Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.



-


  •  JSON
  •  EXCEL
  •  PDF



    • No Grafik Indikator Urusan 2023 2024 Satuan
    1 Asrama Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    2 Asrama Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    3 Asrama Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    4 Asrama Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    5 Bahasa Dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Terevitalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Bahasa
    6 Bangunan Gedung PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    7 Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    8 Bangunan Gedung Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    9 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    10 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    11 Gedung PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    12 Gedung PAUD Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    13 Gedung PAUD Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    14 Gedung PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    15 Gedung PKBM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    16 Gedung PKBM Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    17 Gedung PKBM Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    18 Gedung Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    19 Kekurangan Pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    20 Laboratorium Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    21 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    22 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    23 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    24 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    25 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    26 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    27 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Penghargaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    28 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Setiap Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan Perlindungan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    29 Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang Didistribusikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    30 Pendidik Non ASN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    31 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    32 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    33 Pendidik Pada Satuan PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    34 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    35 Pendidik Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    36 Pendidik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    37 Pendidik Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    38 Pendidik Yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    39 Perpustakaan Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    40 Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Berpotensi Putus Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    41 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Berpotensi Putus Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    42 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Layak Namun Belum Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    43 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    44 Peserta Didiksekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    45 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    46 Prasarana PAUD Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    47 Prasarana PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    48 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    49 Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    50 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    51 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    52 Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    53 Prasarana Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    54 Prasarana Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    55 Rasio Pendidik Pada Psatuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    56 Rasio Pendidik Pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    57 Ruang Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    58 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    59 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    60 Ruang Guru Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    61 Ruang Guru Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    62 Ruang Guru Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    63 Ruang Kantor Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    64 Ruang Kelas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    65 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    66 Ruang Kelas PAUD Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    67 Ruang Kelas PAUD Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    68 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    69 Ruang Kelas Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    70 Ruang Kelas Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    71 Ruang Kelas Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    72 Ruang Kepala Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    73 Ruang Kepala Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    74 Ruang Kepala Sekolah Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    75 Ruang Kepala Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    76 Ruang Khusus Praktik/Bengkel Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    77 Ruang Laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    78 Ruang Laboratorium Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    79 Ruang Laboratorium Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    80 Ruang Laboratorium IPA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    81 Ruang Pembelejaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    82 Ruang Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    83 Ruang Perpustakaan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    84 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    85 Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    86 Ruang Pimpinan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    87 Ruang Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    88 Ruang Tenaga Pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    89 Ruang TU Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    90 Ruang TU Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Ruang
    91 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    92 Jumlah Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    93 Jumlah Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    94 Jumlah Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    95 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    96 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    97 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    98 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    99 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    100 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    101 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    102 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    103 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    104 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    105 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    106 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    107 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    108 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    109 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    110 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    111 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    112 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    113 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    114 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    115 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    116 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    117 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    118 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 5 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    119 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    120 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    121 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Tingkat 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    122 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    123 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    124 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Dibawah 7 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    125 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    126 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    127 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Usia Diatas 12 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    128 Jumlah Siswa Sekolah Dasar Putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    129 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    130 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    131 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    132 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    133 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    134 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    135 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    136 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    137 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    138 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    139 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    140 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah Dibawah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    141 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    142 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    143 Jumlah Kepala Sekolah Dasar & Guru Ijazah S1 Keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    144 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    145 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    146 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    147 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    148 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    149 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    150 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    151 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    152 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    153 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    154 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    155 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah Diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    156 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    157 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    158 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    159 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    160 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    161 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    162 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    163 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    164 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    165 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    166 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    167 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    168 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    169 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    170 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    171 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    172 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    173 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    174 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    175 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Ijazah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    176 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    177 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    178 Jumlah Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    179 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    180 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    181 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    182 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    183 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    184 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    185 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    186 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    187 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    188 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    189 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 7 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    190 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    191 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    192 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 8 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    193 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    194 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    195 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 9 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    196 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    197 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    198 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    199 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    200 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    201 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    202 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    203 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    204 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    205 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Tingkat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    206 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    207 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    208 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Usia Diatas 12 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    209 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    210 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    211 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengulang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    212 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    213 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    214 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Putus Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    215 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    216 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    217 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    218 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    219 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    220 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    221 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    222 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    223 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    224 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    225 Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama & Guru Ijazah S1 Keatas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    226 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    227 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    228 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    229 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    230 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    231 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    232 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    233 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    234 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    235 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    236 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    237 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah Diatas SMA Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    238 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    239 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    240 Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    241 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    242 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    243 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    244 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    245 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    246 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    247 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    248 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    249 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    250 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    251 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    252 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    253 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    254 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    255 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    256 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    257 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    258 Jumlah Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Ijazah S1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    259 Pemuda Kader Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    260 Pemuda Pelopor Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    261 Pemuda Wirausaha Muda Pemula Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    262 Pemuda Berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    263 Organisasi Kepemudaan Berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    264 Atlet/Olahragawan Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    265 Kompetisi/Kejuaraan Olahraga Pelajar Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan
    266 Kompetisi/Kejuaraan Single Event Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan
    267 Wasit Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    268 Sentra Pembinaan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lembaga
    269 Sarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    270 Prasarana Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    271 Prasarana Olahraga Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    272 Organisasi Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    273 Tenaga Pendidik Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    274 Kegiatan Pramuka Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    275 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan PAUD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dokumen
    276 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dokumen
    277 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    278 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    279 Sarana Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    280 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    281 Sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    282 Satuan PAUD Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    283 Satuan PAUD Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    284 Satuan PAUD Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan satuan PAUD
    285 Satuan PAUD Yang Mengelola Dana BOP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    286 Satuan PAUD Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    287 Satuan PAUD Yang Siap Dievaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    288 Satuan PAUD Yang Telah Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    289 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    290 Satuan PAUD Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    291 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    292 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Membutuhkan Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    293 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    294 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    295 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    296 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    297 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    298 Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Telah Memiliki Perlengkapan Yang Dibutuhkan Dalam Penyelenggaraan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan PAUD
    299 Satuan Pendidikan Yang Menerima Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    300 Satuan Pendidikan Yang Menerima Pembinaan Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    301 Satuan Pendidikan Yang Menerima Perlengkapan Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    302 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan AN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    303 Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    304 Satuan Pendidikan Yang Siap Menyelenggarakan AN Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    305 Satuan Pendidikan Yang Telah Memiliki Alat Praktik Dan Peraga Siswa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    306 Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    307 Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Satuan Pendidikan
    308 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    309 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Siswa PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Siswa
    310 Siswa Yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Siswa
    311 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    312 Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Nonakademik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peserta Didik
    313 Tempat Bermain/Berolahraga Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    314 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    315 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    316 Tenaga Kependidikan Pada Ssekolah Dasar Yang Telah Lulus Sertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    317 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    318 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    319 Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    320 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    321 Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    322 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    323 Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualifikasi Akademik S1/DIV Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    324 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    325 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    326 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    327 Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    328 Unit Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    329 Unit Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    330 Unit Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    331 Usulan Pendirian Sekolah Baru Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dokumen
    332 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    333 Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Yang Perlu Direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    334 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    335 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    336 Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    337 Utilitas Sekolah Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    338 Utilitas Sekolah Yang Memerlukan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    339 Utilitas Sekolah Yang Rusak Sedang/Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    340 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Berat Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    341 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    342 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    343 Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar Rusak Total Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Unit
    344 Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Komunitas
    345 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun (Tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun
    346 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun
    347 Persentase Siswa Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang): (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    348 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    349 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    350 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah Dan Atau Ekskul Kesenian (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    351 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    352 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    353 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 1315 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    354 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalarn Pendidikan Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    355 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    356 Angka Melek Huruf Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    357 Persentase PAUD Formal Berakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    358 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    359 Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini per Siswa Jenjang PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    360 Angka Putus sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    361 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    362 Rasio Guru per Kelas Rata-Rata Terhadap Jumlah Murid Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    363 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    364 Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    365 Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    366 Angka Partisipasi Kasar (APK) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    367 Angka Partisipasi Murni (APM) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    368 Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    369 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    370 Pendidikan Kesetaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    371 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    372 Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    373 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    374 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    375 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    376 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    377 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun
    378 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    379 Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    380 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    381 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    382 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    383 Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    384 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    385 Angka partisipasi kasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    386 Angka Putus Sekolah: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    387 Angka Kelulusan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    388 Fasilitas Pendidikan: Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    389 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    390 Angka Partisipasi Kasar (APK) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan %
    391 Angka Partisipasi Sekolah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    392 APK Tingkat PAUD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    393 APK SD dan SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    394 APM SD dan SMP Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    395 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SD/MI Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    396 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen SMP/MTs Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    397 Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    398 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SD/MI Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    399 Kondisi Ruang Kelas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 SMP/MTs Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    400 Prestasi Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    401 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    402 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    403 Peningkatan prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    404 Persentase organisasi pemuda yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    405 Persentase wirausaha muda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    406 Cakupan pembinaan olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Cabor
    407 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    408 Cakupan pembinaan atlet muda Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    409 Jumlah atlet berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    410 Jumlah prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Medali
    411 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    412 Jumlah Organisasi Kepemudaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    413 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan
    414 Jumlah Klub Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Klub
    415 Lapangan Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    416 Lapangan Olah Raga Sepakbola Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    417 Lapangan Olah Raga Bola Voli Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    418 Lapangan Olah Raga Bola Basket Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    419 Lapangan Olah Raga Bulu Tangkis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    420 Lapangan Olah Raga Tenis Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    421 Lapangan Olah Raga Meja Tenis Meja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    422 Gedung Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    423 Gedung Olah Raga Futsal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    424 Gedung Olah Raga Gedung Serba Guna Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    425 Gedung Olah Raga Kolam Renang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    426 Gedung Olah Raga Sasana Tinju Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Unit
    427 Jumlah Organisasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    428 Jumlah organisasi pemuda yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    429 Jumlah Organisasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Organisasi
    430 Jumlah prestasi olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Prestasi
    431 Jumlah atlit berprestasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Orang
    432 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    433 Persentase Prestasi Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    434 Cakupan Prestasi Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga %
    435 Jumlah Lembaga, Warga Belajar, dan Tutor Menurut Lembaga Pendidikan Non-Formal Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Lembaga
    436 Jumlah Warga Belajar dan Ujian Kesetaraan Menurut Kelompok Belajar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Orang
    437 Peta Persebaran Lembaga Pendidikan TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    438 Peta Persebaran Guru TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    439 Peta Persebaran Siswa TK, RA, KB, TPA, dan Sekolah Paud Sejenis Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    440 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid SD Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    441 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid MI Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    442 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid SMP Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    443 Peta Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid MTS Menurut Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    444 Peta Rasio Murid dan Guru jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
    445 Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    446 Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Paket
    447 Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    448 Anak Usia Pendidikan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    449 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
    450 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
    451 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sarana
    452 Bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    453 Dokter Gigi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    454 Dokter Spesialis Anak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    455 Dokter Spesialis Anestesi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    456 Dokter Spesialis Bedah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    457 Dokter Spesialis Jantung Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    458 Dokter Spesialis kebidanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    459 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    460 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    461 Dokter Spesialis Mata Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    462 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    463 Dokter Spesialis Radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    464 Dokter Spesialis THT Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    465 Dokter Spesialis Urologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    466 Dokter Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    467 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    468 Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    469 Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    470 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    471 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    472 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    473 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    474 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    475 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    476 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    477 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    478 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    479 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    480 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    481 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    482 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    483 Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    484 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    485 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    486 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    487 Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    488 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    489 Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    490 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    491 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    492 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    493 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    494 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    495 Faskes lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    496 Gudang umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    497 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    498 Ibu bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    499 Ibu Hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    500 ICCU/ICVCU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    501 ICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    502 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    503 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    504 Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Laporan
    505 orang terduga menderita HIV Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    506 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Paket
    507 Pengolahan Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    508 penyalahguna NAPZA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    509 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kualtitas
    510 Prasarana di Fasyankes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    511 Public Safety Center (PSC 119) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    512 Ruang administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    513 Ruang Administrasi dan Manajemen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    514 Ruang ASI Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    515 Ruang Bank Darah Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    516 Ruang cuci linen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    517 Ruang dinas Nakes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    518 Ruang Farmasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    519 Ruang Gawat Darurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    520 Ruang Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    521 Ruang jaga petugas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    522 Ruang kantor untuk karyawan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    523 Ruang Kepala Puskersmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    524 Ruang kesehatan anak dan imunisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    525 Ruang kesehatan gigi dan mulut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    526 Ruang kesesuhatan ibu dan KB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    527 Ruang KIE Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    528 Ruang Laboraturium Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    529 Ruang Loundry Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    530 Ruang Parkir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    531 Ruang pemeriksanaan khusus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    532 Ruang pemeriksanaan umum Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    533 Ruang pendaftaran dan rekam medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    534 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    535 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    536 Ruang persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    537 Ruang rapat/diskusi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    538 Ruang Rawat Inap Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    539 Ruang Rawat Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    540 Ruang rawat pascaa persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    541 Ruang Rekam Medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    542 Ruang Sterilisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    543 Ruang tindakan dan gawat daerurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    544 Ruang tunggu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    545 Rumah dinas Nakes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    546 Rumah Sakit kelas B Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    547 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    548 Tenaga Kesehatan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    549 Tenaga Kesehatan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    550 Tenaga Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    551 Tenaga Keteknisan Medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    552 Tenaga keterapian fisik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    553 Tenaga Teknik Biomedika Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    554 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    555 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    556 Penderita Diabetes Melitus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    557 Penderita Hipertensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    558 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    559 Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    560 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    561 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    562 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    563 Penduduk Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    564 Penduduk Usia Produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    565 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    566 Pengolahan Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    567 Alat Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    568 Labkesda Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    569 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    570 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    571 Kasus penyakit menular dan tidak menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    572 Kasus Penyakit IMS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    573 Kasus Penyakit Campak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    574 Kasus Penyakit Kusta Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    575 Kasus Penyakit Filariasis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    576 Kasus Penyakit Kecacingan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    577 Kasus Penyakit Frambusia Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    578 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    579 Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    580 Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dokumen
    581 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Laporan
    582 Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    583 Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    584 Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang / Sertifikat
    585 Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan
    586 Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    587 Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    588 kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    589 kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    590 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok
    591 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelompok
    592 Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    593 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    594 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    595 Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi
    596 orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    597 Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    598 Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi
    599 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi
    600 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi
    601 Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sertifikat / Kegiatan
    602 Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi
    603 Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan
    604 Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laporan
    605 Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang / Sertifikat
    606 Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit
    607 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit
    608 Peralatan di laundry Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    609 Peralatan di ruang CSSD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    610 Peralatan di ruang dapur/gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    611 Peralatan di ruang farmasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    612 Peralatan di ruang gawat darurat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    613 Peralatan di ruang intensif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    614 Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    615 Peralatan di ruang Laboratorium Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    616 Peralatan di ruang operasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    617 Peralatan di ruang radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    618 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    619 Peralatan di ruang rekam medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    620 Peralatan penanggulangan kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    621 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    622 PICU Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    623 Ruang Jenazah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    624 Ruang Operasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    625 Ruang Pemeliharaan Sarpras Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    626 Ruang Radiologi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    627 Ruang Rawat Intentif: Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    628 Ruang Rehabilitasi Medik Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    629 Sprei Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Paket
    630 Tempat tidur rumah sakit Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    631 Tenaga Apotek Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    632 Tenaga gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    633 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    634 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    635 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    636 Tenaga Kesehatan tradisional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    637 Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Layanan
    638 Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    639 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun
    640 Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    641 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    642 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    643 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    644 Indeks Keluarga Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Indeks
    645 Angka Kematian Ibu (AKI) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 100.000 KH
    646 Angka Kematian Bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 KH
    647 Jumlah Kasus Kematian Bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    648 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    649 Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    650 Jumlah total Ibu Bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    651 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    652 Persentase Ibu Hamil KEK Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    653 Jumlah Dokter Umum dan Spesialist Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    654 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    655 Rasio Dokter/ Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    656 Rasio Posyandu per Satuan Balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    657 Jumlah Posyandu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    658 Posyandu Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    659 Posyandu tidak Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    660 Jumlah Balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    661 Rasio Posyandu per 1000 balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    662 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    663 Jumlah Puskesmas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    664 Jumlah Puskesmas Keliling Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    665 Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    666 Jumlah Puskesmas Pembantu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    667 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    668 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    669 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    670 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    671 Jumlah RSUD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    672 Jumlah RS Swasta Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    673 Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    674 Jumlah Seluruh RS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Unit
    675 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    676 Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    677 Kasus baru HIV AIDS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    678 Angka Kesakitan DBD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    679 Penyakit Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    680 Pelayanan kesehatan ibu hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    681 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    682 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    683 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    684 Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    685 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    686 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    687 Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    688 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    689 Pelayanan kesehatan balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    690 Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    691 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    692 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    693 Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    694 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    695 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    696 Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    697 Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    698 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    699 Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    700 Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    701 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    702 Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    703 Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    704 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    705 Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    706 Persenatse Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    707 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    708 Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    709 Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    710 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    711 Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    712 Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    713 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    714 Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    715 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie nc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    716 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    717 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    718 Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    719 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    720 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    721 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    722 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    723 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    724 Angka Kematian Ibu (AKI). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 100.000 KH
    725 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    726 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    727 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    728 Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan AKBa per 1000 Balita AKB per 1000 KH
    729 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan AKB per 1000 KH
    730 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    731 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus per 1000 penduduk
    732 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    733 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kasus per 100000 penduduk
    734 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kasus per 100000 penduduk
    735 Kejadian Malaria per 1000 orang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kasus per 1000 orang
    736 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kasus per 100000 penduduk
    737 Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    738 Prevalensi tekanan darah tinggi. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    739 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    740 Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Orang
    741 Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan dikelompok umur yang sama. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 orang
    742 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    743 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    744 Proporsi kematian akibat keracunan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    745 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    746 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    747 Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    748 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 penduduk
    749 Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    750 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    751 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    752 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    753 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    754 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    755 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    756 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    757 Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    758 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    759 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    760 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    761 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    762 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    763 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    764 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    765 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 KH
    766 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 KH
    767 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 1000 KH
    768 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan per 100000 KH
    769 Rasio posyandu per satuan balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    770 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    771 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    772 Rasio dokter per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    773 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio
    774 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    775 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    776 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    777 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    778 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    779 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Per 100000 penduduk
    780 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    781 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    782 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Per 100000 penduduk
    783 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Per 100000 penduduk
    784 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    785 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    786 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    787 Penderita diare yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    788 Angka kejadian Malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    789 Tingkat kematian akibat malaria Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kasus
    790 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    791 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    792 Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    793 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    794 Cakupan kunjungan bayi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    795 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    796 Cakupan pelayanan nifas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    797 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    798 Cakupan pelayanan anak balita Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    799 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    800 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    801 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    802 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    803 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    804 Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    805 Persentase Capaian SPM Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    806 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    807 Presentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    808 Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    809 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    810 Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    811 Penyakit Tidak Menular Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    812 Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    813 Kesehatan Ibu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    814 Kesehatan Anak Dan Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    815 Pelayanan Usia Produktif Dan Usia Lanjut Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    816 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    817 Rasio Dokter Gigi dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    818 Rasio Perawat dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    819 Rasio Bidan dan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    820 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    821 Rasio Puskesmas per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    822 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama /Puskesamas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    823 Kunjungan Pasien Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut / RSUD Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    824 Standar Capaian Pelayanan RS Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    825 Capaian Pelayanan RSUD dr Soedirman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    826 Capaian Pelayanan RSUD Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    827 Pencapaian Universal Health Coverage Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan %
    828 Jaminan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    829 Perkembangan Kasus Penyakit Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    830 Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    831 Perkembangan Kasus Penyakit Menular TB per Kecamatan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    832 Perkembangan Kasus Penyakit Menular DBD per Kecamatan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    833 Perkembangan Kasusu Penyakit Tidak Menular Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    834 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    835 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    836 KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    837 Stop BABS ( Buang Air Besar Sembarangan ) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    838 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    839 Jumlah Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kampung
    840 Indeks Pembangunan Keluarga (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    841 LPP/ Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    842 TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    843 CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    844 TFR (Angka Kelahiran Total) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    845 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    846 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    847 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    848 Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    849 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    850 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    851 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Buah
    852 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lembaga
    853 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekolah
    854 Rata-rata jumlah anak per keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak
    855 Ratio Akseptor KB/ Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    856 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    857 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    858 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    859 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    860 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    861 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    862 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    863 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    864 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    865 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    866 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    867 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    868 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    869 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    870 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    871 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    872 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    873 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    874 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    875 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    876 Rata-rata usia kawin pertama wanita Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
    877 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    878 Indeks Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks
    879 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana % dan angka
    880 Perkembangan CPR/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    881 Perkembangan TFR/ TFR/ Total Fertility Rate (TFR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    882 Perkembangan Unmetneed Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    883 Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    884 Rata-rata jumlah anak per keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Orang
    885 Jumlah Pasangan Usia Subur Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS
    886 Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS
    887 Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS
    888 Rasio Akseptor KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    889 Pencanangan Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kampung
    890 Jumlah Kampung KB Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kampung
    891 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    892 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    893 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin./ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    894 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    895 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    896 Total Fertility Rate (TFR). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka
    897 Unmet need pelayanan kesehatan. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    898 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    899 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    900 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    901 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    902 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    903 Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    904 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    905 Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    906 Cakupan Peserta KB Aktif/ CPR/ Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    907 Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana %
    908 Peta Sebaran RS dan Puskesmas per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
    909 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    910 Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    911 Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    912 Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    913 Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    914 Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    915 Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    916 Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    917 Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    918 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    919 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    920 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    921 Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    922 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    923 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    924 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    925 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    926 Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    927 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    928 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    929 Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    930 Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    931 Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    932 Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Forum Penataan Ruang
    933 Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jembatan
    934 Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    935 Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    936 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    937 Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    938 Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    939 Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    940 Panjang Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
    941 Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    942 Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    943 Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    944 Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    945 Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    946 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    947 Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    948 Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    949 Rapat persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    950 Rapat Persiapan persetujuan substansi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    951 Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    952 Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    953 Rekomendasi peta dari BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    954 Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    955 Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    956 Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    957 Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    958 Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    959 Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    960 Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    961 Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    962 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    963 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    964 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    965 Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    966 Jumlah Sambungan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
    967 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    968 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    969 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    970 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    971 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    972 Operasi dan Pemeliharaan Embung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    973 Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    974 Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    975 Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
    976 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    977 Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    978 Layanan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Layanan
    979 Layanan Persetujuan KKPR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Layanan
    980 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Informasi
    981 Data SHP Peta Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peta
    982 Publikasi informasi penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Publikasi
    983 Perda tentang RTRW Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dokumen
    984 Peta Bidang Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dokumen
    985 Peta lokasi HGU/HGB Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dokumen
    986 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    987 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    988 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    989 Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    990 Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    991 Jumlah Arsitek yang terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    992 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    993 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    994 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    995 Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Liter/Detik
    996 .Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    997 Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    998 Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    999 Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    1000 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    1001 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
    1002 Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1003 Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1004 Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1005 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1006 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1007 Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1008 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KM
    1009 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1010 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1011 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1012 Jumlah Penilik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1013 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1014 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1015 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Usaha
    1016 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Usaha
    1017 Jumlah Bangunan Gedung Negara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Negara
    1018 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    1019 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    1020 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1021 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1022 Jumlah Dokumen Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1023 Jumlah Dokumen Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1024 Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1025 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1026 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1027 Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1028 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1029 Jumlah SPAM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    1030 Pendataan Bangunan Gedung Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung
    1031 Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Regulasi
    1032 Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Km
    1033 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bendung
    1034 Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
    1035 Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sambungan Rumah (SR)
    1036 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desa
    1037 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sistem Drainase Perkotaan
    1038 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    1039 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1040 Panjang Saluran Drainase Lingkungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    1041 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1042 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1043 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Angka
    1044 Persentase Akses Air Minum Aman Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1045 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1046 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    1047 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1048 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    1049 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota/ Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1050 Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    1051 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1052 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1053 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik/ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1054 Rasio Jaringan Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    1055 Persentase penduduk berakses air minum Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1056 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1057 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio
    1058 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1059 Infrastruktur Jalan (Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1060 Infrastruktur Jalan (Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1061 Infrastruktur Jembatan (Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1062 Luasan Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
    1063 Daerah Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ha
    1064 Panjang Saluran Irigasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m
    1065 Irigasi Teknis Sekunder Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang m
    1066 Irigasi Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1067 Irigasi Kondisi Sedang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1068 Irigasi Kondisi Rusak Ringan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1069 Irigasi Kondisi Rusak Berat Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1070 Panjang Saluran Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1071 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jiwa
    1072 Luas Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1073 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1074 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1075 Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1076 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1077 Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1078 Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1079 Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1080 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1081 Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1082 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1083 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1084 Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1085 Drainase Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1086 Drainase Non Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    1087 Total Drainase Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meter
    1088 Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1089 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1090 Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1091 Jumlah Keluarga Sambungan Rumah : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1092 Persentase terlayani : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1093 Jenis Permukaan Jalan Aspal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1094 Jenis Permukaan Jalan Beton Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1095 Jenis Permukaan Jalan Kerikil Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1096 Jenis Permukaan Jalan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1097 Jenis Permukaan Jalan Tidak Dirinci Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1098 Jumlah Jenis Permukaan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1099 Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1100 Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1101 Jumlah Saluran Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1102 Kondisi Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1103 Frekuensi pemeliharaan /tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1104 Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1105 Peninjauan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1106 Materi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1107 Rekomendasi Peta BIG Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1108 Proses Rekom Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1109 Proses Persub ATR Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1110 Proses Evaluasi Gub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1111 Perda Baru Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1112 Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1113 Proses penanganan sengketa lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1114 Persentase Penanganan Sengketa Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1115 Aset Pengadaan Tanah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang %
    1116 Peta Jalan dan Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1117 PetaJembatan dan Jondisi Jembatan Jewenangan Kabupaten K1 di Kabupaten Kebumen Tahun 2024J Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1118 Peta Irigasi dan Iondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1119 Peta Embung dan Kondisi Embung per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1120 Peta SPAM Perdesaan dan Kondisi Ketersediaan Air Minum Perdesaan per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1121 Peta Rencana Pola Puang dan Struktur Puang RT/RW Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1122 Anggota Fasilitator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1123 Anggota Tim Pendamping Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1124 Backlog Kepenghunian Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1125 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1126 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1127 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1128 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1129 Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
    1130 Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
    1131 Kebijakan Bidang PKP Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
    1132 Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
    1133 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1134 Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1135 Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1136 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1137 Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1138 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1139 Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1140 Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1141 lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
    1142 Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
    1143 Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
    1144 Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
    1145 Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
    1146 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1147 Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1148 Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan
    1149 Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1150 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1151 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1152 Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1153 Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1154 Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1155 Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1156 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1157 Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Orang
    1158 Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
    1159 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen
    1160 Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
    1161 Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelompok
    1162 Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1163 Jumlah rumah di lokasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1164 Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1165 Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1166 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
    1167 Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1168 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1169 Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan
    1170 Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lokasi
    1171 Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1172 Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1173 Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1174 Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit Rumah
    1175 Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1176 Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1177 Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1178 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1179 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1180 Analisis dampak lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1181 Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1182 Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1183 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1184 Data Perlengkapan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1185 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1186 Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1187 Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1188 Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1189 Data Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1190 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
    1191 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1192 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1193 Marka Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Meter
    1194 Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1195 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1196 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
    1197 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1198 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
    1199 Halte Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1200 Alat Penerangan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1201 Data Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1202 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1203 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1204 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Laporan
    1205 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dokumen
    1206 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1207 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1208 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket
    1209 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    1210 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1211 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1212 Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1213 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1214 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    1215 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1216 Jumlah SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit
    1217 Kapasitas IPLT Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang M³/Hari
    1218 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dokumen
    1219 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1220 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1221 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1222 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    1223 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1224 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    1225 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lembaga
    1226 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Orang
    1227 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1228 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1229 Luasan Kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ha
    1230 Persentase Rumah Layak Huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1231 Persentase Akses Sanitasi Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1232 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1233 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1234 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1235 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1236 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1237 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1238 Rasio rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1239 Rasio permukiman layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1240 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1241 Persentase Akses Sanitasi Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1242 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1243 Persentase rumah tinggal bersanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1244 Persentase areal kawasan kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1245 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1246 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1247 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1248 Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/kota
    1249 Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1250 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1251 Persentase pemukiman yang tertata Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1252 Persentase lingkungan pemukiman kumuh Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1253 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1254 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1255 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1256 Status Backlog Kepemilikan Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1257 Jumlah Rumah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1258 Jumlah Rumah Tangga Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KK
    1259 Backlog Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KK
    1260 Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1261 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1262 Penanganan Rumah Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1263 Jumlah rumah korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1264 Jumlah rumah korban bencana yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Unit
    1265 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1266 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1267 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1268 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1269 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1270 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1271 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1272 Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman %
    1273 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1274 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1275 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1276 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1277 Rasio konektivitas kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1278 Kinerja lalu lintas kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1279 Jumlah arus penumpang angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Orang
    1280 Rasio ijin trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1281 Jumlah uji kir angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1282 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1283 Persentase layanan angkutan darat Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1284 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1285 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Km
    1286 Persebaran Terminal Tipe C Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit; Lokasi
    1287 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1288 Jumlah Izin Trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Trayek
    1289 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1290 Jumlah Kendaraan wajib Uji Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1291 Jumlah perlintasan kereta api Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Perlintasan
    1292 Panjang jalur kereta api. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Km
    1293 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1294 Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1295 Persentase penduduk terlayani transportasi umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1296 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1297 Indeks Infrastruktur Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1298 Persebaran Terminal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Lokasi
    1299 Data Produksi Terminal Tipe C (Kunjungan Bus per hari) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1300 Data Produksi Terminal Tipe C (Jumlah Penumpang per hari) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1301 Terminal di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1302 Armada Angkutan Umum di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1303 Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1304 Jumlah Potensi Parkir dan Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1305 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Konidis Baik Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1306 Jumlah Total Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Buah
    1307 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1308 Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1309 Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1310 Jumlah angkutan umum Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1311 Jumlah izin trayek Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1312 Kebutuhan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1313 Jumlah APILL yang terpasang dan dipelihara (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1314 Jumlah LPJU terpasang (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1315 Sarana Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Unit
    1316 Sarana Kelengkapan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1317 Sarana Prasarana Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan %
    1318 Jumlah Perlintasan Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1319 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan yang Dijaga Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1320 Data Sarana Kelengkapan dan Prasarana Keselamatan Jalan Tidak Dijaga Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1321 Peta Sebaran dan Kondisi LPJU per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    1322 Peta Sebaran dan Kondisi Sanitasi Komunal per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1323 Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1324 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1325 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1326 Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
    1327 Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan
    1328 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1329 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1330 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1331 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1332 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1333 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1334 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1335 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1336 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1337 Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1338 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1339 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1340 Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1341 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1342 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1343 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1344 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1345 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1346 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1347 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1348 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1349 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1350 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1351 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1352 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1353 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1354 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1355 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1356 Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1357 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1358 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1359 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1360 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1361 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1362 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1363 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1364 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1365 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1366 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1367 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1368 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1369 Pembentukan Sekretariat PPNS Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1370 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1371 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1372 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1373 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1374 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1375 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1376 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1377 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1378 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1379 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1380 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1381 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1382 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1383 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1384 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1385 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1386 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1387 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1388 Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1389 Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1390 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1391 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1392 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1393 persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1394 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1395 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat menit
    1396 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1397 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1398 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1399 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1400 Persentase Penegakan PERDA Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1401 Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1402 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1403 Jumlah Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa
    1404 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1405 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1406 Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1407 Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1408 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1409 Presentase Penyelesaian Penegakkan K3 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1410 Jumlah Pelanggaran Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1411 Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus
    1412 Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1413 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1414 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1415 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1416 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1417 Persentase Penegakan Perda Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1418 Persentase Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1419 Persentase Kesiapsiagaan Damkar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1420 Peta Wilayah Pelayanan Pos Damkar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1421 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1422 Data Kebencanaan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1423 Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1424 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1425 Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1426 Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1427 Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1428 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1429 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1430 Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1431 Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1432 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1433 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1434 Informasi Kebencanaan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1435 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kawasan
    1436 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1437 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1438 Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1439 Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1440 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1441 Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1442 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1443 Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1444 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1445 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1446 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1447 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1448 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1449 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1450 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1451 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1452 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Unit
    1453 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1454 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kegiatan
    1455 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1456 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1457 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1458 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lembaga
    1459 Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1460 Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1461 Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan
    1462 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1463 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1464 Indeks resiko bencana/IRB (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Angka
    1465 IRBI/ Indeks resiko bencana/IRB (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Angka
    1466 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1467 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1468 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1469 Indeks Ketahanan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Indeks
    1470 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1471 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1472 Kinerja Penanganan Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1473 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Desa
    1474 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1475 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1476 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1477 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lokasi
    1478 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rupiah
    1479 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1480 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1481 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1482 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sistem peringatan dini (EWS)
    1483 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rupiah
    1484 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1485 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1486 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1487 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1488 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Orang
    1489 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1490 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1491 Persentase Desa Tangguh Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat %
    1492 Kejadian Bencana Tahun 2020 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1493 Kejadian Bencana Tahun 2021 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1494 Kejadian Bencana Tahun 2022 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1495 Kejadian Bencana Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1496 Kejadian Bencana Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1497 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1498 Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1499 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dokumen
    1500 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1501 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1502 Daftar Desa Tangguh Bencana APBD Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1503 Peta Daerah Rawan Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1504 Peta Kerentanan Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1505 Peta Resiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1506 Peta Lokasi Kejadian Bencana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
    1507 Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1508 Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1509 Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1510 Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1511 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1512 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1513 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1514 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1515 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1516 Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1517 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1518 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1519 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1520 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1521 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1522 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1523 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1524 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1525 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1526 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1527 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kampung
    1528 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Keluarga
    1529 Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dokumen
    1530 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Laporan
    1531 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1532 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1533 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1534 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1535 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1536 Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1537 Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1538 Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1539 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1540 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1541 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1542 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1543 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1544 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1545 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1546 Lembaga Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lembaga
    1547 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Lembaga
    1548 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1549 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1550 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1551 Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1552 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Laporan
    1553 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1554 Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1555 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1556 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1557 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1558 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1559 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1560 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1561 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1562 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1563 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1564 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1565 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1566 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1567 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1568 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rujukan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1569 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1570 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Unit
    1571 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Unit
    1572 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1573 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1574 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1575 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1576 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1577 Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1578 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1579 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1580 Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1581 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1582 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1583 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1584 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1585 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1586 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1587 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1588 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1589 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1590 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1591 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
    1592 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
    1593 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
    1594 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga
    1595 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga
    1596 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi
    1597 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi
    1598 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi
    1599 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1600 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1601 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1602 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1603 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah
    1604 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah
    1605 Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perangkat Daerah
    1606 Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1607 perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1608 SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1609 SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1610 SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Orang
    1611 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan
    1612 Fakir Miskin Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1613 Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1614 Persentase PMKS terhadap Total Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1615 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1616 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1617 cakupan penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1618 Pesentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1619 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1620 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1621 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1622 Penanganan PMKS Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    1623 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1624 Capaian SPM Bidang Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    1625 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1626 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1627 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1628 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1629 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1630 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial orang
    1631 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1632 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1633 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1634 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Orang
    1635 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1636 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    1637 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    1638 Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial KK
    1639 Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1640 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kasus
    1641 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1642 Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1643 Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1644 Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1645 Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1646 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1647 Taman Makam Pahlawan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1648 Persentase TMP yang Dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Sosial %
    1649 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Angka
    1650 Keterwakilan Legislatif Laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1651 Keterwakilan Legislatif Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1652 TPAK Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1653 TPAK Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1654 IPG Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1655 IDG Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1656 Persentase Kekerasan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1657 Persentase Kekerasan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1658 Indeks Kabupaten Layak Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1659 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1660 Indeks Pembangunan Gender Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1661 Indeks Pemberdayaan Gender Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1662 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1663 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1664 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1665 Rasio KDRT Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio
    1666 Partisipasi angkatan kerja perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1667 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1668 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1669 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1670 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1671 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1672 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1673 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1674 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1675 Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1676 Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1677 Angka Harapan Hidup Laki-Laki Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1678 Angka Harapan Hidup Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1679 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks
    1680 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1681 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1682 Kondisi Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1683 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1684 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dokumen
    1685 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1686 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1687 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1688 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1689 Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1690 Cakupan Perlindungan Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1691 Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1692 Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1693 Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pratama/madya/nindya/utama/KLA
    1694 Cakupan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
    1695 Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1696 Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1697 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1698 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1699 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1700 Peta Sebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    1701 Peta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    1702 Peta Personil Tagana per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    1703 Jumlah Benih Ternak yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 2000   Dosis
    1704 Jumlah benih ternak yang bermutu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
    1705 Jumlah benih ternak yang bersertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
    1706 Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
    1707 Jumlah Benih Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dosis
    1708 Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1709 Jumlah bibit ternak yang bersertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1710 Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1711 Jumlah Bibit Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1712 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
    1713 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
    1714 Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Wilayah
    1715 Jumlah Eksisting Puskeswan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1716 Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1717 Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1718 Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Galur
    1719 Jumlah galur yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Galur
    1720 Jumlah galur yang dinilai Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Galur
    1721 Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1722 Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1723 Jumlah hewan yang berhasil ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1724 Jumlah kader zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1725 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1726 Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
    1727 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
    1728 Jumlah layanan jasa medik veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1729 Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1730 Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1731 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1732 Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1733 Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1734 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1735 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1736 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1737 Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kasus
    1738 Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1739 Jumlah Petugas Medik Veteriner Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1740 Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1741 Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Orang
    1742 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1743 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1744 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1745 Jumlah Produksi Bibit Ternak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1746 Jumlah Puskeswan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1747 Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1748 Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rumpun
    1749 Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rumpun
    1750 Jumlah rumpun yang dinilai Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rumpun
    1751 Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rumpun
    1752 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1753 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1754 Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sertifikat
    1755 Jumlah Sertifikat Veteriner HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sertifikat
    1756 Jumlah SKKH/SKPH HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dokumen
    1757 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Wilayah
    1758 Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1759 Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit Usaha
    1760 Jenis pangan lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1761 Konsumsi per kapita per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1762 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1763 Data daerah rentan rawan pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1764 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1765 Data Konsumsi Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1766 Data Produksi Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1767 Data Stok Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1768 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1769 Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1770 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1771 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1772 Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1773 Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1774 Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
    1775 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
    1776 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1777 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1778 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1779 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Unit
    1780 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Laporan
    1781 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1782 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1783 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Persentase
    1784 data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1785 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ton
    1786 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ton
    1787 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ton
    1788 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dokumen
    1789 Jumlah Bibit Ternak yang beredar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1790 Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Galur
    1791 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton
    1792 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1793 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1794 Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rekomendasi
    1795 Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1796 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1797 Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Unit
    1798 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1799 Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Wilayah
    1800 Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Laporan
    1801 Jumlah wilayah terkendali Zoonosis Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Wilayah
    1802 Indeks ketahanan pangan (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Angka
    1803 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1804 PPH Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1805 Ketersediaan energi dan protein perkapita Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1806 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1807 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1808 Skor (Pola Pangan Harapan) PPH Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1809 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1810 Capaian Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1811 Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kkal
    1812 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1813 Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1814 Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1815 Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1816 Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan %
    1817 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1818 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1819 Koefisien Variasi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    1820 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton/Ha
    1821 Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1822 Nilai produksi perkebunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp
    1823 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar/ Produktivitas pertanian per hektar per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ton/Ha
    1824 Cakupan bina kelompok petani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kelompok
    1825 Luas Lahan Pertanian dan Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1826 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten/Kota Berdasarkan Kajian Penyusunan Raperda LP2B Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1827 Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1828 Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1829 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Ekor
    1830 Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1831 Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1832 Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1833 Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1834 Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1835 Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian %
    1836 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1837 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1838 Jumlah Curah Hujan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1839 Jumlah Hari Hujan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1840 Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kelompok
    1841 Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1842 Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1843 Peta Sebaran dan Kondisi JIAT Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1844 Peta Sebaran dan Kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1845 Peta Sebaran Alsintan Yang Layak Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1846 Peta Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1847 Peta Sebarang Tanaman Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1848 Peta Sebaran Tanamnan Non Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1849 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1850 Peta Persebaran Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Jenis Tadah Hujan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1851 Peta Persebaran Luas Tanam Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1852 Peta Persebaran Luas Panen Jagung (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1853 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1854 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Kayu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1855 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1856 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Tanah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1857 Peta Persebaran Luas Tanam Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1858 Peta Persebaran Luas Panen Kacang Hijau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1859 Peta Persebaran Luas Tanam Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1860 Peta Persebaran Luas Panen Ubi Jalar (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1861 Peta Persebaran Luas Tanam Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1862 Peta Persebaran Luas Panen Kedelai (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1863 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kelapa (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1864 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Karet (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1865 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Kopi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1866 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman kakao (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1867 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman Tebu (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1868 Peta Persebaran Luas Areal Tanaman tembakau (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    1869 Data Capaian IKLH Per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1870 Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
    1871 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1872 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1873 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1874 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1875 Nilai IKA n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1876 Nilai IKLH n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1877 Nilai IKU n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1878 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1879 Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Titik
    1880 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Usaha
    1881 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1882 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1883 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Titik
    1884 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1885 Tersusunnya dokumen IKLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1886 Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1887 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1888 Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1889 Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1890 Hasil tangkapan yang di daratkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    1891 Hasil tangkapan yang dilelang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    1892 Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    1893 Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    1894 Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1895 Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1896 kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1897 kelompok nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
    1898 kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nelayan/KUB/Koperasi
    1899 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan KUB
    1900 Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Koperasi
    1901 Nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Orang
    1902 Pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelabuhan
    1903 Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kegiatan
    1904 Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1905 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1906 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
    1907 Pelaku Usaha Perikanan Skala Kecil Yang Difasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha
    1908 Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Yang Difasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1909 Permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1910 Permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
    1911 Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1912 Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Yang Diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1913 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan TPI
    1914 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kegiatan
    1915 Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1916 Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1917 Data hasil Validasi KLHS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1918 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1919 Dokumen DIKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1920 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1921 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1922 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
    1923 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
    1924 Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1925 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1926 Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1927 Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1928 Kegiatan pengurangan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
    1929 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
    1930 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kelompok
    1931 Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1932 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1933 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1934 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
    1935 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
    1936 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lokasi
    1937 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ha
    1938 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
    1939 Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
    1940 Nilai IKTL n-1 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Poin
    1941 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
    1942 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1943 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1944 Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1945 Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1946 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1947 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1948 Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1949 Volume timbulan sampah yang diangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1950 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1951 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1952 Volume timbulan sampah yang diolah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1953 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1954 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1955 Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1956 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
    1957 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1958 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1959 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1960 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Izin
    1961 Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1962 Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1963 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1964 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1965 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1966 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1967 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1968 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1969 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
    1970 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
    1971 Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
    1972 Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1973 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1974 Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1975 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1976 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    1977 Persentase luas layanan pengumpulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    1978 Tersusunnya dokumen IKPLHD Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    1979 Volume sampah yang didaur ulang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1980 Volume sampah yang dimanfaatkan kembali Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1981 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1982 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    1983 Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan
    1984 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
    1985 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
    1986 Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ha
    1987 Obat Ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1988 Pakan Ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1989 pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Orang
    1990 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1991 permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
    1992 rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
    1993 sampel yang diuji Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sampel
    1994 Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Unit
    1995 Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1996 Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1997 SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dokumen
    1998 Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rekomendasi
    1999 Kapasitas TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
    2000 Kapasitas TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
    2001 Kapasitas TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
    2002 Kapasitas TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M³/Hari
    2003 Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2004 Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2005 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2006 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2007 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2008 Jumlah TPST Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2009 Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2010 Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2011 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2012 Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2013 Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2014 TPA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup TPA
    2015 Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2016 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2017 Jumlah TPS-3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2018 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2019 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2022 Indeks Kualitas Air (IKA) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2023 Indeks Kualitas Udara (IKU) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2025 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2026 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2027 Jumlah Pengawasan LH Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Orang
    2028 Jumlah kegiatan usaha yang tidak taat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
    2029 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2030 Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2031 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2032 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2033 Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2034 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2035 Peningkatan Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2036 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2037 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2038 Laporan Inventarisasi GRK Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2039 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2040 Jumlah limbah B3 yang dikelola Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kg
    2041 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2042 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
    2043 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2044 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelatihan
    2045 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Penghargaan
    2046 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Aduan
    2047 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Data
    2048 Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2049 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2050 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2051 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2052 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2053 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2054 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2055 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pelaku usaha
    2056 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Diklat
    2057 Penetapan hak MHA Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah
    2058 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan
    2059 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2060 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga
    2061 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Entitas
    2062 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pengaduan
    2063 Timbulan sampah yang ditangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2064 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2065 Persentase cakupan area pelayanan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2066 Persentase jumlah sampah yang tertangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2067 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup TPA/TPST/SPA
    2068 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2069 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2070 Persentase Alih Fungsi Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2071 Indeks Ketahanan Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2072 Kinerja Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2073 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2074 Indeks Kualitas Air Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2075 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2076 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2077 Kinerja Penanganan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2078 Persentase sampah terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2079 Persentase sampah terangkut/ persentase penanganan sampah perkotaan/ cakupan pelayanan sampah UPTD PALS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2080 Jumlah TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2081 Daya Tampung TPS Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2082 Subtotal Jumlah TPS (unit) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2083 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (ton) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Ton
    2084 Subtotal DAYA TAMPUNG TPS (m3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup m3
    2085 Subtotal PENDUDUK TERALAYANI (jiwa) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
    2086 Jumlah volume sampah yang terangkut Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M3
    2087 Jumlah volume sampah yang dihasilkan / timbulan sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup M3
    2088 Jumlah penduduk perkotaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
    2089 Jumlah Penduduk Yang Terlayani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
    2090 Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2091 Jumlah Unit Penampungan Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2092 TPS (Tempat Penampungan Sementara) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2093 TD (Transfer Depo) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2094 TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2095 TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R -Reduce Reuse Recycle) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2096 Bank Sampah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2097 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Unit
    2098 Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2099 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2100 Indeks Kualitas Udara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks
    2101 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
    2102 Jumlah penduduk yang tercatat pada KLHS Prembun Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jiwa
    2103 Jumlah satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Lembaga/Komunitas
    2104 Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp
    2105 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2106 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup %
    2107 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen
    2108 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2109 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2110 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2111 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2112 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2113 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2114 Program Pengelolaan Persampahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2115 Data emisi berdasar Sektor (Giga CO2) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    2116 Konsumsi ikan Kebumen (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg/Ka/Th
    2117 Konsumsi ikan Jateng (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg/Ka/Th
    2118 Konsumsi ikan Nasional (kg/ka/th) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg/Ka/Th
    2119 Produksi Perikanan Tangkap Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg
    2120 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp
    2121 Produksi Perikanan Budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg
    2122 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp
    2123 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg
    2124 Produksi perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    2125 Produksi perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
    2126 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg
    2127 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp
    2128 Produksi Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg
    2129 Nilai Produksi Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp
    2130 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    2131 Target peningkatan produksi pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    2132 Target produksi pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Ton
    2133 Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp
    2134 Angka Konsumsi ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg/Ka/Tahun
    2135 Cakupan bina kelompok nelayan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kelompok
    2136 Konsumsi ikan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
    2137 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kg/Ka/Tahun
    2138 Target AKI Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
    2139 Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
    2140 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan %
    2141 Peta RTH Publik Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
    2142 Data Kependudukan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2143 Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2144 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2145 Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2146 Data yang telah diolah dan disajikan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2147 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2148 Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2149 Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2150 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2151 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2152 Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2153 Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2154 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2155 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2156 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2157 Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Layanan
    2158 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang
    2159 Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Orang
    2160 Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data
    2161 Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lembaga
    2162 Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Faskes
    2163 Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2164 Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2165 Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen
    2166 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2167 Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2168 Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2169 Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laporan
    2170 Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2171 perekaman KTP elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2172 persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2173 kepemilikan akta kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2174 jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil OPD
    2175 persentase penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2176 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2177 Rasio bayi berakte kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2178 Rasio pasangan berakte nikah/perkawinan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2179 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2180 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2181 Cakupan penerbitan akta kelahiran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2182 Jumlah Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jiwa
    2183 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin: Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2184 laju pertumbuhan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2185 Kepadatan Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jiwa/Km
    2186 angka ketergantungan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2187 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2188 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2189 Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2190 Cakupan Layanan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2191 Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil %
    2192 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2193 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan usia Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2194 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2195 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2196 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2197 Data Sebaran Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis kelamin di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2198 BUM Desa di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2199 Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2200 Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2201 Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2202 Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2203 Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2204 Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2205 Dokumen pengelolaan keuangan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2206 Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2207 Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laporan
    2208 Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laporan
    2209 Laporan penyelenggaraan musyawarah desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laporan
    2210 Lembaga adat di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga Adat
    2211 Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peraturan Desa
    2212 Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2213 Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2214 Peta desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2215 Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga Desa dan Desa Adat
    2216 SDM anggota BPD Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Orang
    2217 Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dokumen
    2218 Tingkat perkembangan desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2219 Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Orang
    2220 Persentase Desa Mandiri (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2221 Indeks Desa Membangun Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks
    2222 Persentase Pengentasan Desa tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2223 Persentase peningkatan satatus desa mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2224 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2225 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2226 Persentase PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2227 Persentase Posyandu aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2228 Indeks Desa Membangun (IDM) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2229 Desa mandiri Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2230 Desa maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2231 Desa berkembang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2232 Desa tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2233 Desa sangat tertinggal Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2234 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2235 Penilaian BUMDes tingkat dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2236 Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2237 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang dan Maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2238 Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2239 Penilaian BUMDes Tingkat Maju Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2240 Penilaian BUMDes Tingkat Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2241 Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2242 Jumlah PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK
    2243 Jumlah PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK
    2244 Presentase PKK aktif Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2245 Jumlah Kelompok Binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelompok
    2246 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelompok
    2247 Jumlah desa tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2248 Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2249 Jumlah Desa Mandiri. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2250 Jumlah daerah tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2251 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2252 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2253 Persentase Desa Tertata Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2254 Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa %
    2255 Jumlah BUMDes yang Meningkat Klasifikasinya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga
    2256 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2257 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024
    2258 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2259 Jumlah Bumdes Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa
    2260 Peta Persebaran Jumlah Dusun per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2261 Peta Persebaran Jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2262 Peta Persebaran Jumlah RW per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2263 Peta Persebaran Jumlah Posyandu per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2264 Peta Persebaran Jumlah BUMDes Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2265 Peta Persebaran Jumlah BUMDesma Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2266 Peta Persebaran Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2267 Peta Sebaran Titik Lokasi Wisata Desa per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    2268 Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dokumen
    2269 Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dokumen
    2270 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2271 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2272 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2273 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2274 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2275 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2276 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2277 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2278 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2279 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2280 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2281 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2282 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Orang
    2283 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2284 Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2285 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2286 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2287 Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2288 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2289 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2290 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2291 Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2292 Gudang yang telah terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2293 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2294 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2295 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2296 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2297 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2298 Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2299 Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2300 Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Lokasi
    2301 Pameran Dagang Lokal yang Diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2302 Pameran Dagang Nasional yang Diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2303 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2304 Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2305 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2306 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2307 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2308 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2309 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2310 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2311 Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2312 Pelaku Usaha Ekspor Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
    2313 Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
    2314 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2315 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2316 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2317 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2318 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2319 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2320 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2321 Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2322 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pelaku Usaha
    2323 Produk Unggulan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Produk
    2324 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kegiatan
    2325 Sarana Distribusi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2326 Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Unit
    2327 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan UMKM
    2328 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2329 Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2330 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2331 Pembangunan Sumber Daya Manusia Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2332 Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2333 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2334 Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
    2335 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Laporan
    2336 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
    2337 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
    2338 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data
    2339 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
    2340 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2341 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2342 Kontribusi Perindustrian dalam PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2343 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2344 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2345 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2346 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2347 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2348 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
    2349 Cakupan bina kelompok pengrajin Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kelompok
    2350 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
    2351 Nilai total PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Juta Rp
    2352 Nilai Sektor Industri Pengolahan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Juta Rp
    2353 Kontribusi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2354 Pertumbuhan Industri Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
    2355 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2356 Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2357 Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2358 Persentasi Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2359 Jumlah Dokumen Informasi Industri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dokumen
    2360 Disparitas Harga (%) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian %
    2361 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2362 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2363 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2364 Persentase kinerja realisasi pupuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2365 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2366 Ekspor Bersih Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp
    2367 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    2368 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    2369 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2370 Nilai Pendapatan Retribusi Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2371 Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2372 Nilai Ekspor Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp
    2373 Persentase UTTP yang Tertera Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan %
    2374 Cakupan Pemasaran Produk UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2375 Rasio Kewirausahaan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2376 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2377 Persentase Koperasi Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Indeks
    2378 Persentase Pertumbuhan UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2379 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2380 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2381 Persentase koperasi aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2382 Persentase UKM non BPR/LKM aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2383 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2384 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    2385 Persentase koperasi aktif Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2386 Omset Koperasi (x Rp 1000) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp
    2387 Omset per koperasi (xRp1000) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp
    2388 Usaha Mikro dan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit
    2389 Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit
    2390 Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit
    2391 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2392 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2393 Persentase Koperasi Sehat Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2394 Persentase SDM Koperasi yang Kompeten Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2395 Persentase Advokasi kepada Koperasi Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2396 Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah %
    2397 Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Unit Usaha
    2398 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    2399 Peta Persebaran dan Kondisi Koperasi Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    2400 Peta Persebaran Jumlah Pasar Rakyat (Pemda) Perkecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    2401 Peta Persebaran Jumlah Agen LPG 3 Kg Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    2402 Peta Persebaran Jumlah Distributor Pupuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    2403 Nama Domain Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Domain
    2404 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Domain
    2405 Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2321   Dokumen
    2406 Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 313   Dokumen
    2407 Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 4   Dokumen
    2408 Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 4   Dokumen
    2409 Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2410 Data dan informasi dibagipakaikan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Data
    2411 Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 7   Unit
    2412 Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2413 Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 5   Perangkat Daerah
    2414 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Perangkat Daerah
    2415 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 7   Aplikasi
    2416 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 8   Aplikasi
    2417 Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1   Kb
    2418 Perangkat Daerah yang memiliki akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Perangkat Daerah
    2419 Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Perangkat Daerah
    2420 Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Titik
    2421 Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aplikasi
    2422 Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aplikasi
    2423 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aplikasi
    2424 Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Layanan
    2425 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Layanan
    2426 Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 7   Layanan
    2427 SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Surat Keputusan
    2428 Server yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2429 Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Persentase
    2430 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2431 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2432 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2433 Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2434 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2435 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2436 SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Orang
    2437 Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2438 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Inovasi
    2439 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Orang
    2440 Audit TIK internal Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2441 Audit TIK eksternal Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Dokumen
    2442 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aduan
    2443 Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aduan
    2444 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Kanal
    2445 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Laporan
    2446 Konten Foto Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten Digital
    2447 Konten Teks Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten
    2448 Konten Grafis Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten
    2449 Konten Audio Video Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten
    2450 Konten Audio Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten
    2451 Konten digital yang menggunakan bahasa setempat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Konten
    2452 Pertemuan tatap muka Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Kegiatan
    2453 Diseminasi melalui Media Berbayar Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Kegiatan
    2454 Media cetak yang dikelola Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Media
    2455 Saluran TV yang dikelola pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Saluran
    2456 Radio milik Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Radio
    2457 Media Online yang dikelola oleh Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Media
    2458 Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Media
    2459 Siaran pers yang dibuat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Siaran Pers
    2460 Siaran pers yang dimuat di media Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Siaran Pers
    2461 Komunitas Informasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Komunitas
    2462 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Website
    2463 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   SK/website
    2464 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   SK/website
    2465 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   SK/website
    2466 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Orang
    2467 Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 66   Laporan
    2468 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Perangkat Daerah
    2469 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2470 Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2471 Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 66   Dokumen
    2472 Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2473 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 66   Persentase
    2474 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2475 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 35   Orang
    2476 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Persentase
    2477 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Laporan
    2478 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Dokumen
    2479 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Perangkat Daerah
    2480 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Perangkat Daerah
    2481 Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Laporan
    2482 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Laporan
    2483 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Laporan
    2484 Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Laporan
    2485 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Angka
    2486 Persentase Rumah Tangga dengan akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   %
    2487 Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Indeks
    2488 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   %
    2489 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   %
    2490 Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 4  
    2491 Jumlah OPD yang memiliki akses internet Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   OPD
    2492 Jumlah sistem informasi yang ada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Sistem
    2493 Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemkab Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Titik
    2494 Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Media
    2495 Jumlah radio komunikasi yang aktif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Unit
    2496 Jumlah Kecamatan yang terakses jaringan fiber optik Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Kecamatan
    2497 Jumlah Desa yang terakses jaringan fiber optic Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Desa
    2498 Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   skor 90-100
    2499 Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Sertifikat
    2500 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   %
    2501 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   %
    2502 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   %
    2503 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   pengunjung
    2504 Indeks PPID Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   %
    2505 Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Nilai
    2506 Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6  
    2507 Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Aktif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6  
    2508 Kondisi Infrastruktur Digital Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 6   Aplikasi
    2509 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   %
    2510 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   %
    2511 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Integrasi
    2512 Kinerja Urusan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6  
    2513 Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2514 Statisik Sektoral Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   Dokumen
    2515 Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 6   %
    2516 Indeks KAMI Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Indeks
    2517 Tingkat keamanan informasi pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6   Indeks
    2518 Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 6  
    2519 Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 96   %
    2520 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2521 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2522 Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2523 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2524 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2525 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2526 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2527 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2528 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2529 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2530 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2531 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Unit Usaha
    2532 Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Unit Usaha
    2533 Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Unit Usaha
    2534 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2535 Realisasi Investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Miliar Rupiah
    2536 Pertumbuhan Investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2537 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2538 Jumlah perizinan yang dikeluarkan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Izin terbit (dokumen)
    2539 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelaku usaha
    2540 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Milyar rupiah
    2541 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2542 Persentase peningkatan investasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2543 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2544 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Miliar rp
    2545 Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2546 Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2547 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiba yang harus dipenuhi Pelaku Usaha Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Kegiatan Usaha
    2548 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2549 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu (%) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal %
    2550 Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rupiah
    2551 Jumlah nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) (Rp juta) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rupiah
    2552 Jumlah nilai investasi Luar Negeri (PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal rupiah
    2553 Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelaku usaha
    2554 Jumlah Investor Luar Negeri (PMA) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelaku usaha
    2555 Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Orang
    2556 Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    2557 Izin pemasangan reklame Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2558 Izin apotek Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2559 Izin toko obat Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2560 Izin optik Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2561 Izin depot air minum Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2562 Izin lembaga pelatihan kerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2563 Izin lokasi Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2564 Izin operasional rumah sakit Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2565 Izin operasional klinik pratama Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2566 Izin laboratorium klinik pratama Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2567 Izin Penggunaan alun-alun Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dokumen
    2568 Sektor Primer Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rupiah
    2569 Sektor Sekunder Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rupiah
    2570 Sektor Tersier Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rupiah
    2571 Peta Persebaran Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan NIB Terbit Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    2572 Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
    2573 Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
    2574 Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
    2575 Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dokumen
    2576 Laporan Even Penggiat Seni Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
    2577 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
    2578 Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Laporan
    2579 Lembaga kebudayaan yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
    2580 Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
    2581 Lembaga, Adat yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Lembaga
    2582 Objek Budaya Bahari yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2583 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2584 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2585 Objek Cagar Budaya yang dilindungi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2586 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2587 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2588 Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2589 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2590 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2591 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2592 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2593 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2594 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2595 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2596 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2597 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Objek
    2598 Pakaian dan Perlengkapan Adat Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Unit
    2599 Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
    2600 Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2601 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2602 Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2603 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2604 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2605 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2606 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2607 Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2608 Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2609 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2610 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Promosi
    2611 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2612 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2613 Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2614 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lokasi
    2615 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2616 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2617 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2618 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2619 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2620 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
    2621 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Unit
    2622 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dokumen
    2623 Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2624 Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Data
    2625 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
    2626 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
    2627 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bantuan Teknis
    2628 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    2629 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    2630 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
    2631 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
    2632 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
    2633 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangunan Gedung Cagar Budaya
    2634 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2635 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (orang) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Orang
    2636 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2637 Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2638 Terlestarikannya Cagar Budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2639 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2640 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2641 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2642 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2643 Persentase Kesenian yang Dikembangkan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2644 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan %
    2645 Jumlah Situs/Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Situs/Cagar Budaya
    2646 Jumlah situs atau cagar budaya yang dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Situs/Cagar Budaya
    2647 Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Benda
    2648 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
    2649 Jumlah Sanggar Seni Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sanggar
    2650 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2651 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2652 Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2653 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2654 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2655 Kunjungan wisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2656 Lama kunjungan Wisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Hari
    2657 PAD sektor pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp
    2658 Jumlah kunjungan wisatawan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2659 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2660 Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2661 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2662 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata %
    2663 Daftar Kunjungan di 9 Obwis Yang dikelola Pemda (ORANG) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2664 Pendapatan di 9 Daya tarik wisata Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2665 Daftar Obwis yang dikelola masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2666 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2667 OBWIS SWASTA: Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Orang
    2668 Event Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2669 Peta Persebaran Jumlah Desa Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2670 Peta Persebaran Titik Lokasi Wisata Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    2671 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2672 Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2673 Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2674 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2675 Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2676 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2677 Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2678 Perpustakaan Kelurahan/Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2679 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2680 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2681 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2682 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2683 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2684 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2685 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2686 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2687 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2688 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2689 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2690 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Judul
    2691 Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Naskah
    2692 Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Eksemplar
    2693 Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Eksemplar
    2694 Koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Eksemplar
    2695 Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kegiatan
    2696 Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2697 Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2698 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2699 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2700 Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2701 Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2702 Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2703 Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2704 Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2705 Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2706 Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2707 Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2708 Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2709 Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2710 Penggiat literasi binaan kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2711 Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2712 Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2713 Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
    2714 Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
    2715 Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Berkas
    2716 Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
    2717 Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
    2718 Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Arsip
    2719 Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pengguna
    2720 Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Berkas
    2721 Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Berkas
    2722 SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan SOP
    2723 Data Base Arsiparis Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Orang
    2724 Indeks Literasi (Indeks Pembangunan Litrasi Masyarakat) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Indeks
    2725 Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan %
    2726 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Indeks
    2727 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pengunjug
    2728 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Buku
    2729 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rasio
    2730 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2731 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Buku
    2732 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Orang
    2733 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    2734 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan %
    2735 Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan %
    2736 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    2737 Jumlah desa/Kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD telah menerapkan Arsip Secara Baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Jumlah
    2738 Indeks Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Indeks
    2739 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dokumen
    2740 Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dokumen
    2741 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan %
    2742 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Orang
    2743 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
    2744 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan %
    2745 Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan %
    2746 Data Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Perpustakaan
    2747 Data Koleksi Buku di Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Buku
    2748 Data Banyaknya Pengunjung Perpustakaan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pengunjung
    2749 Peta Jumlah Perpustakaan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    2750 Peta Jumlah Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    2751 CPMI/PMI Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2752 Instruktur pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2753 Lembaga Bipartit Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Lembaga
    2754 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Unit
    2755 LKS Tripartit Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Lembaga
    2756 Lulusan pelatihan pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2757 Mediator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2758 Nama Program Pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program
    2759 Pencari Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2760 Pencari kerja ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2761 Pencari kerja terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2762 Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2763 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus
    2764 Perkara Perselisihan yang terselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus
    2765 Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
    2766 Perusahaan Kecil Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
    2767 Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
    2768 Petugas Antar Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2769 Tenaga Kerja Disabilitas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2770 Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2771 Jumlah KK transmigrasi yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2772 Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Lokasi
    2773 Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2774 Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2775 Data KK asal dan tujuan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2776 Data KK yg ikut pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2777 Data KK yg ikut penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2778 Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Laporan / Dokumen
    2779 Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2780 Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2781 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2782 Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2783 Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2784 Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2785 Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2786 Laporan hasil koordinasi kerja sama Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Laporan
    2787 Laporan hasil sinkronisasi kerja sama Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Laporan
    2788 Lokasi penempatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Lokasi
    2789 Transmigran yang diberangkatkan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2790 Transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2791 Transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Paket
    2792 Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2793 Angkatan Kerja (AK) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2794 Kapasitas terpasang pemerintah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2795 LPKS yang dibina Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Lembaga
    2796 Penduduk Usia Kerja (PUK) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2797 Perusahaan peserta jamsostek aktif Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
    2798 Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perusahaan
    2799 PMI Purna Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2800 Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Unit
    2801 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2802 Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2803 Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2804 Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2805 Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Orang
    2806 Data bangunan yang dimiliki Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Unit
    2807 Data KK yg beradaptasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2808 Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2809 Jenis Materi pelatihan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Materi
    2810 Jenis materi penyuluhan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Materi
    2811 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Kepala Keluarga
    2812 Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Lokasi
    2813 Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Paket
    2814 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2815 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2816 TPT/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2817 TPAK/ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2818 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2819 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2820 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2821 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2822 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus
    2823 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus
    2824 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2825 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2826 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2827 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2828 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2829 Pencari Kerja Terdaftar Laki-laki Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2830 Pencari Kerja Terdaftar Perempuan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2831 Pencari Kerja yang di tempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2832 Jumlah pencari kerja terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2833 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2834 Persentase pencari kerja yang ditempatkan/ Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota (persen) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2835 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2836 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
    2837 Jumlah Penduduk yang Bekerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2838 Jumlah Penduduk Usia Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Orang
    2839 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2840 Tingkat Pengangguran Terbuka Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2841 Capaian Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2842 Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2843 Upah Minimum Kabupaten (Rp) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp
    2844 Upah rata-rata per jam pekerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp
    2845 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2846 Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2847 Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai “A” Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2848 Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2849 Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja %
    2850 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Daerah Dokumen
    2851 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Dokumen
    2852 Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sekretariat Daerah Dokumen
    2853 Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah Laporan
    2854 Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Sekretariat Daerah Dokumen
    2855 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Sekretariat Daerah Dokumen
    2856 Kerja Sama yang Dievaluasi Sekretariat Daerah Laporan
    2857 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
    2858 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
    2859 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
    2860 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Laporan
    2861 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
    2862 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Laporan
    2863 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Orang
    2864 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Dokumen
    2865 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Dokumen
    2866 Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Laporan
    2867 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Dokumen
    2868 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Dokumen
    2869 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
    2870 Produk Hukum Daerah yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
    2871 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kasus
    2872 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Sekretariat Daerah Dokumen
    2873 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Sekretariat Daerah Dokumen
    2874 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Sekretariat Daerah Laporan
    2875 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Dokumen
    2876 Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Dokumen
    2877 Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Orang
    2878 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Dokumen
    2879 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Dokumen
    2880 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Sekretariat Daerah Dokumen
    2881 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Dokumen
    2882 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Sekretariat Daerah Dokumen
    2883 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Dokumen
    2884 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Sekretariat Daerah Dokumen
    2885 Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
    2886 Produk Hukum Penetapan yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
    2887 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Sekretariat Daerah Dokumen
    2888 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Sekretariat Daerah Dokumen
    2889 Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Sekretariat Daerah Dokumen
    2890 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Sekretariat Daerah Dokumen
    2891 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Dokumen
    2892 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Sekretariat Daerah Dokumen
    2893 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Sekretariat Daerah Dokumen
    2894 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Sekretariat Daerah Dokumen
    2895 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
    2896 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Sekretariat Daerah Laporan
    2897 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Sekretariat Daerah Laporan
    2898 Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Sekretariat Daerah Laporan
    2899 Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan Sekretariat Daerah Dokumen
    2900 Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Laporan
    2901 Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
    2902 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Dokumen
    2903 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Sekretariat Daerah Dokumen
    2904 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Dokumen
    2905 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Dokumen
    2906 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Sekretariat Daerah Laporan
    2907 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Laporan
    2908 Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun Sekretariat Daerah Dokumen
    2909 Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Lembaga
    2910 Masing-Masing Bagian Setda Sekretariat Daerah
    2911 Indeks Kesalehan Sosial Sekretariat Daerah Angka
    2912 Solidaritas Sosial Sekretariat Daerah Angka
    2913 Kerjasama Sekretariat Daerah Angka
    2914 Keadilan Sekretariat Daerah Angka
    2915 Toleransi Sekretariat Daerah Angka
    2916 Ketertiban Umum Sekretariat Daerah Angka
    2917 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran Sekretariat Daerah Angka
    2918 Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Sekretariat Daerah Angka
    2919 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)   Sekretariat Daerah Angka
    2920 Tambahkan nilai masing-masing komponen IRB Sekretariat Daerah Angka
    2921 Indeks Pelayanan Publik (angka) Sekretariat Daerah Angka
    2922 Indeks Reformasi Hukum (angka) Sekretariat Daerah Angka
    2923 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Sekretariat Daerah %
    2924 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB Sekretariat Daerah %
    2925 Return on Aset (ROA) BUMD (%) Sekretariat Daerah %
    2926 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Sekretariat Daerah %
    2927 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   Sekretariat Daerah Angka
    2928 Pertumbuhan Ekonomi (%) Sekretariat Daerah %
    2929 Tingkat Kemiskinan (%) Sekretariat Daerah %
    2930 PDRB ADHB Perkapita (Rp.Juta) Sekretariat Daerah Juta Rupiah
    2931 Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia Sekretariat Daerah %
    2932 SAKIP Sekretariat Daerah Dokumen
    2933 Komponen perencanan dalam SAKIP Sekretariat Daerah Dokumen
    2934 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Dokumen
    2935 Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Dokumen
    2936 Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Dokumen
    2937 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Dokumen
    2938 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Daerah %
    2939 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Sekretariat Daerah Rasio
    2940 Indeks Kondusivitas Kecamatan Sekretariat Daerah Indeks
    2941 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. Sekretariat Daerah fasilitas publik
    2942 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Sekretariat Daerah Rasio
    2943 Nilai IKM Kabupaten Sekretariat Daerah Nilai
    2944 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Sekretariat Daerah Nilai
    2945 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan Sekretariat Daerah Nilai
    2946 Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Sekretariat Daerah %
    2947 Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Sekretariat Daerah %
    2948 Indikator Kesehatan Perbankan Sekretariat Daerah Angka
    2949 Nilai IKM Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Nilai
    2950 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Sekretariat Daerah Nilai
    2951 Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah Angka
    2952 Dokumentasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2953 Publikasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2954 Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2955 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Dokumen
    2956 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Sekretariat DPRD Dokumen
    2957 Dokumen Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Dokumen
    2958 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Sekretariat DPRD Dokumen
    2959 Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD Dokumen
    2960 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Sekretariat DPRD Dokumen
    2961 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sekretariat DPRD Dokumen
    2962 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Sekretariat DPRD Dokumen
    2963 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Sekretariat DPRD Dokumen
    2964 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Sekretariat DPRD Dokumen
    2965 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sekretariat DPRD Dokumen
    2966 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat DPRD Dokumen
    2967 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD Dokumen
    2968 Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sekretariat DPRD Dokumen
    2969 Tenaga Ahli Fraksi Sekretariat DPRD Orang
    2970 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Dokumen
    2971 Dokumen Rencana Kerja DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2972 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2973 Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Sekretariat DPRD Laporan
    2974 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD Dokumen
    2975 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Sekretariat DPRD Dokumen
    2976 Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2977 Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Sekretariat DPRD Dokumen
    2978 Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Orang
    2979 Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan Sekretariat DPRD Dokumen
    2980 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Orang
    2981 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat DPRD Laporan
    2982 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sekretariat DPRD Laporan
    2983 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD Laporan
    2984 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sekretariat DPRD Laporan
    2985 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Sekretariat DPRD Laporan
    2986 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2987 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2988 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Sekretariat DPRD Orang
    2989 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Sekretariat DPRD Laporan
    2990 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2991 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD Laporan
    2992 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Dokumen
    2993 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    2994 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Sekretariat DPRD Dokumen
    2995 Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat DPRD Dokumen
    2996 Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun Sekretariat DPRD Dokumen
    2997 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Dokumen
    2998 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Sekretariat DPRD Dokumen
    2999 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Sekretariat DPRD Dokumen
    3000 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Sekretariat DPRD Dokumen
    3001 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Sekretariat DPRD Dokumen
    3002 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD %
    3003 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD %
    3004 Anggota Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3005 Calon Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3006 Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3007 Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3008 Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3009 Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3010 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3011 Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3012 Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3013 Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3014 Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3015 Pamong/Pengasuh Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3016 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3017 Pelatih Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3018 Peserta Calon Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3019 Purnapaskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3020 Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3021 Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3022 Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3023 Transportasi pada pembentukan paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3024 Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3025 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3026 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3027 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3028 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan
    3029 Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3030 Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3031 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3032 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3033 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3034 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan
    3035 Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3036 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3037 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3038 Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3039 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3040 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3041 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan
    3042 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3043 Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3044 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3045 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3046 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan
    3047 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3048 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3049 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3050 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan
    3051 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3052 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Orang
    3053 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan
    3054 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3055 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen
    3056 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3057 Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3058 Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Kesatuan Bangsa dan Politik Unit
    3059 Jumlah Kejadian Konflik SARA Kesatuan Bangsa dan Politik kasus
    3060 Perkembangan Jumlah Ormas Kesatuan Bangsa dan Politik
    3061 Capaian Kinerja Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik
    3062 Jenis Kasus/Konflik bernuansa SARA Kesatuan Bangsa dan Politik Kasus
    3063 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Kesatuan Bangsa dan Politik %
    3064 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik %
    3065 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah per 100.000 penduduk
    3066 Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik %
    3067 Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kesatuan Bangsa dan Politik %
    3068 Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah per 100.000 penduduk
    3069 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi Kesatuan Bangsa dan Politik %
    3070 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Kesatuan Bangsa dan Politik
    3071 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Keuangan Dokumen
    3072 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Keuangan Dokumen
    3073 RKA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan Dokumen
    3074 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan Dokumen
    3075 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Keuangan Dokumen
    3076 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Keuangan Dokumen
    3077 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Keuangan Dokumen
    3078 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Keuangan Dokumen
    3079 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Keuangan Dokumen
    3080 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Keuangan Dokumen
    3081 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Keuangan Dokumen
    3082 Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Keuangan Laporan
    3083 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Laporan
    3084 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Laporan
    3085 Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Keuangan Laporan
    3086 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Keuangan Dokumen
    3087 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Dokumen
    3088 Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Dokumen
    3089 Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3090 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Keuangan Dokumen
    3091 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Keuangan Dokumen
    3092 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Keuangan Laporan
    3093 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Keuangan Dokumen
    3094 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Keuangan Dokumen
    3095 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Keuangan Dokumen
    3096 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Keuangan Dokumen
    3097 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Keuangan Laporan
    3098 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Keuangan Dokumen
    3099 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Keuangan Dokumen
    3100 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3101 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Keuangan Laporan
    3102 Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Keuangan Dokumen
    3103 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Keuangan Laporan
    3104 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Keuangan Laporan
    3105 Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keuangan Dokumen
    3106 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Keuangan Dokumen
    3107 Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Keuangan Dokumen
    3108 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Keuangan Dokumen
    3109 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan Dokumen
    3110 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan Laporan
    3111 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Keuangan Laporan
    3112 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Keuangan Laporan
    3113 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Keuangan Laporan
    3114 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Keuangan Laporan
    3115 Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Keuangan Dokumen
    3116 Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Keuangan Dokumen
    3117 Standar Harga yang Disusun Keuangan Dokumen
    3118 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Keuangan Dokumen
    3119 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan Dokumen
    3120 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Keuangan Laporan
    3121 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Keuangan Laporan
    3122 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Keuangan Laporan
    3123 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Keuangan Dokumen
    3124 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Keuangan Laporan
    3125 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Keuangan Laporan
    3126 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3127 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3128 Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3129 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3130 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Keuangan Unit
    3131 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3132 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3133 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3134 Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3135 Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Keuangan Dokumen SSPD
    3136 Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti Keuangan Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan
    3137 Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3138 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Keuangan Laporan
    3139 Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Keuangan Laporan
    3140 DPA- SKPD yang Diverifikasi Keuangan Dokumen
    3141 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3142 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Keuangan Dokumen
    3143 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3144 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Keuangan Lembaga
    3145 Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Laporan
    3146 Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Keuangan Dokumen
    3147 Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Keuangan Laporan
    3148 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Orang
    3149 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3150 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Keuangan Laporan
    3151 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Keuangan Obyek Pajak
    3152 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Keuangan Layanan
    3153 Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Keuangan Dokumen
    3154 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3155 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3156 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Keuangan Dokumen
    3157 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Keuangan %
    3158 Kapasitas Fiskal Keuangan %
    3159 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Keuangan Indeks
    3160 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Keuangan %
    3161 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD Keuangan %
    3162 Manajemen Aset Keuangan %
    3163 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva Keuangan Rasio
    3164 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Keuangan Rasio
    3165 Rasio PAD Keuangan Rasio
    3166 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Keuangan Rasio
    3167 Opini Laporan Keuangan Keuangan Laporan
    3168 Opini BPK terhadap laporan keuangan Keuangan Laporan
    3169 Persentase SILPA Keuangan %
    3170 Persentase SILPA terhadap APBD Keuangan %
    3171 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Keuangan %
    3172 Persentase belanja pendidikan (20%) Keuangan %
    3173 Persentase belanja kesehatan (10%) Keuangan %
    3174 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Keuangan %
    3175 Penetapan APBD Keuangan Dokumen
    3176 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Keuangan %
    3177 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan %
    3178 Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan %
    3179 Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan %
    3180 Persentase Capaian Pendapatan Daerah Keuangan %
    3181 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Keuangan Rupiah
    3182 Pajak Daerah Keuangan Rupiah
    3183 Retribusi Daerah Keuangan Rupiah
    3184 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Keuangan Rupiah
    3185 Lain-lain PAD yang Sah Keuangan Rupiah
    3186 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Keuangan Rupiah
    3187 Pendapatan Transfer Keuangan Rupiah
    3188 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Keuangan Rupiah
    3189 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Keuangan Rupiah
    3190 Pendapatan Transfer Antar Daerah Keuangan Rupiah
    3191 Jumlah Pendapatan Transfer Keuangan Rupiah
    3192 Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah Keuangan Rupiah
    3193 Pendapatan Hibah Keuangan Rupiah
    3194 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Keuangan Rupiah
    3195 Jumlah Pendapatan Keuangan Rupiah
    3196 Belanja Keuangan Rupiah
    3197 Belanja Operasi Keuangan Rupiah
    3198 Belanja Pegawai Keuangan Rupiah
    3199 Belanja Barang dan Jasa Keuangan Rupiah
    3200 Belanja Bunga Keuangan Rupiah
    3201 Belanja Subsidi Keuangan Rupiah
    3202 Belanja Hibah Keuangan Rupiah
    3203 Belanja Bantuan Sosial Keuangan Rupiah
    3204 Jumlah Belanja Operasi Keuangan Rupiah
    3205 Belanja Modal Keuangan Rupiah
    3206 Belanja Modal Tanah Keuangan Rupiah
    3207 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Keuangan Rupiah
    3208 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Keuangan Rupiah
    3209 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Keuangan Rupiah
    3210 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Keuangan Rupiah
    3211 Belanja Modal Aset Lainnya Keuangan Rupiah
    3212 Jumlah Belanja Modal Keuangan Rupiah
    3213 Belanja Tidak Terduga Keuangan Rupiah
    3214 Jumlah Belanja Tidak Terduga Keuangan Rupiah
    3215 Belanja Transfer Keuangan Rupiah
    3216 Belanja Bagi Hasil Keuangan Rupiah
    3217 Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Rupiah
    3218 Jumlah Belanja Transfer Keuangan Rupiah
    3219 Jumlah Belanja Keuangan Rupiah
    3220 Surplus Keuangan Rupiah
    3221 Pembiayaan Keuangan Rupiah
    3222 Penerimaan Pembiayaan Keuangan Rupiah
    3223 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Keuangan Rupiah
    3224 Penerimaan Pinjaman Daerah Keuangan Rupiah
    3225 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan Rupiah
    3226 Pencairan Dana Cadangan Keuangan Rupiah
    3227 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Keuangan Rupiah
    3228 Pengeluaran Pembiayaan Keuangan Rupiah
    3229 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Keuangan Rupiah
    3230 Pembentukan Dana Cadangan Keuangan Rupiah
    3231 Penyertaan Modal Daerah Keuangan Rupiah
    3232 Pemberian Pinjaman Daerah Keuangan Rupiah
    3233 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Keuangan Rupiah
    3234 Pembiayaan Netto Keuangan Rupiah
    3235 Sisa Lebih Pembayaran Keuangan Rupiah
    3236 Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah Keuangan Rasio
    3237 Rasio/Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah Keuangan Rasio
    3238 Rasio Pajak = Pendapatan pajak daerah dibagi Total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dikali 100 Keuangan Rasio
    3239 Rasio Pajak Terhadap Penduduk (Tax perkapita) = Pendapatan pajak daerah dibagi Jumlah Penduduk Keuangan Rasio
    3240 Kapasitas Fiskal Daerah provinsi = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keuangan Rasio
    3241 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi dibagi Belanja Pegawai suatu provinsi Keuangan Rasio
    3242 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (dikalikan 100) Keuangan Rasio
    3243 Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Keuangan Rasio
    3244 Belanja yang sifatnya wajib mengikat atau Belanja tertentu = (belanja pegawai ditambah belanja bunga ditambah belanja bagi hasil ditambah alokasi dana desa) dibagi total belanja daerah. Keuangan Rasio
    3245 Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB = Surplus/Defisit dibagi PDRB dikali 100 Keuangan Rasio
    3246 Rasio Surplus/Defisit terhadap total pendapatan daerah = Surplus/Defisit dibagi Pendapatan Daerah dikali 100 Keuangan Rasio
    3247 Rasio penerimaan pembiayaan sebagai sumber penutup defisit = komponen penerimaan pembiayaan daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikai 100 Keuangan Rasio
    3248 Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya = SiLPA dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan Rasio
    3249 Rasio Penerimaan Pinjaman Daerah = Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan Rasio
    3250 Rasio Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah = Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dibagi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali 100 Keuangan Rasio
    3251 Rasio pinjaman daerah terhadap PDRB = Penerimaan Pinjaman daerah dibagi PDRB dikali 100 Keuangan Rasio
    3252 Rasio penyumbang SILPA dapat dihitung dari Selisih masing-masing komponen penyumbang SILPA dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan Rasio
    3253 Pelampauan Pendapatan Daerah = Kurang/lebih Pendapatan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan Rupiah
    3254 Sisa Belanja Daerah = Kurang/lebih Belanja Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA Keuangan Rupiah
    3255 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan daerah dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan Rupiah
    3256 Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah = Kurang/lebih Penerimaan Pembiayaan Daerah dikali -1 dibagi Total SILPA dikali 100 Keuangan Rupiah
    3257 Aset Keuangan Rupiah
    3258 Aset Lancar Keuangan Rupiah
    3259 Kas di Kas Daerah Keuangan Rupiah
    3260 Kas di Bendahara Penerimaan Keuangan Rupiah
    3261 Kas di Bendahara Pengeluaran Keuangan Rupiah
    3262 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Keuangan Rupiah
    3263 Kas di Bendahara BOS Keuangan Rupiah
    3264 Kas Lainnya Keuangan Rupiah
    3265 Piutang Pajak Daerah Keuangan Rupiah
    3266 Piutang Retribusi Daerah Keuangan Rupiah
    3267 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Keuangan Rupiah
    3268 Piutang Lainnya Keuangan Rupiah
    3269 Penyisihan Piutang Keuangan Rupiah
    3270 Beban Dibayar Dimuka Keuangan Rupiah
    3271 Persediaan Keuangan Rupiah
    3272 Jumlah Aset Lancar Keuangan Rupiah
    3273 Investasi Jangka Panjang Keuangan Rupiah
    3274 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Keuangan Rupiah
    3275 Investasi Non Permanen Keuangan Rupiah
    3276 Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Keuangan Rupiah
    3277 Investasi Jangka Panjang Permanen Keuangan Rupiah
    3278 Investasi Permanen Keuangan Rupiah
    3279 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen Keuangan Rupiah
    3280 Jumlah Investasi Jangka Panjang Keuangan Rupiah
    3281 Aset Tetap Keuangan Rupiah
    3282 Tanah Keuangan Rupiah
    3283 Peralatan dan Mesin Keuangan Rupiah
    3284 Gedung dan Bangunan Keuangan Rupiah
    3285 Jalan, Irigasi dan Jaringan Keuangan Rupiah
    3286 Aset Tetap Lainnya Keuangan Rupiah
    3287 Konstruksi dalam Pengerjaan Keuangan Rupiah
    3288 Akumulasi Penyusutan Keuangan Rupiah
    3289 Jumlah Aset Tetap Keuangan Rupiah
    3290 Aset Lainnya Keuangan Rupiah
    3291 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Keuangan Rupiah
    3292 Aset Tidak Berwujud Keuangan Rupiah
    3293 Aset Lain-lain Keuangan Rupiah
    3294 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Keuangan Rupiah
    3295 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Keuangan Rupiah
    3296 Jumlah Aset Lainnya Keuangan Rupiah
    3297 Jumlah Aset Keuangan Rupiah
    3298 Kewajiban Jangka Pendek Keuangan Rupiah
    3299 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Keuangan Rupiah
    3300 Utang Bunga Keuangan Rupiah
    3301 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Keuangan Rupiah
    3302 Utang Belanja Keuangan Rupiah
    3303 Utang Jangka Pendek Lainnya Keuangan Rupiah
    3304 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Keuangan Rupiah
    3305 Kewajiban Jangka Panjang Keuangan Rupiah
    3306 Utang kepada Pemerintah Pusat Keuangan Rupiah
    3307 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Keuangan Rupiah
    3308 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Keuangan Rupiah
    3309 Jumlah Kewajiban Keuangan Rupiah
    3310 Ekuitas Keuangan Rupiah
    3311 Jumlah Ekuitas Keuangan Rupiah
    3312 Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Keuangan Rupiah
    3313 Analisis rasio likuiditas Keuangan
    3314 Analisis Rasio Solvabilitas Keuangan
    3315 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Keuangan
    3316 Realisasi Pendapatan Daerah Keuangan
    3317 Pendapatan Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen Keuangan
    3318 Pendapatan Transfer Keuangan
    3319 RKPD 2024 Keuangan
    3320 KENAIKAN/ (PENURUNAN) Keuangan
    3321 Pendapatan Transfer Keuangan
    3322 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Keuangan
    3323 Belanja Daerah pada APBD Murni dan Proyeksi RKPD Kabupaten Kebumen Keuangan
    3324 Realisasi Pembiayaan Daerah, APBD Murni serta RKPD Keuangan
    3325 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Keuangan
    3326 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Keuangan
    3327 Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Keuangan
    3328 Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Keuangan
    3329 Rasio Quick Kabupaten Kebumen Keuangan
    3330 Rasio Total Hutang Keuangan
    3331 Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Keuangan
    3332 Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Keuangan
    3333 Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Keuangan
    3334 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Keuangan
    3335 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Keuangan
    3336 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Keuangan
    3337 Penutup Defisit Riil Anggaran Keuangan
    3338 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Keuangan
    3339 Realisasi SILPA Keuangan
    3340 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Keuangan
    3341 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Kepegawaian Dokumen
    3342 Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Kepegawaian Dokumen
    3343 Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Kepegawaian Laporan
    3344 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Kepegawaian Dokumen
    3345 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kepegawaian Dokumen
    3346 Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kepegawaian Laporan
    3347 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Kepegawaian Dokumen
    3348 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian Dokumen
    3349 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Kepegawaian Dokumen
    3350 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian Laporan
    3351 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kepegawaian Dokumen
    3352 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kepegawaian Laporan
    3353 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Kepegawaian Dokumen
    3354 ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kepegawaian Orang
    3355 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Kepegawaian Dokumen
    3356 Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Kepegawaian Dokumen
    3357 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kepegawaian Dokumen
    3358 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian Orang
    3359 Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kepegawaian Laporan
    3360 Fungsional ASN yang Dibina Kepegawaian Orang
    3361 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian Dokumen
    3362 Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kepegawaian Laporan
    3363 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian Dokumen
    3364 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian Dokumen
    3365 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kepegawaian Laporan
    3366 ASN yang Diberikan Penghargaan Kepegawaian Orang
    3367 ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kepegawaian Orang
    3368 Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Kepegawaian Dokumen
    3369 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Kepegawaian Orang
    3370 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Kepegawaian Laporan
    3371 Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Kepegawaian Dokumen
    3372 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Kepegawaian Laporan
    3373 Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Kepegawaian Dokumen
    3374 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Kepegawaian Orang
    3375 Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Kepegawaian Dokumen
    3376 ASN Fungsional yang Dibina Kepegawaian Orang
    3377 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Kepegawaian Orang
    3378 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3379 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Orang
    3380 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3381 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3382 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Orang
    3383 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3384 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Laporan
    3385 Dokumen Pengelolaan Assessment Center Kepegawaian Dokumen
    3386 Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Kepegawaian Laporan
    3387 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Kepegawaian Orang
    3388 Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian Laporan
    3389 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Kepegawaian Dokumen
    3390 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Kepegawaian Laporan
    3391 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3392 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Orang
    3393 Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3394 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3395 ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan Orang
    3396 Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Dokumen
    3397 Merit System Kepegawaian indeks
    3398 Indeks Profesionalitas ASN Kepegawaian indeks
    3399 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian Rasio
    3400 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian Rasio
    3401 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kepegawaian Rasio
    3402 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kepegawaian %
    3403 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kepegawaian %
    3404 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kepegawaian %
    3405 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kepegawaian Orang
    3406 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kepegawaian Orang
    3407 Jumlah jabatan administrator Kepegawaian Orang
    3408 Jumlah jabatan pengawas Kepegawaian Orang
    3409 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Kepegawaian Orang
    3410 Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepegawaian %
    3411 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian %
    3412 Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Kepegawaian %
    3413 Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya Kepegawaian %
    3414 Jumlah Pegawai Kabupaten Kebumen Kepegawaian
    3415 Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun Pendidikan dan Pelatihan
    3416 Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan
    3417 Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan
    3418 Data Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian
    3419 Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian
    3420 Data Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Kepegawaian
    3421 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Pendidikan dan Pelatihan
    3422 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Laporan
    3423 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Laporan
    3424 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Laporan
    3425 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Laporan
    3426 Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Inspektorat Daerah Kesepakatan
    3427 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Dokumen
    3428 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Inspektorat Daerah Laporan
    3429 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Laporan
    3430 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Inspektorat Daerah Rekomendasi
    3431 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Inspektorat Daerah Rekomendasi
    3432 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Perangkat Daerah
    3433 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah perangkat daerah
    3434 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat Daerah Kegiatan
    3435 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Inspektorat Daerah perangkat daerah
    3436 Laporan Hasil Pengawasan Desa Inspektorat Daerah Laporan
    3437 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) (angka) Inspektorat Daerah Angka
    3438 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Indeks
    3439 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah Nilai
    3440 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Level
    3441 Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah %
    3442 Persentase pelanggaran pegawai Inspektorat Daerah %
    3443 Jumlah temuan BPK Inspektorat Daerah Temuan
    3444 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah
    3445 Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Nilai
    3446 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Level
    3447 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Inspektorat Daerah Nilai
    3448 Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inspektorat Daerah %
    3449 Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Inspektorat Daerah %
    3450 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B Inspektorat Daerah %
    3451 Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Inspektorat Daerah %
    3452 Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah %
    3453 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Level 1/Level2/Level 3/Level 4/Level 5
    3454 Nilai Persepsi Korupsi Inspektorat Daerah Nilai
    3455 Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Kebumen Inspektorat Daerah
    3456 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Inspektorat Daerah
    3457 Nilai hasil Evaluasi BPKP Inspektorat Daerah
    3458 Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perencanaan Orang
    3459 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Perencanaan Dokumen
    3460 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perencanaan Berita Acara
    3461 Berita Acara Konsultasi Publik Perencanaan Berita Acara
    3462 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Perencanaan Berita Acara
    3463 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Perencanaan Dokumen
    3464 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Perencanaan Dokumen
    3465 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3466 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3467 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3468 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3469 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3470 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan Dokumen
    3471 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Perencanaan Dokumen
    3472 Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Perencanaan Dokumen
    3473 Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Perencanaan Kerja Sama
    3474 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan Laporan
    3475 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
    3476 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan Laporan
    3477 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan Laporan
    3478 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan Laporan
    3479 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan Laporan
    3480 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan Laporan
    3481 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan Laporan
    3482 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan Laporan
    3483 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan Laporan
    3484 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan Laporan
    3485 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
    3486 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Perencanaan Laporan
    3487 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Perencanaan Laporan
    3488 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan Laporan
    3489 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Perencanaan Laporan
    3490 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Perencanaan Laporan
    3491 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Perencanaan Laporan
    3492 Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
    3493 Peserta Konsultasi Publik Perencanaan Orang
    3494 Peserta Musrenbang Provinsi Perencanaan Orang
    3495 Hak Kekayaan Intelektual Perencanaan Unit
    3496 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Berita Acara
    3497 Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen
    3498 Perangkat Lunak Perencanaan Aplikasi
    3499 Laporan Kinerja Perencanaan naskah
    3500 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Perencanaan Buku
    3501 Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Perencanaan Dokumen
    3502 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Perencanaan Laporan
    3503 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Laporan
    3504 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Orang
    3505 Pelaksanaan Konsultasi Publik Perencanaan Kali
    3506 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perencanaan Perangkat Daerah
    3507 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perencanaan Perangkat Daerah
    3508 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perencanaan Perangkat Daerah
    3509 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perencanaan Perangkat Daerah
    3510 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perencanaan Perangkat Daerah
    3511 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan Perangkat Daerah
    3512 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Perencanaan Perangkat Daerah
    3513 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan Perencanaan Perangkat Daerah
    3514 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Perencanaan Perangkat Daerah
    3515 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perencanaan Perangkat Daerah
    3516 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Perencanaan Perangkat Daerah
    3517 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Perencanaan Perangkat Daerah
    3518 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Dokumen
    3519 Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Perencanaan Usulan
    3520 Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3521 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3522 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3523 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3524 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3525 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3526 Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Penelitian dan Pengembangan Dokumen
    3527 Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Laporan
    3528 Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Penelitian dan Pengembangan Laporan
    3529 Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Penelitian dan Pengembangan Laporan
    3530 Indeks Gini Perencanaan Indeks
    3531 PDRB ADHK Perencanaan Juta Rupiah
    3532 PDRB ADHB Perencanaan Juta Rupiah
    3533 Indeks Ekonomi Inklusif Perencanaan Indeks
    3534 Indeks Ekonomi Hijau Perencanaan Indeks
    3535 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perencanaan Indeks
    3536 Komponen perencanan dalam SAKIP Perencanaan dokumen
    3537 Kemiskinan ekstrem Perencanaan %
    3538 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Perencanaan dokumen
    3539 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Perencanaan dokumen
    3540 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Perencanaan dokumen
    3541 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Perencanaan dokumen
    3542 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Perencanaan %
    3543 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Perencanaan %
    3544 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Perencanaan %
    3545 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Perencanaan %
    3546 Indeks Kualitas Perencanaan Perencanaan %
    3547 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Perencanaan %
    3548 Rasio elektrifikasi. Perencanaan %
    3549 Laju pertumbuhan PDB per kapita Perencanaan %
    3550 PDB per kapita Perencanaan ribu rupiah
    3551 Koefisien Gini. Perencanaan Indeks
    3552 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Perencanaan %
    3553 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Perencanaan %
    3554 Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan %
    3555 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Perencanaan %
    3556 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Perencanaan %
    3557 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD) Perencanaan Angka
    3558 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) Perencanaan %
    3559 Total Kredit/PDRB (%) Perencanaan %
    3560 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Penelitian dan Pengembangan Indeks
    3561 Indeks Inovasi daerah Penelitian dan Pengembangan indeks
    3562 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Perencanaan indeks
    3563 Persentase implementasi rencana kelitbangan. Penelitian dan Pengembangan %
    3564 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penelitian dan Pengembangan %
    3565 Penerapan SIDa: Penelitian dan Pengembangan %
    3566 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Penelitian dan Pengembangan %
    3567 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Penelitian dan Pengembangan %
    3568 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan %
    3569 Hasil Penelitian Penelitian dan Pengembangan %
    3570 Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan %
    3571 Hasil Peserta Krenova Penelitian dan Pengembangan Orang
    3572 Jumlah peserta Krenova yang difasilitasi provinsi/pemda dalam pameran dan pembinaan Penelitian dan Pengembangan Orang
    3573 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan %