Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.



-


  •  JSON
  •  EXCEL
  •  PDF



    • No Grafik Indikator Urusan 2023 2024 Satuan
    1 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    2 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    3 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    4 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    5 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    6 Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    7 Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    8 Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    9 Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    10 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    11 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    12 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    13 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    14 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    15 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    16 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    17 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    18 Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    19 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    20 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    21 Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    22 Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    23 Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    24 Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Forum Penataan Ruang
    25 Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jembatan
    26 Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    27 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    28 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    29 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    30 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    31 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    32 Panjang Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
    33 Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    34 Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    35 Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    36 Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    37 Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    38 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    39 Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    40 Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    41 Rapat persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    42 Rapat Persiapan persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    43 Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    44 Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    45 Rekomendasi peta dari BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    46 Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    47 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    48 Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    49 Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    50 Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    51 Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    52 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    53 Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    54 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    55 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    56 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    57 Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    58 Jumlah Sambungan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
    59 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    60 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    61 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    62 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    63 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    64 Operasi dan Pemeliharaan Embung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    65 Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    66 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    67 Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
    68 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    69 Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    70 Layanan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Layanan
    71 Layanan Persetujuan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Layanan
    72 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Informasi
    73 Data SHP Peta Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peta
    74 Publikasi informasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Publikasi
    75 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    76 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    77 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    78 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    79 Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    80 Jumlah Arsitek yang terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    81 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    82 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    83 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    84 Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    85 .Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    86 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    87 Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    88 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    89 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    90 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
    91 Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    92 Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    93 Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    94 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    95 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    96 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    97 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
    98 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    99 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    100 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    101 Jumlah Penilik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    102 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    103 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    104 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Usaha
    105 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Usaha
    106 Jumlah Bangunan Gedung Negara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    107 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    108 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    109 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    110 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    111 Jumlah Dokumen Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    112 Jumlah Dokumen Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    113 Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    114 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    115 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    116 Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    117 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    118 Jumlah SPAM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    119 Pendataan Bangunan Gedung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    120 Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Regulasi
    121 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    122 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
    123 Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
    124 Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
    125 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa
    126 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
    127 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    128 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    129 Panjang Saluran Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    130 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    131 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    132 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Angka
    133 Persentase Akses Air Minum Aman Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    134 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    135 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    136 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    137 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    138 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota/ Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    139 Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    140 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    141 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    142 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik/ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    143 Rasio Jaringan Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    144 Persentase penduduk berakses air minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    145 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    146 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    147 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    148 Infrastruktur Jalan (Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    149 Infrastruktur Jalan (Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    150 Infrastruktur Jembatan (Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    151 Luasan Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
    152 Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
    153 Panjang Saluran Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m
    154 Irigasi Teknis Sekunder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m
    155 Irigasi Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    156 Irigasi Kondisi Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    157 Irigasi Kondisi Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    158 Irigasi Kondisi Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    159 Panjang Saluran Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    160 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jiwa
    161 Luas Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    162 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    163 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    164 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    165 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    166 Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    167 Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    168 Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    169 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    170 Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    171 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    172 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    173 Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    174 Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    175 Drainase Non Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    176 Total Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    177 Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    178 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    179 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    180 Jumlah Keluarga Sambungan Rumah : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    181 Persentase terlayani : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    182 Jenis Permukaan Jalan Aspal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    183 Jenis Permukaan Jalan Beton Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    184 Jenis Permukaan Jalan Kerikil Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    185 Jenis Permukaan Jalan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    186 Jenis Permukaan Jalan Tidak Dirinci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    187 Jumlah Jenis Permukaan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    188 Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    189 Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    190 Jumlah Saluran Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    191 Kondisi Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    192 Frekuensi pemeliharaan /tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    193 Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    194 Peninjauan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    195 Materi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    196 Rekomendasi Peta BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    197 Proses Rekom Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    198 Proses Persub ATR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    199 Proses Evaluasi Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    200 Perda Baru Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    201 Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    202 Proses penanganan sengketa lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    203 Persentase Penanganan Sengketa Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    204 Aset Pengadaan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    205 Peta Jalan dan Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    206 PetaJembatan dan Jondisi Jembatan Jewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024J Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    207 Peta Irigasi dan Iondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    208 Peta Embung dan Kondisi Embung per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    209 Peta SPAM Perdesaan dan Kondisi Ketersediaan Air Minum Perdesaan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    210 Peta Rencana Pola Puang dan Struktur Puang RT/RW Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    211 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    212 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    213 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
    214 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    215 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    216 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    217 Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    218 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    219 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    220 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    221 Jumlah SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    222 Kapasitas IPLT Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M³/Hari
    223 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    224 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    225 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    226 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    227 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    228 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    229 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    230 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    231 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    232 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
    233 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
    234 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
    235 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    236 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    237 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    238 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
    239 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
    240 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya