lingkungan &Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan& Orang
731 Tenaga Kesehatan Masyarakat &Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat& Orang
732 Tenaga Keteknisan Medis &Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis& Orang
733 Tenaga keterapian fisik &Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik& Orang
734 Tenaga Teknik Biomedika &Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika& Orang
735 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Unit
736 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang
737 Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus Orang
738 Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi Orang
739 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen
740 Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Orang
741 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Orang
742 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Orang
743 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Orang
744 Penduduk Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut Orang
745 Penduduk Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif Orang
746 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik Orang
747 Pengolahan Limbah Jumlah Pengolahan Limbah Unit
748 Alat Kesehatan Alat kesehatan Unit
749 Labkesda Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya. Unit
750 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen
751 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen
752 Kasus penyakit menular dan tidak menular Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular Kasus
753 Kasus Penyakit IMS Jumlah Kasus Penyakit IMS Kasus
754 Kasus Penyakit Campak Jumlah Kasus Penyakit Campak Kasus
755 Kasus Penyakit Kusta Kasus Penyakit Kusta Kasus
756 Kasus Penyakit Filariasis Jumlah Kasus Penyakit Filariasis Kasus
757 Kasus Penyakit Kecacingan Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan Kasus
758 Kasus Penyakit Frambusia Jumlah Kasus Penyakit Frambusia Kasus
759 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dokumen
760 Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Dokumen
761 Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Dokumen
762 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Laporan
763 Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Unit
764 Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria Orang
765 Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Orang / Sertifikat
766 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kegiatan
767 Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Laporan
768 Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Orang
769 kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Orang
770 kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang
771 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Kelompok
772 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). Kelompok
773 Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Laporan
774 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Laporan
775 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Laporan
776 Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Organisasi
777 orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Orang
778 Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana Laporan
779 Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Organisasi
780 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Organisasi
781 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Organisasi
782 Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB Sertifikat / Kegiatan
783 Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Organisasi
784 Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Kegiatan
785 Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Laporan
786 Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Orang / Sertifikat
787 Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) Unit
788 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan Unit
789 Peralatan di laundry Jumlah alat di laundry Unit
790 Peralatan di ruang CSSD Jumlah Peralatan di ruang CSSD Unit
791 Peralatan di ruang dapur/gizi Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi Unit
792 Peralatan di ruang farmasi Jumlah Peralatan di ruang farmasi Unit
793 Peralatan di ruang gawat darurat Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat Unit
794 Peralatan di ruang intensif Jumlah Peralatan di ruang intensif Unit
795 Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Unit
796 Peralatan di ruang Laboratorium Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium Unit
797 Peralatan di ruang operasi Jumlah Peralatan di ruang operasi Unit
798 Peralatan di ruang radiologi &Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi& Unit
799 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Unit
800 Peralatan di ruang rekam medik Jumlah Peralatan di ruang rekam medik Unit
801 Peralatan penanggulangan kebakaran Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran Unit
802 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Unit
803 PICU Jumlah PICU Unit
804 Ruang Jenazah Jumlah Ruang Jenazah Unit
805 Ruang Operasi Jumlah Ruang Operasi Unit
806 Ruang Pemeliharaan Sarpras Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras Unit
807 Ruang Radiologi Jumlah Ruang Radiologi Unit
808 Ruang Rawat Intentif: Jumlah Ruang Rawat Intentif Unit
809 Ruang Rehabilitasi Medik Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik Unit
810 Sprei Jumlah Sprei Paket
811 Tempat tidur rumah sakit Jumlah Tempat tidur rumah sakit Unit
812 Tenaga Apotek Jumlah Tenaga Apotek Orang
813 Tenaga gizi Jumlah Tenaga gizi Orang
814 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Orang
815 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya &Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya& Orang
816 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya &Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya& Orang
817 Tenaga Kesehatan tradisional &Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional& Orang
818 Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Layanan
819 Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Unit
820 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Tahun
821 Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus) Kasus
822 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) %
823 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) %
824 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) %
825 Indeks Keluarga Sehat Indeks
826 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
827 Angka Kematian Bayi per 1000 KH
828 Jumlah Kasus Kematian Bayi Kasus
829 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan %
830 Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Orang
831 Jumlah total Ibu Bersalin Orang
832 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk
833 Balita Gizi Kurang %
834 Balita Gizi Buruk %
835 Jumlah penderita stunting orang
836 Persentase Ibu Hamil KEK %
837 Jumlah Dokter Umum dan Spesialist Orang
838 Jumlah Penduduk Orang
839 Rasio Dokter/ Penduduk Rasio
840 Rasio Posyandu per Satuan Balita Rasio
841 Jumlah Posyandu Unit
842 Posyandu Aktif Unit
843 Posyandu tidak Aktif Unit
844 Jumlah Balita Orang
845 Rasio Posyandu per 1000 balita Rasio
846 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Rasio
847 Jumlah Puskesmas Unit
848 Jumlah Puskesmas Keliling Unit
849 Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes Unit
850 Jumlah Puskesmas Pembantu Unit
851 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Unit
852 Jumlah Penduduk Orang
853 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per satuan penduduk Rasio
854 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio
855 Jumlah RSUD Unit
856 Jumlah RS Swasta Unit
857 Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI Unit
858 Jumlah Seluruh RS Unit
859 Jumlah Penduduk Orang
860 Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk Kasus
861 Kasus baru HIV AIDS Kasus
862 Angka Kesakitan DBD %
863 Penyakit Tidak Menular Kasus
864 Hipertensi Kasus
865 Kanker leher rahim Kasus
866 Pelayanan kesehatan ibu hamil %
867 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
868 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
869 Pelayanan kesehatan ibu bersalin %
870 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
871 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
872 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir %
873 Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
874 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
875 Pelayanan kesehatan balita %
876 Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
877 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
878 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar %
879 Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
880 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
881 Pelayanan kesehatan pada usia produktif %
882 Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
883 Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
884 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut %
885 Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
886 Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
887 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi %
888 Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
889 Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
890 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus %
891 Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
892 Persenatse Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
893 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat %
894 Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
895 Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
896 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis %
897 Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
898 Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
899 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) %
900 Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang
901 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan %
902 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan %
903 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) %
904 Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. %
905 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. %
906 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta. %
907 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe %
908 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun %
909 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif. %
910 Angka Kematian Ibu (AKI). per 100.000 KH
911 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan %
912 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. %
913 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. %
914 Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup AKBa per 1000 Balita AKB per 1000 KH
915 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. AKB per 1000 KH
916 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. %
917 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi Kasus per 1000 penduduk
918 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. %
919 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. kasus per 100000 penduduk
920 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. kasus per 100000 penduduk
921 Kejadian Malaria per 1000 orang kasus per 1000 orang
922 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. kasus per 100000 penduduk
923 Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Orang
924 Prevalensi tekanan darah tinggi. %
925 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. %
926 Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis Orang
927 Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan dikelompok umur yang sama. per 1000 orang
928 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. %
929 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). %
930 Proporsi kematian akibat keracunan. %
931 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. %
932 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. %
933 Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. %
934 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. per 1000 penduduk
935 Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
936 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). per 1000 orang
937 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
938 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. %
939 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). %
940 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Desa
941 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk Rasio
942 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi %
943 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil %
944 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan %
945 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir %
946 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar %
947 Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar %
948 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar %
949 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar %
950 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar %
951 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar %
952 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar %
953 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar %
954 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar %
955 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH
956 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH
957 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup per 1000 KH
958 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup per 100000 KH
959 Rasio posyandu per satuan balita Rasio
960 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio
961 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio
962 Rasio dokter per satuan penduduk Rasio
963 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio
964 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %
965 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan %
966 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
967 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %
968 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak %
969 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Per 100000 penduduk
970 Cakupan balita pneumonia yang ditangani %
971 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA %
972 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Per 100000 penduduk
973 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Per 100000 penduduk
974 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS %
975 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS %
976 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %
977 Penderita diare yang ditangani %
978 Angka kejadian Malaria Kasus
979 Tingkat kematian akibat malaria Kasus
980 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat %
981 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi %
982 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS %
983 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin %
984 Cakupan kunjungan bayi %
985 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 %
986 Cakupan pelayanan nifas %
987 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani %
988 Cakupan pelayanan anak balita %
989 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin %
990 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat %
991 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin %
992 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) %
993 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam %
994 Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota %
995 Persentase Capaian SPM Kesehatan %
996 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi %
997 Presentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi %
998 Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten %
999 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan
1000 Ayah Kasus
1001 Buayan Kasus
1002 Puring Kasus
1003 Petanahan Kasus
1004 Klirong Kasus
1005 Buluspesantren Kasus
1006 Ambal Kasus
1007 Mirit Kasus
1008 Bonorowo Kasus
1009 Prembun Kasus
1010 Kutowinangun Kasus
1011 Alian Kasus
1012 Padureso Kasus
1013 Poncowarno Kasus
1014 Kebumen Kasus
1015 Pejagoan Kasus
1016 Sruweng Kasus
1017 Adimulyo Kasus
1018 Kuwarasan Kasus
1019 Rowokele Kasus
1020 Sempor Kasus
1021 Gombong Kasus
1022 Karanganyar Kasus
1023 Karanggayam Kasus
1024 Sadang Kasus
1025 Karangsambung Kasus
1026 Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan
1027 Ayah Bayi
1028 Buayan Bayi
1029 Puring Bayi
1030 Petanahan Bayi
1031 Klirong Bayi
1032 Buluspesantren Bayi
1033 Ambal Bayi
1034 Mirit Bayi
1035 Bonorowo Bayi
1036 Prembun Bayi
1037 Kutowinangun Bayi
1038 Alian Bayi
1039 Padureso Bayi
1040 Poncowarno Bayi
1041 Kebumen Bayi
1042 Pejagoan Bayi
1043 Sruweng Bayi
1044 Adimulyo Bayi
1045 Kuwarasan Bayi
1046 Rowokele Bayi
1047 Sempor Bayi
1048 Gombong Bayi
1049 Karanganyar Bayi
1050 Karanggayam Bayi
1051 Sadang Bayi
1052 Karangsambung Bayi
1053 Penyakit Tidak Menular Kebumen
1054 Ca servik Kasus
1055 Ca Mamae Kasus
1056 Ca Hepar Kasus
1057 Ca Paru Kasus
1058 ID DM Kasus
1059 ND DM Kasus
1060 AMI Kasus
1061 Dekom Kordis Kasus
1062 Hemoragik Kasus
1063 PPOK Kasus
1064 Asma Bronkial Kasus
1065 Psikosis Kasus
1066 Hipertensi Kasus
1067 Diabetes Kasus
1068 Tumor Benjolan Kasus
1069 ODGJ Kasus
1070 Iva positif Kasus
1071 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024
1072 Kabupaten Kebumen per 100000 KH
1073 Provinsi Jawa Tengah per 100000 KH
1074 Kesehatan Ibu
1075 Jumlah Lahir Hidup Orang
1076 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1) %
1077 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K6) %
1078 Ibu Nifas Mendapat Vitamin A %
1079 Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90 %
1080 Peserta KB Pasca Persalinan %
1081 AHH Angka Harapan Hidup Tahun
1082 Kesehatan Anak Dan Gizi
1083 Jumlah Kematian Neonatal Neonatal
1084 Angka Kematian Neonatal (dilaporkan) per 1000 kelahiran
1085 Jumlah Bayi Mati bayi
1086 Angka Kematian Bayi (dilaporkan) per 1000 kelahiran
1087 Jumlah Balita Mati Balita
1088 Angka Kematian Balita (dilaporkan) per 1000 kelahiran
1089 Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) %
1090 Bayi Baru Lahir Ditimbang %
1091 Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) %
1092 Bayi diberi ASI Eksklusif %
1093 Cakupan Imunisasi Campak / Rubela pada bayi %
1094 Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi %
1095 Balita ditimbang (D/S) %
1096 Balita Berat Badan Kurang (BB/U) %
1097 Jumlah Balita Pendek/Stunting (TB/U) Balita
1098 Angka Balita Pendek/Stunting (TB/U) %
1099 Balita Gizi Kurang (BB/TB) %
1100 Balita Gizi Buruk (BB/TB) %
1101 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar %
1102 Pelayanan Usia Produktif Dan Usia Lanjut
1103 Cakupan Penduduk Usia 15-59 Tahun mendapat skrining pelayanan kesehatan sesuai standar %
1104 Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada Usia Lanjut ( 60 Tahun +) %
1105 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen
1106 Jumlah Dokter Umum & Spesialis Orang
1107 Jumlah Penduduk Jiwa
1108 Rasio Dokter (Umum & Spesialis) / penduduk per 100.000 penduduk
1109 Rasio Dokter Gigi dan Penduduk Kabupaten Kebumen
1110 Jumlah Dokter Gigi & Dokter Gigi Spesialis Orang
1111 Jumlah Penduduk Jiwa
1112 Rasio Dokter (Gigi & Dokter Gigi Spesialis/ penduduk per 100000 penduduk
1113 Rasio Perawat dan Penduduk Kabupaten Kebumen
1114 Jumlah Perawat orang
1115 Jumlah Penduduk Jiwa
1116 Rasio perawat / penduduk per 100.000 penduduk
1117 Rasio Bidan dan Penduduk Kabupaten Kebumen
1118 Jumlah Bidan Orang
1119 Jumlah Penduduk Jiwa
1120 Rasio Bidan / penduduk per 100.000 penduduk
1121 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen
1122 Jumlah Posyandu Unit
1123 Jumlah Balita Balita
1124 Rasio Posyandu per 1000 balita per 1000 balita
1125 Rasio Puskesmas per satuan penduduk
1126 Jumlah Puskesmas Unit
1127 Jumlah Puskesmas Terakreditasi Unit
1128 Jumlah Puskesmas Keliling Unit
1129 Jumlah PKD Unit
1130 Jumlah 1 - 4 Unit
1131 Jumlah Puskesmas Pembantu Unit
1132 Jumlah Penduduk Jiwa
1133 Rasio Puskesmas per satuan penduduk per penduduk
1134 Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk per penduduk
1135 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /Puskesamas
1136 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Orang
1137 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Puskesmas Orang
1138 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Puskesmas Orang
1139 Jumlah Kunjungan Pasien Gangguan Jiwa di Puskesmas Orang
1140 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut / RSUD Kebumen
1141 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Orang
1142 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Orang
1143 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Orang
1144 Jumlah Kunjungan Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Orang
1145 Standar Capaian Pelayanan RS
1146 Bed Occupancy Rate (BOR) Pemakaian tempat tidur %
1147 Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemanfaatan tempat tidur Kali
1148 Turn Over Interval (TOI) Efisiensi penggunaan tempat tidur Hari
1149 Length of Stay (LOS) Lama hari rawat Hari
1150 Net Death Rate %
1151 Gross Death Rate %
1152 Capaian Pelayanan RSUD dr Soedirman
1153 Bed Occupancy Rate (BOR) Pemakaian tempat tidur %
1154 Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemanfaatan tempat tidur Kali
1155 Turn Over Interval (TOI) Efisiensi penggunaan tempat tidur Hari
1156 Length of Stay (LOS) Lama hari rawat Hari
1157 Net Death Rate %
1158 Gross Death Rate %
1159 Capaian Pelayanan RSUD Prembun
1160 Bed Occupancy Rate (BOR) Pemakaian tempat tidur %
1161 Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemanfaatan tempat tidur Kali
1162 Turn Over Interval (TOI) Efisiensi penggunaan tempat tidur Hari
1163 Length of Stay (LOS) Lama hari rawat Hari
1164 Net Death Rate %
1165 Gross Death Rate %
1166 Pencapaian Universal Health Coverage %
1167 Jaminan Kesehatan
1168 PBI Orang
1169 PPU Orang
1170 PBPU/Mandiri Orang
1171 Bukan Pekerja Orang
1172 Total Orang
1173 Jumlah Penduduk Jiwa
1174 Persentase %
1175 Perkembangan Kasus Penyakit Menular
1176 Case Notification Rate semua kasus TB per 100,000 penduduk Kasus
1177 Kasus baru HIV AIDS Kasus
1178 Angka Kesakitan DBD Kasus
1179 Jumlah Covid 19 Kasus
1180 Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa
1181 AFP Rate (non polio) < 15 tahun per 100.000 penduduk <15 tahun
1182 Jumlah kasus hepatitis B Kasus
1183 Jumlah kasus difteri Kasus
1184 Jumlah kasus pertusis Kasus
1185 KLB ditangani < 24 jam Kasus
1186 Perkembangan Kasus Penyakit Menular TB per Kecamatan Kabupaten Kebumen
1187 Ayah Kasus
1188 Buayan Kasus
1189 Puring Kasus
1190 Petanahan Kasus
1191 Klirong Kasus
1192 Buluspesantren Kasus
1193 Ambal Kasus
1194 Mirit Kasus
1195 Bonorowo Kasus
1196 Prembun Kasus
1197 Kutowinangun Kasus
1198 Alian Kasus
1199 Padureso Kasus
1200 Poncowarno Kasus
1201 Kebumen Kasus
1202 Pejagoan Kasus
1203 Sruweng Kasus
1204 Adimulyo Kasus
1205 Kuwarasan Kasus
1206 Rowokele Kasus
1207 Sempor Kasus
1208 Gombong Kasus
1209 Karanganyar Kasus
1210 Karanggayam Kasus
1211 Karangsambung Kasus
1212 Sadang Kasus
1213 Perkembangan Kasus Penyakit Menular DBD per Kecamatan Kabupaten Kebumen
1214 Ayah Kasus
1215 Buayan Kasus
1216 Puring Kasus
1217 Petanahan Kasus
1218 Klirong Kasus
1219 Buluspesantren Kasus
1220 Ambal Kasus
1221 Mirit Kasus
1222 Bonorowo Kasus
1223 Prembun Kasus
1224 Kutowinangun Kasus
1225 Alian Kasus
1226 Padureso Kasus
1227 Poncowarno Kasus
1228 Kebumen Kasus
1229 Pejagoan Kasus
1230 Sruweng Kasus
1231 Adimulyo Kasus
1232 Kuwarasan Kasus
1233 Rowokele Kasus
1234 Sempor Kasus
1235 Gombong Kasus
1236 Karanganyar Kasus
1237 Karanggayam Kasus
1238 Karangsambung Kasus
1239 Sadang Kasus
1240 Perkembangan Kasusu Penyakit Tidak Menular
1241 Ca servik Kasus
1242 Ca Mamae Kasus
1243 Ca Hepar Kasus
1244 Ca Paru Kasus
1245 ID DM Kasus
1246 ND DM Kasus
1247 AMI Kasus
1248 Dekom Kordis Kasus
1249 Hemoragik Kasus
1250 PPOK Kasus
1251 Asma Bronkial Kasus
1252 Psikosis Kasus
1253 Hipertensi Kasus
1254 Diabetes Kasus
1255 Tumor Benjolan Kasus
1256 ODGJ Kasus
1257 Iva positif Kasus
1258 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen
1259 Ayah Desa
1260 Buayan Desa
1261 Puring Desa
1262 Petanahan Desa
1263 Klirong Desa
1264 Buluspesantren Desa
1265 Ambal Desa
1266 Mirit Desa
1267 Bonorowo Desa
1268 Prembun Desa
1269 Kutowinangun Desa
1270 Alian Desa
1271 Padureso Desa
1272 Poncowarno Desa
1273 Kebumen Desa
1274 Pejagoan Desa
1275 Sruweng Desa
1276 Adimulyo Desa
1277 Kuwarasan Desa
1278 Rowokele Desa
1279 Sempor Desa
1280 Gombong Desa
1281 Karanganyar Desa
1282 Karanggayam Desa
1283 Karangsambung Desa
1284 Sadang Desa
1285 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak
1286 Ayah %
1287 Buayan %
1288 Puring %
1289 Petanahan %
1290 Klirong %
1291 Buluspesantren %
1292 Ambal %
1293 Mirit %
1294 Bonorowo %
1295 Prembun %
1296 Kutowinangun %
1297 Alian %
1298 Padureso %
1299 Poncowarno %
1300 Kebumen %
1301 Pejagoan %
1302 Sruweng %
1303 Adimulyo %
1304 Kuwarasan %
1305 Rowokele %
1306 Sempor %
1307 Gombong %
1308 Karanganyar %
1309 Karanggayam %
1310 Karangsambung %
1311 Sadang %
1312 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman
1313 Ayah %
1314 Buayan %
1315 Puring %
1316 Petanahan %
1317 Klirong %
1318 Buluspesantren %
1319 Ambal %
1320 Mirit %
1321 Bonorowo %
1322 Prembun %
1323 Kutowinangun %
1324 Alian %
1325 Padureso %
1326 Poncowarno %
1327 Kebumen %
1328 Pejagoan %
1329 Sruweng %
1330 Adimulyo %
1331 Kuwarasan %
1332 Rowokele %
1333 Sempor %
1334 Gombong %
1335 Karanganyar %
1336 Karanggayam %
1337 Karangsambung %
1338 Sadang %
1339 Stop BABS ( Buang Air Besar Sembarangan )
1340 Ayah %
1341 Buayan %
1342 Puring %
1343 Petanahan %
1344 Klirong %
1345 Buluspesantren %
1346 Ambal %
1347 Mirit %
1348 Bonorowo %
1349 Prembun %
1350 Kutowinangun %
1351 Alian %
1352 Padureso %
1353 Poncowarno %
1354 Kebumen %
1355 Pejagoan %
1356 Sruweng %
1357 Adimulyo %
1358 Kuwarasan %
1359 Rowokele %
1360 Sempor %
1361 Gombong %
1362 Karanganyar %
1363 Karanggayam %
1364 Karangsambung %
1365 Sadang %
1366 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
1367 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak
1368 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS
1369 Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB PUS
1370 Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB PUS
1371 Rasio Akseptor KB %
1372 Total Fertility Rate (TFR) Angka
1373 Jumlah Kampung KB Kampung
1374 Indeks Pembangunan Keluarga (angka) Angka
1375 LPP/ Laju pertumbuhan penduduk (LPP) %
1376 TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Angka
1377 CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1378 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka
1379 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1380 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) %
1381 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) %
1382 Total Fertility Rate (TFR) Angka
1383 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB %
1384 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk %
1385 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Buah
1386 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Lembaga
1387 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Sekolah
1388 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak
1389 Ratio Akseptor KB/ Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 %
1390 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 %
1391 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Angka
1392 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun %
1393 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) %
1394 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %
1395 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi %
1396 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB %
1397 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB %
1398 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB %
1399 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Angka
1400 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa %
1401 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk %
1402 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri %
1403 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan %
1404 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat %
1405 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan %
1406 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa %
1407 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) %
1408 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga %
1409 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak %
1410 Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun
1411 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes %
1412 Indeks Kualitas Keluarga Indeks
1413 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed % dan angka
1414 Perkembangan CPR/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1415 Perkembangan TFR/ TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Angka
1416 Perkembangan Unmetneed %
1417 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana %
1418 Rata-rata jumlah anak per keluarga Orang
1419 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS
1420 Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB PUS
1421 Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB PUS
1422 Rasio Akseptor KB %
1423 Pencanangan Kampung KB Kampung
1424 Jumlah Kampung KB Kampung
1425 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1426 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. %
1427 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin./ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1428 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). %
1429 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR). Angka
1430 Total Fertility Rate (TFR). Angka
1431 Unmet need pelayanan kesehatan. %
1432 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. %
1433 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. %
1434 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
1435 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. %
1436 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). %
1437 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. %
1438 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi %
1439 Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk %
1440 Cakupan Peserta KB Aktif/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) %
1441 Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera %
1442 Peta Sebaran RS dan Puskesmas per Kecamatan
1443 Peta Persebaran Jumlah Puskesmas/Pustu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1444 Peta Persebaran Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1445 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir. Dokumen
1446 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir. Dokumen
1447 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Dokumen
1448 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah. Dokumen
1449 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah. Dokumen
1450 Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir. Dokumen
1451 Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. Dokumen
1452 Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut. Dokumen
1453 Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Dokumen
1454 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan Dokumen
1455 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan Dokumen
1456 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota. Dokumen
1457 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. Dokumen
1458 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Dokumen
1459 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia Dokumen
1460 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Dokumen
1461 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021). Dokumen
1462 Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama). Dokumen
1463 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen
1464 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun Dokumen
1465 Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada. Dokumen
1466 Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Dokumen
1467 Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota. Dokumen
1468 Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota Forum Penataan Ruang
1469 Jembatan bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan Jembatan
1470 Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Laporan hasil kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penataan ruang Dokumen
1471 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Dokumen
1472 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Dokumen
1473 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Dokumen
1474 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM Lembaga
1475 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana Dokumen
1476 Panjang Jalan Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. KM
1477 Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil penyempurnaan oleh Pemda Kab/Kota dengan DPRD Kab/Kota yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota. Dokumen
1478 Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi Dokumen
1479 Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota. Dokumen
1480 Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur. Dokumen
1481 Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur. Dokumen
1482 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Dokumen
1483 Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dokumen
1484 Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Dokumen
1485 Rapat persetujuan substansi Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Dokumen
1486 Rapat Persiapan persetujuan substansi Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota Dokumen
1487 Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR Dokumen
1488 Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir Dokumen
1489 Rekomendasi peta dari BIG duplikasi dengan nomor 271 Dokumen
1490 Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial Dokumen
1491 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun Unit
1492 Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dokumen
1493 Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dokumen
1494 Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota Surat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dokumen
1495 Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Surat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dokumen
1496 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW) Dokumen
1497 Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota Dokumen
1498 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen
1499 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM Lembaga
1500 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM Lembaga
1501 Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Dokumen
1502 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU) Sambungan Rumah (SR)
1503 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM Orang
1504 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Unit
1505 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Unit
1506 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Unit
1507 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Unit
1508 Operasi dan Pemeliharaan Embung Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara Unit
1509 Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Km
1510 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki Km
1511 Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki Bendung
1512 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara Km
1513 Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi Lembaga
1514 Layanan KKPR 0 Layanan
1515 Layanan Persetujuan KKPR 0 Layanan
1516 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Sistem Informasi
1517 Data SHP Peta Dasar 0 Peta
1518 Publikasi informasi penataan ruang 0 Publikasi
1519 Perda tentang RTRW Provinsi Bukan Urusan Pertanahan Dokumen
1520 Peta Bidang Tanah Lembaran peta bidang tanah Dokumen
1521 Peta lokasi HGU/HGB Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB Dokumen
1522 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Dokumen
1523 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. Dokumen
1524 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik Liter/Detik
1525 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik Liter/Detik
1526 Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Laporan Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen
1527 Jumlah Arsitek yang terdaftar Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek. Orang
1528 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah) Dokumen
1529 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik Liter/Detik
1530 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik Liter/Detik
1531 Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik Liter/Detik
1532 .Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaan Dokumen
1533 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah) Dokumen
1534 Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara Bangunan Gedung Negara
1535 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara Bangunan Gedung Negara
1536 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara Bangunan Gedung
1537 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota &Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.& Bantuan Teknis
1538 Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. Dokumen
1539 Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota Dokumen
1540 Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. Dokumen
1541 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan penerapan SPM air minum lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota Dokumen
1542 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat. Dokumen
1543 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya Dokumen
1544 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun KM
1545 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen
1546 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dokumen
1547 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) &Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA& Orang
1548 Jumlah Penilik Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG Orang
1549 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG Orang
1550 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. Orang
1551 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan Badan Usaha
1552 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya Badan Usaha
1553 Jumlah Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah Bangunan Gedung Negara
1554 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung Bangunan Gedung
1555 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi. Bangunan Gedung
1556 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan Dokumen
1557 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing) Dokumen
1558 Jumlah Dokumen Pembinaan -Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konsultasi dan fasilitasi dalam pembangunan bangunan gedung negara Dokumen
1559 Jumlah Dokumen Pengawasan &Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.& Dokumen
1560 Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota &Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.& Dokumen
1561 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan &Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.& Dokumen
1562 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Dokumen
1563 Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari Dokumen
1564 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan. Dokumen
1565 Jumlah SPAM Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum Unit
1566 Pendataan Bangunan Gedung Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan Bangunan Gedung
1567 Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Regulasi
1568 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan Km
1569 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara Bendung
1570 Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1571 Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum. Sambungan Rumah (SR)
1572 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Desa
1573 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Sistem Drainase Perkotaan
1574 Panjang Saluran Drainase Perkotaan ... Meter
1575 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainase Dokumen
1576 Panjang Saluran Drainase Lingkungan Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan Meter
1577 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) %
1578 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) %
1579 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) Angka
1580 Persentase Akses Air Minum Aman %
1581 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW %
1582 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio
1583 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota %
1584 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio
1585 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota/ Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) %
1586 Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio
1587 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) %
1588 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) %
1589 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik/ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi %
1590 Rasio Jaringan Irigasi Rasio
1591 Persentase penduduk berakses air minum %
1592 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan %
1593 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Rasio
1594 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik %
1595 Infrastruktur Jalan (Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi)
1596 Kondisi Baik/ Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Km
1597 Kondisi Sedang Km
1598 Kondisi Rusak Ringan Km
1599 Kondisi Rusak Berat Km
1600 Jalan secara keseluruhan Km
1601 Proporsi Kondisi Baik %
1602 Proporsi Kondisi Sedang %
1603 Proporsi Kondisi Rusak Ringan %
1604 Proporsi Kondisi Rusak Berat %
1605 Infrastruktur Jalan (Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi)
1606 Jalan beton Km
1607 Jalan aspal Km
1608 Jalan batu kerikil Km
1609 Jalan tanah Km
1610 Infrastruktur Jembatan (Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi)
1611 Kondisi Baik Unit
1612 Kondisi Sedang Unit
1613 Kondisi Rusak Ringan Unit
1614 Kondisi Rusak Berat Unit
1615 Jumlah Jembatan secara keseluruhan Unit
1616 Proporsi Kondisi Baik %
1617 Proporsi Kondisi Sedang %
1618 Proporsi Kondisi Rusak Ringan %
1619 Proporsi Kondisi Rusak Berat %
1620 Proporsi Jembatan Kondisi Mantap %
1621 Luasan Daerah Irigasi Ha
1622 Daerah Irigasi Ha
1623 Panjang Saluran Irigasi m
1624 Irigasi Teknis Sekunder m
1625 Irigasi Kondisi Baik %
1626 Irigasi Kondisi Sedang %
1627 Irigasi Kondisi Rusak Ringan %
1628 Irigasi Kondisi Rusak Berat %
1629 Panjang Saluran Drainase Jalan
1630 Drainase Perkotaan km
1631 Drainase Non Perkotaan km
1632 Total Drainase jalan km
1633 Panjang Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Km
1634 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Jiwa
1635 SPAM Perkotaan/PDAM jiwa; asumsi SR 5
1636 SPAM Perdesaan/Pamsimas, SPAM perdesaan dsb Jiwa
1637 Jumlah Total Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan Jiwa
1638 Jumlah Penduduk Jiwa
1639 Luas Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
1640 Luas LSD berdasarkan Kepmen ATR/BPN No.1589/SKHK.02.01/XII/2021 Ha
1641 Luas koreksi LSD Ha
1642 Luas kesepakatan yang tidak dipertahankan Ha
1643 Luas Hasil Verifikasi Aktual yang disepakati untuk dipertahankan (1-2-3) Ha
1644 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. %
1645 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. %
1646 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. %
1647 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah %
1648 Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik %
1649 Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan %
1650 Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik %
1651 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik %
1652 Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani %
1653 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap %
1654 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik %
1655 Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW %
1656 Drainase Perkotaan
1657 Perkotaan Kebumen Meter
1658 Perkotaan Prembun Meter
1659 Perkotaan Karanganyar Meter
1660 Perkotaan Gombong Meter
1661 Drainase Non Perkotaan Meter
1662 Total Drainase Jalan Meter
1663 Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen
1664 Aren Desa
1665 Bedogol Desa
1666 Bengkelung Desa
1667 Binangun Desa
1668 Bojongsari Desa
1669 Badongan Desa
1670 Buatan Desa
1671 Era Desa
1672 Garung Desa
1673 Jomboran Desa
1674 Jogomulyo Desa
1675 Kaligending Desa
1676 Kaliori Desa
1677 Kebantengan Desa
1678 Kedungkeji Desa
1679 Kenteng Desa
1680 Klepupayung Desa
1681 Krandegan Desa
1682 Krasak Desa
1683 Lumpang Desa
1684 Munggu Desa
1685 Pacor Desa
1686 Rangga Ula Desa
1687 Siwarak Desa
1688 Semali Desa
1689 Sosogan Desa
1690 Sokadana Desa
1691 Tanjungrejo Desa
1692 Tembelang Desa
1693 Widakan Desa
1694 Kalibeji Desa
1695 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan
1696 SPAM Perkotaan / PDAM (jiwa; asumsi SR 5) Jiwa
1697 SPAM Perdesaan / Pamsimas, SPAM perdesaan, dsb (jiwa) Jiwa
1698 Jumlah Total Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan Jiwa
1699 Jumlah Penduduk Jiwa
1700 Persentase (%) %
1701 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen
1702 Jumlah P3A kewenangan kabupaten Kelompok
1703 Jumlah P3A kewenangan pusat Kelompok
1704 Jumlah P3A kewenangan kabupaten dalam kondisi baik Kelompok
1705 Jumlah P3A kewenangan pusat dalam kondisi baik Kelompok
1706 Luas DI Kabupaten yang ditangani (Ha) Ha
1707 Jumlah Keluarga Sambungan Rumah :
1708 Keluarga Terlayani ( SR ) SR
1709 Keluarga yang Belum Terlayani ( Jiwa ) Jiwa
1710 Terlayani ( Jiwa ) Jiwa
1711 Persentase terlayani :
1712 Dari perpipaan (PDAM) %
1713 Dari perpipaan (PAMSIMAS dan pengembangannya) %
1714 Dari non perpipaan dari Program lain dan akses pribadi masyarakat %
1715 Jenis Permukaan Jalan Aspal
1716 1. Panjang (km) Km
1717 2. Persentase %
1718 Jenis Permukaan Jalan Beton
1719 1. Panjang (km) Km
1720 2. Persentase %
1721 Jenis Permukaan Jalan Kerikil
1722 1. Panjang (km) Km
1723 2. Persentase %
1724 Jenis Permukaan Jalan Tanah
1725 1. Panjang (km) Km
1726 2. Persentase %
1727 Jenis Permukaan Jalan Tidak Dirinci
1728 1. Panjang (km) Km
1729 2. Persentase %
1730 Jumlah Jenis Permukaan Jalan
1731 1. Panjang (km) Km
1732 2. Persentase %
1733 Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen
1734 Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak
1735 Perkotaan %
1736 Perdesaan %
1737 Jumlah Saluran Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan
1738 Kebumen Meter
1739 Prembun Meter
1740 Kutowinangun Meter
1741 Karanganyar Meter
1742 Gombong Meter
1743 Kondisi Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan
1744 Kebumen Meter
1745 Prembun Meter
1746 Kutowinangun Meter
1747 Karanganyar Meter
1748 Gombong Meter
1749 Frekuensi pemeliharaan /tahun
1750 Kebumen Kali
1751 Prembun Kali
1752 Kutowinangun Kali
1753 Karanganyar Kali
1754 Gombong Kali
1755 Dokumen Evaluasi
1756 1. Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1757 Peninjauan Kembali
1758 1. Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1759 Materi Teknis
1760 Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1761 RDTR Perkotaan Kebumen Dokumen
1762 RDTR Perkotaan Prembun Dokumen
1763 Rekomendasi Peta BIG
1764 Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1765 RDTR Perkotaan Kebumen Dokumen
1766 RDTR Perkotaan Prembun Dokumen
1767 Proses Rekom Gub
1768 Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1769 Proses Persub ATR
1770 Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1771 Proses Evaluasi Gub
1772 Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1773 Perda Baru
1774 1. Revisi RTRW Kebumen Dokumen
1775 Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
1776 Aren Desa Jagasima-Pandanlor Kecamatan Klirong Km
1777 Bedogol Desa Bumiharjo-Banjarwinangun Kecamatan Petanahan Km
1778 Bengkelung Desa Redisari Kecamatan Rowokele Km
1779 Binangun Desa Bumiharjo-Trikarso Kecamatan Sruweng Km
1780 Bojongsari Desa Bojongsari Kecamatan Alian Km
1781 Badongan Desa Podoluhur-Kebadongan Kecamatan Klirong Km
1782 Buatan Desa Demangsari Kecamatan Ayah Km
1783 Era Desa Redisari Kecamatan Rowokele Km
1784 Garung Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Km
1785 Jomboran Desa Purwosari-Tukinggedong Kecamatan Puring Km
1786 Jogomulyo Desa Jogomulyo-Purbowangi Kecamatan Buayan Km
1787 Kaligending Desa Krandegan Kecamatan Puring Km
1788 Kaliori Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Km
1789 Kebantengan Desa Tambakagung- Karangglonggong Kecamatan Klirong Km
1790 Kedungkeji Desa Kretek Kecamatan Rowokele Km
1791 Kenteng Desa Kenteng Kecamatan Sempor Km
1792 Klepupayung Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo Km
1793 Krandegan Desa Krandegan Kecamatan Puring Km
1794 Krasak Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Km
1795 Lumpang Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Km
1796 Munggu Desa Munggu-Tambakmulyo Kecamatan Petanahan, Puring Km
1797 Pacor Desa Jemur Clowok Kecamatan Kebumen Km
1798 Rangga Ula Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Km
1799 Siwarak Desa Jatiroto Kecamatan Buayan Km
1800 Semali Desa Semali Kecamatan Sempor Km
1801 Sosogan Desa Seling Kecamatan Karangsambung Km
1802 Sokadana Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam Km
1803 Tanjungrejo Desa Tanjungrejo-Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren Km
1804 Tembelang Desa Mangunweni Kecamatan Ayah Km
1805 Proses penanganan sengketa lahan %
1806 Persentase Penanganan Sengketa Lahan %
1807 Aset Pengadaan Tanah %
1808 Peta Jalan dan Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1809 PetaJembatan dan Jondisi Jembatan Jewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024J
1810 Peta Irigasi dan Iondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1811 Peta Embung dan Kondisi Embung per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1812 Peta SPAM Perdesaan dan Kondisi Ketersediaan Air Minum Perdesaan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1813 Peta Rencana Pola Puang dan Struktur Puang RT/RW Kabupaten Kebumen Tahun 2024
1814 Anggota Fasilitator Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait Orang
1815 Anggota Tim Pendamping Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait Orang
1816 Backlog Kepenghunian Rumah Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. Unit Rumah
1817 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan Orang
1818 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik Orang
1819 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota Orang
1820 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana kabupaten/kota Orang
1821 Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan) Dokumen
1822 Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. Dokumen
1823 Kebijakan Bidang PKP Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi. Dokumen
1824 Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal Lokasi
1825 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Laporan
1826 Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang. Laporan
1827 Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.) Laporan
1828 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani Laporan
1829 Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan: 1. Jumlah penerima bantuan 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Kesepakatan koordinasi Laporan
1830 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan Laporan
1831 Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi. Laporan
1832 Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan Laporan
1833 lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah. Lokasi
1834 Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. Lokasi
1835 Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan Ha
1836 Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. Ha
1837 Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. Ha
1838 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni Orang
1839 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana Orang
1840 Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan
1841 Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota Orang
1842 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya Jumlah total unit rumah yang akan ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan Unit Rumah
1843 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan Unit Rumah
1844 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan Unit Rumah
1845 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni. Unit
1846 Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Unit Rumah
1847 Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana. Unit Rumah
1848 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Orang
1849 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Orang
1850 Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dokumen yang menyatakan terjadinya Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mitra untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kota. Dokumen dapat berupa: MoU atau Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, surat pernyataan atau surat keterangan Dokumen
1851 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Dokumen
1852 Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP Lokasi
1853 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU. Kelompok
1854 Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll) Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP. Unit
1855 Jumlah rumah di lokasi rawan bencana Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi. Unit
1856 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kab/kota yang menjelaskan: 1. Jumlah unit rumah atau penerima bantuan yang terdampak 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Progres pelaksanaan pembangunan Laporan
1857 Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.& Laporan
1858 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah. Ha
1859 Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH Unit
1860 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Unit
1861 Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang memuat: 1. BNBA penerima layanan 2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM Laporan
1862 Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut. Lokasi
1863 Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni Unit Rumah
1864 Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan. Unit Rumah
1865 Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. Unit Rumah
1866 Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai. Unit Rumah
1867 Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Prasarana antara lain: a. jaringan jalan b. sistem penyediaan air minum c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. saluran pembuangan air limbah e. sistem pengelolaan persampahan f. sistem proteksi kebakaran. Unit
1868 Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan Daftar PSU Perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Unit
1869 Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan. Unit
1870 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor Unit
1871 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor Unit
1872 Analisis dampak lalu lintas Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur Dokumen
1873 Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab/ b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab/ d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab/Kota setiap Trayek. Dokumen
1874 Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk Dokumen
1875 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat Dokumen
1876 Data Perlengkapan Jalan Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dokumen
1877 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan Dokumen
1878 Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Dokumen
1879 Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5 Dokumen
1880 Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja Dokumen
1881 Data Terminal Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum. Dokumen
1882 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara. Laporan
1883 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat. Unit
1884 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut Unit
1885 Marka Jalan Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas Meter
1886 Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas Penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan lalu 2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu 3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. a. Skema Penanganan Lalu Lintas Skema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan. Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa: 1) penetapan prioritas angkutan 2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan 3) pemberian kemudahan bagi penyandang 4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu 5) pemaduan berbagai moda 6) pengendalian lalu lintas pada 7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau 8) perlindungan terhadap lingkungan. b. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas Pemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas dan/ atau persimpangan harus memperhatikan: 1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan 2) dampak terhadap kondisi lalu lintas 3) sinergitas dengan kebijakan lain dibidang lalu lintas dan angkutan Penentuan alternatif skema penanganan lalu lintas dapat dilakukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Dokumen
1887 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Dokumen
1888 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara. Laporan
1889 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional Dokumen
1890 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. Orang
1891 Halte Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun Unit
1892 Alat Penerangan Jalan Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman Unit
1893 Data Prasarana Jalan Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan) Dokumen
1894 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Dokumen
1895 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor Dokumen
1896 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Laporan
1897 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Dokumen
1898 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen
1899 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen
1900 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Paket
1901 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Unit
1902 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen
1903 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Dokumen
1904 Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen
1905 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen
1906 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Unit
1907 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Orang
1908 Jumlah SPALD Unit
1909 Kapasitas IPLT M³/Hari
1910 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen
1911 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Orang
1912 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Orang
1913 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Orang
1914 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Lembaga
1915 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Orang
1916 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Lembaga
1917 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Lembaga
1918 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Orang
1919 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) %
1920 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) %
1921 Luasan Kumuh Ha
1922 Persentase Rumah Layak Huni %
1923 Persentase Akses Sanitasi Aman %
1924 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota %
1925 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota %
1926 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani %
1927 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) %
1928 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) Unit
1929 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik %
1930 Rasio rumah layak huni %
1931 Rasio permukiman layak huni %
1932 Cakupan ketersediaan rumah layak huni %
1933 Persentase Akses Sanitasi Aman %
1934 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik %
1935 Persentase rumah tinggal bersanitasi %
1936 Persentase areal kawasan kumuh %
1937 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. %
1938 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. %
1939 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. %
1940 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kabupaten/kota
1941 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. %
1942 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau %
1943 Persentase pemukiman yang tertata %
1944 Persentase lingkungan pemukiman kumuh %
1945 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan %
1946 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan %
1947 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU %
1948 Status Backlog Kepemilikan Rumah
1949 Jumlah Rumah Unit
1950 Jumlah Rumah Tangga KK
1951 Backlog KK
1952 Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan
1953 Luas Area Permukiman Perkotaan Ha
1954 Luas Area Permukiman Perdesaan Ha
1955 Luas Permukiman Kumuh perkotaan sesuai SK Ha
1956 Luas Permukimankumuh perkotaan yang tertangani (kumulatif) Ha
1957 Luas permukiman kumuh perkotaaan yang belum tertangani (kumulatif) Ha
1958 Persentase wilayah kumuh perkotaan %
1959 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
1960 Jumlah rumah Unit
1961 Jumlah rumah layak huni Unit
1962 Jumlah awal rumah tidak layak huni (RTLH) Unit
1963 Penanganan RTLH Unit
1964 Sisa RTLH Unit
1965 Penanganan Rumah Korban Bencana Unit
1966 Jumlah rumah korban bencana Unit
1967 Jumlah rumah korban bencana yang tertangani Unit
1968 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni %
1969 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni %
1970 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
1971 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah) %
1972 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
1973 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. %
1974 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) %
1975 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota %
1976 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha %
1977 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani %
1978 Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman %
1979 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen
1980 Jumlah rumah Unit
1981 Jumlah rumah layak huni Unit
1982 Jumlah rumah tidak layak huni Unit
1983 Persentase rumah tidak layak huni %
1984 Penanganan RTLH Unit
1985 Sisa Unit
1986 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen
1987 Rasio Rumah Layak Huni %
1988 Rasio luas permukiman layak huni %
1989 Persentase Luas Permukiman Kumuh %
1990 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020
1991 Jumlah rumah Unit
1992 Jumlah rumah layak huni Unit
1993 Persentase rumah layak huni %
1994 Persentase rumah tidak layak huni %
1995 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kab/kota %
1996 Rasio konektivitas kabupaten / kota %
1997 Kinerja lalu lintas kabupaten / kota %
1998 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang
1999 Rasio ijin trayek %
2000 Jumlah uji kir angkutan umum Unit
2001 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit
2002 Persentase layanan angkutan darat %
2003 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum %
2004 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Km
2005 Persebaran Terminal Tipe C Unit; Lokasi
2006 Jumlah angkutan umum Unit
2007 Jumlah Izin Trayek Trayek
2008 Jumlah angkutan umum
2009 Mobil penumpang umum Unit
2010 Mobil bus Unit
2011 Mobil barang Unit
2012 Kereta tempelan Unit
2013 Kereta Gandengan Unit
2014 Jumlah Kendaraan wajib Uji Unit
2015 Jumlah perlintasan kereta api Perlintasan
2016 Panjang jalur kereta api. Km
2017 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik. %
2018 Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. %
2019 Persentase penduduk terlayani transportasi umum %
2020 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
2021 Indeks Infrastruktur Perhubungan %
2022 Persebaran Terminal Lokasi
2023 Data Produksi Terminal Tipe C (Kunjungan Bus per hari)
2024 Terminal Tipe C Kebumen Laporan
2025 Terminal Tipe C Gombong Laporan
2026 Data Produksi Terminal Tipe C (Jumlah Penumpang per hari)
2027 Terminal Tipe C Kebumen Laporan
2028 Terminal Tipe C Gombong Laporan
2029 Terminal di Kabupaten Kebumen
2030 Terminal non bus Kebumen Kelurahan Kebumen Lokasi
2031 Terminal non bus Gombong Pasar Wonokriyo Gombong Lokasi
2032 Terminal bus Gombong Desa Semanding Gombong Lokasi
2033 Terminal non bus Karanggayam Desa Karanggayam Lokasi
2034 Armada Angkutan Umum di Kabupaten Kebumen
2035 Koperasi Trans Kebumen Unit
2036 PT Cakrawala Surya Jaya Unit
2037 PT Karya Sari Bumen Unit
2038 PT Menganti Trans Abadi Unit
2039 PT Selera Masa Berkah Wisata Unit
2040 PT Tetap Merdeka Sejahtera Unit
2041 PT Sari gede Bangsa Putra Unit
2042 PT Ragil Putra Transport Unit
2043 PT Efisiensi Putra Utama Unit
2044 PT Wahyu Linda Lestari Unit
2045 Koperasi Puri Kencana Unit
2046 PT Armada Jalan Raya Unit
2047 Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kebumen
2048 Jumlah Kendaraan Wajib Uji Unit
2049 Presentase kendaraan lolos uji KIR %
2050 Presentase Kepatuhan Uji KIR %
2051 Jumlah Potensi Parkir dan Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola di Kabupaten Kebumen
2052 Jumlah potensi parkir Titik
2053 Jumlah lokasi parkir yang sudah dikelola Titik
2054 Persentase parkir yang sudah dikelola dengan potensi parkir %
2055 Jumlah Pendapatan Parkir Pertahun Rp
2056 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Konidis Baik
2057 Nasional Buah
2058 Provinsi Buah
2059 Kota Buah
2060 Jumlah Total Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Kota Buah
2061 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
2062 Jumlah Penumpang Bis Orang
2063 Jumlah Penumpang Klotok. Kapal Motor. Kapal Wisata Orang
2064 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Menit
2065 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
2066 Alat uji kincup roda depan (side slip tester) pengadaan tahun 2022 Menit
2067 Alat uji rem (brake tester) pengadaan tahun 2020 Menit
2068 Alat uji penunjuk kecepatan (speedometer tester) pengadaan tahun 2020 Menit
2069 Alat uji lampu utama (headlight tester) pengadaan tahun 2016 Menit
2070 Alat uji berat (axle load tester) pengadaan tahun 2020 Menit
2071 Alat uji emisi CO/HC (gas analyzer) pengadaan tahun 2014 Menit
2072 Alat uji ketebalan asap (smoke tester) pengadaan tahun 2014 Menit
2073 Alat uji tingkat suara (sound level) pengadaan tahun 2016 Menit
2074 Alat uji kegelapan kaca (tint tester) pengadaan tahun 2016 Menit
2075 Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen
2076 TNB Type C Kebumen Unit
2077 TNB Type C Gombong Unit
2078 Terminal Bus Gombong Unit
2079 TNB Type C Prembun Unit
2080 TNB Type C Karanggayam Unit
2081 Jumlah angkutan umum
2082 Angkutan perdesaan seat 12 Unit
2083 Angkutan perdesaan seat 16 Unit
2084 Angkutan kota dalam provinsi Unit
2085 Angkutan pariwisata Unit
2086 Jumlah izin trayek Unit
2087 Kebutuhan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan
2088 Jumlah LPJU terpasang (unit) Unit
2089 Sarana Prasarana Jalan Unit
2090 Jumlah Delineator (unit) Unit
2091 Jumlah Paku Jalan (unit) Unit
2092 Jumlah Barikade (unit) Unit
2093 Jumlah Waterbarrier (unit) Unit
2094 Jumlah APILL yang terpasang dan dipelihara (unit) Unit
2095 Jumlah LPJU terpasang (unit) Unit
2096 Sarana Prasarana Jalan Unit
2097 Sarana Kelengkapan Jalan
2098 Jumlah Rambu-rambu yang Terpasang (unit) Unit
2099 Jumlah APILL yang terpasang dan dipelihara (unit) %
2100 Jumlah LPJU terpasang (unit) %
2101 Sarana Prasarana Jalan %
2102 Jumlah Perlintasan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan
2103 Sebidang Titik lokasi
2104 Tidak Sebidang Titik lokasi
2105 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan yang Dijaga
2106 Pemda Titik lokasi
2107 PT KAI / pusat Titik lokasi
2108 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Tidak Dijaga
2109 Resmi Titik lokasi
2110 Tidak resmi Titik lokasi
2111 Peta Sebaran dan Kondisi LPJU per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2112 Peta Sebaran dan Kondisi Sanitasi Komunal per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2113 Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2114 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya Orang
2115 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Orang
2116 Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2117 Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2118 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen
2119 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen
2120 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Dokumen
2121 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Dokumen
2122 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Dokumen
2123 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota Dokumen
2124 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama Dokumen
2125 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama Dokumen
2126 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota Dokumen
2127 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota Dokumen
2128 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Dokumen
2129 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Dokumen
2130 Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen
2131 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Kasus
2132 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Kasus
2133 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli Kasus
2134 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan Kasus
2135 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Kasus
2136 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan Kasus
2137 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi Kasus
2138 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Laporan
2139 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Laporan
2140 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan
2141 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kegiatan
2142 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Orang
2143 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada 1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Orang
2144 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Laporan
2145 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Laporan
2146 Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum Unit
2147 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas Orang
2148 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan Dokumen
2149 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan Dokumen
2150 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan Dokumen
2151 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Dokumen
2152 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir. Orang
2153 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada Kegiatan
2154 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada Dokumen
2155 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dokumen
2156 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda Dokumen
2157 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda Dokumen
2158 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Kegiatan
2159 Pembentukan Sekretariat PPNS Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen
2160 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Laporan
2161 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Laporan
2162 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan Laporan
2163 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dokumen
2164 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Dokumen
2165 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas Kegiatan
2166 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019 Kegiatan
2167 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan Dokumen
2168 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung Dokumen
2169 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dokumen
2170 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Orang
2171 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus
2172 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kasus
2173 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP Laporan
2174 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP Laporan
2175 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP Laporan
2176 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP Laporan
2177 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit
2178 Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit
2179 Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit
2180 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Orang
2181 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Orang
2182 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan %
2183 persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan %
2184 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran %
2185 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit
2186 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) %
2187 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) %
2188 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota %
2189 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) %
2190 Persentase Penegakan PERDA %
2191 Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Orang
2192 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk %
2193 Jumlah Desa/Kelurahan Desa
2194 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Orang
2195 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Orang
2196 Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk %
2197 Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kasus
2198 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kasus
2199 Presentase Penyelesaian Penegakkan K3 %
2200 Jumlah Pelanggaran Perda Kasus
2201 Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda Kasus
2202 Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda %
2203 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum %
2204 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota %
2205 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2206 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran %
2207 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
2208 Persentase Penegakan Perda %
2209 Persentase Desa Tangguh Bencana %
2210 Persentase Kesiapsiagaan Damkar %
2211 Peta Wilayah Pelayanan Pos Damkar
2212 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya Orang
2213 Data Kebencanaan yang tersedia Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota Dokumen
2214 Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen
2215 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB Dokumen
2216 Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB Dokumen
2217 Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota Dokumen
2218 Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Dokumen
2219 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota Dokumen
2220 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen
2221 Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota Dokumen
2222 Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen
2223 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah Dokumen
2224 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana Dokumen
2225 Informasi Kebencanaan yang tersedia Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen
2226 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota Kawasan
2227 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota Orang
2228 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota Orang
2229 Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman Orang
2230 Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana Orang
2231 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana Orang
2232 Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota Laporan
2233 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Laporan
2234 Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota Orang
2235 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten/kota Unit
2236 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota Unit
2237 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota Unit
2238 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar Orang
2239 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar Orang
2240 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit
2241 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Unit
2242 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit
2243 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Unit
2244 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun Orang
2245 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor Kegiatan
2246 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana Orang
2247 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021 Dokumen
2248 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis Orang
2249 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal Lembaga
2250 Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran Dokumen
2251 Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan
2252 Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya Laporan
2253 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu Merupakan tahapan kecepatan respon penaganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana daerah Kabupaten/Kota Dokumen
2254 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah Dokumen
2255 Indeks resiko bencana/IRB (angka) Angka
2256 IRBI/ Indeks resiko bencana/IRB (angka) Angka
2257 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana %
2258 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana %
2259 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana %
2260 Indeks Ketahanan Daerah Indeks
2261 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana
2262 Tanah Longsor Kejadian
2263 Gempa Bumi Kejadian
2264 Banjir Kejadian
2265 Angin Kejadian
2266 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2267 Kekeringan Titik
2268 Dropping air bersih Tangki
2269 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana
2270 EWS Tsunami Titik
2271 EWS Longsor Titik
2272 EWS Banjir Titik
2273 Detektor Gempa BMKG Unit
2274 Kinerja Penanganan Bencana
2275 Desa Tangguh Bencana Desa
2276 Dropping air bersih Tangki
2277 Evakuasi Bencana Kejadian
2278 Rehab Tebing Sungai Pasca Bencana Paket
2279 Desa Tangguh Bencana yang ditingkatkan kapasitasnya Desa
2280 Tema Desa Tangguh Tema
2281 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Desa
2282 BPBD Orang
2283 Relawan Penanggulangan Bencana Orang
2284 Pelayanan informasi rawan bencana %
2285 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana %
2286 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana %
2287 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana %
2288 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana %
2289 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana %
2290 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang
2291 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Lokasi
2292 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah
2293 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen
2294 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana %
2295 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang
2296 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. sistem peringatan dini (EWS)
2297 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah
2298 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. %
2299 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. %
2300 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Orang
2301 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen
2302 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang
2303 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. %
2304 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
2305 Persentase Desa Tangguh Bencana %
2306 Kejadian Bencana Tahun 2020
2307 Tanah Longsor Kejadian
2308 Gempa Bumi Kejadian
2309 Banjir Kejadian
2310 Angin Kejadian
2311 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2312 Tsunami Kejadian
2313 Kekeringan (titik) Titik
2314 Kejadian Bencana Tahun 2021
2315 Tanah Longsor Kejadian
2316 Gempa Bumi Kejadian
2317 Banjir Kejadian
2318 Angin Kejadian
2319 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2320 Kekeringan (titik) Titik
2321 Kejadian Bencana Tahun 2022
2322 Tanah Longsor Kejadian
2323 Gempa Bumi Kejadian
2324 Banjir Kejadian
2325 Angin Kejadian
2326 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2327 Kekeringan (titik) Titik
2328 Kejadian Bencana Tahun 2023
2329 Tanah Longsor Kejadian
2330 Gempa Bumi Kejadian
2331 Banjir Kejadian
2332 Angin Kejadian
2333 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2334 Kekeringan (titik) Titik
2335 Kejadian Bencana Tahun 2024
2336 Tanah Longsor Kejadian
2337 Gempa Bumi Kejadian
2338 Banjir Kejadian
2339 Angin Kejadian
2340 Kebakaran Hutan dan Lahan Kejadian
2341 Kekeringan (titik) Titik
2342 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
2343 EWS Tsunami Unit
2344 EWS Longsor Unit
2345 EWS Banjir Unit
2346 Detektor Gempa BMKG Unit
2347 Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
2348 2020 Laporan
2349 2021 Laporan
2350 2022 Laporan
2351 2023 Laporan
2352 2024 Laporan
2353 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2024 Dokumen
2354 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen
2355 Rawan Angin Ribut Lokasi
2356 Rawan Banjir Lokasi
2357 Rawan Gempa Lokasi
2358 Rawan Kekeringan Lokasi
2359 Rawan Tsunami Lokasi
2360 Rawan Tanah Longsor Lokasi
2361 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Provinsi
2362 Longsor Desa
2363 Tsunami Desa
2364 Banjir Desa
2365 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Kabupaten
2366 Longsor Desa
2367 Tsunami Desa
2368 Banjir Desa
2369 Peta Daerah Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2370 Peta Kerentanan Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2371 Peta Resiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2372 Peta Lokasi Kejadian Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2373 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2374 Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang
2375 Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi Orang
2376 Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan pemenuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah Orang
2377 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) Orang
2378 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang
2379 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2380 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan Orang
2381 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi Orang
2382 Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Orang
2383 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar Orang
2384 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) Orang
2385 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang
2386 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2387 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan Orang
2388 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2389 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi Orang
2390 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi Orang
2391 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi Orang
2392 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah Orang
2393 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana Kampung
2394 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Keluarga
2395 Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dokumen
2396 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial Laporan
2397 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya Orang
2398 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana &Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Orang
2399 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan Orang
2400 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia Orang
2401 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat Orang
2402 Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi Orang
2403 Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi Orang
2404 Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah Orang
2405 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) Orang
2406 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang
2407 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2408 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan Orang
2409 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2410 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi Orang
2411 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya Orang
2412 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Lembaga
2413 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga Lembaga
2414 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang
2415 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial Orang
2416 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang
2417 Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial Orang
2418 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota Laporan
2419 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi Orang
2420 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi Orang
2421 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah Orang
2422 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) Orang
2423 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang
2424 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2425 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan Orang
2426 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2427 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi Orang
2428 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya Orang
2429 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Orang
2430 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang
2431 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi Orang
2432 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi Orang
2433 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi Orang
2434 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan Orang
2435 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah Orang
2436 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi Unit
2437 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia Unit
2438 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan Orang
2439 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan Orang
2440 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman Kegiatan
2441 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA Orang
2442 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA Kegiatan
2443 Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota Dokumen
2444 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan Dokumen
2445 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak Dokumen
2446 Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi Dokumen
2447 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan Dokumen
2448 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota Dokumen
2449 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota Kegiatan
2450 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota Kegiatan
2451 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG Kegiatan
2452 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota Kegiatan
2453 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu Kegiatan
2454 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi Kegiatan
2455 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA Kegiatan
2456 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota Kegiatan
2457 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota Layanan
2458 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota Layanan
2459 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota Layanan
2460 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA Lembaga
2461 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota. Lembaga
2462 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi Organisasi
2463 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak Organisasi
2464 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak Organisasi
2465 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota Kegiatan
2466 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu Kegiatan
2467 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa saran/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota. Kegiatan
2468 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu Kegiatan
2469 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya. Perangkat Daerah
2470 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan Perangkat Daerah
2471 Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG Perangkat Daerah
2472 Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota Orang
2473 perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota Orang
2474 SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Orang
2475 SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota Orang
2476 SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota. Orang
2477 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG Kegiatan
2478 Fakir Miskin &Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya Orang
2479 Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif %
2480 Persentase PMKS terhadap Total Penduduk %
2481 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM) %
2482 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota %
2483 cakupan penanganan PMKS %
2484 Pesentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial %
2485 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial %
2486 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat %
2487 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap %
2488 Penanganan PMKS
2489 Jumlah PMKS Orang
2490 PMKS yang Tertangani Orang
2491 Persentase Penanganan PMKS %
2492 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Orang
2493 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Orang
2494 Jumlah Tagana Orang
2495 Jumlah Pendamping PKH Orang
2496 Capaian SPM Bidang Sosial
2497 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti %
2498 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti %
2499 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti %
2500 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti %
2501 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota %
2502 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Orang
2503 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti %
2504 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Orang
2505 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti %
2506 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti orang
2507 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti %
2508 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Orang
2509 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota %
2510 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Orang
2511 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. %
2512 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. KK
2513 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. KK
2514 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. KK
2515 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. %
2516 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Kasus
2517 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
2518 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial %
2519 Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan %
2520 Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani %
2521 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial %
2522 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota %
2523 Taman Makam Pahlawan %
2524 Persentase TMP yang Dikelola %
2525 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka) Angka
2526 Keterwakilan Legislatif Laki-laki %
2527 Keterwakilan Legislatif Perempuan %
2528 TPAK Laki-Laki %
2529 TPAK Perempuan %
2530 IPG Indeks
2531 IDG Indeks
2532 Persentase Kekerasan Perempuan %
2533 Persentase Kekerasan Anak %
2534 Indeks Kabupaten Layak Anak Indeks
2535 Persentase ARG pada belanja langsung APBD %
2536 Indeks Pembangunan Gender Indeks
2537 Indeks Pemberdayaan Gender Indeks
2538 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah %
2539 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD %
2540 Partisipasi perempuan di lembaga swasta %
2541 Rasio KDRT Rasio
2542 Partisipasi angkatan kerja perempuan %
2543 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu %
2544 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit %
2545 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum %
2546 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan %
2547 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan %
2548 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks
2549 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki %
2550 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan %
2551 Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki %
2552 Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan %
2553 Angka Harapan Hidup Laki-Laki %
2554 Angka Harapan Hidup Perempuan %
2555 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks
2556 Keterlibatan Perempuan di Parlemen %
2557 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi %
2558 Kondisi Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga %
2559 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin %
2560 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Dokumen
2561 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. %
2562 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. %
2563 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). %
2564 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). %
2565 Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan %
2566 Cakupan Perlindungan Perempuan %
2567 Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga %
2568 Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak %
2569 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) pratama/madya/nindya/utama/KLA
2570 Cakupan Perlindungan Anak %
2571 Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kebumen
2572 Jumlah Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Jiwa
2573 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Jiwa
2574 Jumlah korban AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum) anak sebagai pelaku Jiwa
2575 Jumlah korban kekerasan berbasis gender Jiwa
2576 Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen
2577 Jumlah perempuan sebagai PNS Orang
2578 Jumlah Perempuan sebagai anggota DPRD Orang
2579 Presentase keterwakilan perempuan di legislatif Orang
2580 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen
2581 Laki-Laki Orang
2582 Perempuan Orang
2583 Total Laki-laki dan Perempuan Orang
2584 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen
2585 Jumlah Korban Orang
2586 Rumah Tangga Orang
2587 Tempat Kerja Orang
2588 Sekolah Orang
2589 Fasilitas Umum Orang
2590 Lainnya Orang
2591 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
2592 Laki-laki Orang
2593 Perempuan Orang
2594 Peta Sebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2595 Peta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2596 Peta Personil Tagana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2597 Jumlah Benih Ternak yang beredar Jumlah Benih Ternak yang beredar Dosis
2598 Jumlah benih ternak yang bermutu Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan Dosis
2599 Jumlah benih ternak yang bersertifikat Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi Dosis
2600 Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu Dosis
2601 Jumlah Benih Ternak yang tersedia Banyaknya benih ternak yang tersedia Dosis
2602 Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu Ekor
2603 Jumlah bibit ternak yang bersertifikat Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi Ekor
2604 Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu Ekor
2605 Jumlah Bibit Ternak yang tersedia Banyaknya bibit ternak yang tersedia Ekor
2606 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas Dokumen
2607 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas Dokumen
2608 Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis Wilayah
2609 Jumlah Eksisting Puskeswan Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik Unit
2610 Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan Unit
2611 Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik Unit
2612 Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan Galur
2613 Jumlah galur yang dimanfaatkan Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan Galur
2614 Jumlah galur yang dinilai Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan Galur
2615 Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi Laporan
2616 Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi Laporan
2617 Jumlah hewan yang berhasil ditangani Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan Ekor
2618 Jumlah kader zoonosis Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Orang
2619 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis Laporan
2620 Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani Kasus
2621 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Kasus
2622 Jumlah layanan jasa medik veteriner Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner) Unit
2623 Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu Orang
2624 Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu Orang
2625 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan Laporan
2626 Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan Laporan
2627 Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota Laporan
2628 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi Laporan
2629 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi Laporan
2630 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi Laporan
2631 Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota Kasus
2632 Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah Unit
2633 Jumlah Petugas Medik Veteriner Banyaknya petugas medik veteriner di daerah Orang
2634 Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu Orang
2635 Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi Orang
2636 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan Ekor
2637 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan Ekor
2638 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan Ekor
2639 Jumlah Produksi Bibit Ternak Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan Ekor
2640 Jumlah Puskeswan yang dibangun Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan Unit
2641 Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan Unit
2642 Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan Rumpun
2643 Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan Rumpun
2644 Jumlah rumpun yang dinilai Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. Rumpun
2645 Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas Rumpun
2646 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan Ekor
2647 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan Ekor
2648 Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik Sertifikat
2649 Jumlah Sertifikat Veteriner HPM Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM Sertifikat
2650 Jumlah SKKH/SKPH HPM Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan Dokumen
2651 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti Wilayah
2652 Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan Laporan
2653 Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat. Unit Usaha
2654 Jenis pangan lokal Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) Laporan
2655 Konsumsi per kapita per tahun Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH Laporan
2656 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. Dokumen
2657 Data daerah rentan rawan pangan data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3. Laporan
2658 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala Dokumen
2659 Data Konsumsi Pangan Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 Dokumen
2660 Data Produksi Pangan Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara) Dokumen
2661 Data Stok Pangan Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 Dokumen
2662 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala Laporan
2663 Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala Laporan
2664 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi³ Dokumen
2665 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal Dokumen
2666 Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar Dokumen
2667 Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, label dan gizi pangan Dokumen
2668 Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki Unit
2669 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat Unit
2670 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala Laporan
2671 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Pelaksanaan Gelar Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi Laporan
2672 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan Dokumen
2673 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki Unit
2674 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota Laporan
2675 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun Dokumen
2676 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut. Dokumen
2677 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji Persentase
2678 data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Dokumen
2679 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara Ton
2680 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan Ton
2681 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah Ton
2682 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Dokumen
2683 Jumlah Bibit Ternak yang beredar Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Ekor
2684 Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas Galur
2685 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia Ton
2686 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan Unit
2687 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan Unit
2688 Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner Rekomendasi
2689 Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan Unit
2690 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan Unit
2691 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan Unit
2692 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu Laporan
2693 Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan Wilayah
2694 Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu Laporan
2695 Jumlah wilayah terkendali Zoonosis Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan Wilayah
2696 Indeks ketahanan pangan (angka) Angka
2697 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) %
2698 PPH %
2699 Ketersediaan energi dan protein perkapita
2700 Energi Kalori/kapita/hari
2701 Protein Gram/perkapita/hari
2702 Lemak Gram/kapita/hari
2703 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan %
2704 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan
2705 Jumlah Kebutuhan Pangan Ton
2706 Jumlah Ketersediaan Pangan Ton
2707 Skor (Pola Pangan Harapan) PPH
2708 Padi-padian %
2709 Umbi-umbian %
2710 Pangan Hewani %
2711 Minyak & Lemak %
2712 Buah/biji Berminyak %
2713 Kacang-kacangan %
2714 Gula %
2715 Sayur & Buah %
2716 Skor PPH %
2717 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
2718 Beras Kg/Kap/th
2719 Umbi-umbian Kg/Kap/th
2720 Pangan hewani Kg/Kap/th
2721 Sayur dan buah Kg/Kap/th
2722 Capaian Konsumsi Energi Per Kapita/Hari
2723 Padi-padian Kap/Hari
2724 Umbi-umbian Kap/Hari
2725 Pangan Hewani Kap/Hari
2726 Minyak & Lemak Kap/Hari
2727 Buah/biji Berminyak Kap/Hari
2728 Kacang-kacangan Kap/Hari
2729 Gula Kap/Hari
2730 Sayur & Buah Kap/Hari
2731 Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment) Kkal
2732 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
2733 Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan %
2734 Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan %
2735 Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya %
2736 Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan %
2737 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen
2738 Persentase kelompok/ gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya %
2739 Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan %
2740 Regulasi ketahanan pangan Dokumen
2741 Skor Pola Pangan Harapan Skor
2742 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kebumen
2743 Kebutuhan Pangan (Ton) Ton
2744 Produksi (ton) Ton
2745 Data Jumlah Desa Rawan Pangan Desa
2746 Jumlah Desa Rawan Pangan Prioritas 1, 2 dan 3 Desa
2747 Harga Rata-Rata Pangan Strategis %
2748 Koefisien Variasi
2749 Beras %
2750 Jagung %
2751 Kedelai %
2752 Cabe Merah Keriting %
2753 Bawang Merah %
2754 Telur Ayam Ras %
2755 Daging Ayam Ras %
2756 Daging Sapi %
2757 Gula Pasir %
2758 Minyak Goreng %
2759 Tepung Terigu %
2760 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton/Ha
2761 Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular %
2762 Nilai produksi perkebunan Rp
2763 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar/ Produktivitas pertanian per hektar per tahun Ton/Ha
2764 Cakupan bina kelompok petani Kelompok
2765 Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian
2766 Luas Lahan Pertanian M²
2767 Luas Alih Fungsi Lahan M²
2768 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten/Kota Berdasarkan Kajian Penyusunan Raperda LP2B
2769 Luas Lahan LP2B Ha
2770 Luas Lahan LCP2B Ha
2771 Luas Lahan KP2B Ha
2772 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
2773 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Desa Kelompok
2774 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kecamatan Kelompok
2775 Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan %
2776 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang Ekor
2777 Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian %
2778 Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak %
2779 Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular %
2780 Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian %
2781 Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian %
2782 Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian %
2783 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
2784 Adimulyo Ha
2785 Alian Ha
2786 Ambal Ha
2787 Ayah Ha
2788 Bonorowo Ha
2789 Buayan Ha
2790 Buluspesantren Ha
2791 Gombong Ha
2792 Karanganyar Ha
2793 Karanggayam Ha
2794 Karangsambung Ha
2795 Kebumen Ha
2796 Klirong Ha
2797 Kutowinangun Ha
2798 Kuwarasan Ha
2799 Mirit Ha
2800 Padureso Ha
2801 Pejagoan Ha
2802 Petanahan Ha
2803 Poncowarno Ha
2804 Prembun Ha
2805 Puring Ha
2806 Rowokele Ha
2807 Sadang Ha
2808 Sempor Ha
2809 Sruweng Ha
2810 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen
2811 Produktivitas padi (ton/ha) Ton/ha
2812 Produktivitas jagung (ton/ha) Ton/ha
2813 Produktivitas kedelai (ton/ha) Ton/ha
2814 Jumlah Curah Hujan
2815 Januari Mm
2816 Februari Mm
2817 Maret Mm
2818 April Mm
2819 Mei Mm
2820 Juni Mm
2821 Juli Mm
2822 Agustus Mm
2823 September Mm
2824 Oktober Mm
2825 November Mm
2826 Desember Mm
2827 Jumlah Hari Hujan
2828 Januari Hari
2829 Februari Hari
2830 Maret Hari
2831 April Hari
2832 Mei Hari
2833 Juni Hari
2834 Juli Hari
2835 Agustus Hari
2836 September Hari
2837 Oktober Hari
2838 November Hari
2839 Desember Hari
2840 Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok
2841 Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha)
2842 Total Luas Perkebunan Ha
2843 Luas Lahan Pertanian Ha
2844 Persentase Luas Lahan Perkebunan terhadap Luas Lahan Pertanian %
2845 Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha)
2846 Luas Panen Hortikultura Ha
2847 Luas Lahan Pertanian Ha
2848 Persentase Luas Lahan Perkebunan terhadap Luas Lahan Pertanian %
2849 Peta Sebaran dan Kondisi JIAT Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2850 Peta Sebaran dan Kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2851 Peta Sebaran Alsintan Yang Layak Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2852 Peta Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2853 Peta Sebarang Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2854 Peta Sebaran Tanamnan Non Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2855 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2856 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Tadah Hujan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2857 Peta Persebaran Luas Tanam Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2858 Peta Persebaran Luas Panen Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2859 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2860 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2861 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2862 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2863 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2864 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2865 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2866 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2867 Peta Persebaran Luas Tanam Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2868 Peta Persebaran Luas Panen Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2869 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kelapa (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2870 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Karet (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2871 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kopi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2872 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman kakao (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2873 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Tebu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2874 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman tembakau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
2875 Data Capaian IKLH Per tahun Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota Poin
2876 Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan Kelompok
2877 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain Dokumen
2878 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen
2879 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain Dokumen
2880 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud Laporan
2881 Nilai IKA n-1 Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku Poin
2882 Nilai IKLH n-1 Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL. Poin
2883 Nilai IKU n-1 Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku Poin
2884 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen
2885 Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut Titik
2886 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Usaha
2887 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Unit
2888 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock). Dokumen
2889 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut Titik
2890 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya Poin
2891 Tersusunnya dokumen IKLH Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL Dokumen
2892 Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Dokumen
2893 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Dokumen
2894 Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Dokumen
2895 Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Dokumen
2896 Hasil tangkapan yang di daratkan Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan Ton
2897 Hasil tangkapan yang dilelang Jumlah hasil tangkapan yang dilelang Ton
2898 Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Ton
2899 Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Ton
2900 Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Dokumen
2901 Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Dokumen
2902 kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota &Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota& Unit
2903 kelompok nelayan kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota Kelompok
2904 kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya Nelayan/KUB/Koperasi
2905 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB
2906 Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan) Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan Koperasi
2907 Nelayan kecil Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. Orang
2908 Pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab/Kota di perairan umum daratan Pelabuhan
2909 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil Kegiatan
2910 Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Dokumen
2911 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Dokumen
2912 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Pelaku Usaha
2913 Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil Yang Difasilitasi Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi Pelaku Usaha
2914 Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Yang Difasilitasi Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi Dokumen
2915 Permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Masuk Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk Dokumen
2916 Permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diproses Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses Rekomendasi
2917 Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diterbitkan Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan Dokumen
2918 Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Yang Diterbitkan &Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan& Dokumen
2919 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota TPI
2920 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil &Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil& Kegiatan
2921 Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil Unit
2922 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran Unit
2923 Data hasil Validasi KLHS a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya Laporan
2924 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK Laporan
2925 Dokumen DIKPLHD Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Dokumen
2926 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting 1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun Dokumen
2927 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku Dokumen
2928 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan Kelompok
2929 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan
2930 Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku Izin
2931 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan. Izin
2932 Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Izin
2933 Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah ritasi monitoring setiap Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Laporan
2934 Kegiatan pengurangan sampah 1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali Kegiatan
2935 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas Kelompok
2936 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan 1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya Kelompok
2937 Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya Dokumen
2938 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dokumen
2939 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup Dokumen
2940 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaga
2941 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan Lembaga
2942 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Data lokasi proklim di kabupaten/kota Lokasi
2943 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha
2944 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas
2945 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Entitas
2946 Nilai IKTL n-1 Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku Poin
2947 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan
2948 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah Dokumen
2949 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Dokumen
2950 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Dokumen
2951 Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Dokumen
2952 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit
2953 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Unit
2954 Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah Unit
2955 Volume timbulan sampah yang diangkut 1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA Ton
2956 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali Ton
2957 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan 1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton Ton
2958 Volume timbulan sampah yang diolah 1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton Ton
2959 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA 1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) Ton
2960 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen
2961 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi 1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala) Unit
2962 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan
2963 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Izin
2964 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Izin
2965 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Izin
2966 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Izin
2967 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit
2968 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dokumen
2969 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah Laporan
2970 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup Dokumen
2971 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Dokumen
2972 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku Dokumen
2973 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota Dokumen
2974 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi Dokumen
2975 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Orang
2976 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan
2977 Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Tersedianya data kebutuhan PPLHD Orang
2978 Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara Unit
2979 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi 1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun) Unit
2980 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit
2981 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit
2982 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit
2983 Persentase luas layanan pengumpulan sampah 1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU) %
2984 Tersusunnya dokumen IKPLHD Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah Dokumen
2985 Volume sampah yang didaur ulang 1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan Ton
2986 Volume sampah yang dimanfaatkan kembali tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali Ton
2987 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) Ton
2988 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya 1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton Ton
2989 Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 1. jumlah kegiatan pemantauan implementasi/pelaksanaan kebijakan 2. jumlah ritasi pelaksanaan pemantauan untuk setiap implementasi kebijakan per tahun Laporan
2990 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya Kelompok
2991 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan &Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan& Kelompok
2992 Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat. Ha
2993 Obat Ikan Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan. Unit
2994 Pakan Ikan Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan Unit
2995 pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen. Orang
2996 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan Dokumen
2997 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan Rekomendasi
2998 rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan &Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan& Rekomendasi
2999 sampel yang diuji Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Sampel
3000 Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun 1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya 3) Bangunan Operator adalah adalah tempat tinggal untuk Pengawas 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan selain benda sitaan 6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap 7) Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya 8) Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, dan kapal ikan illegal hasil tangkapan. Unit
3001 Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK Dokumen
3002 Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi Dokumen
3003 SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Dokumen
3004 Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) Rekomendasi
3005 Kapasitas TPA M³/Hari
3006 Kapasitas TPS M³/Hari
3007 Kapasitas TPS-3R M³/Hari
3008 Kapasitas TPST M³/Hari
3009 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Dokumen
3010 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Dokumen
3011 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Unit
3012 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Unit
3013 Jumlah TPS Unit
3014 Jumlah TPST Unit
3015 Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton
3016 Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton
3017 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton
3018 Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton
3019 Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Ton
3020 TPA TPA
3021 Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota Unit
3022 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Unit
3023 Jumlah TPS-3R Unit
3024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) %
3025 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) %
3026 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) %
3027 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota %
3028 Indeks Kualitas Air (IKA) %
3029 Indeks Kualitas Udara (IKU) %
3030 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) %
3031 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota %
3032 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota %
3033 Jumlah Pengawasan LH Orang
3034 Jumlah kegiatan usaha yang tidak taat Kegiatan
3035 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Unit
3036 Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Dokumen
3037 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen
3038 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Dokumen
3039 Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Dokumen
3040 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Dokumen
3041 Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks
3042 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks
3043 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks
3044 Laporan Inventarisasi GRK Dokumen
3045 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Dokumen
3046 Jumlah limbah B3 yang dikelola Kg
3047 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Unit
3048 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kegiatan
3049 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Unit
3050 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Pelatihan
3051 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Penghargaan
3052 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Aduan
3053 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten Data
3054 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di kabupaten %
3055 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen
3056 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Dokumen
3057 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Dokumen
3058 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Indeks
3059 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Indeks
3060 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Indeks
3061 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pelaku usaha
3062 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Diklat
3063 Penetapan hak MHA Jumlah
3064 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kegiatan
3065 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Unit
3066 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait lingkungan hidup Lembaga
3067 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Entitas
3068 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Pengaduan
3069 Timbulan sampah yang ditangani Ton
3070 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R %
3071 Persentase cakupan area pelayanan sampah %
3072 Persentase jumlah sampah yang tertangani %
3073 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota TPA/TPST/SPA
3074 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan %
3075 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan %
3076 Persentase Alih Fungsi Lahan %
3077 Indeks Ketahanan Air Indeks
3078 Kinerja Lingkungan Hidup %
3079 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks
3080 Indeks Kualitas Air Indeks
3081 Indeks Kualitas Udara Indeks
3082 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks
3083 Kinerja Penanganan Sampah %
3084 Persentase sampah terangkut %
3085 Persentase sampah terangkut/ persentase penanganan sampah perkotaan/ cakupan pelayanan sampah UPTD PALS %
3086 Sampah terangkut Ton
3087 Timbulan sampah perkotaan Ton
3088 Jumlah Penduduk Perkotaan Jiwa
3089 Jumlah TPS Unit
3090 Daya Tampung TPS Ton
3091 Subtotal Jumlah TPS (unit) Unit
3092 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (ton) Ton
3093 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (m3) m3
3094 Subtotal PENDUDUK TERALAYANI (jiwa) Jiwa
3095 Jumlah volume sampah yang terangkut M3
3096 Jumlah volume sampah yang dihasilkan / timbulan sampah M3
3097 Jumlah penduduk perkotaan Jiwa
3098 Jumlah Penduduk Yang Terlayani Jiwa
3099 Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk %
3100 Jumlah Unit Penampungan Sampah Unit
3101 TPS (Tempat Penampungan Sementara) Unit
3102 TD (Transfer Depo) Unit
3103 TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) Unit
3104 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R -Reduce Reuse Recycle) Unit
3105 Bank Sampah Unit
3106 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Unit
3107 Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya %
3108 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. %
3109 Indeks Kualitas Udara Indeks
3110 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Kebumen Jiwa
3111 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Prembun Jiwa
3112 Jumlah satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Lembaga/Komunitas
3113 Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim. Rp
3114 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
3115 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup %
3116 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota Dokumen
3117 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3118 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks
3119 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3120 Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah %
3121 Dokumen kehati yang dihasilkan Dokumen
3122 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3123 Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3 %
3124 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kegiatan
3125 Ijin dan pembinaan LB3 Ijin
3126 Verifikasi kegiatan LB3 Kegiatan
3127 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3128 Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan %
3129 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Unit
3130 Jumlah Ijin LH Unit
3131 Jumlah Pengawasn LH Unit
3132 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
3133 Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup %
3134 Jumlah Perdes Dokumen
3135 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
3136 Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup %
3137 Jumlah Titik pantau penghargaan LH Lokasi
3138 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3139 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat %
3140 Program Pengelolaan Persampahan
3141 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R %
3142 Data emisi berdasar Sektor (Giga CO2)
3143 ENERGI %
3144 IPPU %
3145 PERTANIAN %
3146 KEHUTANAN %
3147 LIMBAH %
3148 Konsumsi ikan Kebumen (kg/ka/th) Kg/Ka/Th
3149 Konsumsi ikan Jateng (kg/ka/th) Kg/Ka/Th
3150 Konsumsi ikan Nasional (kg/ka/th) Kg/Ka/Th
3151 Produksi Perikanan Tangkap Kg
3152 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp
3153 Produksi Perikanan Budidaya Kg
3154 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Rp
3155 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Kg
3156 Produksi perikanan Ton
3157 Produksi perikanan %
3158 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Kg
3159 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Rp
3160 Produksi Garam Kg
3161 Nilai Produksi Garam Rp
3162 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Ton
3163 Target peningkatan produksi pengolahan Ton
3164 Target produksi pengolahan Ton
3165 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Rp
3166 Angka Konsumsi ikan Kg/Ka/Tahun
3167 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok
3168 Konsumsi ikan %
3169 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kg/Ka/Tahun
3170 Target AKI
3171 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap %
3172 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya %
3173 Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan %
3174 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan %
3175 Peta RTH Publik Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3176 Data Kependudukan Kabupaten/Kota Data Kependudukan adalah data agregat sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen
3177 Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan Data Kependudukan sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk. Dokumen
3178 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Data Kependudukan sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sudah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester. Dokumen
3179 Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Jumlah dokumen Data Kependudukan sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk yang sudah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester. Dokumen
3180 Data yang telah diolah dan disajikan Dokumen
3181 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Dokumen
3182 Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Dokumen
3183 Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting Dokumen
3184 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Dokumen
3185 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen
3186 Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk Laporan
3187 Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Laporan
3188 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Laporan
3189 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Laporan
3190 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan
3191 Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Layanan
3192 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk Orang
3193 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil Orang
3194 Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) Data
3195 Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota Lembaga
3196 Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, KK, dan KIA) bagi setiap bayi yang lahir di RS/Faskes tersebut Faskes
3197 Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Dokumen
3198 Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Dokumen
3199 Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Dokumen
3200 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan
3201 Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan Laporan
3202 Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan Laporan
3203 Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Laporan
3204 Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan %
3205 perekaman KTP elektronik %
3206 persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA %
3207 kepemilikan akta kelahiran %
3208 jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama OPD
3209 persentase penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) %
3210 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk %
3211 Rasio bayi berakte kelahiran %
3212 Rasio pasangan berakte nikah/perkawinan %
3213 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK %
3214 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) %
3215 Cakupan penerbitan akta kelahiran %
3216 Jumlah Penduduk Jiwa
3217 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin:
3218 a) Laki-Laki Jiwa
3219 b) Perempuan Jiwa
3220 laju pertumbuhan penduduk %
3221 Kepadatan Penduduk Jiwa/Km
3222 angka ketergantungan %
3223 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
3224 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga %
3225 Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terhadap jumlah penduduk %
3226 Cakupan Akte Kelahiran %
3227 Cakupan Akte Kematian %
3228 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
3229 Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk %
3230 Cakupan Layanan Pencatatan Sipil %
3231 Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan %
3232 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen
3233 Laki-laki orang
3234 Perempuan orang
3235 Penduduk Total orang
3236 Sex Rasio Kabupaten Kebumen %
3237 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia
3238 Jumlah Penduduk Pria
3239 75+Tahun Orang
3240 70 - 74 Tahun Orang
3241 65 - 69 Tahun Orang
3242 60 - 64 Tahun Orang
3243 55 - 59 Tahun Orang
3244 50 - 54 Tahun Orang
3245 45 - 49 Tahun Orang
3246 40 - 44 Tahun Orang
3247 35 - 39 Tahun Orang
3248 30 - 34 Tahun Orang
3249 25 - 29 Tahun Orang
3250 20 - 24 Tahun Orang
3251 15 - 19 Tahun Orang
3252 10 - 14 Tahun Orang
3253 5 - 9 Tahun Orang
3254 0 - 4 Tahun Orang
3255 Jumlah Penduduk Wanita
3256 75+Tahun Orang
3257 70 - 74 Tahun Orang
3258 65 - 69 Tahun Orang
3259 60 - 64 Tahun Orang
3260 55 - 59 Tahun Orang
3261 50 - 54 Tahun Orang
3262 45 - 49 Tahun Orang
3263 40 - 44 Tahun Orang
3264 35 - 39 Tahun Orang
3265 30 - 34 Tahun Orang
3266 25 - 29 Tahun Orang
3267 20 - 24 Tahun Orang
3268 15 - 19 Tahun Orang
3269 10 - 14 Tahun Orang
3270 5 - 9 Tahun Orang
3271 0 - 4 Tahun Orang
3272 Jumlah Penduduk Pria dan Wanita
3273 75+Tahun Orang
3274 70 - 74 Tahun Orang
3275 65 - 69 Tahun Orang
3276 60 - 64 Tahun Orang
3277 55 - 59 Tahun Orang
3278 50 - 54 Tahun Orang
3279 45 - 49 Tahun Orang
3280 40 - 44 Tahun Orang
3281 35 - 39 Tahun Orang
3282 30 - 34 Tahun Orang
3283 25 - 29 Tahun Orang
3284 20 - 24 Tahun Orang
3285 15 - 19 Tahun Orang
3286 10 - 14 Tahun Orang
3287 5 - 9 Tahun Orang
3288 0 - 4 Tahun Orang
3289 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen
3290 Jumlah lulusan S1 %
3291 Jumlah lulusan S2 %
3292 Jumlah lulusan S3 %
3293 Jumlah lulusan S1/S2/S3 %
3294 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen
3295 Jumlah Penduduk Usia <15 thn %
3296 Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun %
3297 Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2) %
3298 Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64 %
3299 Jumlah Penduduk Per Kecamatan
3300 Ayah Orang
3301 Buayan Orang
3302 Puring Orang
3303 Petanahan Orang
3304 Klirong Orang
3305 Buluspesantren Orang
3306 Ambal Orang
3307 Mirit Orang
3308 Bonorowo Orang
3309 Prembun Orang
3310 Padureso Orang
3311 Kutowinangun Orang
3312 Alian Orang
3313 Poncowarno Orang
3314 Kebumen Orang
3315 Pejagoan Orang
3316 Sruweng Orang
3317 Adimulyo Orang
3318 Kuwarasan Orang
3319 Rowokele Orang
3320 Sempor Orang
3321 Gombong Orang
3322 Karanganyar Orang
3323 Karanggayam Orang
3324 Sadang Orang
3325 Karangsambung Orang
3326 Data Sebaran Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis kelamin di Kabupaten Kebumen
3327 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Per Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3328 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Laki laki Per Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3329 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Perempuan Per Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3330 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Usia Balita (Usia 0 - 5 Tahun) Perdesa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3331 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD (usia 6-12 Tahun) Perdesa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3332 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP (usia 13-15 Tahun) Perdesa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3333 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA (usia 16 - 18 Tahun) Perdesa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3334 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Usia Lansia (usia 60 Tahun Keatas) Perdesa di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3335 BUM Desa di Kabupaten/Kota Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. Dokumen
3336 Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa Fasilitasi penamaan dan kode desa merupakan fasilitasi terkait validasi usulan perubahan nama atau perbaikan redaksional nama desa serta usulan pemutakhrian kode desa akibat ketidaksesuaian kondisi faktual maupun akibat penataan desa. Desa
3337 Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya. Desa
3338 Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa. Dokumen
3339 Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen
3340 Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel Dokumen
3341 Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa Dokumen
3342 Dokumen pengelolaan keuangan desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. khusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumen-dokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya Dokumen
3343 Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa Dokumen
3344 Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan
3345 Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran. Laporan
3346 Laporan penyelenggaraan musyawarah desa Laporan
3347 Lembaga adat di Kabupaten/Kota Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA Lembaga Adat
3348 Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa 1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa Peraturan Desa
3349 Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis Dokumen
3350 Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat (Provinsi)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupaka proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa Desa
3351 Peta desa Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Pusat terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa oleh Tim PPBDes Tingkat Kabupaten/Kota dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Tim PPBDes Tingkat Provinsi untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi. Adapun Batas Desa adalah pembatas administrasi wilayah pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda berupa alam seperti igir/punggung (watershed), gunung/pegunungan sungai median dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Dokumen
3352 Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat Lembaga Desa dan Desa Adat
3353 SDM anggota BPD (provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah Orang
3354 Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dokumen
3355 Tingkat perkembangan desa Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. Desa
3356 Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Orang
3357 Persentase Desa Mandiri (%) %
3358 Indeks Desa Membangun Indeks
3359 Persentase Pengentasan Desa tertinggal %
3360 Persentase peningkatan satatus desa mandiri %
3361 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) %
3362 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK %
3363 Persentase PKK aktif %
3364 Persentase Posyandu aktif %
3365 Indeks Desa Membangun (IDM) %
3366 Desa mandiri Desa
3367 Desa maju Desa
3368 Desa berkembang Desa
3369 Desa tertinggal Desa
3370 Desa sangat tertinggal Desa
3371 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lembaga
3372 Penilaian BUMDes tingkat dasar Lembaga
3373 Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh Lembaga
3374 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang dan Maju Lembaga
3375 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang Lembaga
3376 Penilaian BUMDes Tingkat Maju Lembaga
3377 Penilaian BUMDes Tingkat Dasar Lembaga
3378 Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh Lembaga
3379 Jumlah PKK PKK
3380 Jumlah PKK aktif PKK
3381 Presentase PKK aktif %
3382 Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelompok
3383 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok
3384 Jumlah desa tertinggal. Desa
3385 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan Desa
3386 Jumlah Desa Mandiri. Desa
3387 Jumlah daerah tertinggal. Desa
3388 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. %
3389 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah %
3390 Persentase Desa Tertata %
3391 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa %
3392 Jumlah BUMDes yang Meningkat Klasifikasinya Lembaga
3393 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
3394 Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi %
3395 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen 2024
3396 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen
3397 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Dokumen
3398 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dokumen
3399 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Orang
3400 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Laporan
3401 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen
3402 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Laporan
3403 asilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Laporan
3404 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Dokumen
3405 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Dokumen
3406 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Orang
3407 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Dokumen
3408 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Orang
3409 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen
3410 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan
3411 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan
3412 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen
3413 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Lembaga
3414 Bimtek Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Orang
3415 Bimtek Anggota BPD Tahun 2024 Orang
3416 Pembinaan Pencegahan Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kebumen Tahun 2024 dalam Kegiatan Konferensi Kades/Sekdes Orang
3417 Peningkatan Kapasitas BPD Tahun 2024 Orang
3418 Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 Desa
3419 Sosilaisasi Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Tahun 2023 Desa
3420 Bimtek IDM dan Desmeli Tahun 2023 Desa
3421 Bimtek Anggota BPD Tahun 2023 Orang
3422 Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana Tahun 2023 Desa
3423 Sosialisasi ADD dan DD Tahun 2024 Desa
3424 Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Aset Desa Tahun 2014 Desa
3425 Sosialiasi Sipades Desa
3426 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen
3427 Jumlah Desa Desa
3428 Capaian Kinerja Urusan Bumdes Kabupaten Kebumen Desa
3429 Jumlah Bumdes Desa
3430 Bumdes Berkembang Lembaga
3431 Bumdes Maju Lembaga
3432 Total Lembaga
3433 % Persentase Bumdes %
3434 Bumdes Dasar %
3435 Bumdes Tumbuh %
3436 Bumdes Berkembang %
3437 Bumdes Maju %
3438 Peta Persebaran Jumlah Dusun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3439 Peta Persebaran Jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3440 Peta Persebaran Jumlah RW per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3441 Peta Persebaran Jumlah Posyandu per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3442 Peta Persebaran Jumlah BUMDes Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3443 Peta Persebaran Jumlah BUMDesma Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3444 Peta Persebaran Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3445 Peta Sebaran Titik Lokasi Wisata Desa per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3446 Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen
3447 Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen
3448 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan. Unit Usaha
3449 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Unit Usaha
3450 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Unit Usaha
3451 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi. Unit Usaha
3452 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Unit Usaha
3453 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Unit Usaha
3454 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unit Usaha
3455 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unit Usaha
3456 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Usaha
3457 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Usaha
3458 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi. Unit Usaha
3459 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. Unit Usaha
3460 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Orang
3461 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unit Usaha
3462 Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unit Usaha
3463 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Unit Usaha
3464 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Unit Usaha
3465 Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. Unit Usaha
3466 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Unit Usaha
3467 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Unit Usaha
3468 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Unit Usaha
3469 Agen dan Pasar Rakyat Unit
3470 Gudang yang telah terdaftar Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Unit
3471 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan
3472 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan
3473 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Kegiatan
3474 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Kegiatan
3475 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Kegiatan
3476 Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan
3477 Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Kegiatan
3478 Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi
3479 Pameran Dagang Lokal yang Diikuti Kegiatan
3480 Pameran Dagang Nasional yang Diikuti Kegiatan
3481 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Unit
3482 Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kegiatan
3483 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kegiatan
3484 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan Kegiatan
3485 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Kegiatan
3486 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Kegiatan
3487 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Kegiatan
3488 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur Kegiatan
3489 Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Unit
3490 Pelaku Usaha Ekspor Pelaku Usaha
3491 Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha
3492 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Kegiatan
3493 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kegiatan
3494 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace Kegiatan
3495 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan Kegiatan
3496 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Kegiatan
3497 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan
3498 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan
3499 Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen Kegiatan
3500 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pelaku Usaha
3501 Produk Unggulan Daerah Produk
3502 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan
3503 Sarana Distribusi Perdagangan Unit
3504 Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Unit
3505 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM
3506 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Laporan
3507 Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Laporan
3508 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Laporan
3509 Pembangunan Sumber Daya Manusia Laporan
3510 Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Laporan
3511 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Laporan
3512 Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dokumen
3513 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Laporan
3514 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Data
3515 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Data
3516 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Kabupaten/Kota Data
3517 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dokumen
3518 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Unit Usaha
3519 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) %
3520 Kontribusi Perindustrian dalam PDRB %
3521 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi %
3522 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP %
3523 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait %
3524 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait %
3525 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota %
3526 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Dokumen
3527 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok
3528 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
3529 Nilai total PDRB Juta Rp
3530 Nilai Sektor Industri Pengolahan Juta Rp
3531 Kontribusi %
3532 Pertumbuhan Industri Kabupaten/Kota
3533 Jumlah Industri Kecil Menengah Unit
3534 Jumlah Industri Besar Unit
3535 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. %
3536 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. %
3537 Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai %
3538 Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi %
3539 Jumlah Dokumen Informasi Industri Dokumen
3540 Disparitas Harga (%) %
3541 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) %
3542 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB %
3543 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) %
3544 Persentase kinerja realisasi pupuk %
3545 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku %
3546 Ekspor Bersih Perdagangan Rp
3547 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB
3548 Nilai total PDRB ADHB Juta Rp
3549 Nilai Sektor Perdagangan Juta Rp
3550 Kontribusi %
3551 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
3552 Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik %
3553 Jumlah usaha perdagangan berizin Usaha
3554 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
3555 Nilai Pendapatan Retribusi Pasar %
3556 Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar %
3557 Nilai Ekspor Perdagangan Rp
3558 Persentase UTTP yang Tertera %
3559 Cakupan Pemasaran Produk UMKM %
3560 Rasio Kewirausahaan (%) %
3561 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) %
3562 Persentase Koperasi Aktif Indeks
3563 Persentase Pertumbuhan UMKM %
3564 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas %
3565 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha %
3566 Persentase koperasi aktif %
3567 Persentase UKM non BPR/LKM aktif %
3568 Persentase Usaha Mikro dan Kecil %
3569 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3570 Persentase koperasi aktif %
3571 Omset Koperasi (x Rp 1000) Rp
3572 Omset per koperasi (xRp1000) Rp
3573 Usaha Mikro dan Kecil Unit
3574 Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina Unit
3575 Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas Unit
3576 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan %
3577 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit %
3578 Persentase Koperasi Sehat %
3579 Persentase SDM Koperasi yang Kompeten %
3580 Persentase Advokasi kepada Koperasi %
3581 Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas %
3582 Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya Unit Usaha
3583 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3584 Persentase koperasi aktif %
3585 Omset Koperasi (Rp 000) Rp
3586 Omset per koperasi (Rp 000) Rp
3587 Usaha Mikro dan Kecil UMK
3588 Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina UMK
3589 Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas UMK
3590 Peta Persebaran dan Kondisi Koperasi Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3591 Peta Persebaran Jumlah Pasar Rakyat (Pemda) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3592 Peta Persebaran Jumlah Agen LPG 3 Kg Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3593 Peta Persebaran Jumlah Distributor Pupuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3594 Nama Domain Pemerintah Daerah Domain
3595 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah Domain
3596 Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dokumen
3597 Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dokumen
3598 Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah -Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Dokumen
3599 Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah Dokumen
3600 Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo -Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Dokumen
3601 Data dan informasi dibagipakaikan - Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain Data
3602 Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah -Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah Unit
3603 Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah -Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Unit
3604 Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah
3605 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Perangkat Daerah
3606 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah -Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah Aplikasi
3607 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Aplikasi
3608 Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik Kb
3609 Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah
3610 Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas -Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah
3611 Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo - Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. Titik
3612 Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah -Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain Aplikasi
3613 Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo -Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik. Aplikasi
3614 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan -Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB Aplikasi
3615 Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional -Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Layanan
3616 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda -Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan
3617 Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda -Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan
3618 SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda -Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK Surat Keputusan
3619 Server yang dikelola pemerintah daerah Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah Unit
3620 Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah Persentase
3621 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah - jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS. Unit
3622 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah - Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment) Unit
3623 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah - Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control) Unit
3624 Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah - Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output Unit
3625 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Dokumen
3626 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE - jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Dokumen
3627 SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi Orang
3628 Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas - Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen
3629 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas - Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat Inovasi
3630 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE -Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Orang
3631 Audit TIK internal -Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK Dokumen
3632 Audit TIK eksternal -Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK Dokumen
3633 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara Aduan
3634 Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) Aduan
3635 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) Kanal
3636 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau 1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7] Laporan
3637 Konten Foto - Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera Konten Digital
3638 Konten Teks - Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya Konten
3639 Konten Grafis - Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual Konten
3640 Konten Audio Video - Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan Konten
3641 Konten Audio - Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan Konten
3642 Konten digital yang menggunakan bahasa setempat -Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi Konten
3643 Pertemuan tatap muka - Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum) Kegiatan
3644 Diseminasi melalui Media Berbayar - Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar Kegiatan
3645 Media cetak yang dikelola Pemda -Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Media
3646 Saluran TV yang dikelola pemda -Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda Saluran
3647 Radio milik Pemerintah Daerah Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah Radio
3648 Media Online yang dikelola oleh Pemda Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda Media
3649 Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda Media
3650 Siaran pers yang dibuat -Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. Siaran Pers
3651 Siaran pers yang dimuat di media Jumlah Siaran pers yang dimuat di media Siaran Pers
3652 Komunitas Informasi Masyarakat -Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM ) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Komunitas
3653 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Website
3654 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali SK/website
3655 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. SK/website
3656 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah SK/website
3657 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik Orang
3658 Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah -Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika -Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. Laporan
3659 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota Perangkat Daerah
3660 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Dokumen
3661 Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data Dokumen
3662 Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat. Dokumen
3663 Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Dokumen
3664 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data. Persentase
3665 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik. Dokumen
3666 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. Orang
3667 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD. Persentase
3668 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data. Laporan
3669 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Dokumen
3670 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah
3671 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
3672 Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan
3673 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan. Laporan
3674 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik Laporan
3675 Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan
3676 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka) Angka
3677 Persentase Rumah Tangga dengan akses internet %
3678 Indeks SPBE Indeks
3679 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo %
3680 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi %
3681 Indeks SPBE
3682 Jumlah OPD yang memiliki akses internet OPD
3683 Jumlah sistem informasi yang ada Sistem
3684 Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemkab Titik
3685 Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Media
3686 Jumlah radio komunikasi yang aktif Unit
3687 Jumlah Kecamatan yang terakses jaringan fiber optik Kecamatan
3688 Jumlah Desa yang terakses jaringan fiber optic Desa
3689 Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. skor 90-100
3690 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sertifikat
3691 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). %
3692 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. %
3693 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. %
3694 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. pengunjung
3695 Indeks PPID %
3696 Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE Nilai
3697 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Kebumen
3698 PT, Telkomsel Menara
3699 PT, Indosat Menara
3700 PT, XL Axiata Menara
3701 PT, Hutchinson Cp Tel, (Three) Menara
3702 PT, Mobile 8 (fren) Menara
3703 Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Aktif
3704 Bagian Hukum JDIH Aplikasi
3705 Bagian Organiasasi (e-SAKIP, E-LETTER, SIDODIK, SKM ONLINE) Aplikasi
3706 Bagian PBJ (SIMADA, LPSE KEBUMEN) Aplikasi
3707 Bappeda (SEMARAK, JURNAL KEBUMEN, Kebumen International Expo) Aplikasi
3708 BKPSDM (SIMPEG, E-PRESENSI, E-KINERJA) Aplikasi
3709 BPKPD (BPHTB, E-LOCAL TAX, SIKOPAT, SI PBB, SCR KEBUMEN, SIKENDI, SIMPAN, SIDAMEN, SIDAT KEDATON, SIMBANKEU, SIBUBA, SIPATMA) Aplikasi
3710 Dinas PMD (DESA ONLINE, SISKEUDES, SIPADESA) Aplikasi
3711 Dinkes PPKB (SPGDT, SIMPUS, CORONA KEBUMEN, SIMKIA, TELESANTRI) Aplikasi
3712 Dinsos P3A (SIKS-NG, KKS KEBUMEN, SOBATKU, SIKS DJ, SIGA, SIMFONI) Aplikasi
3713 Disarpus (SIARTIS, INISLite, KLA, iKebumen, Kunang-kunang) Aplikasi
3714 Disdikpora (SIPA PTK, SITAPAK GURU, PPDB ONLINE, GKB Kebumen) Aplikasi
3715 Disdukcapil (SIAK, LAYAK MENIKAH IJABAH, E-Office, SIDASI) Aplikasi
3716 Diskominfo (PPID, KEBUMEN ON NEWS, PORTAL DESA, PEMERINGKATAN SUBDOMAIN, LAPORBUB KEBUMEN, SATUDATA KEBUMEN, AGENDA PERANGKAT DAERAH, KERTAS, OPEN DATA KEBUMEN, ESIGN KEBUMEN, SITEKTONIK, SMART CITY KEBUMEN, TBP, KERISPATIH) Aplikasi
3717 Disnaker (Bursa Kerja Online) Aplikasi
3718 Disparbud (E-Tiket Wisata) Aplikasi
3719 Disperindag KUKM ( SIRDA, SP2KP, SIHATI, SIMATRIK, SIMBOK,SIMBOK BLONJO, KOPERASI KEBUMEN, LAPOR PASAR, DATABASE UMKM, SATUDATA KUKM, Kebumen Beach Half Marathon) Aplikasi
3720 Disperkim Hub(KERIS UBKB, ATCS, SIRUMAH, SIMPRITANE) Aplikasi
3721 Distapang ( Sistem Informasi Database Kartu Ternak, SITAMPAN, SIJARI) Aplikasi
3722 DLHKP (SIMUSPER,SARANA TANGKAP IKAN, DATABASE IKAN, SIBOLANK, SATU DATA KKP,E-PUSPA, E-SERVICE, SIPSN, IKLH, AMDALNET) Aplikasi
3723 DPMPTSP (SIPERI, One Single Submition (OSS), PRO INVESTASI KEBUMEN) Aplikasi
3724 DPUPR (SIMBG, Emonitoring DAK,Epaksi, GEOPORTAL KEBUMEN, SITARU REMEN) Aplikasi
3725 Inspektorat (Whistle Blowing System (WBS), E-LHKPN, SIPTL, SIHARKA, SIMWAS, SIHARKA, E-GOL KPK, KAPABILITAS APIP, JAGA ID, SISWASKEUDES) Aplikasi
3726 PKK Kebumen (SIM PKK) Aplikasi
3727 PMI Kebumen (Bulan Dana PMI) Aplikasi
3728 RSUD DR. Soedirman (TV MEDIA RSUD KEBUMEN, SIMIKIR, SIDOKAR, SIMRS, PENDAFTARAN ONLINE) Aplikasi
3729 RSUD Prembun (SIMRS, SISMADAK, SIMKES RSUDP, SIMUTU) Aplikasi
3730 Satpol PP (SIM SATPOL PP, PANTAUPROKES, SIMASJATENG) Aplikasi
3731 UPT (LABKESDA ELABKES) Aplikasi
3732 Kondisi Infrastruktur Digital Kabupaten Kebumen Aplikasi
3733 Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G Aplikasi
3734 Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat Aplikasi
3735 Jumlah lokasi wireless untuk publik Aplikasi
3736 Akses internet terpusat (didistribusikan) Aplikasi
3737 Jaringan antar-SKPD (pelayanan FO) Aplikasi
3738 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah %
3739 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah %
3740 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Integrasi
3741 Kinerja Urusan Statistik
3742 Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan Dokumen
3743 Statisik Sektoral Kabupaten/Kota Dokumen
3744 Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP %
3745 Indeks KAMI Indeks
3746 Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks
3747 Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintahan
3748 OPD OPD
3749 Kecamatan Kecamatan
3750 Desa/ Kelurahan Desa/Kelurahan
3751 Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan %
3752 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. Orang
3753 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. Orang
3754 Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi istilah Data Non Perizinan Berbasis Risiko Dokumen
3755 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; & Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.& Dokumen
3756 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; & Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.& Dokumen
3757 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat. Orang
3758 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Orang
3759 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan Orang
3760 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Orang
3761 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Orang
3762 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. Dokumen
3763 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Unit Usaha
3764 Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Unit Usaha
3765 Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Unit Usaha
3766 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi Dokumen
3767 Realisasi Investasi Miliar Rupiah
3768 Pertumbuhan Investasi %
3769 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota %
3770 Jumlah perizinan yang dikeluarkan Izin terbit (dokumen)
3771 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Pelaku usaha
3772 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar rupiah
3773 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) %
3774 Persentase peningkatan investasi %
3775 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
3776 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Miliar rp
3777 Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah Dokumen
3778 Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik %
3779 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiba yang harus dipenuhi Pelaku Usaha Kegiatan Usaha
3780 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi %
3781 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu (%) %
3782 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Rupiah
3783 Jumlah nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) (Rp juta) Rupiah
3784 Jumlah nilai investasi Luar Negeri (PMA) rupiah
3785 Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN) Pelaku usaha
3786 Jumlah Investor Luar Negeri (PMA) Pelaku usaha
3787 Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) Orang
3788 Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen
3789 Izin pemasangan reklame Dokumen
3790 Izin apotek Dokumen
3791 Izin toko obat Dokumen
3792 Izin optik Dokumen
3793 Izin depot air minum Dokumen
3794 Izin lembaga pelatihan kerja Dokumen
3795 Izin lokasi Dokumen
3796 Izin operasional rumah sakit Dokumen
3797 Izin operasional klinik pratama Dokumen
3798 Izin laboratorium klinik pratama Dokumen
3799 Izin Penggunaan alun-alun Dokumen
3800 Sektor Primer Rupiah
3801 Sektor Sekunder Rupiah
3802 Sektor Tersier Rupiah
3803 Peta Persebaran Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan NIB Terbit Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3804 Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan - Adat istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. - Media Luar ruangan : Media Luar ruangan adalah media yang berukuran besar dipasang ditempat-tempat terbuka seperti dipinggir jalan, dipusat keramaian atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bus kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya. Dokumen
3805 Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya &- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dokumen
3806 Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan &- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. - Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Dokumen
3807 Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah - Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Dokumen
3808 Laporan Even Penggiat Seni - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Laporan
3809 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan - Program : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Laporan
3810 Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Laporan
3811 Lembaga kebudayaan yang dibina - Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Lembaga
3812 Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Wisata : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara Lembaga
3813 Lembaga, Adat yang dibina - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga
3814 Objek Budaya Bahari yang dikembangkan Objek budaya adalh objek wisata yang daya tariknya bersumber pada objek kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, dan atraksi kesenian. Objek
3815 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3816 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3817 Objek Cagar Budaya yang dilindungi - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3818 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3819 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3820 Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek
3821 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Objek
3822 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Objek
3823 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Objek
3824 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Objek
3825 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Objek
3826 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan - Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Objek
3827 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Objek
3828 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, - Perlindungan : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Objek
3829 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan - Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Objek
3830 Pakaian dan Perlengkapan Adat pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama Unit
3831 Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina - Penghayat Kepercayaan : Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang
3832 Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) Orang
3833 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat Orang
3834 Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat Orang
3835 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat Orang
3836 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat Orang
3837 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) Orang
3838 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) Orang
3839 Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Orang
3840 Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Dokumen
3841 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Dokumen
3842 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019 Promosi
3843 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Mengacu ke Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional Dokumen
3844 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota Dokumen
3845 Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional Dokumen
3846 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling Lokasi
3847 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) Dokumen
3848 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) Dokumen
3849 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata Dokumen
3850 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen
3851 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Dokumen
3852 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota Unit
3853 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Unit
3854 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen
3855 Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Orang
3856 Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf Data yang berisi terkait perizinan atau legalisasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Parekraf Data
3857 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Bangunan dan Lingkungan
3858 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Bangunan dan Lingkungan
3859 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bantuan Teknis
3860 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Kawasan
3861 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan
3862 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Kawasan
3863 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya
3864 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya
3865 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya
3866 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan %
3867 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (orang) Orang
3868 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%) %
3869 Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen) %
3870 Terlestarikannya Cagar Budaya %
3871 Penyelenggaraan festival seni dan budaya %
3872 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan %
3873 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi %
3874 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu %
3875 Persentase Kesenian yang Dikembangkan %
3876 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan %
3877 Jumlah Situs/Cagar Budaya yang Dilestarikan Situs/Cagar Budaya
3878 Jumlah situs atau cagar budaya yang dilestarikan Situs/Cagar Budaya
3879 Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan Benda
3880 Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan Benda
3881 Jumlah Grup Kesenian Grup
3882 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Seni budaya
3883 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
3884 Kuda Lumping Unit
3885 Ketoprak Unit
3886 Wayang Kulit Unit
3887 Campursari Unit
3888 Angguk Unit
3889 Rebana Unit
3890 Karawitan Unit
3891 Jamjaneng Unit
3892 Calung Unit
3893 Lengger Unit
3894 Seni Peran Unit
3895 Sanggar Seni Unit
3896 Cepetan Unit
3897 Angklung Unit
3898 Teater Unit
3899 Jumlah Sanggar Seni Sanggar
3900 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang) Orang
3901 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) %
3902 Kontribusi Pariwisata terhadap PAD %
3903 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku %
3904 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD %
3905 Kunjungan wisata Orang
3906 Lama kunjungan Wisata Hari
3907 PAD sektor pariwisata Rp
3908 Jumlah kunjungan wisatawan Orang
3909 Mancanegara Orang
3910 Nusantara Orang
3911 Lama tinggal wisatawan %
3912 Jumlah wisata yang dikelola Pemda Objek wisata
3913 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Orang
3914 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah %
3915 Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata %
3916 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan %
3917 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina %
3918 Daftar Kunjungan di 9 Obwis Yang dikelola Pemda (ORANG)
3919 Goa Jatijajar Orang
3920 Goa Petruk Orang
3921 Pantai Karangbolong Orang
3922 Pantai Logending Orang
3923 Pantai Petanahan Orang
3924 Pantai Suwuk Orang
3925 PAP. Krakal Orang
3926 Waduk Sempor Orang
3927 Waduk Wadaslintang Orang
3928 Pendapatan di 9 Daya tarik wisata Kabupaten Kebumen
3929 Goa Jatijajar Rp
3930 Goa Petruk Rp
3931 Pantai Karangbolong Rp
3932 Pantai Logending Rp
3933 Pantai Petanahan Rp
3934 Pantai Suwuk Rp
3935 PAP Krakal Rp
3936 Waduk Sempor Rp
3937 Waduk Wadaslintang Rp
3938 Daftar Obwis yang dikelola masyarakat
3939 Pantai Menganti Orang
3940 Surumanis Orang
3941 Rahayu River Tubing Orang
3942 Pantai Bocor Orang
3943 Lembupurwo Orang
3944 Waduk Jembangan Orang
3945 Sagara View Orang
3946 Pitris Orang
3947 Purangga Park Orang
3948 Peniron Orang
3949 Sendangdalem Kecamatan Padureso Orang
3950 Desa Cangkring Kecamatan Sadang Orang
3951 Desa Wisata Karangsambung Orang
3952 Pantai Mliwis Orang
3953 Desa Wisata Gunungsari Orang
3954 Desa Wisata Buayan Orang
3955 Desa Wisata Penusupan Orang
3956 Desa Wisata Seboro Orang
3957 Pantai Lampon Orang
3958 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3959 Goa Jatijajar Orang
3960 PAP Krakal Orang
3961 Goa Petruk Orang
3962 Pantai Logending Orang
3963 Pantai Suwuk Orang
3964 Pantai Petanahan Orang
3965 Waduk Sempor Orang
3966 Waduk Wadaslintang Orang
3967 Pantai Karangbolong Orang
3968 OBWIS SWASTA: Orang
3969 Desa Pejagatan Orang
3970 Desa Kenoyojayan/ Pantai Mliwis Orang
3971 Desa Semali Orang
3972 Desa Wonosari Orang
3973 Desa Grenggeng Orang
3974 Desa Wonoharjo Orang
3975 Desa Pandansari Orang
3976 Desa Karangsambung/ Pentulu Indah Orang
3977 Desa Rahayu
3978 Desa Sendangdalem Orang
3979 Desa Karanggayam - Purangga Park Orang
3980 Desa Cangkring - Sadang Orang
3981 Desa Seboro Orang
3982 Desa Temanggal Orang
3983 Desa Rowokele Orang
3984 Pantai Menganti Orang
3985 Sagara View Orang
3986 Pantai Surumanis Orang
3987 Pantai Lampon Orang
3988 Pantai Laguna Lembupurwo Orang
3989 Event
3990 Pesta Rakyat Kebumen Event
3991 Krakal Fest Event
3992 Peta Persebaran Jumlah Desa Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3993 Peta Persebaran Titik Lokasi Wisata Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
3994 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan
3995 Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya) Perpustakaan
3996 Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya) Perpustakaan
3997 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain Perpustakaan
3998 Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan
3999 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan
4000 Perpustakaan Kecamatan Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. Perpustakaan
4001 Perpustakaan Kelurahan/Desa Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. Perpustakaan
4002 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4003 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4004 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4005 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4006 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4007 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota Orang
4008 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4009 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4010 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4011 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4012 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4013 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota Judul
4014 Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota Masyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan Naskah
4015 Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab/kota Eksemplar
4016 Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota Eksemplar
4017 Koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan Eksemplar
4018 Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota Kegiatan
4019 Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4020 Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4021 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4022 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4023 Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4024 Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan) Orang
4025 Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4026 Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4027 Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4028 Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4029 Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4030 Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4031 Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Orang
4032 Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota Orang
4033 Penggiat literasi binaan kabupaten/kota Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota Orang
4034 Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Orang
4035 Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas Perpustakaan
4036 Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis &Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik. Arsip
4037 Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. Arsip
4038 Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan. Berkas
4039 Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia Arsip
4040 Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. Arsip
4041 Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media. Arsip
4042 Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata. Pengguna
4043 Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis Berkas
4044 Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis) Berkas
4045 SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan SOP
4046 Data Base Arsiparis Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti. Orang
4047 Indeks Literasi (Indeks Pembangunan Litrasi Masyarakat) Indeks
4048 Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat %
4049 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks
4050 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Pengunjug
4051 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku
4052 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio
4053 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Orang
4054 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Buku
4055 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Orang
4056 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
4057 Jumlah Perpustakaan Perpustakaan
4058 Perpustakaan Daerah Perpustakaan
4059 Perpustakaan Sekolah Perpustakaan
4060 Perpustakaan Desa/Kelurahan Perpustakaan
4061 Perpustakaan Tempat Ibadah/ Umum Masyarakat Perpustakaan
4062 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Orang
4063 Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani Orang
4064 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku
4065 Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Buku
4066 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang
4067 Rasio perpustakaan per 1,000 jumlah penduduk %
4068 Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah Buku
4069 Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat %
4070 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat %
4071 Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno %
4072 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen
4073 Rasio perpustakaan per 1,000 jumlah penduduk Rasio
4074 Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat %
4075 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen %
4076 Jumlah Desa/kelurahan , sekolah, lembaga masyarakat dan OPD Jumlah
4077 Jumlah desa/Kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD telah menerapkan Arsip Secara Baku Jumlah
4078 Presentase %
4079 Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kebumen %
4080 Jumlah perangkat daerah sasaran Jumlah
4081 Indeks Kearsipan Indeks
4082 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dokumen
4083 Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Dokumen
4084 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku %
4085 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Orang
4086 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
4087 Jumlah Desa/kelurahan dan OPD Lembaga
4088 Jumlah desa/Kelurahan dan OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku Lembaga
4089 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip baku %
4090 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
4091 Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku %
4092 Data Perpustakaan Desa Perpustakaan
4093 Data Koleksi Buku di Perpustakaan Desa Buku
4094 Data Banyaknya Pengunjung Perpustakaan Desa Pengunjung
4095 Peta Jumlah Perpustakaan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
4096 Peta Jumlah Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
4097 CPMI/PMI Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia Orang
4098 Instruktur pemerintah Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan. Orang
4099 Lembaga Bipartit LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh Lembaga
4100 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja Unit
4101 LKS Tripartit LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. Lembaga
4102 Lulusan pelatihan pemerintah Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah Orang
4103 Mediator PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial Orang
4104 Nama Program Pelatihan Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi Program
4105 Pencari Kerja Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja Orang
4106 Pencari kerja ditempatkan Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan Orang
4107 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. Orang
4108 Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan Orang
4109 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak Kasus
4110 Perkara Perselisihan yang terselesaikan Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan Kasus
4111 Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih Perusahaan
4112 Perusahaan Kecil Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 Perusahaan
4113 Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan
4114 Petugas Antar Kerja Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja Orang
4115 Tenaga Kerja Disabilitas Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain Orang
4116 Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya Orang
4117 Jumlah KK transmigrasi yang dibina Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. Kepala Keluarga
4118 Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan. Lokasi
4119 Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya. Kepala Keluarga
4120 Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. Kepala Keluarga
4121 Data KK asal dan tujuan Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi. Kepala Keluarga
4122 Data KK yg ikut pelatihan Jumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan. Orang
4123 Data KK yg ikut penyuluhan Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. Kepala Keluarga
4124 Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota Naskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota Laporan / Dokumen
4125 Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina Dalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kepala Keluarga
4126 Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi Kepala Keluarga
4127 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Pemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... Orang
4128 Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik) Kepala Keluarga
4129 Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi Kepala Keluarga
4130 Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. Jumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihan Orang
4131 Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri Kepala Keluarga
4132 Laporan hasil koordinasi kerja sama Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Laporan
4133 Laporan hasil sinkronisasi kerja sama Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Laporan
4134 Lokasi penempatan Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... Lokasi
4135 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi Kepala Keluarga
4136 Transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi. Orang
4137 Transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi Paket
4138 Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kepala Keluarga
4139 Angkatan Kerja (AK) jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran Orang
4140 Kapasitas terpasang pemerintah Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja Orang
4141 LPKS yang dibina Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja Lembaga
4142 Penduduk Usia Kerja (PUK) jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja Orang
4143 Perusahaan peserta jamsostek aktif Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perusahaan
4144 Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online Perusahaan
4145 PMI Purna Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia Orang
4146 Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota &fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja Unit
4147 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Orang
4148 Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Orang
4149 Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan Orang
4150 Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. Kepala Keluarga
4151 Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Jumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga) Orang
4152 Data bangunan yang dimiliki Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. Unit
4153 Data KK yg beradaptasi Jumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi. Kepala Keluarga
4154 Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan. Kepala Keluarga
4155 Jenis Materi pelatihan Jumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan. Materi
4156 Jenis materi penyuluhan Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan. Materi
4157 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Jumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diri Kepala Keluarga
4158 Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Lokasi
4159 Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar Jumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran Paket
4160 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) %
4161 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) %
4162 TPT/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) %
4163 TPAK/ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) %
4164 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja %
4165 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi %
4166 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) %
4167 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota %
4168 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Kasus
4169 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kasus
4170 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Orang
4171 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Orang
4172 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Orang
4173 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang
4174 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Orang
4175 Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki Orang
4176 Pencari Kerja Terdaftar Perempuan Orang
4177 Pencari Kerja yang di tempatkan Orang
4178 Jumlah pencari kerja terdaftar Orang
4179 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Orang
4180 Persentase pencari kerja yang ditempatkan/ Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota (persen) %
4181 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %
4182 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
4183 Jumlah Penduduk yang Bekerja Orang
4184 Jumlah Penduduk Usia Kerja Orang
4185 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK %
4186 Tingkat Pengangguran Terbuka %
4187 Capaian Urusan Tenaga Kerja %
4188 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%) %
4189 Upah Minimum Kabupaten (Rp) Rp
4190 Upah rata-rata per jam pekerja Rp
4191 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. %
4192 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah %
4193 Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai “A” %
4194 Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar %
4195 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama %
4196 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Dokumen
4197 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Dokumen
4198 Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Dokumen
4199 Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Laporan
4200 Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Dokumen
4201 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Dokumen
4202 Kerja Sama yang Dievaluasi Laporan
4203 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan
4204 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan
4205 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan
4206 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Laporan
4207 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan
4208 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan
4209 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Orang
4210 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen
4211 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen
4212 Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan Laporan
4213 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen
4214 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen
4215 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen
4216 Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen
4217 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus
4218 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen
4219 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen
4220 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan
4221 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen
4222 Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen
4223 Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang
4224 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Dokumen
4225 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Dokumen
4226 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Dokumen
4227 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dokumen
4228 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Dokumen
4229 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Dokumen
4230 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Dokumen
4231 Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Dokumen
4232 Produk Hukum Penetapan yang Disusun Dokumen
4233 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Dokumen
4234 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Dokumen
4235 Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Dokumen
4236 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Dokumen
4237 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Dokumen
4238 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Dokumen
4239 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Dokumen
4240 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Dokumen
4241 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Dokumen
4242 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Laporan
4243 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Laporan
4244 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Laporan
4245 Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan Dokumen
4246 Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Laporan
4247 Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Dokumen
4248 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen
4249 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen
4250 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen
4251 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen
4252 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan
4253 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan
4254 Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun Dokumen
4255 Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Lembaga
4256 Masing-Masing Bagian Setda
4257 Indeks Kesalehan Sosial Angka
4258 Solidaritas Sosial Angka
4259 Kerjasama Angka
4260 Keadilan Angka
4261 Toleransi Angka
4262 Ketertiban Umum Angka
4263 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran Angka
4264 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Angka
4265 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)   Angka
4266 Tambahkan nilai masing-masing komponen IRB Angka
4267 Indeks Pelayanan Publik (angka) Angka
4268 Indeks Reformasi Hukum (angka) Angka
4269 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB %
4270 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB %
4271 Return on Aset (ROA) BUMD (%) %
4272 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) %
4273 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   Angka
4274 Pertumbuhan Ekonomi (%) %
4275 Tingkat Kemiskinan (%) %
4276 PDRB ADHB Perkapita (Rp.Juta) Juta Rupiah
4277 Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia %
4278 SAKIP Dokumen
4279 Komponen perencanan dalam SAKIP Dokumen
4280 Pengukuran Kinerja Dokumen
4281 Pelaporan Kinerja Dokumen
4282 Evaluasi Internal Dokumen
4283 Capaian Kinerja Dokumen
4284 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal %
4285 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio
4286 Indeks Kondusivitas Kecamatan Indeks
4287 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. fasilitas publik
4288 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio
4289 Nilai IKM Kabupaten Nilai
4290 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Nilai
4291 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan Nilai
4292 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. %
4293 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit %
4294 Indikator Kesehatan Perbankan Angka
4295 Nilai IKM Sekretariat Daerah Nilai
4296 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Nilai
4297 Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan Angka
4298 Dokumentasi DPRD Kegiatan pencatatan, pengarsipan, dan penyimpanan seluruh informasi, kegiatan, keputusan, dan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas DPRD terdokumentasi secara baik, tersusun rapi, dan dapat diakses jika diperlukan sebagai referensi di masa depan. Dokumen
4299 Publikasi DPRD Publikasi DPRD dalam konteks DPRD tingkat Kabupaten merujuk pada berbagai kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen kepada masyarakat luas. Publikasi berfungsi sebagai media interaksi antara DPRD dengan warga daerah yang diwakilinya, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Dokumen
4300 Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Dokumen resmi yang memuat hasil proses penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah dalam satu tahun tertentu. Dokumen ini menyajikan rincian proses identifikasi kebutuhan hukum, analisis terhadap masalah daerah, masukan dari berbagai pihak, serta kesepakatan mengenai Raperda yang akan masuk dalam program pembentukan. Dokumen
4301 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen resmi yang memuat hasil proses penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah dalam satu tahun tertentu. Dokumen ini menyajikan rincian proses identifikasi kebutuhan hukum, analisis terhadap masalah daerah, masukan dari berbagai pihak, serta kesepakatan mengenai Raperda yang akan masuk dalam program pembentukan. Dokumen
4302 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Dokumen resmi yang berisi hasil diskusi, evaluasi, dan keputusan yang dihasilkan selama proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumen ini memuat catatan perubahan, masukan, serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda, baik dari Pemerintah Daerah (melalui OPD), DPRD, maupun unsur masyarakat. Dokumen
4303 Dokumen Kajian Perundang-Undangan Dokumen resmi yang berisi analisis mendalam dan evaluasi sistematis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau rancangan undang-undang yang akan disusun (Raperda). Dokumen ini bertujuan untuk memahami aspek hukum, dampak sosial, ekonomi, dan politik dari peraturan tersebut serta memberikan rekomendasi terkait perbaikannya atau pengesahannya. Kajian dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat diterapkan secara efektif. Dokumen
4304 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen yang berisi hasil kajian atau penyusunan materi terkait suatu kebijakan, peraturan, atau perundang-undangan yang didukung oleh pihak tertentu, seperti lembaga pemerintahan atau pihak eksternal, untuk memastikan kualitas, kelengkapan, dan kejelasan isi dokumen tersebut. Dokumen ini biasanya disusun untuk mendukung proses legislasi, terutama dalam perumusan rancangan peraturan daerah (Raperda) atau rancangan undang-undang (RUU). Dokumen
4305 Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen resmi yang memuat peraturan-peraturan internal mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan di daerah. Tata tertib ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam mengatur proses kerja, tata cara pengambilan keputusan, serta interaksi antara anggota DPRD dengan pihak eksekutif dan masyarakat. Dokumen
4306 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen hasil pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan hasil pembahasan strategis antara DPRD Kabupaten Kebumen dan pemerintah daerah mengenai kebijakan umum anggaran dan prioritas program yang akan dibiayai oleh APBD. Dokumen
4307 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen penyesuaian terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun jika terjadi perubahan kondisi keuangan, kebijakan, atau keadaan mendesak selama tahun anggaran berjalan. Dokumen
4308 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen yang merangkum hasil pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun setelah melalui serangkaian proses diskusi, analisis, dan negosiasi yang bertujuan untuk menyusun perencanaan anggaran tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen
4309 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Dokumen yang menyajikan hasil pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Daerah terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran berjalan. Disusun ketika terjadi kondisi yang memerlukan penyesuaian anggaran dari APBD murni, seperti perubahan pendapatan daerah, belanja, atau adanya kebutuhan anggaran baru yang mendesak. Dokumen
4310 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Dokumen yang menyajikan hasil pembahasan dan evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen terhadap laporan realisasi anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah selama enam bulan atau satu semester. Dokumen ini memuat analisis terhadap pencapaian anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen
4311 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen resmi yang berisi hasil evaluasi dan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Daerah mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini dihasilkan setelah DPRD membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk tahun anggaran tertentu. Dokumen
4312 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen yang menyajikan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tindak lanjut yang tepat atas rekomendasi BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Dokumen
4313 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen yang memuat hasil evaluasi dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dokumen
4314 Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen yang berisi saran, masukan, dan evaluasi yang disampaikan oleh DPRD setelah membahas LKPJ Kepala Daerah. LKPJ ini disampaikan oleh kepala daerah untuk melaporkan kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Dokumen
4315 Tenaga Ahli Fraksi Tenaga profesional yang dipekerjakan oleh fraksi-fraksi di DPRD melalui Sekretariat DPRD untuk memberikan dukungan teknis dan Administratif Orang
4316 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen yang berisi laporan dan evaluasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau DPRD dalam rangka menjaga, membangun, dan memelihara komunikasi serta hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dokumen
4317 Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen yang berisi rencana strategis dan operasional DPRD untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dokumen ini memuat berbagai program, kegiatan, dan target yang akan dilaksanakan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dokumen
4318 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen yang berisi informasi dan catatan resmi mengenai kegiatan, produk, serta informasi penting yang dihasilkan oleh DPRD. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja DPRD. Dokumen
4319 Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan yang menyajikan hasil evaluasi dan temuan DPRD setelah melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membahas kebijakan, program, dan isu-isu yang relevan antara DPRD dan instansi lain, serta untuk mengeksplorasi potensi kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Laporan
4320 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen resmi yang memuat usulan dan rekomendasi dari anggota DPRD terkait pembangunan fisik dan SDM di daerah pemilihan masing-masing. Dokumen disusun berdasarkan hasil reses, kunjungan kerja, dan interaksi dengan masyarakat, yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga mengenai infrastruktur dan fasilitas umum. Dokumen
4321 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen resmi yang memuat rangkuman hasil kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Reses adalah masa di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat secara langsung. Dokumen
4322 Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen hukum berupa peraturan DPRD yang mengatur perilaku, tindakan, dan tata cara beracara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode Etik dan Tata Beracara memiliki peranan penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas anggota DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat. Dokumen
4323 Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen
4324 Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah Individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran, atau pandangan terkait rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Orang
4325 Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan Rancangan peraturan yang sedang dalam proses penyusunan dan dibuka kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, serta pendapat publik sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dokumen
4326 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran, atau pandangan terkait rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Orang
4327 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan yang berisi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan hukum. Laporan ini dibuat oleh DPRD melalui Alat Kelenggapan Komisi A untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Isinya mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan di bidang tata kelola, administrasi, serta implementasi hukum dan regulasi. Laporan
4328 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Dokumen yang menyajikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui Alat Kelenggapan Komisi D terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kebumen. Laporan ini disusun untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Laporan
4329 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dokumen yang menyajikan hasil pengawasan DPRD, khususnya oleh Komisi B yang bertanggung jawab atas bidang kesejahteraan rakyat. Laporan ini berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik lainnya yang menyangkut kesejahteraan warga. Laporan
4330 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Dokumen yang disusun oleh Komisi B DPRD yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang perekonomian. Pengawasan ini mencakup sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Laporan
4331 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Laporan
4332 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen
4333 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen
4334 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang
4335 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan terkait implementasi Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Laporan
4336 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen
4337 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan
4338 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen
4339 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen
4340 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Dokumen
4341 Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Dokumen
4342 Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun Dokumen
4343 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen
4344 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen
4345 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Dokumen
4346 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Dokumen
4347 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Dokumen
4348 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
4349 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD %
4350 Anggota Paskibraka Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Orang
4351 Calon Paskibraka Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka Orang
4352 Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka Unit
4353 Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka Orang
4354 Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila Unit
4355 Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi Unit
4356 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera Unit
4357 Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka Unit
4358 Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka Orang
4359 Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka Orang
4360 Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka Orang
4361 Pamong/Pengasuh Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan Orang
4362 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka Orang
4363 Pelatih Paskibraka para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka Orang
4364 Peserta Calon Paskibraka penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka Orang
4365 Purnapaskibraka pembentukan purnapaskibraka Orang
4366 Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka Orang
4367 Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Orang
4368 Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka Unit
4369 Transportasi pada pembentukan paskibraka kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka Unit
4370 Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka Unit
4371 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Dokumen
4372 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang
4373 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang
4374 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan
4375 Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka Dokumen
4376 Paskibraka Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila Orang
4377 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Dokumen
4378 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang
4379 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang
4380 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya Laporan
4381 Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Dokumen
4382 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir) Orang
4383 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Dokumen
4384 Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Dokumen
4385 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir) Orang
4386 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) Orang
4387 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) Laporan
4388 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya) Dokumen
4389 Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir) Dokumen
4390 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang
4391 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang
4392 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya) Laporan
4393 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya) Dokumen
4394 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya) Dokumen
4395 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang
4396 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya Kegiatan
4397 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Dokumen
4398 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang
4399 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya) Laporan
4400 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya) Dokumen
4401 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda) Dokumen
4402 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila Unit
4403 Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila Unit
4404 Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila Unit
4405 Jumlah Kejadian Konflik SARA kasus
4406 Perkembangan Jumlah Ormas
4407 Ormas Berdasarkan Profesi Ormas
4408 Ormas Berdasarkan Agama Ormas
4409 Ormas Umum Ormas
4410 Capaian Kinerja Kesbangpol
4411 Partisipasi warga dalam pemilu %
4412 Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat %
4413 Jenis Kasus/Konflik bernuansa SARA Kasus
4414 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. %
4415 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
4416 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah per 100.000 penduduk
4417 Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum %
4418 Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan %
4419 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah per 100.000 penduduk
4420 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi %
4421 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024
4422 Bidang Politik Kali
4423 Ekonomi Kali
4424 Kasus Pemogokan Kerja Kali
4425 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun Dokumen
4426 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun Dokumen
4427 RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi Dokumen
4428 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi Dokumen
4429 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi Dokumen
4430 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun Dokumen
4431 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun Dokumen
4432 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun Dokumen
4433 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun Dokumen
4434 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun Dokumen
4435 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun Dokumen
4436 Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota yang tersusun Laporan
4437 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Laporan
4438 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Laporan
4439 Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan yang tersusun Laporan
4440 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen
4441 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen
4442 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen
4443 Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Orang
4444 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang tersusun Dokumen
4445 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang tersusun Dokumen
4446 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tersusun Laporan
4447 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang tersusun Dokumen
4448 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang tersusun Dokumen
4449 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang tersusun Dokumen
4450 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tersusun Dokumen
4451 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tersusun Laporan
4452 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait yang tersusun Dokumen
4453 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang tersusun Dokumen
4454 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang
4455 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun Laporan
4456 Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban yang tersusun Dokumen
4457 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun Laporan
4458 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi yang tersusun Laporan
4459 Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun Dokumen
4460 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang tersusun Dokumen
4461 Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun Dokumen
4462 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun Dokumen
4463 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun Dokumen
4464 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah yang tersusun Laporan
4465 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah JumlahLaporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah yang tersusun Laporan
4466 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang tersusun Laporan
4467 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang tersusun Laporan
4468 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi yang tersusun Laporan
4469 Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah yang tersusun Dokumen
4470 Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang tersusun Dokumen
4471 Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang disusun Dokumen
4472 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun Dokumen
4473 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun Dokumen
4474 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun Laporan
4475 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah yang tersusun Laporan
4476 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah yang tersusun Laporan
4477 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun Dokumen
4478 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun Laporan
4479 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan
4480 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang
4481 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen
4482 Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Laporan
4483 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan
4484 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit
4485 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan
4486 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan
4487 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen
4488 Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Dokumen
4489 Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Jumlah Dokumen SSPD Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Dokumen SSPD
4490 Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan
4491 Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Laporan
4492 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan
4493 Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan
4494 DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen
4495 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang
4496 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen
4497 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang
4498 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga
4499 Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan
4500 Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Dokumen
4501 Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan
4502 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang
4503 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen
4504 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan
4505 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Obyek Pajak
4506 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan
4507 Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen
4508 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen
4509 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen
4510 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen
4511 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) %
4512 Kapasitas Fiskal %
4513 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks
4514 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD %
4515 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD %
4516 Manajemen Aset %
4517 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva Rasio
4518 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Rasio
4519 Rasio PAD Rasio
4520 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Rasio
4521 Opini Laporan Keuangan Laporan
4522 Opini BPK terhadap laporan keuangan Laporan
4523 Persentase SILPA %
4524 Persentase SILPA terhadap APBD %
4525 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana %
4526 Persentase belanja pendidikan (20%) %
4527 Persentase belanja kesehatan (10%) %
4528 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa %
4529 Penetapan APBD Dokumen
4530 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. %
4531 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
4532 Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah %
4533 Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah %
4534 Persentase Capaian Pendapatan Daerah %
4535 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rupiah
4536 Pajak Daerah Rupiah
4537 Retribusi Daerah Rupiah
4538 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rupiah
4539 Lain-lain PAD yang Sah Rupiah
4540 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rupiah
4541 Pendapatan Transfer Rupiah
4542 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rupiah
4543 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rupiah
4544 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rupiah
4545 Jumlah Pendapatan Transfer Rupiah
4546 Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah Rupiah
4547 Pendapatan Hibah Rupiah
4548 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rupiah
4549 Jumlah Pendapatan Rupiah
4550 Belanja Rupiah
4551 Belanja Operasi Rupiah
4552 Belanja Pegawai Rupiah
4553 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4554 Belanja Bunga Rupiah
4555 Belanja Subsidi Rupiah
4556 Belanja Hibah Rupiah
4557 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4558 Jumlah Belanja Operasi Rupiah
4559 Belanja Modal Rupiah
4560 Belanja Modal Tanah Rupiah
4561 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rupiah
4562 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rupiah
4563 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rupiah
4564 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rupiah
4565 Belanja Modal Aset Lainnya Rupiah
4566 Jumlah Belanja Modal Rupiah
4567 Belanja Tidak Terduga Rupiah
4568 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rupiah
4569 Belanja Transfer Rupiah
4570 Belanja Bagi Hasil Rupiah
4571 Belanja Bantuan Keuangan Rupiah
4572 Jumlah Belanja Transfer Rupiah
4573 Jumlah Belanja Rupiah
4574 Surplus Rupiah
4575 Pembiayaan Rupiah
4576 Penerimaan Pembiayaan Rupiah
4577 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rupiah
4578 Penerimaan Pinjaman Daerah Rupiah
4579 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rupiah
4580 Pencairan Dana Cadangan Rupiah
4581 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rupiah
4582 Pengeluaran Pembiayaan Rupiah
4583 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rupiah
4584 Pembentukan Dana Cadangan Rupiah
4585 Penyertaan Modal Daerah Rupiah
4586 Pemberian Pinjaman Daerah Rupiah
4587 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rupiah
4588 Pembiayaan Netto Rupiah
4589 Sisa Lebih Pembayaran Rupiah
4590 Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah Rasio
4591 Rasio/Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah Rasio
4592 Rasio Pajak = Pendapatan pajak daerah dibagi Total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dikali 100 Rasio
4593 Rasio Pajak Terhadap Penduduk (Tax perkapita) = Pendapatan pajak daerah dibagi Jumlah Penduduk Rasio
4594 Kapasitas Fiskal Daerah provinsi = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Rasio
4595 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi dibagi Belanja Pegawai suatu provinsi Rasio
4596 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (dikalikan 100) Rasio
4597 Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Rasio
4598 Belanja yang sifatnya wajib mengikat atau Belanja tertentu = (belanja pegawai ditambah belanja bunga ditambah belanja bagi hasil ditambah alokasi dana desa) dibagi total belanja daerah. Rasio
4599 Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB = Surplus/Defisit dibagi PDRB dikali 100 Rasio
4600 Rasio Surplus/Defisit terhadap total pendapatan daerah = Surplus/Defisit dibagi Pendapatan Daerah dikali 100 Rasio
4601 Rasio penerimaan pembiayaan sebagai sumber penutup defisit = komponen penerimaan pembiayaan daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikai 100 Rasio
4602 Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya = SiLPA dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Rasio
4603 Rasio Penerimaan Pinjaman Daerah = Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Rasio
4604 Rasio Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah = Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Rasio
4605 Rasio pinjaman daerah terhadap PDRB = Penerimaan Pinjaman daerah dibagi PDRB dikali 100 Rasio
4606 Rasio penyumbang SILPA dapat dihitung dari Selisih masing-masing komponen penyumbang SILPA dibagi Total SILPA dikali 100 Rasio
4607 Pelampauan Pendapatan Daerah = Kurang/lebih Pendapatan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Rupiah
4608 Sisa Belanja Daerah = Kurang/lebih Belanja Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA Rupiah
4609 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Rupiah
4610 Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah = Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA dikali 100 Rupiah
4611 Aset Rupiah
4612 Aset Lancar Rupiah
4613 Kas di Kas Daerah Rupiah
4614 Kas di Bendahara Penerimaan Rupiah
4615 Kas di Bendahara Pengeluaran Rupiah
4616 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rupiah
4617 Kas di Bendahara BOS Rupiah
4618 Kas Lainnya Rupiah
4619 Piutang Pajak Daerah Rupiah
4620 Piutang Retribusi Daerah Rupiah
4621 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rupiah
4622 Piutang Lainnya Rupiah
4623 Penyisihan Piutang Rupiah
4624 Beban Dibayar Dimuka Rupiah
4625 Persediaan Rupiah
4626 Jumlah Aset Lancar Rupiah
4627 Investasi Jangka Panjang Rupiah
4628 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rupiah
4629 Investasi Non Permanen Rupiah
4630 Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rupiah
4631 Investasi Jangka Panjang Permanen Rupiah
4632 Investasi Permanen Rupiah
4633 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen Rupiah
4634 Jumlah Investasi Jangka Panjang Rupiah
4635 Aset Tetap Rupiah
4636 Tanah Rupiah
4637 Peralatan dan Mesin Rupiah
4638 Gedung dan Bangunan Rupiah
4639 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rupiah
4640 Aset Tetap Lainnya Rupiah
4641 Konstruksi dalam Pengerjaan Rupiah
4642 Akumulasi Penyusutan Rupiah
4643 Jumlah Aset Tetap Rupiah
4644 Aset Lainnya Rupiah
4645 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rupiah
4646 Aset Tidak Berwujud Rupiah
4647 Aset Lain-lain Rupiah
4648 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rupiah
4649 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rupiah
4650 Jumlah Aset Lainnya Rupiah
4651 Jumlah Aset Rupiah
4652 Kewajiban Jangka Pendek Rupiah
4653 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rupiah
4654 Utang Bunga Rupiah
4655 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rupiah
4656 Utang Belanja Rupiah
4657 Utang Jangka Pendek Lainnya Rupiah
4658 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rupiah
4659 Kewajiban Jangka Panjang Rupiah
4660 Utang kepada Pemerintah Pusat Rupiah
4661 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Rupiah
4662 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Rupiah
4663 Jumlah Kewajiban Rupiah
4664 Ekuitas Rupiah
4665 Jumlah Ekuitas Rupiah
4666 Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Rupiah
4667 Analisis rasio likuiditas
4668 Rasio Lancar = Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio
4669 Rasio cepat = (Aset Lancar dikurangi Persediaan) dibagi Kewajiban Lancar Rasio
4670 Cash Ratio = (Kas + Setara Kas) dibagi Kewajiban Lancar Rasio
4671 Analisis Rasio Solvabilitas
4672 Rasio Utang (kewajiban) terhadap Ekuitas = Total Utang (kewajiban) dibagi Ekuitas (Modal) Rasio
4673 Rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset = Total Utang atau Kewajiban dibagi Total Aset Rasio
4674 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten
4675 Realisasi pendapatan daerah (triliun rupiah) Rupiah
4676 Opini BPK atas LKPD %
4677 Realisasi Pendapatan Daerah
4678 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rupiah
4679 Dana Alokasi Umum Rupiah
4680 Dana Alokasi Khusus Rupiah
4681 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rupiah
4682 Dana Darurat Rupiah
4683 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rupiah
4684 Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rupiah
4685 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rupiah
4686 Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN Rupiah
4687 Pendapatan Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen
4688 APBD MURNI
4689 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rupiah
4690 Pajak daerah Rupiah
4691 Retribusi daerah Rupiah
4692 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rupiah
4693 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rupiah
4694 Pendapatan Transfer
4695 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rupiah
4696 Dana Perimbangan Rupiah
4697 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rupiah
4698 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rupiah
4699 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rupiah
4700 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rupiah
4701 Dana Insentif Daerah (DID) Rupiah
4702 Dana Desa Rupiah
4703 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rupiah
4704 Pendapatan Bagi Hasil Rupiah
4705 Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) Rupiah
4706 RKPD 2024
4707 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rupiah
4708 Dana Perimbangan Rupiah
4709 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rupiah
4710 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rupiah
4711 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rupiah
4712 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rupiah
4713 Dana Insentif Daerah (DID) Rupiah
4714 Dana Desa Rupiah
4715 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rupiah
4716 Pendapatan Bagi Hasil Rupiah
4717 Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) Rupiah
4718 KENAIKAN/ (PENURUNAN)
4719 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rupiah
4720 Pajak daerah Rupiah
4721 Retribusi daerah Rupiah
4722 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rupiah
4723 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rupiah
4724 Pendapatan Transfer
4725 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rupiah
4726 Dana Perimbangan Rupiah
4727 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rupiah
4728 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rupiah
4729 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rupiah
4730 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rupiah
4731 Dana Insentif Daerah (DID) Rupiah
4732 Dana Desa Rupiah
4733 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rupiah
4734 Pendapatan Bagi Hasil Rupiah
4735 Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) Rupiah
4736 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2026
4737 Belanja Pegawai Rupiah
4738 Belanja Hibah Rupiah
4739 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4740 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Rupiah
4741 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Rupiah
4742 Belanja Tidak Terduga Rupiah
4743 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4744 Belanja Modal Rupiah
4745 Belanja Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen
4746 1. APBD Murni
4747 A. Belanja Operasi
4748 Belanja Pegawai Rupiah
4749 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4750 Belanja Subsidi Rupiah
4751 Belanja Hibah Rupiah
4752 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4753 a. Belanja Modal Rupiah
4754 b. Belanja Tidak Terduga Rupiah
4755 c. Belanja Transfer Rupiah
4756 2. RKPD
4757 1. Belanja Operasi
4758 Belanja Pegawai Rupiah
4759 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4760 Belanja Subsidi Rupiah
4761 Belanja Hibah Rupiah
4762 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4763 a. Belanja Modal Rupiah
4764 b. Belanja Tidak Terduga Rupiah
4765 c. Belanja Transfer Rupiah
4766 3. KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rupiah
4767 1. Belanja Operasi
4768 Belanja Pegawai Rupiah
4769 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4770 Belanja Subsidi Rupiah
4771 Belanja Hibah Rupiah
4772 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4773 a. Belanja Modal Rupiah
4774 b. Belanja Tidak Terduga Rupiah
4775 c. Belanja Transfer Rupiah
4776 Realisasi Pembiayaan Daerah, APBD Murni serta RKPD
4777 1. REALISASI APBD
4778 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rupiah
4779 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rupiah
4780 Pengeluaran pembiayaan Rupiah
4781 Penyertaan modal (investasi) daerah Rupiah
4782 Pemberian pinjaman daerah Rupiah
4783 Pembentukan dana cadangan Rupiah
4784 2. APBD MURNI
4785 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rupiah
4786 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rupiah
4787 Pengeluaran pembiayaan Rupiah
4788 Penyertaan modal (investasi) daerah Rupiah
4789 Pemberian pinjaman daerah Rupiah
4790 Pembentukan dana cadangan Rupiah
4791 3. RKPD
4792 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rupiah
4793 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rupiah
4794 Pengeluaran pembiayaan Rupiah
4795 Penyertaan modal (investasi) daerah Rupiah
4796 Pemberian pinjaman daerah Rupiah
4797 Pembentukan dana cadangan Rupiah
4798 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
4799 1. PENDAPATAN
4800 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rupiah
4801 Pendapatan Perimbangan Rupiah
4802 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rupiah
4803 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
4804 Belanja Pegawai Rupiah
4805 Belanja Hibah Rupiah
4806 Belanja Bantuan Sosial Rupiah
4807 Belanja Bagi Hasil Kepada Rupiah
4808 Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Rupiah
4809 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Rupiah
4810 Belanja Tidak Terduga Rupiah
4811 Belanja Langsung Rupiah
4812 Belanja Pegawai Rupiah
4813 Belanja Barang dan Jasa Rupiah
4814 Belanja Modal Rupiah
4815 Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
4816 Aset Daerah
4817 Kas Rupiah
4818 Investasi Jangka Pendek Rupiah
4819 Piutang Rupiah
4820 Kewajiban
4821 Kewajiban Jangka Pendek
4822 Utang Pajak Rupiah
4823 Pendapatan Diterima Dimuka Rupiah
4824 Utang Beban Rupiah
4825 Rasio Lancar Kabupaten Kebumen
4826 Aktiva Lancar Rasio
4827 Kewajiban Jangka Pendek
4828 Rasio Quick Kabupaten Kebumen
4829 Aktiva Lancar - Persediaan Rasio
4830 Kewajiban Jangka Pendek Rasio
4831 Rasio Total Hutang
4832 Total Hutang Rasio
4833 Total Aset Rasio
4834 Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen
4835 Total Hutang Rasio
4836 Rasio (%) Rasio
4837 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen
4838 Saldo Awal Piutang Rupiah
4839 Saldo Akhir Piutang Rupiah
4840 Pendapatan Daerah Rupiah
4841 Perputaran Piutang Rupiah
4842 Rata-rata Umur Piutang Rupiah
4843 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen
4844 Saldo Awal Persediaan Rupiah
4845 Saldo Akhir Persediaan Rupiah
4846 Nilai Persediaan Rupiah
4847 Perputaran Persediaan Rupiah
4848 Rata-rata Umur Persediaan Rupiah
4849 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
4850 Belanja Gaji dan Tunjangan Rupiah
4851 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rupiah
4852 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Rupiah
4853 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rupiah
4854 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rupiah
4855 Honorarium PNS Rupiah
4856 Honorarium Non PNS Rupiah
4857 Uang Lembur Rupiah
4858 Belanja Pegawai Dana BOS Rupiah
4859 Belanja Pegawai BLUD Rupiah
4860 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rupiah
4861 Belanja Pakaian Kerja Rupiah
4862 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu Rupiah
4863 Belanja Perjalanan Dinas Rupiah
4864 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rupiah
4865 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rupiah
4866 Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) Rupiah
4867 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
4868 Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Rupiah
4869 Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaaan Pengeluaran) Rupiah
4870 Persentase (%) %
4871 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
4872 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Rupiah
4873 Pembiayaan Pengeluaran Rupiah
4874 Penutup Defisit Riil Anggaran
4875 Realisasi Pendapatan Daerah Rupiah
4876 Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Rupiah
4877 Belanja Daerah Rupiah
4878 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rupiah
4879 Defisit riil Rupiah
4880 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Rupiah
4881 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Rupiah
4882 Penerimaan Piutang Daerah Rupiah
4883 Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rupiah
4884 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rupiah
4885 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
4886 Defisit riil Rupiah
4887 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Rupiah
4888 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Rupiah
4889 Penerimaan Piutang Daerah Rupiah
4890 Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rupiah
4891 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rupiah
4892 Realisasi SILPA
4893 Pelampauan penerimaan PAD Rupiah
4894 Pelampauan penerimaan dana perimbangan Rupiah
4895 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah Rupiah
4896 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Rupiah
4897 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Rupiah
4898 Kegiatan lanjutan Rupiah
4899 % dari SILPA %
4900 Pelampauan penerimaan PAD Rupiah
4901 Pelampauan penerimaan dana perimbangan Rupiah
4902 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah Rupiah
4903 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Rupiah
4904 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Rupiah
4905 Kegiatan lanjutan Rupiah
4906 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
4907 Saldo kas neraca daerah Rupiah
4908 Dikurangi Rupiah
4909 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Rupiah
4910 Kegiatan lanjutan Rupiah
4911 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Rupiah
4912 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN. Dokumen
4913 Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen yang berisi kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Dokumen
4914 Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Laporan hasil evaluasi pengadaan ASN berupa Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan ASN Laporan
4915 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN yang berupa Surat Edaran tentang tata cara Pedoman Pengusulan Pensiun Dokumen
4916 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dari mulai penerimaan SK Pemberhentian, Pelaksanaan, Penyerahan Tali Asih, Kegiatan Enrollment Dokumen
4917 Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Laporan hasil evaluasi pemberhentian ASN yang berisi hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan pemberhentian ASN Laporan
4918 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai data dan informasi Pegawai ASN berdasarkan jabatan, kepangkatan dan perangkat daerah Dokumen
4919 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah dokumen yang memuat hasil layanan yang terdapat pada sistem Informasi manajemen kepegawaian Dokumen
4920 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian adalah dokumen yang memuat rekapitulasi data pegawai yang disusun berdasarkan jabatan, kepangkatan, jenis kelamin, pendidikan, perangkat daerah dan lokasi kerja ASN Dokumen
4921 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian adalah laporan yang memuat hasil evaluasi terhadap Data, pengelolaan informasi dan Layanan pada Sistem Informasi Kepegawaian Laporan
4922 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen
4923 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Laporan
4924 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen
4925 ASN yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas Orang
4926 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Dokumen pengelolaan administrasi Diklat Dokumen
4927 Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Dokumen
4928 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Dokumen hasil kerja sama pelaksanaan diklat Dokumen
4929 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Orang
4930 Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Laporan hasil sosialisasi Laporan
4931 Fungsional ASN yang Dibina Jumlah Jabatan Fungsional yang dilayani Orang
4932 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Dokumen SK Kenaikan Jabatan Fungsional Dokumen
4933 Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Sertifikat uji kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional Laporan
4934 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen Surat Edaran Penyusunan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen
4935 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen
4936 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Laporan
4937 ASN yang Diberikan Penghargaan ASN yang Diberikan Penghargaan Orang
4938 ASN yang Diberikan Tanda Jasa ASN yang Diberikan Tanda Jasa Orang
4939 Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Dokumen
4940 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang
4941 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan
4942 Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen
4943 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Laporan
4944 Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Dokumen
4945 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah PNS yang mendapatkan Rekomendasi Pencantuman Gelar dari BKN Orang
4946 Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Bahan Sosialisasi Dokumen
4947 ASN Fungsional yang Dibina Jumlah Jabatan Fungsional yang dilayani Orang
4948 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Rekapitulasi Jumlah Kenaikan Jabatan Fungsional per bulan Orang
4949 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Dokumen
4950 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang
4951 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Dokumen Pelaporan Pengembangan Kompetensi Dokumen
4952 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen
4953 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Orang
4954 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen Hasil Koordinasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Dokumen
4955 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan
4956 Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen
4957 Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Laporan
4958 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Orang
4959 Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Laporan
4960 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Dokumen
4961 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Laporan
4962 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Dokumen
4963 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Orang
4964 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Dokumen
4965 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Dokumen
4966 ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Orang
4967 Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Dokumen
4968 Merit System indeks
4969 Indeks Profesionalitas ASN indeks
4970 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio
4971 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio
4972 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio
4973 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan %
4974 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal %
4975 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural %
4976 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang
4977 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang
4978 Jumlah jabatan administrator Orang
4979 Jumlah jabatan pengawas Orang
4980 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang
4981 Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural %
4982 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
4983 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan %
4984 Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya %
4985 Jumlah Pegawai Kabupaten Kebumen
4986 PNS
4987 Laki-laki Orang
4988 Perempuan Orang
4989 PPPK
4990 Laki-laki Orang
4991 Perempuan Orang
4992 Tingkat Pendidikan Pegawai
4993 SD-SLTA (%) %
4994 DI – D III (%) %
4995 D IV – S1(%) %
4996 S2 – S3 (%) %
4997 Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun
4998 Teknis Orang
4999 Fungsional Orang
5000 Kepemimpinan Orang
5001 Prajabatan Orang
5002 Orientasi P3K Orang
5003 Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat Orang
5004 Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
5005 Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II Orang
5006 Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon III Orang
5007 Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon IV Orang
5008 Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
5009 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Orang
5010 Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Orang
5011 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Orang
5012 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang
5013 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
5014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang
5015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Orang
5016 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Orang
5017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Orang
5018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang
5019 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
5020 Dinas Komunikasi dan Informatika Orang
5021 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Orang
5022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
5023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Orang
5024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Orang
5025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Orang
5026 Dinas Pertanian dan Pangan Orang
5027 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Orang
5028 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
5029 Dinas Tenaga Kerja Orang
5030 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Orang
5031 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Orang
5032 Satuan Polisi Pamong Praja Orang
5033 Data Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin
5034 Eselon II (Pimpinan Tinggi) Laki-laki
5035 S1 Orang
5036 S2 & S3 Orang
5037 Eselon II (Pimpinan Tinggi) Perempuan
5038 S1 Orang
5039 S2 & S3 Orang
5040 Eselon III (Administrator) Laki-laki
5041 D4 Orang
5042 S1 Orang
5043 S2 & S3 Orang
5044 Eselon III (Administrator) Perempuan
5045 D4 Orang
5046 S1 Orang
5047 S2 & S3 Orang
5048 Eselon IV (Pengawas) Laki-laki dan Perempuan
5049 SLTP Orang
5050 SLTA Orang
5051 D3 Orang
5052 D4 Orang
5053 S1 Orang
5054 S2 & S3 Orang
5055 Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin
5056 Rumpun Pendidikan (laki-laki) Orang
5057 SLTA Orang
5058 D2 Orang
5059 D3 Orang
5060 S1 Orang
5061 S2 & S3 Orang
5062 Rumpun Pendidikan (Perempuan)
5063 SLTA Orang
5064 D1 Orang
5065 D2 Orang
5066 D3 Orang
5067 S1 Orang
5068 S2 & S3 Orang
5069 Rumpun Kesehatan (Laki-Laki)
5070 SLTA Orang
5071 D3 Orang
5072 D4 Orang
5073 S1 Orang
5074 S2 & S3 Orang
5075 Rumpun Kesehatan (Perempuan)
5076 SLTA Orang
5077 D1 Orang
5078 D3 Orang
5079 D4 Orang
5080 S1 Orang
5081 S2 & S3 Orang
5082 Rumpun Teknis Lainnya (laki-Laki)
5083 SLTA Orang
5084 D2 Orang
5085 D3 Orang
5086 D4 Orang
5087 S1 Orang
5088 S2 & S3 Orang
5089 Rumpun Teknis Lainnya (Perempuan)
5090 SLTP Orang
5091 SLTA Orang
5092 D3 Orang
5093 D4 Orang
5094 S1 Orang
5095 S2 & S3 Orang
5096 Data Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin
5097 Gol. I (Laki-laki)
5098 SD Orang
5099 SLTP Orang
5100 SLTA Orang
5101 Gol. I (Perempuan) Orang
5102 SD Orang
5103 SLTA Orang
5104 Gol. II (Laki-laki)
5105 SD Orang
5106 SLTP Orang
5107 SLTA Orang
5108 D1 Orang
5109 D2 Orang
5110 D3 Orang
5111 S1 Orang
5112 Gol. II (Perempuan)
5113 SD Orang
5114 SLTP Orang
5115 SLTA Orang
5116 D1 Orang
5117 D2 Orang
5118 D3 Orang
5119 D4 Orang
5120 S1 Orang
5121 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen
5122 Laki-laki %
5123 Teknis %
5124 Fungsional %
5125 Kepemimpinan %
5126 Prajabatan/ Latsar %
5127 Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat %
5128 Perempuan
5129 Teknis %
5130 Fungsional %
5131 Kepemimpinan %
5132 Prajabatan/ Latsar %
5133 Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat %
5134 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pada Perangkat Daerah dan BUMD, termasuk Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Laporan
5135 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh APIP melalui Audit, reviu, monitoring dan evaluasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan
5136 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Penilaian sistematis terhadap laporan yang menyajikan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah Laporan
5137 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan "Laporan Hasil Reviu terhadap penyajian posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang terdiri dari : Laporan
5138 Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepatan antara Inspektorat dengan pihak Lain (OPD/Instasi vertikal/Akademis dalam rangak pengawasan Internal Kesepakatan
5139 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen hasil monitoring tindaklanjut terhadap temuan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen
5140 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani oleh Inspektorat Daerah, baik karena permintaan Aparat Penegak Hukum maupun penugasan dari Bupati Laporan
5141 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, yang dilaksanakan karena adanya aduan/permintaan APH/ perintah bupati/pengembangan dari poemeriksaan reguler Laporan
5142 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi/Dokumen berupa Keputusan Bupati Kebumen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Keputusan Bupati Kebumen tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Rekomendasi
5143 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Rekomendasi
5144 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
5145 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi perangkat daerah
5146 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan
5147 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas perangkat daerah
5148 Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilakukan oleh APIP melalui Audit, reviu, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan desa Laporan
5149 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) (angka) Angka
5150 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks
5151 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai
5152 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level
5153 Persentase tindak lanjut temuan %
5154 Persentase pelanggaran pegawai %
5155 Jumlah temuan BPK Temuan
5156 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan
5157 Tingkat Maturitas SPIP Nilai
5158 Tingkat Kapabilitas APIP Level
5159 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Nilai
5160 Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). %
5161 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) %
5162 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B %
5163 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). %
5164 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %
5165 Level Kapabilitas APIP Level 1/Level2/Level 3/Level 4/Level 5
5166 Nilai Persepsi Korupsi Nilai
5167 Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Kebumen
5168 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu %
5169 Nilai leveling APIP kabupaten Nilai
5170 Nilai Maturitas SPIP Nilai
5171 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen
5172 A. Bobot
5173 Penetapan Tujuan %
5174 Struktur dan proses %
5175 Pencapain Tujuan %
5176 B. Hasil Penilaian Maturitas SPIP
5177 1). Nilai Hasil SA (Self Assesment)
5178 1. Penetapan Tujuan
5179 Kualitas Sasaran Strategi Nilai
5180 Kualitas Stategi Pencapaian Nilai
5181 2. Struktur dan Proses
5182 Lingkungan Pengendalian Nilai
5183 Penilaian Risiko Nilai
5184 Kegiatan Pengendalian Nilai
5185 Informasi dan Komunikasi Nilai
5186 Pemantauan Nilai
5187 3. Pencapaian Tujuan
5188 Efektifitas dan Efisiensi Nilai
5189 Keandalan Laporan Keuangan Nilai
5190 Pengamanan Atas Aset Nilai
5191 Ketaatan Kepada Perundang-undangan Nilai
5192 Nilai hasil Evaluasi BPKP
5193 1. Penetapan Tujuan
5194 Kualitas Sasaran Strategi Nilai
5195 Kualitas Stategi Pencapaian Nilai
5196 2. Struktur dan Proses
5197 Lingkungan Pengendalian Nilai
5198 Penilaian Risiko Nilai
5199 Kegiatan Pengendalian Nilai
5200 Informasi dan Komunikasi Nilai
5201 Pemantauan Nilai
5202 3. Pencapaian Tujuan
5203 Efektifitas dan Efisiensi Nilai
5204 Keandalan Laporan Keuangan Nilai
5205 Pengamanan Atas Aset Nilai
5206 Ketaatan Kepada Perundang-undangan Nilai
5207 Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti Orang
5208 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan Dokumen
5209 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berita Acara
5210 Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Berita Acara
5211 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Berita Acara
5212 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dokumen
5213 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah. Dokumen
5214 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5215 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5216 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5217 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5218 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5219 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya Dokumen
5220 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan Dokumen
5221 Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun Dokumen
5222 Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah Kerja Sama
5223 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5224 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5225 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5226 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5227 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5228 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Laporan
5229 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan
5230 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan Laporan
5231 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian Laporan
5232 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA Laporan
5233 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur Laporan
5234 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan Laporan
5235 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan
5236 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan
5237 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan
5238 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan
5239 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan
5240 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan
5241 Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat Daerah
5242 Peserta Konsultasi Publik Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Orang
5243 Peserta Musrenbang Provinsi Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Orang
5244 Hak Kekayaan Intelektual Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Unit
5245 Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan. Berita Acara
5246 Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya. Dokumen
5247 Perangkat Lunak Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Aplikasi
5248 Laporan Kinerja Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi. naskah
5249 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan Buku
5250 Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan Dokumen
5251 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan. Laporan
5252 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur Laporan
5253 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah Orang
5254 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kali
5255 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5256 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5257 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5258 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5259 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5260 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Perangkat Daerah
5261 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah
5262 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah
5263 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia Perangkat Daerah
5264 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah
5265 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian Perangkat Daerah
5266 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA Perangkat Daerah
5267 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen
5268 Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan Usulan
5269 Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Dokumen
5270 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Dokumen
5271 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Dokumen
5272 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dokumen
5273 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Dokumen
5274 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Dokumen
5275 Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Dokumen
5276 Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Laporan
5277 Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Laporan
5278 Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Laporan
5279 Indeks Gini Indeks
5280 PDRB ADHK Juta Rupiah
5281 PDRB ADHB Juta Rupiah
5282 Indeks Ekonomi Inklusif Indeks
5283 Indeks Ekonomi Hijau Indeks
5284 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks
5285 Komponen perencanan dalam SAKIP dokumen
5286 Kemiskinan ekstrem %
5287 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen
5288 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dokumen
5289 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dokumen
5290 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen
5291 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD %
5292 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD %
5293 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW %
5294 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan %
5295 Indeks Kualitas Perencanaan %
5296 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. %
5297 Rasio elektrifikasi. %
5298 Laju pertumbuhan PDB per kapita %
5299 PDB per kapita ribu rupiah
5300 Koefisien Gini. Indeks
5301 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. %
5302 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. %
5303 Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah %
5304 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD %
5305 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah %
5306 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD) Angka
5307 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) %
5308 Total Kredit/PDRB (%) %
5309 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks
5310 Indeks Inovasi daerah indeks
5311 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) indeks
5312 Persentase implementasi rencana kelitbangan. %
5313 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. %
5314 Penerapan SIDa: %
5315 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. %
5316 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. %
5317 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan %
5318 Hasil Penelitian %
5319 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan %
5320 Hasil Peserta Krenova Orang
5321 Jumlah peserta Krenova yang difasilitasi provinsi/pemda dalam pameran dan pembinaan Orang
5322 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan %
No Nama Definisi Satuan