Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.



-





No Grafik Indikator Urusan 2023 2024 Satuan
1 Data Capaian IKLH Per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
2 Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
3 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
4 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
5 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
6 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
7 Nilai IKA n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
8 Nilai IKLH n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
9 Nilai IKU n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
10 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
11 Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Titik
12 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
13 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
14 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
15 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Titik
16 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
17 Tersusunnya dokumen IKLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
18 Data hasil Validasi KLHS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
19 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
20 Dokumen DIKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
21 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
22 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
23 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
24 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
25 Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
26 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
27 Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
28 Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
29 Kegiatan pengurangan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
30 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
31 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
32 Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
33 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
34 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
35 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
36 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
37 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
38 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
39 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
40 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
41 Nilai IKTL n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
42 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
43 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
44 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
45 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
46 Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
47 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
48 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
49 Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
50 Volume timbulan sampah yang diangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
51 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
52 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
53 Volume timbulan sampah yang diolah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
54 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
55 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
56 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
57 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
58 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
59 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
60 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
61 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
62 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
63 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
64 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
65 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
66 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
67 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
68 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
69 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
70 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
71 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
72 Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
73 Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
74 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
75 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
76 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
77 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
78 Persentase luas layanan pengumpulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
79 Tersusunnya dokumen IKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
80 Volume sampah yang didaur ulang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
81 Volume sampah yang dimanfaatkan kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
82 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
83 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
84 Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
85 Kapasitas TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
86 Kapasitas TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
87 Kapasitas TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
88 Kapasitas TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
89 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
90 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
91 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
92 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
93 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
94 Jumlah TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
95 Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
96 Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
97 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
98 Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
99 Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
100 TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup TPA
101 Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
102 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
103 Jumlah TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
104 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
105 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
106 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
107 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
108 Indeks Kualitas Air (IKA) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
109 Indeks Kualitas Udara (IKU) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
110 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
111 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
112 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
113 Jumlah Pengawasan LH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
114 Jumlah kegiatan usaha yang tidak taat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
115 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
116 Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
117 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
118 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
119 Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
120 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
121 Peningkatan Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
122 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
123 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
124 Laporan Inventarisasi GRK Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
125 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
126 Jumlah limbah B3 yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kg
127 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
128 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
129 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
130 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelatihan
131 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Penghargaan
132 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
133 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
134 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
135 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
136 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
137 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
138 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
139 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
140 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
141 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelaku usaha
142 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Diklat
143 Penetapan hak MHA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah
144 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
145 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
146 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
147 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
148 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pengaduan
149 Timbulan sampah yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
150 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
151 Persentase cakupan area pelayanan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
152 Persentase jumlah sampah yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
153 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup TPA/TPST/SPA
154 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
155 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
156 Persentase Alih Fungsi Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
157 Indeks Ketahanan Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
158 Kinerja Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
159 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
160 Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
161 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
162 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
163 Kinerja Penanganan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
164 Persentase sampah terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
165 Persentase sampah terangkut/ persentase penanganan sampah perkotaan/ cakupan pelayanan sampah UPTD PALS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
166 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
167 Daya Tampung TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
168 Subtotal Jumlah TPS (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
169 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (ton) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
170 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (m3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup m3
171 Subtotal PENDUDUK TERALAYANI (jiwa) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
172 Jumlah volume sampah yang terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M3
173 Jumlah volume sampah yang dihasilkan / timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M3
174 Jumlah penduduk perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
175 Jumlah Penduduk Yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
176 Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
177 Jumlah Unit Penampungan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
178 TPS (Tempat Penampungan Sementara) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
179 TD (Transfer Depo) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
180 TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
181 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R -Reduce Reuse Recycle) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
182 Bank Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
183 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
184 Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
185 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
186 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
187 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
188 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
189 Jumlah satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga/Komunitas
190 Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp
191 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
192 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
193 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
194 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
195 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
196 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
197 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
198 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
199 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
200 Program Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
201 Data emisi berdasar Sektor (Giga CO2) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup